‘WikiLeaks’ dan Momentum Pembongkaran KKN

-- Ahmad Ubaidillah

PEMBERITAAN dua koran harian Australia, Sydney Morning Herald dan The Age, edisi Jumat (11-3), yang mengutip laporan WikiLeaks telah mengguncang Pemerintahan Indonesia. Betapa tidak, dua media tersebut membongkar kejelekan para pejabat dan tokoh penting di negeri ini.

Di dalam berita itu disebutkan, misalnya Presiden SBY telah memerintahkan jaksa agung muda saat itu, Hendarman Supandji, untuk menghentikan proses kasus korupsi terhadap Taufik Kiemas. Diinformasikan bahwa SBY menggunakan jasa Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memata-matai musuh politiknya dan menteri senior di kabinetnya, Yusril Ihza Mahendra. Ani Yudhoyono disebutkan memperoleh keuntungan finansial dengan memanfaatkan posisinya, mantan Wapres Jusuf Kalla disebut menyuap untuk menjadi ketua umum Golkar dan sebagainya.

Menanggapi informsi tersebut, pihak pemerintah membantah seluruh isi dua koran Australia itu. Informasi yang mereka muat dinilainya sangat mentah, basi, dan tidak teruji kebenarannya. Dari aspek jurnalistik pun tidak memenuhi syarat keberimbangan (cover both side).

Meskipun bocoran itu hanya menyebutkan elite-elite yang sedang berkuasa atau belum lama berkuasa sedangkan figur-figur lain yang juga tergolong kelas berat dalam praktek intrik dan korupsi kekuasaan di Indonesia tidak disebut-sebut. Namun, ini momemtum yang sangat tepat untuk membongkar apakah para elite bangsa ini memang benar-benar terlibat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau tidak. Ini merupakan waktu yang pas dalam upaya mengetahui muka di balik topeng para penguasa yang sedang berkuasa dan yang sudah tidak lagi berkuasa.

Terlepas apakah berita yang dimuat di dua media benar atau tidak dan masih perlu pembuktian. Yang pasti, masyarakat sudah mengetahui kabar berita tersebut. Kabar yang diakibatkan kecepatan teknologi informasi tidak bisa dihindari dari pengawasan publik. Tentu dengan pemberitaan ini opini dan spekulasi yang berkembang di masyarakat adalah masyarakat yang menganggap semua ini mungkin sekadar isu, gosip, atau informasi sampah sekalipun. Namun, jangan lupa ada masyarakat yang menganggap ini persoalan serius yang membutuhkan diklarifikasi. Sebagian masyarakat mungkin berpikiran jangan-jangan berita yang dimuat itu memang benar.

Oleh sebab itu, menanggapai masyarakat yang “kritis” atau yang mengaggap semua ini hal yang serius, menurut saya, pemerintah dalam hal ini harus segera bereaksi. Artinya, pemerintah harus meminta penjelasan atau klarifikasi terkait dengan pemberitaan kepada dua media tersebut dan kemudian menginformasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia kalau memang pemerintah tidak bersalah. Kalau hal ini tidak dilakukan dan tidak ditanggapi secara serius dan cepat, saya khawatir kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin berkurang, mengingat yang tersandung dalam pemberitaan tersebut pemimpin negara dan tokoh-tokoh penting yang memiliki jabatan strategis di negeri ini.

Belum lagi pemberitaan ini dikhawatirkan bisa memengaruhi hubungan baik Indonesia dengan Australia maupun Indonesia dengan AS bila tidak segera diselesaikan dengan baik. Pemerintah RI patut menaruh kecurigaan. Apalagi ini bukan pertama kali media Australia memberitakan sesuatu yang menyudutkan Pemerintah Indonesia dan berpotensi mengganggu hubungan kedua negara yang terjaga dengan baik selama ini.

Oleh sebab itu, hal yang perlu segera dilakukan pemerintah tidak hanya memverifikasi dan memvalidasi kebenaran dari informasi dua media tersebut, tatapi juga mencari motif, tujuan, dan maksud dari pembocoran itu.

Harus Dibuktikan

Diakui atau tidak, informasi yang dibocorkan WikiLeaks mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama pihak-pihak yang tersandung informasi tersebut. Ada yang mengatakan informasi tersebut hanya pepesan kosong, ada yang menilai hanya informasi spekulatif tanpa validitas data dan sebagainya.

Apa pun tudingan yang dilontarkan pihak-pihak yang terlibat, mereka yang dituding harus bersikap ksatria. Mereka harus mampu dan berani menunjukkan bukti nyata atas semua pemberitaan tersebut sebagai bahan argumentasi agar kasus tersebut bisa transparan. Kalau memang mereka tidak terlibat penyalagunaan kekuasaan dan isu-isu miring lainnya, mereka perlu membuktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat tentu mengharapkan bukti-bukti nyata tersebut, bukan pembelaan, penyangkalan dan kecaman semata tanpa ada tindakan nyata untuk membuktikan.

Sudah menjadi keharusan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencari bukti baru dan kuat untuk membantah semua tudingan dari WikiLeaks dan pemerintah tidak harus menganggap informasi dari WikiLeaks enteng dan tidak beralasan jika tidak memiliki bukti untuk membatahnya.

Selain itu, pihak-pihak lain di tubuh pemerintahan yang terlibat bocoran itu seharusnya memiliki keberanian dalam memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait dengan bukti yang sudah diperoleh.

Ahmad Ubaidillah, Mahasiswa Pascasarjana Megister Studi Islam UII Yogyakarta

Sumber: Lampung Post, Rabu, 16 Maret 2011