Bandung, Kompas - Isu lingkungan hidup perlu dimaknai baru, yaitu interdependensi dengan persoalan ekonomi dan sosial. Tanpa pemahaman lingkungan hidup yang lebih holistik ini, pembangunan ekonomi dan sosial justru akan mengancam keberlangsungan manusia.
Pandangan tersebut diungkapkan tokoh lingkungan hidup, Emil Salim, dalam penganugerahan gelar doktor honoris causa yang diterimanya dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sabtu (4/7). Emil adalah orang kelima yang menerima gelar doktor honoris causa sepanjang berdirinya ITB. Salah satu penerima lainnya adalah proklamator RI Ir Soekarno.
Dalam pidatonya berjudul ”Teknologi dalam Pembangunan Berkelanjutan”, Emil Salim mengatakan, pembangunan tidak bisa dibiarkan tumbuh secara linear pada satu jalur saja, yaitu ekonomi, seperti lazimnya terjadi di abad-abad sebelumnya.
”Di abad ke-21, tantangan kita semakin besar dan bersifat multidimensi. Mulai persoalan perubahan iklim, masalah ancaman kepunahan keanekaragaman hayati, hingga degradasi lahan. Jika hanya mengedepankan ekonomi, pembangunan akan merobek-robek jejaring kehidupan,” ujarnya.
Ketua Tim Promotor Enri Damanhuri mengatakan, ITB memberikan gelar doktor honoris causa kepada Emil Salim karena pemikirannya tentang konsep pembangunan berkelanjutan bersama Saburo Okita dari Jepang ikut menentukan perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan dunia. Pemikiran ini sangat inovatif dan relevan hingga sekarang.
Tak bisa dipindah
Sesuai pidato, Emil Salim secara khusus mengkritisi isu kontroversi pertambangan di wilayah Batugosok, Nusa Tenggara Timur, wilayah yang berdekatan dengan Taman Nasional Komodo.
Pendapat yang menyatakan areal pertambangan berada di luar wilayah Taman Nasional Komodo sehingga dijadikan alasan pembenar adalah pola pikir pembangunan yang konvensional.
”Kita masih bisa menambang di Sumatera, Kalimantan, tidak perlu di Pulau Komodo. Namun, tidak mungkin bisa kita pindahkan komodo-komodo itu ke Kalimantan atau Sumatera,” ucapnya. (JON)
Sumber: Kompas, Senin, 6 Juli 2009
Monday, July 06, 2009
Pungutan di SBI, Sebagian untuk Studi Banding Kepsek ke LN
[JAKARTA] Penyimpangan dana pungutan yang mencapai jutaan bahkan puluhan juta rupiah di sekolah negeri rintisan berstandar internasional (SBI), makin terkuak. Selain untuk tunjangan transpor kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi, ternyata digunakan pula untuk membiayai studi banding kepala sekolah ke luar negeri.
Informasi penyimpangan tersebut, terungkap dari beberapa orangtua siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 68 Jakarta, salah satu sekolah yang berstatus SBI. Pungutan yang sangat besar di SMA tersebut, tidak hanya terjadi ketika pendaftaran siswa baru (PSB), ketika sudah naik kelas pun, siswanya masih dipungut biaya dengan alasan kebutuhan operasional SBI itu tinggi.
Orangtua siswa yang tidak mau ditulis identitasnya yang ditemui SP di SMA 68 Jumat (3/7) menuturkan, pungutan yang fantastis dari siswa ketika masuk di sekolah itu, tidak masuk akal penggunaannya. Alasannya, proses belajar mengajar berikut fasilitas di sekolah itu, biasa-biasa saja.
"Yang paling mencolok hanyalah pemanfaatan dana untuk renovasi sekolah dan penyediaan fasilitas, yakni seperti ruang kelas, renovasi raung administrasi, AC, Laptop dan komputer. Malah saya, dengar laporan anak saya, sebagian dari dana pungutan itu, juga untuk membiayai studi banding kepala sekolah ke luar negeri, selebihnya untuk kegiatan belajar mengajar sendiri tidak terlalu dirasakan oleh siswa," ujarnya.
Disebutkan, tahun lalu untuk biaya KBM anaknya dikenakan biaya sebesar Rp 11,8 juta untuk tahun pertama dan untuk tahun kedua Rp 12 juta, dengan total biaya yang harus dikeluarkan hampir Rp 24 juta, itu pun setelah melalui sedikit proses tawar-menawar. Orangtua siswa ini juga menyebutkan, uang masuk di SMA 68 tersebut mencapai Rp 35 juta. Bahkan bisa jadi, ada yang lebih tinggi dari jumlah itu.
Kepala SMA Negeri 68 Jakarta, Drs H Sunarno yang hendak dikonfirmasi untuk kedua kalinya, Jumat siang, tetap mengelak. "Kebijakan itu sudah merupakan kebijakan SBI. Kebutuhannya memang besar," katanya tanpa memerinci untuk apa saja penggunaan biaya tersebut. Wakil Kepala SMAN 68, Sipana yang ditemui pula, juga tidak memberikan jawaban yang jelas soal alokasi dana di sekolah negeri itu.
Sementara itu, seorang siswa, Andi (bukan nama sebenarnya) menuturkan, SMA 68 tersebut, disebut-sebut mendapat lisensi dari Cambridge University. Namun, dia menyangsikan lisensi tersebut.
Pasalnya, guru-guru yang mengajarnya di sekolah itu, sebagian besar tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggris melebihi siswa didiknya. Buktinya, kegiatan berlajar mengajar sering menggunakan bahasa campuran antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Padahal ,menurut keterangan sumber, para guru tersebut juga mendapatkan pelatihan bahasa Inggris gratis ditunjang dengan uang transport. [DDS/M-15]
Sumber: Suara Pembaruan, Sabtu, 4 Juli 2009
Informasi penyimpangan tersebut, terungkap dari beberapa orangtua siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 68 Jakarta, salah satu sekolah yang berstatus SBI. Pungutan yang sangat besar di SMA tersebut, tidak hanya terjadi ketika pendaftaran siswa baru (PSB), ketika sudah naik kelas pun, siswanya masih dipungut biaya dengan alasan kebutuhan operasional SBI itu tinggi.
Orangtua siswa yang tidak mau ditulis identitasnya yang ditemui SP di SMA 68 Jumat (3/7) menuturkan, pungutan yang fantastis dari siswa ketika masuk di sekolah itu, tidak masuk akal penggunaannya. Alasannya, proses belajar mengajar berikut fasilitas di sekolah itu, biasa-biasa saja.
"Yang paling mencolok hanyalah pemanfaatan dana untuk renovasi sekolah dan penyediaan fasilitas, yakni seperti ruang kelas, renovasi raung administrasi, AC, Laptop dan komputer. Malah saya, dengar laporan anak saya, sebagian dari dana pungutan itu, juga untuk membiayai studi banding kepala sekolah ke luar negeri, selebihnya untuk kegiatan belajar mengajar sendiri tidak terlalu dirasakan oleh siswa," ujarnya.
Disebutkan, tahun lalu untuk biaya KBM anaknya dikenakan biaya sebesar Rp 11,8 juta untuk tahun pertama dan untuk tahun kedua Rp 12 juta, dengan total biaya yang harus dikeluarkan hampir Rp 24 juta, itu pun setelah melalui sedikit proses tawar-menawar. Orangtua siswa ini juga menyebutkan, uang masuk di SMA 68 tersebut mencapai Rp 35 juta. Bahkan bisa jadi, ada yang lebih tinggi dari jumlah itu.
Kepala SMA Negeri 68 Jakarta, Drs H Sunarno yang hendak dikonfirmasi untuk kedua kalinya, Jumat siang, tetap mengelak. "Kebijakan itu sudah merupakan kebijakan SBI. Kebutuhannya memang besar," katanya tanpa memerinci untuk apa saja penggunaan biaya tersebut. Wakil Kepala SMAN 68, Sipana yang ditemui pula, juga tidak memberikan jawaban yang jelas soal alokasi dana di sekolah negeri itu.
Sementara itu, seorang siswa, Andi (bukan nama sebenarnya) menuturkan, SMA 68 tersebut, disebut-sebut mendapat lisensi dari Cambridge University. Namun, dia menyangsikan lisensi tersebut.
Pasalnya, guru-guru yang mengajarnya di sekolah itu, sebagian besar tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggris melebihi siswa didiknya. Buktinya, kegiatan berlajar mengajar sering menggunakan bahasa campuran antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Padahal ,menurut keterangan sumber, para guru tersebut juga mendapatkan pelatihan bahasa Inggris gratis ditunjang dengan uang transport. [DDS/M-15]
Sumber: Suara Pembaruan, Sabtu, 4 Juli 2009
Sunday, July 05, 2009
Koran: Kawin-Cerai Ilustrasi Cerpen?
-- Binhad Nurrohmat*
ILUSTRSASIi cerpen Kompas tak sebatas penghias cerpen, tapi bisa sekaligus menjadi ”penglaris”. Makin keren ilustrasi cerpen, makin besar daya pikat cerpen. Ya, mata tak bisa berdusta. Saat melihat lembaran cerpen Kompas, yang pertama kali merebut perhatian adalah gambar ilustrasi cerpen, lalu menyusul ke judul cerpen, nama cerpenis, dan baru kemudian teks cerpen.
Tampaknya, ilustrasi cerpen Kompas tak hanya ”gambar tamu” yang diundang menghias halaman cerpen, ilustrasi telah menjadi ”tuan rumah”, mirip bintang iklan sabun mandi yang lebih memikat perhatian ketimbang produk yang diiklankan. Ilustrasi cerpen Kompas makin tak terasa sebagai obyek sekunder bagi kehadiran cerpen.
Semula ilustrasi dipesan ”dalam rangka” menghias kehadiran cerpen, tapi karena ilustrasi cerpen tampil terlalu ”menor” membuat ilustrasi cerpen terasa lebih ”mejeng” ketimbang cerpennya, misalnya ilustrasi karya I Made Bakti Wiyasa untuk cerpen ”Smokol” karya Nukila Amal (cerpen terbaik Kompas 2008). Ilustrasi ini berupa sosok koki laki-laki besar-kekar yang sedang memasak mi. Bukan cuma warna merahnya yang membuat mencolok, tapi juga belalak sepasang mata dan mulut terbuka memamerkan barisan gigi, daging bibir tebal-lebar, dan liukan lidah, sehingga sosok koki itu terasa provokatif dan vulgar.
Sifat gambar yang visual membuat bisa ditangkap langsung oleh mata. Demikian pun gambar ilustrasi cerpen, dan ini berbeda dengan teks cerpen yang perlu ”membaca” untuk menangkap isinya, tak cukup dengan hanya ”melihat” bentuk huruf-hurufnya. Tentu berbeda cara antara mengakses teks cerpen dan kecantikan perempuan di depan mata Anda, bukan? Yang visual dan yang tekstual bisa berada di ruang yang sama tapi berbeda cara mengaksesnya karena sifat mediumnya tak sama.
Lukisan
Ilustrasi cerpen Kompas mengalami perluasan fungsi dan makna.
Saya mampir di studio lukis Acep Zamzam Noor di Cipasung (Jawa Barat) saat dia baru saja kembali dari berpameran lukisan di China. Penyair dan pelukis ini memberi tahu saya tentang sebuah karyanya yang menempel di salah satu dinding studionya. ”Lukisan ini pernah jadi ilustrasi cerpen Kompas,” katanya. Terasa ada semacam ”keistimewaan” dari informasi itu. Apakah keistimewaan itu karena lukisan itu pernah menjadi ilustrasi cerpen Kompas?
Tentu bukan urusan yang tak mendebarkan atau biasa-biasa saja saat pelukis dipesan membuat ilustrasi cerpen Kompas. Pemesanan ini bisa bermakna atau dianggap sebagai semacam pengakuan terhadap eksistensi, reputasi, kelas, atau mutu seorang pelukis. Sekurangnya, pemesan ini menjadi peluang ”khusus dan langka” bagi pelukis. Tak semua pelukis pernah menerima pesanan membuat ilustrasi cerpen Kompas. Adakah pelukis yang merasa turun gengsi atau malu melayani pesanan membuat ilustrasi cerpen Kompas?
Uniknya, ketika lukisan atau gambar asli yang semula dipesan ”dalam rangka” untuk ilustrasi cerpen itu dipamerkan secara mandiri, statusnya terasa bukan lagi sebagai ”ilustrasi cerpen”, melainkan ”lukisan”, setidaknya tak dianggap sebagai ”bekas ilustrasi cerpen”, meski tajuk pamerannya adalah ”Pameran Ilustrasi Cerpen Kompas”.
Ilustrasi cerpen Kompas itu bisa menjadi karya tersendiri ketika dipisahkan dari cerpen. Apakah pameran ilustrasi cerpen Kompas seperti deklarasi ”perceraian ilustrasi dari cerpen”? Dalam pameran ilustrasi cerpen itu, antara lukisan dan cerpen seperti tak ditemukan jejak hubungan apa pun lagi meski sebelumnya lukisan pernah tampil sebagai bagian dari kehadiran cerpen.
Pentingkah membincang ”status” lukisan sebagai ilustrasi cerpen atau lukisan yang mandiri? Menurut saya, cerpen dan ilustrasinya saling melengkapi dan ketika diceraikan tak saling kehilangan. Menurut saya, tak perlu pula menganggap lukisan itu sebagai ”bekas ilustrasi cerpen” sebab ketika lukisan tampil mandiri tak selalu mengingatkan kepada cerpen yang dulu diilustrasikannya. Pameran ilustrasi cerpen Kompas membuktikan hal itu. Tak perlu ada kerisauan, bukan?
Memang, ilustrasi cerpen Kompas melahirkan isu dan gosip (di kalangan) seni rupa dan sastra. Cerpenis bisa merasa bangga atau kecewa pada ilustrasi yang menghiasi cerpennya. Barangkali cerpenis kecewa karena gambar ilustrasi cerpennya dianggap jelek, tak nyambung dengan isi cerpen, atau tak memenuhi selera visual cerpenis. Kekecewaan ini kemungkinan besar tak terjadi bagi cerpenis yang membuat gambar ilustrasi cerpen sendiri untuk cerpennya, misalnya Danarto (cerpen ”Pantura”, 2008).
Agaknya, cerpenis cenderung ingin ilustrasi cerpen yang mampu menjadi peneguh eksistensi cerpen, maka ilustrasi cerpen diharapkan setepat mungkin ”menerjemahkan” isi cerpen dan sekaligus bermutu sebagai karya seni rupa. Tapi bisa jadi, ilustrator punya misi kreasi yang tak selalu ”patuh” terhadap kemauan cerpen(is). Tak ada kontrak atau perjanjian apa pun antara cerpenis dan ilustrator. Ilustrator membuat ilustrasi atas pesanan redaksi Kompas (pengelola rubrik cerpen). Ilustrasi cerpen Kompas bukan agenda cerpenis.
Bagaimana jika cerpenis memesan sendiri ilustrasi cerpennya yang dimuat di Kompas sebagaimana Danarto ”memesan” dirinya sendiri untuk cerpennya yang dimuat di Kompas?
Ada beberapa contoh modus operandi tentang ilustrasi cerpen. Ada cerpenis Kompas yang menerbitkan buku kumpulan cerpennya memesan gambar sampul dan ilustrasi ke pelukis atau ilustrator yang tak pernah dipesan membuat ilustrasi cerpen Kompas, misalnya cerpenis Damhuri Muhammad (Juru Masak, 2009). Ada juga cerpenis yang menyerahkan urusan itu kepada penerbitnya. Tapi, cerpenis Martin Aleida memakai gambar salah seorang ilustrator cerpen Kompas, Ipong Purnama Sidhi, untuk sampul buku kumpulan cerpennya (Mati Baik-baik, Kawan, 2009).
