Depok, Kompas - Pemerintah akan merombak konsep dasar dan penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional yang dinilai tak sesuai lagi dengan harapan dan ide awal. Institusi pendidikan salah menerjemahkan kualitas dengan label ”internasional” dan menggunakan pendekatan kelas, serta menafsirkan metodologi pengajaran dengan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.
”Tidak penting namanya apa, internasional atau nasional. Masyarakat inginnya institusi pendidikan berkualitas. Jangan pakai nama internasional kalau jiwanya belum internasional,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh usai pembukaan ”Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2011” di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/3).
Nuh mengaku memahami kritik dan protes masyarakat mengenai rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), terutama kesan RSBI eksklusif hanya untuk ”anak orang kaya”, yang dikuatkan biaya tinggi. Padahal, RSBI tetap sekolah publik yang harus mengalokasikan 20 persen untuk siswa dari keluarga kurang mampu.
Wakil Mendiknas Fasli Jalal menyayangkan adanya sekolah yang tidak membatasi penarikan biaya pendidikan dari orangtua. Meski tak ada aturan khusus yang mengatur penarikan uang itu, Fasli mengingatkan, RSBI tetap mempunyai kewajiban menerima siswa kurang mampu. ”Tidak ada keharusan biaya mahal. Setiap RSBI berbeda-beda. Ada RSBI yang bebas biaya juga tergantung masing-masing pemerintah daerahnya,” ujarnya.
Pemerintah mengevaluasi 130 RSBI. Hasilnya jadi dasar menyusun peraturan menteri tentang RSBI. Peraturan menteri itu terbuka untuk diubah. (LUK)
Sumber: Kompas, Kamis, 17 Maret 2011
1 comment:
mohon dengan sangat ndan, kalau mau merubah, perubahannya harus benar-benar signifikan, yang bisa mengembalikan sekolah, apapun itu statusnya, ke sekolah manusiawi yang sewajarnya, tempat asah, asih dan asuh. Bukan sekolah yang mengedepankan dana besar dan fasilitas mewah, tanpa dibarengi sdm yang memadai.
pustakaconan.blogspot.com
Post a Comment