Modus operandi ilustrasi cerpen Kompas unik dan merangsang rasa penasaran. Semula ilustrasi cerpen dipesan untuk menjadi bagian dari kehadiran cerpen dan keduanya tampil dalam ruang-waktu yang sama. Tapi kemudian ilustrasi cerpen itu dipamerkan tanpa kehadiran cerpen. Barangkali cerpen dan ilustrasinya tidak melakukan perkawinan sehingga tak terjadi (dan memang tak ada) perceraian saat ilustrasi berpisah dari cerpen. Bila cerpen dan ilustrasinya berpisah, menurut saya, tak perlu ada tetesan air mata atau pertikaian….
* Binhad Nurrohmat, Penyair
Sumber: Kompas, Minggu, 5 Juli 2009
ILUSTRSASIi cerpen Kompas tak sebatas penghias cerpen, tapi bisa sekaligus menjadi ”penglaris”. Makin keren ilustrasi cerpen, makin besar daya pikat cerpen. Ya, mata tak bisa berdusta. Saat melihat lembaran cerpen Kompas, yang pertama kali merebut perhatian adalah gambar ilustrasi cerpen, lalu menyusul ke judul cerpen, nama cerpenis, dan baru kemudian teks cerpen.
Tampaknya, ilustrasi cerpen Kompas tak hanya ”gambar tamu” yang diundang menghias halaman cerpen, ilustrasi telah menjadi ”tuan rumah”, mirip bintang iklan sabun mandi yang lebih memikat perhatian ketimbang produk yang diiklankan. Ilustrasi cerpen Kompas makin tak terasa sebagai obyek sekunder bagi kehadiran cerpen.
Semula ilustrasi dipesan ”dalam rangka” menghias kehadiran cerpen, tapi karena ilustrasi cerpen tampil terlalu ”menor” membuat ilustrasi cerpen terasa lebih ”mejeng” ketimbang cerpennya, misalnya ilustrasi karya I Made Bakti Wiyasa untuk cerpen ”Smokol” karya Nukila Amal (cerpen terbaik Kompas 2008). Ilustrasi ini berupa sosok koki laki-laki besar-kekar yang sedang memasak mi. Bukan cuma warna merahnya yang membuat mencolok, tapi juga belalak sepasang mata dan mulut terbuka memamerkan barisan gigi, daging bibir tebal-lebar, dan liukan lidah, sehingga sosok koki itu terasa provokatif dan vulgar.
Sifat gambar yang visual membuat bisa ditangkap langsung oleh mata. Demikian pun gambar ilustrasi cerpen, dan ini berbeda dengan teks cerpen yang perlu ”membaca” untuk menangkap isinya, tak cukup dengan hanya ”melihat” bentuk huruf-hurufnya. Tentu berbeda cara antara mengakses teks cerpen dan kecantikan perempuan di depan mata Anda, bukan? Yang visual dan yang tekstual bisa berada di ruang yang sama tapi berbeda cara mengaksesnya karena sifat mediumnya tak sama.
Lukisan
Ilustrasi cerpen Kompas mengalami perluasan fungsi dan makna.
Saya mampir di studio lukis Acep Zamzam Noor di Cipasung (Jawa Barat) saat dia baru saja kembali dari berpameran lukisan di China. Penyair dan pelukis ini memberi tahu saya tentang sebuah karyanya yang menempel di salah satu dinding studionya. ”Lukisan ini pernah jadi ilustrasi cerpen Kompas,” katanya. Terasa ada semacam ”keistimewaan” dari informasi itu. Apakah keistimewaan itu karena lukisan itu pernah menjadi ilustrasi cerpen Kompas?
Tentu bukan urusan yang tak mendebarkan atau biasa-biasa saja saat pelukis dipesan membuat ilustrasi cerpen Kompas. Pemesanan ini bisa bermakna atau dianggap sebagai semacam pengakuan terhadap eksistensi, reputasi, kelas, atau mutu seorang pelukis. Sekurangnya, pemesan ini menjadi peluang ”khusus dan langka” bagi pelukis. Tak semua pelukis pernah menerima pesanan membuat ilustrasi cerpen Kompas. Adakah pelukis yang merasa turun gengsi atau malu melayani pesanan membuat ilustrasi cerpen Kompas?
Uniknya, ketika lukisan atau gambar asli yang semula dipesan ”dalam rangka” untuk ilustrasi cerpen itu dipamerkan secara mandiri, statusnya terasa bukan lagi sebagai ”ilustrasi cerpen”, melainkan ”lukisan”, setidaknya tak dianggap sebagai ”bekas ilustrasi cerpen”, meski tajuk pamerannya adalah ”Pameran Ilustrasi Cerpen Kompas”.
Ilustrasi cerpen Kompas itu bisa menjadi karya tersendiri ketika dipisahkan dari cerpen. Apakah pameran ilustrasi cerpen Kompas seperti deklarasi ”perceraian ilustrasi dari cerpen”? Dalam pameran ilustrasi cerpen itu, antara lukisan dan cerpen seperti tak ditemukan jejak hubungan apa pun lagi meski sebelumnya lukisan pernah tampil sebagai bagian dari kehadiran cerpen.
Pentingkah membincang ”status” lukisan sebagai ilustrasi cerpen atau lukisan yang mandiri? Menurut saya, cerpen dan ilustrasinya saling melengkapi dan ketika diceraikan tak saling kehilangan. Menurut saya, tak perlu pula menganggap lukisan itu sebagai ”bekas ilustrasi cerpen” sebab ketika lukisan tampil mandiri tak selalu mengingatkan kepada cerpen yang dulu diilustrasikannya. Pameran ilustrasi cerpen Kompas membuktikan hal itu. Tak perlu ada kerisauan, bukan?
Memang, ilustrasi cerpen Kompas melahirkan isu dan gosip (di kalangan) seni rupa dan sastra. Cerpenis bisa merasa bangga atau kecewa pada ilustrasi yang menghiasi cerpennya. Barangkali cerpenis kecewa karena gambar ilustrasi cerpennya dianggap jelek, tak nyambung dengan isi cerpen, atau tak memenuhi selera visual cerpenis. Kekecewaan ini kemungkinan besar tak terjadi bagi cerpenis yang membuat gambar ilustrasi cerpen sendiri untuk cerpennya, misalnya Danarto (cerpen ”Pantura”, 2008).
Agaknya, cerpenis cenderung ingin ilustrasi cerpen yang mampu menjadi peneguh eksistensi cerpen, maka ilustrasi cerpen diharapkan setepat mungkin ”menerjemahkan” isi cerpen dan sekaligus bermutu sebagai karya seni rupa. Tapi bisa jadi, ilustrator punya misi kreasi yang tak selalu ”patuh” terhadap kemauan cerpen(is). Tak ada kontrak atau perjanjian apa pun antara cerpenis dan ilustrator. Ilustrator membuat ilustrasi atas pesanan redaksi Kompas (pengelola rubrik cerpen). Ilustrasi cerpen Kompas bukan agenda cerpenis.
Bagaimana jika cerpenis memesan sendiri ilustrasi cerpennya yang dimuat di Kompas sebagaimana Danarto ”memesan” dirinya sendiri untuk cerpennya yang dimuat di Kompas?
Ada beberapa contoh modus operandi tentang ilustrasi cerpen. Ada cerpenis Kompas yang menerbitkan buku kumpulan cerpennya memesan gambar sampul dan ilustrasi ke pelukis atau ilustrator yang tak pernah dipesan membuat ilustrasi cerpen Kompas, misalnya cerpenis Damhuri Muhammad (Juru Masak, 2009). Ada juga cerpenis yang menyerahkan urusan itu kepada penerbitnya. Tapi, cerpenis Martin Aleida memakai gambar salah seorang ilustrator cerpen Kompas, Ipong Purnama Sidhi, untuk sampul buku kumpulan cerpennya (Mati Baik-baik, Kawan, 2009).
Modus operandi ilustrasi cerpen Kompas unik dan merangsang rasa penasaran. Semula ilustrasi cerpen dipesan untuk menjadi bagian dari kehadiran cerpen dan keduanya tampil dalam ruang-waktu yang sama. Tapi kemudian ilustrasi cerpen itu dipamerkan tanpa kehadiran cerpen. Barangkali cerpen dan ilustrasinya tidak melakukan perkawinan sehingga tak terjadi (dan memang tak ada) perceraian saat ilustrasi berpisah dari cerpen. Bila cerpen dan ilustrasinya berpisah, menurut saya, tak perlu ada tetesan air mata atau pertikaian….
* Binhad Nurrohmat, Penyair
Sumber: Kompas, Minggu, 5 Juli 2009
Meng-etnografi-kan Bali Lewat Superman Is Dead
-- Degung Santikarma*
GAMBARAN antropologis ”tradisional” tentang Bali berawal dari kehidupan masyarakat desa, dengan ritme kehidupan petani, sawah, penggembala, subak, dan ritus keagamaan. Bali dilukiskan sebagai masyarakat yang homogen, asli, unik, alamiah, dan tak terjamah oleh pengaruh luar.
Karena kebijakan ”politik etis” Belanda, Bali dikarantina sebagai ”kawasan khusus” yang perlu dilindungi dari pengaruh luar, umpamanya pengaruh dari agama besar dunia, Islam dan Kristen. Menurut mereka, Bali dianggap satu-satunya Pulau Hindu yang masih eksis, tak berubah, sebagai bukti peninggalan peradaban besar Nusantara setelah Jawa mengalami arus gencar islamisasi. Lalu rezim pascakolonial menjual Bali sebagai daerah tujuan wisata, citra ketakberubahan Bali dilestarikan dan dilanjutkan sampai sekarang dengan bungkusan baru disebut ”Ajeg Bali”. Genealogi ”Ajeg Bali” menunjukkan suatu ”bukti diri” bagaimana disiplin antropologi, bikinan kaum penjajah tanpa diperiksa, diteruskan begitu saja oleh rezim pascakolonial.
Pergeseran pendekatan
Antropolog mulai melakukan otokritik terhadap pendekatan yang terbuai akan eksotisme dan orientalisme dari para pendahulu mereka. Terjadi perubahan orientasi antropologi di negeri Barat, yang berdampak juga kepada kajian antropologi tentang Bali. Wilayah penelitian pun berbeda, yang dulunya berorientasi ”pusat” bergeser ke wilayah ”pinggir”, seperti masalah kemiskinan, ketidakadilan dan persoalan HAM, jender, kajian kaum gay, dan persoalan diskriminasi rasial. Mereka mulai tertarik melihat pengaruh globalisasi, kapitalisme dan ”state” pada kehidupan sehari-hari dan bagaimana perlawanan, siasat dan taktik orang-orang biasa dalam menyikapi itu.
Emma Baulch, antropolog dari Australia, tidak mudah terkecoh dengan usaha-usaha untuk mengeksotiskan kebudayaaan Bali. Dalam karyanya, Making Scenes; Reggae, Punk, and Death Metal in 1990s Bali, dia mulai menelusuri kegaduhan, kesemrawutan, hiruk-pikuk kemacetan Gang Poppies di Kuta. Pandangan Emma di tengah lalu lalang para surfer, wisatawan domestik, dan pedagang acung tersedot pada sebuah bar kecil yang menjadi tempat nongkrong pemuda lokal dengan rambut bergaya mohawk atau bercat warna-warni, beraksesori rantai, jaket penuh paku, dan sepatu bot. Bar ini bernama Twice Bar yang menjadi markas Superman is Dead dan tempat ”deep hangout” sang antropolog.
Teritori ini bukan sekadar tempat hedonis, tetapi bagi si peneliti juga sebuah site of cultural production yang selama ini dipandang sebelah mata oleh pengamat karena dianggap bukan bagian dari budaya ”adiluhung”. Di sini ada kreativitas, solidaritas, keakraban, interaksi, juga suasana informal seperti umumnya sebuah komunitas tradisional di Bali yang disebut sekeha. Bedanya, mereka sedang mencari bentuk lain dari ekspresi-ekspresi budaya yang telah ada, bukan terjebak pada wacana pelestarian seperti kesibukan aktivitas sekeha pertunjukan tradisional. Yang dipentaskan bukan pertunjukan mainstream barong dan rangda, melainkan musik impor yang diperkenalkan lewat print-capitalism, kaset, video, TV, dan majalah.
Bentuk perlawanan
Lewat buku ini Emma melihat, di balik ”ketertundukan” dan ”kepolosan” yang telah melekat pada diri orang Bali, ternyata bukan suatu yang mulus berjalan sepi-sepi saja tanpa ada gugatan. Ketika penguasa Orde Baru mulai keropos, protes tak lagi dilakukan secara kasak-kusuk dan sembunyi-sembunyi, tapi justru pada panggung terbuka yang disebut ”geger underground” yang waktu itu dianggap sebagai ranah yang ambigu antara butuh dan tak butuh izin. Ini menjadi ”anarkis yang dipestakan”, antara penonton dan yang ditonton menjadi satu kesatuan penggugat ”identitas arus utama” yang mereka anggap telah terkooptasi oleh pasar dan kuasa. Rezim kebapakan ini tak berdaya menjinakkan mereka yang ada pada wilayah ”liminalitas”, mereka adalah para ”remaja”, ”pemuda”, ”anak gaul”, ”anak borju”, dan ”cewek matre”. Untuk meng-etnografi-kan kerumitan, mereka perlu observasi dan partisipasi karena dunia kontemporer ini pada waktu itu belum dijamah oleh para baliolog.
Untuk melihat bentuk-bentuk perlawanan terhadap kekuasaan, terutama kuasa Orde Baru yang licik, diperlukan kecerdasan tersendiri. Seperti biasa, keroposnya kekuasaan rezim otoriter karena sang kuasa sendirilah yang sering ”tak sadar” memberikan celah-celah perlawanan. Rakyat di bawah tirani sekalipun kelihatan ”tunduk dan patuh”, namun mereka punya taktik dan siasat tersendiri karena mereka tahu kekuasaan yang berbedil kalau ditentang akan berakibat fatal. Cara terbaik adalah dengan pura- pura menerima kemudian mengunyahnya ketika sang kuasa lengah lalu dimuntahkan. Kalau di Bali disebut dengan istilah merta matemahing wisia, perlawanan mengunyah tanpa menelan.
Para punker dan head banger di Bali mengonsumsi produk kapitalisme global yang diberikan lewat tayangan MTV, tapi pada saat yang sama menolak bukan dengan demo atau mogok makan, tapi melalui ”carnival kegaduhan” yang disebut ”total uyut”. Mereka memarodikan, mengejek, menjungkirbalikkan praktik- praktik rumusan manusia Bali yang ”sapta pesonik” karena telah menjadi ”wacana identitas yang dominan”—retorika ”Ajeg Bali” pada waktu itu belum sepopuler sekarang. Karya Emma memberi pelajaran bahwa pada era tahun ’90-an kaum muda penggemar pop culture di Indonesia tidak bisa lagi didepolitisasi menjadi ”massa mengambang”, tapi mereka sebuah ”tanda mengambang” yang harus disimak dengan saksama.
Yang menggelitik dari dunia underground ini, mereka mengkritik identitas yang dominan, yang dianggap tidak lagi otentik, namun mereka juga terjebak pada wacana yang sama, yaitu otentisitas diri mereka sendiri. Bergumul dengan persoalan tentang siapa yang paling punk dan siapa yang paling metal dengan barometer mayor atau label indie dan status fans mereka. Sudah menjadi cerita umum di kalangan mereka bahwa ”otentisitas” ke- punker-an atau ke-headbanger- an mereka digugat ketika mereka masuk label mayor, apalagi digemari oleh ”cewek matre”. Di sini otentisitas mereka dipertaruhkan, sudah dianggap terkontaminasi menjadi ”musik gaul” yang sell out. Ironisnya, sejarah reggae, yang identik dengan perlawanan terhadap kulit putih, di Bali pengagum rastavari ini tak diusik oleh rezim. Justru dipakai menarik pelancong kulit putih karena sekaligus memperkuat image ”tropikalitas” Bali.
* Degung Santikarma, Antropolog dari Bali
Sumber: Kompas, Minggu, 5 Juli 2009
GAMBARAN antropologis ”tradisional” tentang Bali berawal dari kehidupan masyarakat desa, dengan ritme kehidupan petani, sawah, penggembala, subak, dan ritus keagamaan. Bali dilukiskan sebagai masyarakat yang homogen, asli, unik, alamiah, dan tak terjamah oleh pengaruh luar.
Karena kebijakan ”politik etis” Belanda, Bali dikarantina sebagai ”kawasan khusus” yang perlu dilindungi dari pengaruh luar, umpamanya pengaruh dari agama besar dunia, Islam dan Kristen. Menurut mereka, Bali dianggap satu-satunya Pulau Hindu yang masih eksis, tak berubah, sebagai bukti peninggalan peradaban besar Nusantara setelah Jawa mengalami arus gencar islamisasi. Lalu rezim pascakolonial menjual Bali sebagai daerah tujuan wisata, citra ketakberubahan Bali dilestarikan dan dilanjutkan sampai sekarang dengan bungkusan baru disebut ”Ajeg Bali”. Genealogi ”Ajeg Bali” menunjukkan suatu ”bukti diri” bagaimana disiplin antropologi, bikinan kaum penjajah tanpa diperiksa, diteruskan begitu saja oleh rezim pascakolonial.
Pergeseran pendekatan
Antropolog mulai melakukan otokritik terhadap pendekatan yang terbuai akan eksotisme dan orientalisme dari para pendahulu mereka. Terjadi perubahan orientasi antropologi di negeri Barat, yang berdampak juga kepada kajian antropologi tentang Bali. Wilayah penelitian pun berbeda, yang dulunya berorientasi ”pusat” bergeser ke wilayah ”pinggir”, seperti masalah kemiskinan, ketidakadilan dan persoalan HAM, jender, kajian kaum gay, dan persoalan diskriminasi rasial. Mereka mulai tertarik melihat pengaruh globalisasi, kapitalisme dan ”state” pada kehidupan sehari-hari dan bagaimana perlawanan, siasat dan taktik orang-orang biasa dalam menyikapi itu.
Emma Baulch, antropolog dari Australia, tidak mudah terkecoh dengan usaha-usaha untuk mengeksotiskan kebudayaaan Bali. Dalam karyanya, Making Scenes; Reggae, Punk, and Death Metal in 1990s Bali, dia mulai menelusuri kegaduhan, kesemrawutan, hiruk-pikuk kemacetan Gang Poppies di Kuta. Pandangan Emma di tengah lalu lalang para surfer, wisatawan domestik, dan pedagang acung tersedot pada sebuah bar kecil yang menjadi tempat nongkrong pemuda lokal dengan rambut bergaya mohawk atau bercat warna-warni, beraksesori rantai, jaket penuh paku, dan sepatu bot. Bar ini bernama Twice Bar yang menjadi markas Superman is Dead dan tempat ”deep hangout” sang antropolog.
Teritori ini bukan sekadar tempat hedonis, tetapi bagi si peneliti juga sebuah site of cultural production yang selama ini dipandang sebelah mata oleh pengamat karena dianggap bukan bagian dari budaya ”adiluhung”. Di sini ada kreativitas, solidaritas, keakraban, interaksi, juga suasana informal seperti umumnya sebuah komunitas tradisional di Bali yang disebut sekeha. Bedanya, mereka sedang mencari bentuk lain dari ekspresi-ekspresi budaya yang telah ada, bukan terjebak pada wacana pelestarian seperti kesibukan aktivitas sekeha pertunjukan tradisional. Yang dipentaskan bukan pertunjukan mainstream barong dan rangda, melainkan musik impor yang diperkenalkan lewat print-capitalism, kaset, video, TV, dan majalah.
Bentuk perlawanan
Lewat buku ini Emma melihat, di balik ”ketertundukan” dan ”kepolosan” yang telah melekat pada diri orang Bali, ternyata bukan suatu yang mulus berjalan sepi-sepi saja tanpa ada gugatan. Ketika penguasa Orde Baru mulai keropos, protes tak lagi dilakukan secara kasak-kusuk dan sembunyi-sembunyi, tapi justru pada panggung terbuka yang disebut ”geger underground” yang waktu itu dianggap sebagai ranah yang ambigu antara butuh dan tak butuh izin. Ini menjadi ”anarkis yang dipestakan”, antara penonton dan yang ditonton menjadi satu kesatuan penggugat ”identitas arus utama” yang mereka anggap telah terkooptasi oleh pasar dan kuasa. Rezim kebapakan ini tak berdaya menjinakkan mereka yang ada pada wilayah ”liminalitas”, mereka adalah para ”remaja”, ”pemuda”, ”anak gaul”, ”anak borju”, dan ”cewek matre”. Untuk meng-etnografi-kan kerumitan, mereka perlu observasi dan partisipasi karena dunia kontemporer ini pada waktu itu belum dijamah oleh para baliolog.
Untuk melihat bentuk-bentuk perlawanan terhadap kekuasaan, terutama kuasa Orde Baru yang licik, diperlukan kecerdasan tersendiri. Seperti biasa, keroposnya kekuasaan rezim otoriter karena sang kuasa sendirilah yang sering ”tak sadar” memberikan celah-celah perlawanan. Rakyat di bawah tirani sekalipun kelihatan ”tunduk dan patuh”, namun mereka punya taktik dan siasat tersendiri karena mereka tahu kekuasaan yang berbedil kalau ditentang akan berakibat fatal. Cara terbaik adalah dengan pura- pura menerima kemudian mengunyahnya ketika sang kuasa lengah lalu dimuntahkan. Kalau di Bali disebut dengan istilah merta matemahing wisia, perlawanan mengunyah tanpa menelan.
Para punker dan head banger di Bali mengonsumsi produk kapitalisme global yang diberikan lewat tayangan MTV, tapi pada saat yang sama menolak bukan dengan demo atau mogok makan, tapi melalui ”carnival kegaduhan” yang disebut ”total uyut”. Mereka memarodikan, mengejek, menjungkirbalikkan praktik- praktik rumusan manusia Bali yang ”sapta pesonik” karena telah menjadi ”wacana identitas yang dominan”—retorika ”Ajeg Bali” pada waktu itu belum sepopuler sekarang. Karya Emma memberi pelajaran bahwa pada era tahun ’90-an kaum muda penggemar pop culture di Indonesia tidak bisa lagi didepolitisasi menjadi ”massa mengambang”, tapi mereka sebuah ”tanda mengambang” yang harus disimak dengan saksama.
Yang menggelitik dari dunia underground ini, mereka mengkritik identitas yang dominan, yang dianggap tidak lagi otentik, namun mereka juga terjebak pada wacana yang sama, yaitu otentisitas diri mereka sendiri. Bergumul dengan persoalan tentang siapa yang paling punk dan siapa yang paling metal dengan barometer mayor atau label indie dan status fans mereka. Sudah menjadi cerita umum di kalangan mereka bahwa ”otentisitas” ke- punker-an atau ke-headbanger- an mereka digugat ketika mereka masuk label mayor, apalagi digemari oleh ”cewek matre”. Di sini otentisitas mereka dipertaruhkan, sudah dianggap terkontaminasi menjadi ”musik gaul” yang sell out. Ironisnya, sejarah reggae, yang identik dengan perlawanan terhadap kulit putih, di Bali pengagum rastavari ini tak diusik oleh rezim. Justru dipakai menarik pelancong kulit putih karena sekaligus memperkuat image ”tropikalitas” Bali.
* Degung Santikarma, Antropolog dari Bali
Sumber: Kompas, Minggu, 5 Juli 2009
Budaya Laut, Budaya Pemersatu
-- Silvia Galikano
TAK ingin hanya terbawa gelombang globalisasi, Belitong pancangkan terus kearifan lokalnya.
Hai rondeng si paku tanding
Kepiting dirasa-rasa
Bawang putih bawang merah
Siang kampit tutup mata
Lagu satu bait itu dinyanyikan anak-anak dalam satu putaran permainan Hai Rondeng, permainan menebak nama anak yang berhasil ditangkap oleh satu anak yang berdiri di tengah lingkaran, sambil menutup mata. Merupakan permainan khas anak-anak Belitong.
Hai Rondeng dimainkan di hari pertama Festival Tradisi Bahari di Pantai Tanjongpendam, Kota Tanjongpandan, Belitong Barat. Festival yang dilaksanakan dari 1 hingga 5 Juli itu merupakan penyelenggaraan yang ke-5, sejak tahun 2004. Sebelumnya digelar di Mataram (2004), Manado (2005), Takallar (2006), dan Lombok Timur (2007). Istimewanya, festival kali ini bertepatan dengan hari jadi Kota Tanjongpandan yang ke-171, yakni pada 1 Juli.
Festival Tradisi Bahari merupakan kerja sama Direktorat Tradisi, Ditjen Nilai Budaya, Seni, dan Film Deparatemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan Pemda Kabupaten Belitong. “Laut merupakan alat pemersatu bangsa, ruang hidup, ruang juang, alat juang, dan kondisi juang bangsa Indonesia. Pulau Belitong memiliki keanekaragaman budaya dan nuansa kebahariaan yang sangat menarik,” ujar Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tjetjep Suparman.
Belitong pulau kecil, luasnya 4.889 kilometer persegi dengan 14 kecamatan, hampir semua kecamatan punya pantai, maka budayanya adalah budaya bahari. Dipertunjukkan dalam festival ini, antara lain upacara Buang Jong, lomba Dayung Sampan, lomba Tarik Tambang Sampan Beregu, lomba Merajut Jaring, diskusi kebaharian, dan seperti di awal tulisan ini, Permainan Anak-anak.
Selain Hai Rondeng, di tanah lapang itu dimainkan juga Pok-pok Gerinang (Cublak-cublak Suweng di Jawa), Bit-bit til (Injit-injit Semut di Melayu), dan Cak Munci Pai Kului (dua kelompok menebak siapa anak yang memegang batu, lantas saling tarik untuk mempertahankan/menambah anggota kelompok).
Senasib dengan daerah-daerah lain di Nusantara, permainan anak khas Belitong juga sudah jarang dimainkan. Karena itu Pemda Kabupaten Belitong mendata permainan anak-anak Belitong, dan didapatlah 25 permainan. Dari jumlah itu, dipilih 10 permainan yang sudah sangat lama, bahkan orang Belitong pun sudah lupa.
Sepuluh permainan anak-anak itu kemudian dijadikan film dokumenter berdurasi 27 menit dengan judul Menapak Hijau Bumi tanpa Alas Kaki. Film dokumenter ini dimainkan oleh 10 pemain anak-anak Belitong, dengan dua muka yang sudah akrab bagi masyarakat Tanah Air, yakni Suhendri dan Yogi Nugraha, pemeran A Kiong dan Kucai di film Laskar Pelangi yang juga berlatar belakang budaya Belitong.
“Anak-anak Laskar Pelangi kami pilih karena mereka punya pengalaman berhadapan dengan kamera, jadi punya ‘tugas tambahan’ membangun suasana bagi teman-teman lainnya,” kata sang sutradara, M Ismaya N yang dipanggil anak-anak dengan sebutan Om Moyo. Moyo adalah putera asli Belitong. Sebelumnya, dia asisten sutradara di film Laskar Pelangi sekaligus meng-casting 3.800-an anak untuk mencari 12 anak sebagai pemain inti Laskar Pelangi.
Agar filmnya tetap natural, Moyo hanya menentukan alur cerita, sedangkan setting dan dialog sepenuhnya diserahkan pada anak-anak. Menapak Hijau Bumi tanpa Alas Kaki rencananya akan diputar di sekolah-sekolah di Belitong untuk mengenalkan lagi permainan anak-anak yang jadi budaya Belitong sejak lama. Sebagai perkenalan, anak-anak itu memainkan sebagian permainan tersebut di festival ini.
**
Yang tak dapat dimungkiri dari beragamnya budaya laut adalah dikenal dan diakuinya unsur-unsur magis dalam keseharian masyarakat yang kemudian dijadikan atraksi seni, seperti Antu Bubu. Antu Bubu adalah permainan menggunakan ilmu hitam dengan peralatan bubu yang diisi roh halus.
Bubu adalah alat penangkap ikan, dibuat dari bilah bambu yang disatukan dengan anyaman tali hingga berbentuk silinder berdiameter 30 sentimeter. Panjang bubu beragam, ada yang 50 sentimeter, ada pula yang hingga 2 meter.
Untuk permainan Antu Bubu, bubu dipasangi “kepala” dari batok kelapa, lantas diselimuti kain kafan, baru kemudian ujung atas kafan diikat. Seorang pawang membaca mantera sambil menaburkan kemenyan ke atas pedupaan, mengasapkannya ke sekeliling bubu untuk meminta roh masuk ke dalam bubu. Begitu pawang memberi isyarat permainan dapat dimulai, lawan yang sudah siap dengan bertelanjang dada/ bersinglet mulai melawan bubu yang sudah berpenghuni ini.
Antu Bubu dimainkan di hari kedua festival (2/7), tepat malam Jumat, di pasir pantai Tanjongpendam. Di tengah lingkaran penonton, seorang laki-laki bergelut dengan bubu. Berguling-guling, kadang dia seperti dibanting, ada kalanya laki-laki ini sanggup berdiri, tak lama, terjatuh lagi, berguling lagi. Penonton senyap.
Pemain pertama kalah setelah permainan berjalan 5 menit. Dia kerasukan, badannya mengejang, dan dibawa ke pinggir lapangan untuk disadarkan. Pemain kedua dinyatakan kalah akibat kelelahan setelah lebih dari 10 menit bubu tak juga dapat ditegakkan dan jalinan bubu koyak. Bisa menegakkan bubu adalah tanda pemain menang, dan hantu bubu dapat dikalahkan.
Pak Geridi, 56 tahun, adalah pawang Antu Bubu. Ilmu yang berasal dari kakeknya lantas diturunkan ke ayahnya, dan sekarang dialah satu-satunya di Belitong, bahkan mungkin di dunia, yang menguasai ilmu Antu Bubu. Ilmu ini sekarang sedang dia ajarkan ke putranya, tak dibagi ke orang lain.
Cerita Pak Geridi tentang asal muasal permainan ini, di tahun 1970, seseorang meletakkan bubu di sungai. Setelah sepekan, dia datang lagi untuk menengok berapa ikan yang berhasil masuk perangkap bubu. Sampai di sungai, laki-laki ini mati tanpa sebab, dan rohnya jadi penghuni bubu, karena itu disebut antu bubu (hantu bubu). Mulai tahun 1971, kakeknya menjadikan Antu Bubu sebuah tontonan.
Karena menggunakan ilmu hitam, beragam syarat harus dipenuhi untuk memainkan Antu Bubu. Untuk menyebut beberapa, Pak Geridi harus berpuasa mutih selama 21 hari, bambu untuk bubu hanya boleh diambil dari bambu yang terdampar di pantai dengan posisi tidak sejajar dengan garis pantai, dan harus menggunakan kafan bekas alas jenazah. “Kalau pakai kafan baru, masih di rumah saja, belum dibawa ke tempat pertunjukan, dia sudah bergerak-gerak,” kata Pak Geridi, usai permainan. Dia sudah membawa Antu Bubu ke kota-kota di Sumatera dan Jawa, mengenalkannya sebagai permainan khas Belitong.
Sumber: Jurnal Nasional, Minggu, 05 Jul 2009
TAK ingin hanya terbawa gelombang globalisasi, Belitong pancangkan terus kearifan lokalnya.
Hai rondeng si paku tanding
Kepiting dirasa-rasa
Bawang putih bawang merah
Siang kampit tutup mata
Lagu satu bait itu dinyanyikan anak-anak dalam satu putaran permainan Hai Rondeng, permainan menebak nama anak yang berhasil ditangkap oleh satu anak yang berdiri di tengah lingkaran, sambil menutup mata. Merupakan permainan khas anak-anak Belitong.
Hai Rondeng dimainkan di hari pertama Festival Tradisi Bahari di Pantai Tanjongpendam, Kota Tanjongpandan, Belitong Barat. Festival yang dilaksanakan dari 1 hingga 5 Juli itu merupakan penyelenggaraan yang ke-5, sejak tahun 2004. Sebelumnya digelar di Mataram (2004), Manado (2005), Takallar (2006), dan Lombok Timur (2007). Istimewanya, festival kali ini bertepatan dengan hari jadi Kota Tanjongpandan yang ke-171, yakni pada 1 Juli.
Festival Tradisi Bahari merupakan kerja sama Direktorat Tradisi, Ditjen Nilai Budaya, Seni, dan Film Deparatemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan Pemda Kabupaten Belitong. “Laut merupakan alat pemersatu bangsa, ruang hidup, ruang juang, alat juang, dan kondisi juang bangsa Indonesia. Pulau Belitong memiliki keanekaragaman budaya dan nuansa kebahariaan yang sangat menarik,” ujar Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tjetjep Suparman.
Belitong pulau kecil, luasnya 4.889 kilometer persegi dengan 14 kecamatan, hampir semua kecamatan punya pantai, maka budayanya adalah budaya bahari. Dipertunjukkan dalam festival ini, antara lain upacara Buang Jong, lomba Dayung Sampan, lomba Tarik Tambang Sampan Beregu, lomba Merajut Jaring, diskusi kebaharian, dan seperti di awal tulisan ini, Permainan Anak-anak.
Selain Hai Rondeng, di tanah lapang itu dimainkan juga Pok-pok Gerinang (Cublak-cublak Suweng di Jawa), Bit-bit til (Injit-injit Semut di Melayu), dan Cak Munci Pai Kului (dua kelompok menebak siapa anak yang memegang batu, lantas saling tarik untuk mempertahankan/menambah anggota kelompok).
Senasib dengan daerah-daerah lain di Nusantara, permainan anak khas Belitong juga sudah jarang dimainkan. Karena itu Pemda Kabupaten Belitong mendata permainan anak-anak Belitong, dan didapatlah 25 permainan. Dari jumlah itu, dipilih 10 permainan yang sudah sangat lama, bahkan orang Belitong pun sudah lupa.
Sepuluh permainan anak-anak itu kemudian dijadikan film dokumenter berdurasi 27 menit dengan judul Menapak Hijau Bumi tanpa Alas Kaki. Film dokumenter ini dimainkan oleh 10 pemain anak-anak Belitong, dengan dua muka yang sudah akrab bagi masyarakat Tanah Air, yakni Suhendri dan Yogi Nugraha, pemeran A Kiong dan Kucai di film Laskar Pelangi yang juga berlatar belakang budaya Belitong.
“Anak-anak Laskar Pelangi kami pilih karena mereka punya pengalaman berhadapan dengan kamera, jadi punya ‘tugas tambahan’ membangun suasana bagi teman-teman lainnya,” kata sang sutradara, M Ismaya N yang dipanggil anak-anak dengan sebutan Om Moyo. Moyo adalah putera asli Belitong. Sebelumnya, dia asisten sutradara di film Laskar Pelangi sekaligus meng-casting 3.800-an anak untuk mencari 12 anak sebagai pemain inti Laskar Pelangi.
Agar filmnya tetap natural, Moyo hanya menentukan alur cerita, sedangkan setting dan dialog sepenuhnya diserahkan pada anak-anak. Menapak Hijau Bumi tanpa Alas Kaki rencananya akan diputar di sekolah-sekolah di Belitong untuk mengenalkan lagi permainan anak-anak yang jadi budaya Belitong sejak lama. Sebagai perkenalan, anak-anak itu memainkan sebagian permainan tersebut di festival ini.
**
Yang tak dapat dimungkiri dari beragamnya budaya laut adalah dikenal dan diakuinya unsur-unsur magis dalam keseharian masyarakat yang kemudian dijadikan atraksi seni, seperti Antu Bubu. Antu Bubu adalah permainan menggunakan ilmu hitam dengan peralatan bubu yang diisi roh halus.
Bubu adalah alat penangkap ikan, dibuat dari bilah bambu yang disatukan dengan anyaman tali hingga berbentuk silinder berdiameter 30 sentimeter. Panjang bubu beragam, ada yang 50 sentimeter, ada pula yang hingga 2 meter.
Untuk permainan Antu Bubu, bubu dipasangi “kepala” dari batok kelapa, lantas diselimuti kain kafan, baru kemudian ujung atas kafan diikat. Seorang pawang membaca mantera sambil menaburkan kemenyan ke atas pedupaan, mengasapkannya ke sekeliling bubu untuk meminta roh masuk ke dalam bubu. Begitu pawang memberi isyarat permainan dapat dimulai, lawan yang sudah siap dengan bertelanjang dada/ bersinglet mulai melawan bubu yang sudah berpenghuni ini.
Antu Bubu dimainkan di hari kedua festival (2/7), tepat malam Jumat, di pasir pantai Tanjongpendam. Di tengah lingkaran penonton, seorang laki-laki bergelut dengan bubu. Berguling-guling, kadang dia seperti dibanting, ada kalanya laki-laki ini sanggup berdiri, tak lama, terjatuh lagi, berguling lagi. Penonton senyap.
Pemain pertama kalah setelah permainan berjalan 5 menit. Dia kerasukan, badannya mengejang, dan dibawa ke pinggir lapangan untuk disadarkan. Pemain kedua dinyatakan kalah akibat kelelahan setelah lebih dari 10 menit bubu tak juga dapat ditegakkan dan jalinan bubu koyak. Bisa menegakkan bubu adalah tanda pemain menang, dan hantu bubu dapat dikalahkan.
Pak Geridi, 56 tahun, adalah pawang Antu Bubu. Ilmu yang berasal dari kakeknya lantas diturunkan ke ayahnya, dan sekarang dialah satu-satunya di Belitong, bahkan mungkin di dunia, yang menguasai ilmu Antu Bubu. Ilmu ini sekarang sedang dia ajarkan ke putranya, tak dibagi ke orang lain.
Cerita Pak Geridi tentang asal muasal permainan ini, di tahun 1970, seseorang meletakkan bubu di sungai. Setelah sepekan, dia datang lagi untuk menengok berapa ikan yang berhasil masuk perangkap bubu. Sampai di sungai, laki-laki ini mati tanpa sebab, dan rohnya jadi penghuni bubu, karena itu disebut antu bubu (hantu bubu). Mulai tahun 1971, kakeknya menjadikan Antu Bubu sebuah tontonan.
Karena menggunakan ilmu hitam, beragam syarat harus dipenuhi untuk memainkan Antu Bubu. Untuk menyebut beberapa, Pak Geridi harus berpuasa mutih selama 21 hari, bambu untuk bubu hanya boleh diambil dari bambu yang terdampar di pantai dengan posisi tidak sejajar dengan garis pantai, dan harus menggunakan kafan bekas alas jenazah. “Kalau pakai kafan baru, masih di rumah saja, belum dibawa ke tempat pertunjukan, dia sudah bergerak-gerak,” kata Pak Geridi, usai permainan. Dia sudah membawa Antu Bubu ke kota-kota di Sumatera dan Jawa, mengenalkannya sebagai permainan khas Belitong.
Sumber: Jurnal Nasional, Minggu, 05 Jul 2009
Membaca Budaya Korea lewat Sastra
-- Tjahjono Widijanto
KOREA termasuk salah satu negara di kawasan Asia Timur yang hingga kini masih menyimpan berbagai misteri. Upaya memahami berbagai misteri berkaitan dengan manusia, bangsa, dan budaya Korea salah satunya dapat dijangkau melalui upaya penerjemahan teks sastra, seperti apa yang dikatakan Puskhin bahwa penerjemahan karya sastra ibarat kuda beban yang membawa harta kebudayaan suatu bangsa dari satu negeri ke negeri lain. ''Kehadiran'' karya sastra Korea di dalam lingkaran masyarakat Indonesia dibandingkan dengan kehadiran karya sastra asing lainnya masih dirasa asing. Dibandingkan dengan karya sastra Jepang misalnya, novel-novel Kuil Kencana karya Yukio Mishama, Senandung Ombak dan Keindahan dan Kepiluan karya Yasunari Kawabata sudah banyak dibaca dan dibahas orang. Sedangkan novel-novel Korea semacam Kuburan Raja (Ha Geun Chan), Catatan Perjalanan ke Mujin (Kim Seung Ok), Desa Kami (Lee Moon Goo), hingga novel-novel Korea terkini seperti novel The Legend of the Earthling Heros karya Park Min Gyu, masih sangat asing di telinga pembaca sastra Indonesia.
Keasingan sastra Korea dibandingkan dengan karya sastra Jepang di Indonesia sebenarnya merupakan hal yang wajar, karena penerjemahan sastra Jepang sudah jauh-jauh hari dilakukan oleh pengarang dan sastrawan Indonesia. Sebut saja cerpen Yasunari Kawabata berjudul Suigetsu telah ditrerjemahkan ke bahasa Indonesia pada tahun 1953 dengan judul Bulan Dalam Kolam. Demikian pula cerpen Shookansai Ikkei yang ditulis pada 1912 telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada 1949 dengan judul Upacara Memperingati Para Pahlawan Perang. Juga puisi-puisi pendek Jepang, Haiku, karya para penyair Jepang terkemuka seperti Matsuo Basho (1644-1694), Taniguchi Buson (1715-1783), dan Isa (1763-1827) sudah dengan sangat gencar diterjemahkan dan diperkenalkan sejak tahun 1953 hingga 1963 oleh penyair Hartoyo Andang Jaya. Sedangkan seingat saya, karya prosa Korea baru dua kali diterjemahkan ke Indonesia yakni oleh penerbit Djambatan pada tahun 1990-an dan kumpulan cerpen Laut dan Kupu-kupu (Gramedia, 2007).
Untuk puisi, dalam catatan saya, puisi-puisi sastra modern Korea karya penyair Lee Choong-Yi, Jang-hi Lee, Un-kyo Kang, Dong-Jip Shin dan Dong-ju Yun, ''baru'' mulai diterjemahkan dan dikenalkan kepada pembaca sastra Indonesia pada 1986 oleh sastrawan Motinggo Busye dan Sutardji Cazloum Bachrie melalui majalah sastra Horison nomor 12 tahun XX1, Desember 1986.
Kumpulan cerpen Laut dan Kupu-kupu diterjemahkan oleh Koh Young Hun, guru besar Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea Selatan, dan Tommy Christomy dari Universitas Indonesia yang pernah menjadi dosen tamu di Hankuk University. Membaca buku kumpulan cerpen Laut dan Kupu-kupu, kita dapat melihat perjalanan antargenerasi cerpenis Korea modern mulai generasi 1950-an, generasi 1960-an, generasi 1970-an, generasi 1980-an, generasi 1990-an, hingga generasi terkini, generasi 2000-an.
Generasi 1950-an diwakili oleh Ha Geun Chan dengan cerpen Dua Generasi Teraniaya, generasi 1960-an diwakili Kim Seung Ok dengan cerpen Seoul Musim Dingin 1964. Sastrawan Hwang Sok Yong dan Lee Moon Goo mewakili genarsi 1970-an masing-masing dengan cerpen Jalan ke Shampo dan Bung Kim di Kampung Kami. Cerpen-cerpen Dinihari ke Garis Depan karya Bang Hyun Suk, Sungai Dalam Mengalir Jauh karya Kim Yeong Hyun, dan Kerja, Nasi, Kebebasan karya Kim Nam II menjadi wakil generasi 1980-an. Generasi 1990-an juga diwakili tiga sastrawan, Shin Kyong Suk (Kisah Singkat tentang Pekarangan), Eun Hee Kyung (Pewarisan) dan Kim In Suk (Laut dan Kupu-kupu). Sedangkan generasi termuda, generasi 200-an, diwakili pengarang Park Min Kyu dengan cerpen Betulkah? Saya Jerapah dan Menyeberangi Perbatasn karya Jeon Sung Tae.
Hampir semua cerpen dalam buku ini berbicara dan ''memuja'' tragedi dan luka manusia. Pada cerpen generasi 1950-an dan 1960-an, tragedi dan luka manusia yang ditampilkan muncul akibat kekejaman perang, baik melawan Jepang maupun perang Korea. Cerpen Dua Generasi yang Teraniaya merupakan monumen getir dan pilu dari sebuah peperangan. Tokoh bapak dan anak, semuanya tokoh-tokoh yang teraniaya, kalah dan tergusur aklibat perang. Si Bapak buntung lengannya dalam perang melawan Jepang dan si anak buntung kakinya karena perang Korea. Dengan gaya realis pengarang menggambarkan betapa tragiknya nasib sebuah keluarga. Tanpa tedeng aling-aling, pengarang melukiskan dengan sangat getir bagaimana bapak yang buntung lengannya terseok-seok menggendong anaknya yang buntung kakinya menyeberangi sungai.
Cerrpen kedua berjudul Seoul Musim Dingin 1964, berbeda dengan cerpen pertama yang berbicara tentang kegetiran perang melalui tokoh yang menjadi korban perang yang secara langsung menderita secara jasmani dan rohani. Cerpen ini berbicara tentang tagedi akibat perang dari sisi lain. Dalam cerpen ini tidak digambarkan penderitaan jasmaniah namun digambarkan bagaimana akibat perang orang mengalami sebuah alienasi. Individu di tengah gegap gempita individu lain justru merasa asing baik terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.
Dalam Seoul Musim Dingin 1964 tergambar suatu pemekaran hidup dan kehidupan yang dijejali oleh manusia-manusia absurd. Muncul suatu pergaulan hidup yang tidak berwatak, tidak berkarakteristik, tidak bertemparemen, sama sekali tidak memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan dan karenanya nyaris tidak mempunyai identitas apa pun. Tokoh Aku, Ahn, dan tokoh ketiga yang tidak jelas identitasnya merupakan manusia-manusia yang murung, diam, dalam ketermanguan seperti bayang-bayang yang bergentayangan dalam kabut kesuraman. Ketiga tokoh ini sepertinya ingin membangun komunikasi tetapi pada hakekatnya mereka tidak berhasil berkomunikasi satu dengan yang lain. Mereka asing satu sama lain, bahkan asing terhadap diri sendiri.
Akhirnya, yang bisa dicatat di akhir tulisan ini, cerpen-cerpen Korea yang terdapat dalam kumpulan cerpen Laut dan Kupu-kupu ini memperlihatkan sekaligus menceritakan kegelisahan sastrawan Korea mecatat, menanggapi, menggagas, dan merekonstruksi ulang perjalanan budaya mereka. Kumpulan cerpen ini juga menunjukkan bagaimana sastra secara efektif dapat dipakai untuk membangun atau membentuk sosok manusia masa kini yang mungkin berbeda dengan manusia masa lampau. Sastra hari ini bisa jadi berbeda dengan sastra masa lampau, sastra zaman ini berbeda dengan yang akan datang, hari ini berbeda dengan esok pagi. Namun karya sastra yang serius akan senantiasa menghadirkan manusia dengan segala problematika kemanusiaannya secara jujur. Di dalam buku kumpulan cerpen sastrawan-satrawan Korea ini kita dapat belajar menangkap semangat dan spiritnya, serta menjadikannya ilham untuk berbenah. (*)
* Tjahjono Widijanto, penyair Ngawi yang pada 16 Juni lalu diundang berceramah sastra di Hankuk University of Foreign Studie, Seoul, Korea
Sumber: Jawa Pos, Minggu, 05 Juli 2009
KOREA termasuk salah satu negara di kawasan Asia Timur yang hingga kini masih menyimpan berbagai misteri. Upaya memahami berbagai misteri berkaitan dengan manusia, bangsa, dan budaya Korea salah satunya dapat dijangkau melalui upaya penerjemahan teks sastra, seperti apa yang dikatakan Puskhin bahwa penerjemahan karya sastra ibarat kuda beban yang membawa harta kebudayaan suatu bangsa dari satu negeri ke negeri lain. ''Kehadiran'' karya sastra Korea di dalam lingkaran masyarakat Indonesia dibandingkan dengan kehadiran karya sastra asing lainnya masih dirasa asing. Dibandingkan dengan karya sastra Jepang misalnya, novel-novel Kuil Kencana karya Yukio Mishama, Senandung Ombak dan Keindahan dan Kepiluan karya Yasunari Kawabata sudah banyak dibaca dan dibahas orang. Sedangkan novel-novel Korea semacam Kuburan Raja (Ha Geun Chan), Catatan Perjalanan ke Mujin (Kim Seung Ok), Desa Kami (Lee Moon Goo), hingga novel-novel Korea terkini seperti novel The Legend of the Earthling Heros karya Park Min Gyu, masih sangat asing di telinga pembaca sastra Indonesia.
Keasingan sastra Korea dibandingkan dengan karya sastra Jepang di Indonesia sebenarnya merupakan hal yang wajar, karena penerjemahan sastra Jepang sudah jauh-jauh hari dilakukan oleh pengarang dan sastrawan Indonesia. Sebut saja cerpen Yasunari Kawabata berjudul Suigetsu telah ditrerjemahkan ke bahasa Indonesia pada tahun 1953 dengan judul Bulan Dalam Kolam. Demikian pula cerpen Shookansai Ikkei yang ditulis pada 1912 telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada 1949 dengan judul Upacara Memperingati Para Pahlawan Perang. Juga puisi-puisi pendek Jepang, Haiku, karya para penyair Jepang terkemuka seperti Matsuo Basho (1644-1694), Taniguchi Buson (1715-1783), dan Isa (1763-1827) sudah dengan sangat gencar diterjemahkan dan diperkenalkan sejak tahun 1953 hingga 1963 oleh penyair Hartoyo Andang Jaya. Sedangkan seingat saya, karya prosa Korea baru dua kali diterjemahkan ke Indonesia yakni oleh penerbit Djambatan pada tahun 1990-an dan kumpulan cerpen Laut dan Kupu-kupu (Gramedia, 2007).
Untuk puisi, dalam catatan saya, puisi-puisi sastra modern Korea karya penyair Lee Choong-Yi, Jang-hi Lee, Un-kyo Kang, Dong-Jip Shin dan Dong-ju Yun, ''baru'' mulai diterjemahkan dan dikenalkan kepada pembaca sastra Indonesia pada 1986 oleh sastrawan Motinggo Busye dan Sutardji Cazloum Bachrie melalui majalah sastra Horison nomor 12 tahun XX1, Desember 1986.
Kumpulan cerpen Laut dan Kupu-kupu diterjemahkan oleh Koh Young Hun, guru besar Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea Selatan, dan Tommy Christomy dari Universitas Indonesia yang pernah menjadi dosen tamu di Hankuk University. Membaca buku kumpulan cerpen Laut dan Kupu-kupu, kita dapat melihat perjalanan antargenerasi cerpenis Korea modern mulai generasi 1950-an, generasi 1960-an, generasi 1970-an, generasi 1980-an, generasi 1990-an, hingga generasi terkini, generasi 2000-an.
Generasi 1950-an diwakili oleh Ha Geun Chan dengan cerpen Dua Generasi Teraniaya, generasi 1960-an diwakili Kim Seung Ok dengan cerpen Seoul Musim Dingin 1964. Sastrawan Hwang Sok Yong dan Lee Moon Goo mewakili genarsi 1970-an masing-masing dengan cerpen Jalan ke Shampo dan Bung Kim di Kampung Kami. Cerpen-cerpen Dinihari ke Garis Depan karya Bang Hyun Suk, Sungai Dalam Mengalir Jauh karya Kim Yeong Hyun, dan Kerja, Nasi, Kebebasan karya Kim Nam II menjadi wakil generasi 1980-an. Generasi 1990-an juga diwakili tiga sastrawan, Shin Kyong Suk (Kisah Singkat tentang Pekarangan), Eun Hee Kyung (Pewarisan) dan Kim In Suk (Laut dan Kupu-kupu). Sedangkan generasi termuda, generasi 200-an, diwakili pengarang Park Min Kyu dengan cerpen Betulkah? Saya Jerapah dan Menyeberangi Perbatasn karya Jeon Sung Tae.
Hampir semua cerpen dalam buku ini berbicara dan ''memuja'' tragedi dan luka manusia. Pada cerpen generasi 1950-an dan 1960-an, tragedi dan luka manusia yang ditampilkan muncul akibat kekejaman perang, baik melawan Jepang maupun perang Korea. Cerpen Dua Generasi yang Teraniaya merupakan monumen getir dan pilu dari sebuah peperangan. Tokoh bapak dan anak, semuanya tokoh-tokoh yang teraniaya, kalah dan tergusur aklibat perang. Si Bapak buntung lengannya dalam perang melawan Jepang dan si anak buntung kakinya karena perang Korea. Dengan gaya realis pengarang menggambarkan betapa tragiknya nasib sebuah keluarga. Tanpa tedeng aling-aling, pengarang melukiskan dengan sangat getir bagaimana bapak yang buntung lengannya terseok-seok menggendong anaknya yang buntung kakinya menyeberangi sungai.
Cerrpen kedua berjudul Seoul Musim Dingin 1964, berbeda dengan cerpen pertama yang berbicara tentang kegetiran perang melalui tokoh yang menjadi korban perang yang secara langsung menderita secara jasmani dan rohani. Cerpen ini berbicara tentang tagedi akibat perang dari sisi lain. Dalam cerpen ini tidak digambarkan penderitaan jasmaniah namun digambarkan bagaimana akibat perang orang mengalami sebuah alienasi. Individu di tengah gegap gempita individu lain justru merasa asing baik terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.
Dalam Seoul Musim Dingin 1964 tergambar suatu pemekaran hidup dan kehidupan yang dijejali oleh manusia-manusia absurd. Muncul suatu pergaulan hidup yang tidak berwatak, tidak berkarakteristik, tidak bertemparemen, sama sekali tidak memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan dan karenanya nyaris tidak mempunyai identitas apa pun. Tokoh Aku, Ahn, dan tokoh ketiga yang tidak jelas identitasnya merupakan manusia-manusia yang murung, diam, dalam ketermanguan seperti bayang-bayang yang bergentayangan dalam kabut kesuraman. Ketiga tokoh ini sepertinya ingin membangun komunikasi tetapi pada hakekatnya mereka tidak berhasil berkomunikasi satu dengan yang lain. Mereka asing satu sama lain, bahkan asing terhadap diri sendiri.
Akhirnya, yang bisa dicatat di akhir tulisan ini, cerpen-cerpen Korea yang terdapat dalam kumpulan cerpen Laut dan Kupu-kupu ini memperlihatkan sekaligus menceritakan kegelisahan sastrawan Korea mecatat, menanggapi, menggagas, dan merekonstruksi ulang perjalanan budaya mereka. Kumpulan cerpen ini juga menunjukkan bagaimana sastra secara efektif dapat dipakai untuk membangun atau membentuk sosok manusia masa kini yang mungkin berbeda dengan manusia masa lampau. Sastra hari ini bisa jadi berbeda dengan sastra masa lampau, sastra zaman ini berbeda dengan yang akan datang, hari ini berbeda dengan esok pagi. Namun karya sastra yang serius akan senantiasa menghadirkan manusia dengan segala problematika kemanusiaannya secara jujur. Di dalam buku kumpulan cerpen sastrawan-satrawan Korea ini kita dapat belajar menangkap semangat dan spiritnya, serta menjadikannya ilham untuk berbenah. (*)
* Tjahjono Widijanto, penyair Ngawi yang pada 16 Juni lalu diundang berceramah sastra di Hankuk University of Foreign Studie, Seoul, Korea
Sumber: Jawa Pos, Minggu, 05 Juli 2009
[Buku] Jakarta Sebelum dan Sesudah Soeharto
Judul Buku: Ruang Publik, Identitas, dan Memori Kolektif: Jakarta Pasca-SoehartoPenulis: Abidin Kusno
Editor: Manneke Budiman
Penerbit: Ombak Jogja
Cetakan: I, 2009
Tebal : xxiv + 208 halaman
BUKU karya Abidin Kusno ini menunjukkan bagaimana kota melalui bangunan arsitekturnya merupakan representasi politik yang sedang berjalan dan secara bersamaan juga menginginkan model partisipasi publiknya. Pada zaman pemerintahan Soekarno, Jakarta harus tampak sebagai kota modern dengan meninggalkan sekaligus menghapus gambaran kota kolonial sebelumnya, baik semasa Belanda maupun semasa Jepang. Kemodernan Jakarta ini ditandai dengan pendirian Hotel Indonesia beserta pancuran air yang legendaris di kawasan Jalan M. Thamrin, Senayan, Monumen Nasional, dan Gedung Perintis Kemerdekaan.
Apa yang dilakukan Bung Karno tidak lain ingin menunjukkan kepada dunia luar tentang kemodernan yang telah dicapai Indonesia dan menunjukkan kepada rakyat bahwa era baru untuk mengisi kemerdekaan tengah berlangsung. Dengan berbagai bangunan modern tersebut, Bung Karno ingin mengajak seluruh rakyat menatap ke masa depan dan melupakan penindasan yang telah dilakukan Belanda maupun Jepang.
Yang dilakukan Bung Karno dengan strategi mercusuarnya juga tak lepas dari gaya dalam komunikasi dengan rakyatnya. Selama era kekuasaannya --dan ini yang menjadi perbedaan nyata dengan era Soeharto-- adalah dengan memobilisasi massa dalam jumlah besar di sebuah ruang terbuka. Jalan dan lapangan terbuka merupakan situs di mana Bung Karno bertemu rakyatnya. Jalan dan lapangan pada era Bung Karno medan yang dipenuhi rasa akrab, karnaval, tempat gairah dalam berpolitik tumpah. Rakyat berupa massa yang haus akan sebuah pemimpin dan kepada Bung Karno-lah harapan itu tertuju.
Situasi ini bertolak belakang ketika Soeharto resmi menjadi presiden ke-2 RI menggantikan Bung Karno, mulai 1969. Ruang publik, terutama jalan, dibuat sebagai ruang untuk mendisiplinkan rakyat dalam kaitannya dengan negara. Tidak ada kegairahan --dan memang tidak diinginkan oleh rezim Soeharto-- berupa keterlibatan rakyat untuk berpolitik. Pemobilisian massa dalam rezim ini dianggap mengganggu ketertiban umum sebab sewaktu-waktu massa tak terkontrol dan bertindak liar seperti yang ditakutkan pada peristiwa Malari di Jakarta pada 1977. Peristiwa Malari semakin meyakinkan pilihan Soeharto dalam berkomunikasi kepada rakyatnya dengan menjauhi mobilisasi massa, jalan, dan ruang publik lainnya. Bisa dipastikan ruang publik pada masa Soeharto steril dari massa yang bergairah seperti yang lazim pada massa Bung Karno.
Abidin Kusno dengan menarik juga memberi penjelasan yang luas berkenaan dengan era pemerintahan pasca-Soeharto jatuh pada 1998. Pasca 1998 bisa disebut massa di mana tidak ada sosok yang cukup menonjol untuk menguasai ruang publik. Soeharto memang tidak menyukai spontanitas massa seperti pernah dilakukan Bung Karno. Smiling General ini menyukai ketertiban. Dalam pertemuan dengan rakyat seperti tampak dalam acara kelompok tani yang disiarkan TVRI masa itu, adalah ruang publik dengan kesantunan (ketakutan?) hubungan antara rakyat dan negara. Kecenderungan seremonial Soeharto tampak hampir di semua bangunan publik dan bagaimana ia menjalin komunikasi dengan rakyat. Ini sejalan dengan konsep pemerintahan yang memastikan adanya kestabilan politik demi kemajuan pembangunan.
Namun semuanya berubah pasca 1998. Sistem pemerintahan parlementer dengan banyaknya partai yang ikut pemilu pada 1998 mengubah pula sistem sosial, terutama kaitannya dengan kapital yang tidak memiliki induk seperti era Soeharto. Sistem liberalisme kini menjadi jantung perekonomian Indonesia. Kapital menjadi begitu penting untuk mengukur kesejahteraan rakyat. Salah satu pengaruh kapital terhadap ruang publik berupa munculnya berbagai bangunan berupa mall, baliho komersial di setiap penjuru kota, apartemen tumbuh bak jamur di musim hujan, kebijakan harga ditentukan dengan harga pasar di internasional. Sebaliknya, kemiskinan subur di mana-mana, gelandangan dan pengemis muncul di sudut-sudut jalan, kian meningkatnya sektor informal sebagai akibat PHK dan terbatasnya jumlah pekerjaan di sektor formal.
Era pasca 1998, kekuasaan dalam penguasaan terhadap jalan sebagai ruang publik masih ada tetapi kekuasaan tidak lebih kolaborasi antara modal dan negara. Salah satunya proyek transportasi masal busway di Jakarta. Proyek ini merupakan konsorsium antaraswasta dan negara. Salah satu pembacaan Abidin Kusno dalam pengadaan busway ada pada keberhasilan pemerintah DKI Jakarta yang saat itu gubernurnya adalah seorang purnawirawan jenderal, Sutiyoso. Jalan-jalan Jakarta yang terancam kemacetan total menyadarkan pihak negara bahwa kerusuhan bisa timbul sewaktu-waktu jika hal tersebut tidak segera diatasi. Busway merupakan pilihan paling baik sebab setelah terjadi kontroversi, nyatanya rakyat sangat menyukai alat teransportasi tersebut. Selain rakyat yang tidak mampu membeli mobil pribadi perlahan menyukai busway, mereka bisa dengan bangga setengah mencibir memandang para pemilik mobil kelas menengah-atas berjalan merambat di antara kemacetan dari balik kaca busway.
Di sini lagi-lagi negara berperan menghindarkan kekacauan dari kemacetan yang mendera jalan-jalan di Jakarta. Namun bagi Abdin Kusno, sisi lain dari keberhasilan mengatasi kemacetan tersebut juga meneguhkan bahwa negara kembali memiliki peran sekaligus melakukan pendisplinan atas rakyat kelas bawah dari tindakan chaos yang pernah melantakkan Jakarta pada 1998 hingga Soeharto pun jatuh. Peristiwa kerusuhan Jakarta pada 1998 salah sumbernya berawal dari tiadanya kontrol lapisan masyarakat kelas bawah. Ketidaaan kontrol tersebut berakibat pada penjarahan, pembakaran, serta pemerkosaan. Akibatnya, pusat perdagangan elektronik di kawasan Glodok menderita pukulan yang paling parah.
Ruang publik, terutama jalan di kota terbesar dan ibu kota negara seperti Jakarta, jalan tempat yang paling strategis dalam rangka mengontrol, mengelola, dan mendisiplinkan rakyat. Sebab jalan tempat beradanya rakyat yang secara langsung mengekspresikan aspirasinya kepada negara. Soekarno, Soeharto, dan pemerintahan masa sesudah 1998 dalam menghadapi jalan tak ubahnya menghadapi pelatuk pistol apakah kekuasaannya direstui rakyat atau tidak. (*)
Imam Muhtarom, pemerhati masalah-masalah perkotaan
Sumber: Jawa Pos, Minggu, 05 Juli 2009
[Pustaka] Novel Horor dalam Visual Grafis
-- Sjifa Amori
NOVEL grafis Coraline membebaskan pembaca untuk berimajinasi lebih "liar" tentang dunia mistis yang dialami sang tokoh.
KOMIK sering kali dikelompokkan sebagai karya popular yang menghibur daripada mengedukasi. Sebaliknya, bahan bacaan seperti novel atau bahkan karya sastra dianggap mampu "merangsang" sensitivitas. Karya novel (baik yang populer ataupun yang sastra) juga memuat lebih banyak informasi dalam deretan teks yang sambung-menyambung hingga mencapai ratusan halaman buku.
Kesan budaya instan dan hanya sekadar menghibur ini sama sekali tidak terasa dalam novel grafis berjudul Coraline, meski pada umumnya karya semacam ini masih saja disetarakan dengan komik-strip.
Saat pertama kali membalik kover buku Coraline, langsung ada "pertanyaan besar" yang timbul di benak pembaca. Pertanyaan ini tak terjawabkan meskipun gambar yang ditampilkan memakan ruang sehalaman penuh. Tak ada teks sama sekali di atas lembaran ini, kecuali tulisan "FOR SALE" pada papan kayu di halaman depan rumah besar bernuansa cokelat yang mendominasi gambar. Yang tampak kemudian malah lebih misterius lagi, karena dua halaman penuh hanya diisi gambar sebuah truk yang mengangkut perabotan.
Perlahan-lahan, pembaca digiring untuk mulai menerka-nerka bahwa gambaran rumah di awal buku merupakan akhir sekaligus sebuah awal baru dari kisah hidup Coraline kecil yang berjiwa petualang.
Kompleksitas gambar dan teks dalam buku ini tidak membuat pembaca membalik halaman sekilasan saja, melainkan memerhatikan setiap aspek dan detail yang dihadirkan penulis dan ilustrator. Mau tidak mau, pembaca jadi berpikir lebih keras untuk menguak informasi pendukung yang tersirat agar bisa mencerna adegan. Novel grafis Coraline juga melibatkan pembaca agar fokus terhadap setiap kata yang kemudian disempurnakan visual grafis.
Adalah Neil Gaiman yang awalnya menulis Coraline dalam bentuk novel. Demi menjangkau lebih banyak pembaca -yang menikmati kehadiran unsur visual dalam penceritaan-, ia menggandeng P Craig Russell, yang sudah berkarier selama 35 tahun sebagai komikus, ilustrator, dan novelis grafis.
Ada banyak kecanggihan novel grafis pada Coraline yang menawarkan pengalaman penginderaan baru akan sebuah karya buku, termasuk pengalaman seolah menonton film melalui lembaran-lembaran karya. Belum lagi, keadaan dan situasi berlainan direpresentasikan ilustrator dengan nuansa warna berbeda pula sehingga melatih indera untuk mendiferensiasikan antara kenangan, impian, emosi, dan keterancaman Coraline saat terjepit.
Beragamnya aspek visual grafis dalam buku Coraline ini menyebabkan pemaknaan pembaca tidak berhenti hanya pada tahap penerimaan visual, namun berlanjut pada pengembangan fantasi yang lebih luas dan kompleks dalam imajinasi pembaca.
Coraline menyentuh sisi penerimaan manusia akan sesuatu yang ganjil dan mengerikan. Gaiman dan Russel menghadirkan imajinasi akan ketakutan personal, namun umum. Mereka memperlihatkan dunia cermin berisi pribadi-pribadi yang sama yang ada di dunia Coraline dalam versi "buruk", yaitu mata kancing dan tangan yang panjang dan kurus bagai akar.
Penceritaan yang kuat juga menjadi keunggulan novel grafis ini. Obrolan yang menarik, detail, dan panjang, tapi tanpa pengulangan, kerap timbul di antara para tokoh. Kadang, isi obrolan ini bahkan tak ada kaitannya dengan jalannya cerita, hal yang tidak pernah terjadi dalam komik-strip.
Baik teks maupun visual dalam Coraline sesungguhnya bisa berdiri sendiri-sendiri berkat eksplorasi dan riset yang maksimal terhadap pemahaman psikologis. Maka itu kemudian Gaiman dan Russel dapat dengan gamblang memperlihatkan kegelisahan masa kanak-kanak yang opininya, apalagi permintaannya, kurang didengar oleh orang dewasa.
Bahkan nama Coraline pun berkali-kali keliru diucapkan oleh orang-orang dewasa di lingkungan barunya. Mereka selalu saja memanggil gadis kecil berambut pirang dan panjang ini dengan Caroline dan tidak pernah memerhatikan jika si empunya nama meralat. "Namaku Coraline...bukan Caroline...CORALINE," kata Coraline pada tetangganya Miss Spink dan Miss Forcible yang tinggal di lantai bawah flat keluarganya. Sayang, keduanya tidak mendengar karena sudah keburu sibuk melarang anjing peliharaan mereka yang diam-diam menyantap cake buah.
Kekecewaan menumpuk atas perlakuan orang dewasa, termasuk orang tuanya, yang cenderung meremehkan anak-anak ini kemudian mendorong Coraline memasuki dunia mistis yang sejak awal sudah kelihatan berbahaya. Di dunia ini, ada versi kembaran dari ayah dan ibunya yang tak enak dipandang, meski pun selalu mengabulkan permintaannya.
Lewat adegan-adegan yang dipotong sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa ngeri yang mirip saat menonton film thriller, orang tua palsu ini mengajak Coraline untuk selamanya tinggal di dunia ganjil itu. Caranya adalah dengan menjahitkan kancing di matanya seperti juga kancing yang jadi mata ibu dan ayah "baru"nya.
Kalau pun konten novel grafis Caroline tidak terlalu rumit adalah karena karya ini berasal dan memang ditujukan untuk kalangan pembaca anak-anak, meski akan ada pembelajaran baru yang tetap bisa didapat orang dewasa pembacanya. Coraline banyak menekankan tentang nilai-nilai positif dalam kehidupan, seperti belajar bersyukur, berkorban demi teman dan keluarga, serta menjadi anak yang pemberani.
USA Today mengomentari karya ini sebagai kisah fantasi terbaik kedua setelah Narnia yang memulai petualangan tak terbayangkan lewat awal sederhana. Bisa jadi pencapaian yang terpuji oleh novel grafis Coraline adalah karena Gaiman merupakan penulis cerita anak yang diperhitungkan. Penghargaan yang diterimanya antara lain World Fantasy Award, Hugo Award, Nebula Award, dan Bram Stroker Award. Kepiawaian ini disempurnakan oleh sentuhan Russel yang dikenal andal mengadaptasi karya mainstream hingga karya klasik, macam The Magic Flute, Salome, Pagliacci, dan banyak lagi.
Sumber: Jurnal Nasional, Minggu, 5 Juli 2009
NOVEL grafis Coraline membebaskan pembaca untuk berimajinasi lebih "liar" tentang dunia mistis yang dialami sang tokoh.
KOMIK sering kali dikelompokkan sebagai karya popular yang menghibur daripada mengedukasi. Sebaliknya, bahan bacaan seperti novel atau bahkan karya sastra dianggap mampu "merangsang" sensitivitas. Karya novel (baik yang populer ataupun yang sastra) juga memuat lebih banyak informasi dalam deretan teks yang sambung-menyambung hingga mencapai ratusan halaman buku.
Kesan budaya instan dan hanya sekadar menghibur ini sama sekali tidak terasa dalam novel grafis berjudul Coraline, meski pada umumnya karya semacam ini masih saja disetarakan dengan komik-strip.
Saat pertama kali membalik kover buku Coraline, langsung ada "pertanyaan besar" yang timbul di benak pembaca. Pertanyaan ini tak terjawabkan meskipun gambar yang ditampilkan memakan ruang sehalaman penuh. Tak ada teks sama sekali di atas lembaran ini, kecuali tulisan "FOR SALE" pada papan kayu di halaman depan rumah besar bernuansa cokelat yang mendominasi gambar. Yang tampak kemudian malah lebih misterius lagi, karena dua halaman penuh hanya diisi gambar sebuah truk yang mengangkut perabotan.
Perlahan-lahan, pembaca digiring untuk mulai menerka-nerka bahwa gambaran rumah di awal buku merupakan akhir sekaligus sebuah awal baru dari kisah hidup Coraline kecil yang berjiwa petualang.
Kompleksitas gambar dan teks dalam buku ini tidak membuat pembaca membalik halaman sekilasan saja, melainkan memerhatikan setiap aspek dan detail yang dihadirkan penulis dan ilustrator. Mau tidak mau, pembaca jadi berpikir lebih keras untuk menguak informasi pendukung yang tersirat agar bisa mencerna adegan. Novel grafis Coraline juga melibatkan pembaca agar fokus terhadap setiap kata yang kemudian disempurnakan visual grafis.
Adalah Neil Gaiman yang awalnya menulis Coraline dalam bentuk novel. Demi menjangkau lebih banyak pembaca -yang menikmati kehadiran unsur visual dalam penceritaan-, ia menggandeng P Craig Russell, yang sudah berkarier selama 35 tahun sebagai komikus, ilustrator, dan novelis grafis.
Ada banyak kecanggihan novel grafis pada Coraline yang menawarkan pengalaman penginderaan baru akan sebuah karya buku, termasuk pengalaman seolah menonton film melalui lembaran-lembaran karya. Belum lagi, keadaan dan situasi berlainan direpresentasikan ilustrator dengan nuansa warna berbeda pula sehingga melatih indera untuk mendiferensiasikan antara kenangan, impian, emosi, dan keterancaman Coraline saat terjepit.
Beragamnya aspek visual grafis dalam buku Coraline ini menyebabkan pemaknaan pembaca tidak berhenti hanya pada tahap penerimaan visual, namun berlanjut pada pengembangan fantasi yang lebih luas dan kompleks dalam imajinasi pembaca.
Coraline menyentuh sisi penerimaan manusia akan sesuatu yang ganjil dan mengerikan. Gaiman dan Russel menghadirkan imajinasi akan ketakutan personal, namun umum. Mereka memperlihatkan dunia cermin berisi pribadi-pribadi yang sama yang ada di dunia Coraline dalam versi "buruk", yaitu mata kancing dan tangan yang panjang dan kurus bagai akar.
Penceritaan yang kuat juga menjadi keunggulan novel grafis ini. Obrolan yang menarik, detail, dan panjang, tapi tanpa pengulangan, kerap timbul di antara para tokoh. Kadang, isi obrolan ini bahkan tak ada kaitannya dengan jalannya cerita, hal yang tidak pernah terjadi dalam komik-strip.
Baik teks maupun visual dalam Coraline sesungguhnya bisa berdiri sendiri-sendiri berkat eksplorasi dan riset yang maksimal terhadap pemahaman psikologis. Maka itu kemudian Gaiman dan Russel dapat dengan gamblang memperlihatkan kegelisahan masa kanak-kanak yang opininya, apalagi permintaannya, kurang didengar oleh orang dewasa.
Bahkan nama Coraline pun berkali-kali keliru diucapkan oleh orang-orang dewasa di lingkungan barunya. Mereka selalu saja memanggil gadis kecil berambut pirang dan panjang ini dengan Caroline dan tidak pernah memerhatikan jika si empunya nama meralat. "Namaku Coraline...bukan Caroline...CORALINE," kata Coraline pada tetangganya Miss Spink dan Miss Forcible yang tinggal di lantai bawah flat keluarganya. Sayang, keduanya tidak mendengar karena sudah keburu sibuk melarang anjing peliharaan mereka yang diam-diam menyantap cake buah.
Kekecewaan menumpuk atas perlakuan orang dewasa, termasuk orang tuanya, yang cenderung meremehkan anak-anak ini kemudian mendorong Coraline memasuki dunia mistis yang sejak awal sudah kelihatan berbahaya. Di dunia ini, ada versi kembaran dari ayah dan ibunya yang tak enak dipandang, meski pun selalu mengabulkan permintaannya.
Lewat adegan-adegan yang dipotong sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa ngeri yang mirip saat menonton film thriller, orang tua palsu ini mengajak Coraline untuk selamanya tinggal di dunia ganjil itu. Caranya adalah dengan menjahitkan kancing di matanya seperti juga kancing yang jadi mata ibu dan ayah "baru"nya.
Kalau pun konten novel grafis Caroline tidak terlalu rumit adalah karena karya ini berasal dan memang ditujukan untuk kalangan pembaca anak-anak, meski akan ada pembelajaran baru yang tetap bisa didapat orang dewasa pembacanya. Coraline banyak menekankan tentang nilai-nilai positif dalam kehidupan, seperti belajar bersyukur, berkorban demi teman dan keluarga, serta menjadi anak yang pemberani.
USA Today mengomentari karya ini sebagai kisah fantasi terbaik kedua setelah Narnia yang memulai petualangan tak terbayangkan lewat awal sederhana. Bisa jadi pencapaian yang terpuji oleh novel grafis Coraline adalah karena Gaiman merupakan penulis cerita anak yang diperhitungkan. Penghargaan yang diterimanya antara lain World Fantasy Award, Hugo Award, Nebula Award, dan Bram Stroker Award. Kepiawaian ini disempurnakan oleh sentuhan Russel yang dikenal andal mengadaptasi karya mainstream hingga karya klasik, macam The Magic Flute, Salome, Pagliacci, dan banyak lagi.
Sumber: Jurnal Nasional, Minggu, 5 Juli 2009
[Pustaka] Lagu Cinta Para Pendosa (Sekumpulan Puisi)
Judul Buku: Lagu Cinta Para Pendosa (Sekumpulan Puisi)
Penulis: Zaim Rofiqi
Terbit : Juni 2009
Penerbit: Pustaka Alvabet
Halaman: 120
ILMUWAN sastra Faruk HT, dalam komentarnya di belakang kover buku puisi Zaim Rofiqi mengomentari bahwa buku Lagu Cinta Para Pendosa akan memberi pengalaman alam pikiran modernis. Menurut dia puisi-puisi dalam buku ini adalah salah satu representasi Zaim yang terbaik. Kecerdasan, konsentrasi, kedalaman, penggalian makna, dan kesatuan imaji terasa sangat kuat di dalamnya. Sudah sulit menemukan puisi yang demikian dalam kehiruk-pikukan dunia pasca-modernis yang menjemukan seperti sekarang ini.
Sedangkan Manneke Budiman, Dosen Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa puitika Zaim Rofiqi dibangun di atas khazanah citraan ruang, yang terus mengikhtiarkan keluasan dan keleluasaan, sembari pada saat sama menetapkan batas-batasnya sendiri. Ada tegangan antara kehendak mengikuti dekorum dan gairah bersajak dengan bebas, tapi sajak-sajak terbaiknya adalah yang berhasil mengawinkan dua kecenderungan yang semestinya tak saling berjodoh ini. Jika Rofiqi setia kepada kerja yang menantang ini, niscaya kita tidak perlu terlalu cemas terhadap masa depan puisi Indonesia.
Pernyataan ini diperkuat dengan komentar penyair Arif Bagus Prasetyo, "Dengan senjata puitik yang wajar dan bersahaja, Zaim Rofiqi melawan vonis waktu yang merenggut segalanya. Puisi-puisinya adalah memoar perjalanan kehilangan yang berkeras menyelamatkan jejak, gema, dan bayang-bayang."
Alvabet/Syifa Amori
Sumber: Jurnal Nasional, Minggu, 05 Juli 2009
Penulis: Zaim Rofiqi
Terbit : Juni 2009
Penerbit: Pustaka Alvabet
Halaman: 120
ILMUWAN sastra Faruk HT, dalam komentarnya di belakang kover buku puisi Zaim Rofiqi mengomentari bahwa buku Lagu Cinta Para Pendosa akan memberi pengalaman alam pikiran modernis. Menurut dia puisi-puisi dalam buku ini adalah salah satu representasi Zaim yang terbaik. Kecerdasan, konsentrasi, kedalaman, penggalian makna, dan kesatuan imaji terasa sangat kuat di dalamnya. Sudah sulit menemukan puisi yang demikian dalam kehiruk-pikukan dunia pasca-modernis yang menjemukan seperti sekarang ini.
Sedangkan Manneke Budiman, Dosen Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa puitika Zaim Rofiqi dibangun di atas khazanah citraan ruang, yang terus mengikhtiarkan keluasan dan keleluasaan, sembari pada saat sama menetapkan batas-batasnya sendiri. Ada tegangan antara kehendak mengikuti dekorum dan gairah bersajak dengan bebas, tapi sajak-sajak terbaiknya adalah yang berhasil mengawinkan dua kecenderungan yang semestinya tak saling berjodoh ini. Jika Rofiqi setia kepada kerja yang menantang ini, niscaya kita tidak perlu terlalu cemas terhadap masa depan puisi Indonesia.
Pernyataan ini diperkuat dengan komentar penyair Arif Bagus Prasetyo, "Dengan senjata puitik yang wajar dan bersahaja, Zaim Rofiqi melawan vonis waktu yang merenggut segalanya. Puisi-puisinya adalah memoar perjalanan kehilangan yang berkeras menyelamatkan jejak, gema, dan bayang-bayang."
Alvabet/Syifa Amori
Sumber: Jurnal Nasional, Minggu, 05 Juli 2009
Penerbit Harry Potter Bantah Tuduhan Plagiarisme
-- Sjifa Amori
PERUSAHAAN penerbit seri Harry Potter, Bloomsbury Publishing menolak tuduhan plagiarisme yang dialamatkan terhadap salah satu pengarang paling popular, JK Rowling. Penulis yang tak terlalu dikenal, Adrian Jacobs mengklaim bahwa Rowling menjiplak plot dalam bukunya yang terbit pada tahun 1987 berjudul The Adventures of Willy the Wizard No. 1 Livid Land. Menurut Jacobs, plot yang sama telah disisipkan dalam karya keempat Rowling yang sama suksesnya dengan serial terdahulunya, Harry Potter and the Goblet of Fire.
"Bloomsbury ingin menyatakan bahwa klaim tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan dengan pasti. Tuduhan plagiarisme yang dikeluarkan Adrian Jacobs tidak jelas dan sama sekali tidak benar," kata juru bicara Bloomsbury dalam sebuah pernyataan pers.
Komplain Jacobs, yang dilaporkan ke polisi pada 2004 dan kini sedang dalam proses menuju pengadilan tinggi, kedua buku tersebut sama-sama menceritakan soal penyihir yang bepergian dengan kereta dan juga tentang kompetisi magis yang penuh tantangan dengan melibatkan sandera. Pada adegan klimaks Goblet of Fire dan Triwizard Tournament, Harry menyelamatkan Ron dan murid lainnya dari cengkeraman makhluk bawah air Grindylow.
Pengacara Jacobs mengklaim bahwa Jacobs juga pernah menggunaikan jasa agen penerbit Christopher Little yang kemudian juga pernah mewakili Rowling.
Bloomsbury berargumen pihaknya tidak pernah mendengar nama Adrian Jacobs dan juga tidak mengenali satu pun hasil karyanya sampai ketika tuduhan tersbut dikemukakan anak dari penulis lawas itu. Artinya, klaim baru dipublikasikan empat tahun setelah diterbitkannya Harry Potter and the Goblet of Fire dan tujuh tahun setelah kematian Jacobs.
"Willy the Wizard adalah sebuah booklet tipis yang tidak terlalu substansial dan dicetak sangat terbatas. Karakter pusat Willy the Wizard bukanlah seorang penyihir muda dan setting-nya tidak berada di sekolahan penyihir," kata juru bicara penerbit Bloomsbury. Intinya, menurut penerbit yang membela Rowling ini, klaim itu tidak bisa diidentifikasi sebagai bagian dalam buku Harry Potter yang meniru Willy the Wizard. E Online/Syifa
Sumber: Jurnal Nasional, Minggu, 05 Jul 2009
PERUSAHAAN penerbit seri Harry Potter, Bloomsbury Publishing menolak tuduhan plagiarisme yang dialamatkan terhadap salah satu pengarang paling popular, JK Rowling. Penulis yang tak terlalu dikenal, Adrian Jacobs mengklaim bahwa Rowling menjiplak plot dalam bukunya yang terbit pada tahun 1987 berjudul The Adventures of Willy the Wizard No. 1 Livid Land. Menurut Jacobs, plot yang sama telah disisipkan dalam karya keempat Rowling yang sama suksesnya dengan serial terdahulunya, Harry Potter and the Goblet of Fire.
"Bloomsbury ingin menyatakan bahwa klaim tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan dengan pasti. Tuduhan plagiarisme yang dikeluarkan Adrian Jacobs tidak jelas dan sama sekali tidak benar," kata juru bicara Bloomsbury dalam sebuah pernyataan pers.
Komplain Jacobs, yang dilaporkan ke polisi pada 2004 dan kini sedang dalam proses menuju pengadilan tinggi, kedua buku tersebut sama-sama menceritakan soal penyihir yang bepergian dengan kereta dan juga tentang kompetisi magis yang penuh tantangan dengan melibatkan sandera. Pada adegan klimaks Goblet of Fire dan Triwizard Tournament, Harry menyelamatkan Ron dan murid lainnya dari cengkeraman makhluk bawah air Grindylow.
Pengacara Jacobs mengklaim bahwa Jacobs juga pernah menggunaikan jasa agen penerbit Christopher Little yang kemudian juga pernah mewakili Rowling.
Bloomsbury berargumen pihaknya tidak pernah mendengar nama Adrian Jacobs dan juga tidak mengenali satu pun hasil karyanya sampai ketika tuduhan tersbut dikemukakan anak dari penulis lawas itu. Artinya, klaim baru dipublikasikan empat tahun setelah diterbitkannya Harry Potter and the Goblet of Fire dan tujuh tahun setelah kematian Jacobs.
"Willy the Wizard adalah sebuah booklet tipis yang tidak terlalu substansial dan dicetak sangat terbatas. Karakter pusat Willy the Wizard bukanlah seorang penyihir muda dan setting-nya tidak berada di sekolahan penyihir," kata juru bicara penerbit Bloomsbury. Intinya, menurut penerbit yang membela Rowling ini, klaim itu tidak bisa diidentifikasi sebagai bagian dalam buku Harry Potter yang meniru Willy the Wizard. E Online/Syifa
Sumber: Jurnal Nasional, Minggu, 05 Jul 2009
Daerah sebagai Tanda, Identitas Lokal dalam Teks-Teks Sastra
-- Abdul Aziz Rasjid*
DALAM deru gelombang globalisasi yang tiada henti, penciptaan kebudayaan masyarakat rentan untuk mengalami penyeragaman identitas sosial. Di peradaban kini kecanggihan teknologi media dan informasi telah difungsikan sedemikian rupa sebagai ruang untuk memperkenalkan sekaligus mengemas tawaran-tawaran berupa imaji-imaji kemakmuran dalam bentuk benda-benda yang mengusung nilai tanda--mendongkrak derajat/status sosial sebelum ditransaksikan pada masyarakat.
Media massa (entah cetak maupun elektronik) yang selalu mengirimkan informasi-informasi baru di setiap detik--sekaligus menciptakan keusangan informasi di setiap detiknya pula telah menjadi ruang bersama sekaligus medan pertempuran antara berbagai imaji-imaji kemakmuran yang saling menawarkan diri pada masyarakat.
Di antara silang sengkarut tawaran-tawaran itu, imaji-imaji kemakmuran yang datang dan pergi menjadi rentan untuk membuat identitas manusia terdampar dalam wilayah liminal; mengalami ambiguitas posisi yang tidak pasti karena tidak berada "di sini" dan tidak pula "di sana" (betwixt and between). Ambiguitas itu didominasi oleh idealisasi diri yang kompleks sekaligus hasrat diri yang narsistik yang kemudian membuat sebuah pola baru bahwa derajat/status sosial seseorang dalam masyarakat diukur lewat kepemilikannya terhadap benda-benda yang mengusung nilai tanda.
Hanya dengan menemukan pengalaman "Yang Real" (merujuk konsepsi Lacan) manusia dapat tersadarkan bahwa identitas mereka mengalami liminalitas. Yang Real dalam hal ini dimaksudkan sebagai sesuatu yang bergentayangan di luar realitas simbolik berupa pengalaman yang janggal "di mana obsesi manusia hanya mengejar kepemilikan benda dan dijumpai dalam bentuk bahaya sampai berupa matinya identitas.
Kekhawatiran penciptaan kebudayaan masyarakat yang diprediksi dapat menggilas, menguasai, bahkan menjadi satu-satunya kebudayaan bangsa di dunia" berarti termasuk Indonesia, seharusnya dapat diselamatkan oleh karya sastra. Sebab, sastra memiliki fungsi dulce de utile (menghibur dan mendidik) sekaligus memberikan pencerahan pada pembacanya agar lebih peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Tetapi syarat menuju capaian itu, teks sastra butuh untuk dimaknai. Dengan kata lain, teks sastra butuh dibaca oleh masyarakat. Berkaitan dengan perihal itu, sastra dalam industri budaya di Indonesia menjadi patut untuk dikaji kembali
Sastra dalam Industri Budaya
Secara umum, di Indonesia, sastra dalam industri budaya terbagi menjadi dua kubu: Kubu pertama adalah sistem industri market oriented, di mana secara jelas mengejar pengembangan modal. Kubu kedua adalah sistem industri yang tidak mengejar pengembangan modal. Dua hal ini memiliki corak tersendiri, karena memang secara dasar memiliki watak berbeda.
Sistem industri market oriented dilihat dari wataknya, melakukan kapitalisasi produksi untuk pengembangan modal, sehingga tentu membentuk konsekuensi logis bagi pengarang, yaitu berkompromi dengan kepentingan kapitalis.
Karya sebagai hasil produksi pemikiran dan kekreatifan pengarang, sering dikemas sesuai keinginan pasar yang dipersepsikan kapitalis, sehingga karya menjadi "komoditas". Idealisasi konsep penciptaan karya terpinggirkan dan penulis menjelma menjadi tenaga kerja produktif, karena karya ditujukan untuk popularitas dan pendapatan finansial reward yang relatif besar.
Sistem industri yang tidak mengejar pengembangan modal, dapat dikatakan sebagai kegiatan penerbitan yang tidak dimaksudkan untuk pengembangan modal. Biasanya dikelola oleh suatu komunitas lewat penyandang dana. Konsekuensi logis bagi pengarang, yaitu memberi kebebasan pada pengarang untuk menuliskan idealisasinya. Tetapi karya yang akan dipublikasi harus sesuai standar yang dipatok komunitas. Dalam hal ini pengarang tetap menjadi tenaga ahli produktif, karena idealisasi konsep penciptaan karya menyiratkan independensi dan keberanian akal pikiran.
Dari gambaran di atas, bila sastra difungsikan sebagai ide tandingan bagi penciptaan kebudayaan massa di tengah industri budaya yang terpecah dalam dua arah. Dalam hemat saya, didasarkan pada geliat aktivitas sastra akhir-akhir ini, ruang penciptaan karya sastra sebagai ide tandingan bagi penyeragaman identitas masyarakat berada dan berpotensi besar untuk digulirkan oleh komunitas-komunitas daerah yang tersebar di Indonesia. Sebab, komunitas daerah adalah basis terendah dari produksi karya sastra, sekaligus petunjuk kejanggalan-kejanggalan, bahaya, dan traumatis sosial paling dasar.
Daerah sebagai Tanda
Komunitas sastra daerah selain berfungsi sebagai ruang pertama bagi karya sastra untuk diperkenalkan pada masyarakat, juga merupakan ruang latihan individu di dalamnya untuk menulis secara matang dan tak kalah penting menjadi ruang yang menyatukan independensi akal pikiran dan keberanian berpikir sebagai idealisasi konsep penciptaan karya yang bertujuan menyuarakan kejanggalan-kejanggalan, bahaya, dan traumatis sosial di lingkungan sekitarnya.
Konsep penciptaan karya sastra di daerah setidaknya dapat mengangkat beberapa hal. Yaitu: A) Ideologi daerah, semacam yang dilakukan oleh Umar Kayam lewat cerpen panjangnya Sri Sumarah yang syarat muatan ideologis berkaitan tentang identitas perempuan Jawa. B) Menjadikan daerah sebagai teknik, semacam yang dilakukan oleh Rendra dalam Balada Orang-Orang Tercinta, yang syarat dengan muatan dolanan anak-anak Jawa, Ramadhan K.H. dalam Priangan si Jelita yang memanfaatkan tembang Sunda. Atau sutardji Calzoum Bachri yang mengeksplorasi mantra dalam O Amuk Kapak. C) Daerah sebagai inspirasi, semacam yang dilakukan Oka Rusmini dalam novel Tarian Bumi yang memaparkan sisi lain Bali terutama nasib perempuan di tengah diskriminasi kasta dan kemiskinan.
Jika yang terbentuk sesuai dengan angan ini, maka karya-karya komunitas daerah akan menggambarkan keresahan-kesulitan-kegetiran masing-masing daerah di Indonesia dan berpotensi membangun spirit masyarakat untuk menemukan identitas dirinya yang khas.
Dengan catatan: Ada keinginan pada masing-masing komunitas daerah untuk memproduksi karya sastra mereka secara massal. Jika tidak, karya sastra daerah akan tetap berada dalam posisi yang ringkih sebab tersaingi oleh kapitalisasi produk sastra yang bertujuan market oriented. Di mana produksi dilakukan secara massal dan diperkuat pencitraannya lewat kemasan kecanggihan tekhnologi media dan informasi.
Seringnya penyosialisasian karya sastra memang menjadi momok permasalahan bagi komunitas daerah. Tetapi saya kira masih terdapat banyak ruang alternatif yang bisa dikerjakan agar masyarakat membaca karya, semisal mendirikan penerbitan tersendiri atau memanfaatkan media posliterasi. Persoalannya, tinggal bagaimana pengarang-pengarang memaksimalkan diri dalam berkarya, sambil bersama komunitasnya menata strategi untuk mencari peluang-peluang pemasaran guna mengenalkan karya sastra pada masyarakat.
Jika kemudian masih ada karya sastra yang tak mendapat ruang, itu bukan berarti karya tersebut dikatakan gagal. Sebab pada akhirnya karyalah yang akan menjadi bukti kepada pembaca bagaimana sesungguhnya kualitas kesastrawanan seseorang dan di mana ia harus ditempatkan dalam sejarah sastra suatu bangsa.
* Abdul Aziz Rasjid, Peneliti Beranda Budaya, tinggal di Purwokerto, Jawa Tengah
Sumber: Lampung Post, Minggu, 5 Juli 2009
DALAM deru gelombang globalisasi yang tiada henti, penciptaan kebudayaan masyarakat rentan untuk mengalami penyeragaman identitas sosial. Di peradaban kini kecanggihan teknologi media dan informasi telah difungsikan sedemikian rupa sebagai ruang untuk memperkenalkan sekaligus mengemas tawaran-tawaran berupa imaji-imaji kemakmuran dalam bentuk benda-benda yang mengusung nilai tanda--mendongkrak derajat/status sosial sebelum ditransaksikan pada masyarakat.
Media massa (entah cetak maupun elektronik) yang selalu mengirimkan informasi-informasi baru di setiap detik--sekaligus menciptakan keusangan informasi di setiap detiknya pula telah menjadi ruang bersama sekaligus medan pertempuran antara berbagai imaji-imaji kemakmuran yang saling menawarkan diri pada masyarakat.
Di antara silang sengkarut tawaran-tawaran itu, imaji-imaji kemakmuran yang datang dan pergi menjadi rentan untuk membuat identitas manusia terdampar dalam wilayah liminal; mengalami ambiguitas posisi yang tidak pasti karena tidak berada "di sini" dan tidak pula "di sana" (betwixt and between). Ambiguitas itu didominasi oleh idealisasi diri yang kompleks sekaligus hasrat diri yang narsistik yang kemudian membuat sebuah pola baru bahwa derajat/status sosial seseorang dalam masyarakat diukur lewat kepemilikannya terhadap benda-benda yang mengusung nilai tanda.
Hanya dengan menemukan pengalaman "Yang Real" (merujuk konsepsi Lacan) manusia dapat tersadarkan bahwa identitas mereka mengalami liminalitas. Yang Real dalam hal ini dimaksudkan sebagai sesuatu yang bergentayangan di luar realitas simbolik berupa pengalaman yang janggal "di mana obsesi manusia hanya mengejar kepemilikan benda dan dijumpai dalam bentuk bahaya sampai berupa matinya identitas.
Kekhawatiran penciptaan kebudayaan masyarakat yang diprediksi dapat menggilas, menguasai, bahkan menjadi satu-satunya kebudayaan bangsa di dunia" berarti termasuk Indonesia, seharusnya dapat diselamatkan oleh karya sastra. Sebab, sastra memiliki fungsi dulce de utile (menghibur dan mendidik) sekaligus memberikan pencerahan pada pembacanya agar lebih peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Tetapi syarat menuju capaian itu, teks sastra butuh untuk dimaknai. Dengan kata lain, teks sastra butuh dibaca oleh masyarakat. Berkaitan dengan perihal itu, sastra dalam industri budaya di Indonesia menjadi patut untuk dikaji kembali
Sastra dalam Industri Budaya
Secara umum, di Indonesia, sastra dalam industri budaya terbagi menjadi dua kubu: Kubu pertama adalah sistem industri market oriented, di mana secara jelas mengejar pengembangan modal. Kubu kedua adalah sistem industri yang tidak mengejar pengembangan modal. Dua hal ini memiliki corak tersendiri, karena memang secara dasar memiliki watak berbeda.
Sistem industri market oriented dilihat dari wataknya, melakukan kapitalisasi produksi untuk pengembangan modal, sehingga tentu membentuk konsekuensi logis bagi pengarang, yaitu berkompromi dengan kepentingan kapitalis.
Karya sebagai hasil produksi pemikiran dan kekreatifan pengarang, sering dikemas sesuai keinginan pasar yang dipersepsikan kapitalis, sehingga karya menjadi "komoditas". Idealisasi konsep penciptaan karya terpinggirkan dan penulis menjelma menjadi tenaga kerja produktif, karena karya ditujukan untuk popularitas dan pendapatan finansial reward yang relatif besar.
Sistem industri yang tidak mengejar pengembangan modal, dapat dikatakan sebagai kegiatan penerbitan yang tidak dimaksudkan untuk pengembangan modal. Biasanya dikelola oleh suatu komunitas lewat penyandang dana. Konsekuensi logis bagi pengarang, yaitu memberi kebebasan pada pengarang untuk menuliskan idealisasinya. Tetapi karya yang akan dipublikasi harus sesuai standar yang dipatok komunitas. Dalam hal ini pengarang tetap menjadi tenaga ahli produktif, karena idealisasi konsep penciptaan karya menyiratkan independensi dan keberanian akal pikiran.
Dari gambaran di atas, bila sastra difungsikan sebagai ide tandingan bagi penciptaan kebudayaan massa di tengah industri budaya yang terpecah dalam dua arah. Dalam hemat saya, didasarkan pada geliat aktivitas sastra akhir-akhir ini, ruang penciptaan karya sastra sebagai ide tandingan bagi penyeragaman identitas masyarakat berada dan berpotensi besar untuk digulirkan oleh komunitas-komunitas daerah yang tersebar di Indonesia. Sebab, komunitas daerah adalah basis terendah dari produksi karya sastra, sekaligus petunjuk kejanggalan-kejanggalan, bahaya, dan traumatis sosial paling dasar.
Daerah sebagai Tanda
Komunitas sastra daerah selain berfungsi sebagai ruang pertama bagi karya sastra untuk diperkenalkan pada masyarakat, juga merupakan ruang latihan individu di dalamnya untuk menulis secara matang dan tak kalah penting menjadi ruang yang menyatukan independensi akal pikiran dan keberanian berpikir sebagai idealisasi konsep penciptaan karya yang bertujuan menyuarakan kejanggalan-kejanggalan, bahaya, dan traumatis sosial di lingkungan sekitarnya.
Konsep penciptaan karya sastra di daerah setidaknya dapat mengangkat beberapa hal. Yaitu: A) Ideologi daerah, semacam yang dilakukan oleh Umar Kayam lewat cerpen panjangnya Sri Sumarah yang syarat muatan ideologis berkaitan tentang identitas perempuan Jawa. B) Menjadikan daerah sebagai teknik, semacam yang dilakukan oleh Rendra dalam Balada Orang-Orang Tercinta, yang syarat dengan muatan dolanan anak-anak Jawa, Ramadhan K.H. dalam Priangan si Jelita yang memanfaatkan tembang Sunda. Atau sutardji Calzoum Bachri yang mengeksplorasi mantra dalam O Amuk Kapak. C) Daerah sebagai inspirasi, semacam yang dilakukan Oka Rusmini dalam novel Tarian Bumi yang memaparkan sisi lain Bali terutama nasib perempuan di tengah diskriminasi kasta dan kemiskinan.
Jika yang terbentuk sesuai dengan angan ini, maka karya-karya komunitas daerah akan menggambarkan keresahan-kesulitan-kegetiran masing-masing daerah di Indonesia dan berpotensi membangun spirit masyarakat untuk menemukan identitas dirinya yang khas.
Dengan catatan: Ada keinginan pada masing-masing komunitas daerah untuk memproduksi karya sastra mereka secara massal. Jika tidak, karya sastra daerah akan tetap berada dalam posisi yang ringkih sebab tersaingi oleh kapitalisasi produk sastra yang bertujuan market oriented. Di mana produksi dilakukan secara massal dan diperkuat pencitraannya lewat kemasan kecanggihan tekhnologi media dan informasi.
Seringnya penyosialisasian karya sastra memang menjadi momok permasalahan bagi komunitas daerah. Tetapi saya kira masih terdapat banyak ruang alternatif yang bisa dikerjakan agar masyarakat membaca karya, semisal mendirikan penerbitan tersendiri atau memanfaatkan media posliterasi. Persoalannya, tinggal bagaimana pengarang-pengarang memaksimalkan diri dalam berkarya, sambil bersama komunitasnya menata strategi untuk mencari peluang-peluang pemasaran guna mengenalkan karya sastra pada masyarakat.
Jika kemudian masih ada karya sastra yang tak mendapat ruang, itu bukan berarti karya tersebut dikatakan gagal. Sebab pada akhirnya karyalah yang akan menjadi bukti kepada pembaca bagaimana sesungguhnya kualitas kesastrawanan seseorang dan di mana ia harus ditempatkan dalam sejarah sastra suatu bangsa.
* Abdul Aziz Rasjid, Peneliti Beranda Budaya, tinggal di Purwokerto, Jawa Tengah
Sumber: Lampung Post, Minggu, 5 Juli 2009
[Buku] Rasul sebagai 'Agent of Change Humanity'
Judul : Revolusi Sejarah Manusia, Peran Rasul sebagai Agen PerubahanPenulis : Dr. Munzir Hitami
Penerbit : LKIS
Cetakan : Pertama, 2009
Tebal : 286 hlm
ALQURAN, meskipun bukan kitab sejarah, banyak memuat informasi mengenai dinamika perubahan umat manusia dan juga jatuh-bangunnya sebuah bangsa yang disebabkan tindakan manusia itu sendiri. Alquran juga banyak mencatat peran penting para rasul dalam mengubah suatu masyarakat bangsa dari masyarakat tribal tidak bermoral ke arah masyarakat religius berperadaban. Buku ini mengkaji secara detil konsep perubahan umat manusia dalam Alquran dan peran penting para rasul sebagai agen perubahan.
Manusia sebagai makhluk yang dinamis yang senantiasa bergerak dan berubah. Dia bergerak bukan tanpa tujuan, melainkan akan membentuk kultur, tatanan social, dan peradabannya sendiri. Hanya pergerakan dan perubahannya sering terjadi ketidakseimbangan antara perubahannya dengan kultur yang dia buat sendiri, sehingga memunculkan dinamika dalam sejarah manusia. Sebab perubahan sebuah bangsa itu tidak terlepas dari pergesekan dan perubahan yang dikerjakan manusia sendiri.
Sepuluh tahun terakhir ini banyak sejarawan manaruh perhatian terhadap masalah perubahan manusia dan mereka mencoba membuat persepsi-persepsi masa depan dengan melirik pada sejarah masa lampau. Seperti yang dikatakan Albet Camus bahwa untuk melihat dan merubah suatu bangsa, kita harus melirik ke belakang, yaitu sejarah. Dari salah kemudian banyak teori yang dihasilkan untuk mengamati perkembangan perubahan sejarah manusia.
Salah satunya adalah buku ini yang mencoba mengamati dan mengkaji konsep perubahan manusia dalam perspektif Alquran. Artinya, lewat pendekatan konseo tafsir semantic-tematik, Munzir menemukan informasi yang jelas dalam Alquran menganai perubahan manusia dari masa ke masa. Di sini Munzir mencoba mengadakan perenungan kembali akan makna serta pesan-pesan dari Kitab Suci itu semakin dituntut terutama pada saat ilmu pengetahuan dan teknologi mulai mencapai kemajuan yang sangat dahsyat ditandai dengan meluasnya berbagai cakrawala keilmuan dengan berbagai berbagai aspek penafsiran.
Kalau kita menelaah ulang tentang perubahan seperti sudah tidak asing lagi, tapi dalam buku lebih bagaimana perubahan itu menjadi bermakna ketika ada dinamika sosial yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Artinya, pemaknaan terhadap perubahan lebih manarik karena Munzir menampilkan tema tentang perubahan menurut terminologi sejarah.
Semestinya, sekali lagi, semestinya revolusi sejarah manusia ini membikin kita dan masyarakat kita lebih sehat. Bukankah masyarakat yang hidup di tengah keragaman pilihan akan jauh lebih sehat secara sosial ketimbang mereka yang hidup di tengah pemasungan dan keterbatasan (apalagi ketiadaan) pilihan?
Begitulah. Tuturan sejarah dari seberang perubahan, termasuk dari kalangan pelarian, ikut memperkaya kita belakangan ini. Karya-karya ini tak saja menambah panjang deretan sumber-sumber literer untuk memahami kemarin dan hari ini. Tetapi juga mengasah kemanusiaan kita dengan caranya sendiri.
Secara pribadi, terus terang saja, buku sangat menarik untuk kita jadikan rujukan bagi orang yang benar-benar ingin tahu seperti apa cara dan politk Rasul dalam merubah bangsanya yang memosisikan manusia secara layak di tengah pergulatan zamannya. Saya lebih suka pendekatan yang menempatkan manusia-manusia sebagai noktah-noktah kecil yang mesti berjuang di tengah pusaran sejarah yang kadang-kadang tidak sepenuhnya mereka pahami. Bagi saja, revolusi, yang memosisikan manusia apa adanya semacam itu, jauh lebih jernih dan menyentuh rasa.
Atas alasan itulah saya tidak terlalu menggandrungi arus baliknya Pram yang memosisikan Wiranggaleng sebagai seorang pahlawan besar yang seolah-olah mengusung dan membawa sejarah nyaris sendirian. Saya lebih terpesona oleh tetralogi Bumi Manusia-nya Pram yang memosisikan Minke sebagai satu butir pasir di tengah pusaran sejarah modern Indonesia. Begitulah posisi Rasul dalam buku ini sebagai agen peruabahan.
Maka, saya bukan saja merasa nyaman dan damai ketika ada orang yang berjihad dengan cara Rasul. Lebih dari sekadar itu, saya seperti menemukan kisah seorang manusia dalam sebuah perjalanan panjang dengan segenap romantikanya, termasuk romantika sebuah revolusi sejarah manusia pada waktu itu.
Lewat buku Revolusi Sejarah Manusia ini, Munzir tidak mempahlawankan siapa pun dan tak mensimplifikasi sejarah sekadar hikayat orang besar. Lebih dari sekadar itu, asahan juga berhasil menggambarkan secara hidup bagaimana komunisme bekerja dalam sistem yang sesungguhnya tidak seragam lalu. Yang membuatnya menjadi hidup adalah dijadikannya pergulatan manusia sebagai unsur utama.
Dalam bahasa sederhana, sebagaimana terwakili oleh judul yang dipilih Munzir, inilah perjalanan syukur seseorang yang masih manusia meskipun revolusi telah berhasil mengubah cara berpikir manusia. Bersama dengan sejumlah karya sejenis yang belakangan ini memperkaya khasanah keagamaan kita, buku ini mengasah kemampuan kita untuk menghargai kemanusiaan melintasi sekat zaman dan kungkungan ideologi. Selamat membaca dan mengapresiasi.
* Matroni el-Moezany, pengelola pustaka Kutub Yogyakarta
Sumber: Lampung Post, Minggu, 5 Juli 2009
Saturday, July 04, 2009
Michael Jackson, Sutarno, dan Kita
-- Saifur Rohman*
ADA dua peristiwa duka yang bermakna kultural pada akhir bulan Juni.
Sutarno, penerus komunitas Samin di Pati, Selasa (23/6/2009), meninggal pada usia 100 tahun. Dua hari kemudian, Kamis (25/6/2009), Michael Jackson, Raja Pop Dunia, meninggal di Los Angeles, AS.
Dua peristiwa itu bertolak belakang. Umur Sutarno dua kali lipat umur Jacko. Dari sisi ruang, Sutarno meninggal di Dukuh Bombong, Desa Baturejo, Pati, Jateng, jauh dari ingar-bingar duniawi. Jackson meninggal di jantung dunia, Los Angeles, pusat segala bentuk perkembangan peradaban.
Kepergian Jacko mendapat perhatian dunia, mulai dari lingkaran komunitas terdekat, kalangan artis, hingga lingkaran dunia. Sementara Sutarno cukuplah dikenal dalam komunitas sendiri sebagai Sesepuh Sedulur Sikep. Liputan kematiannya hanya dilakukan media lokal dan komunitas. Bahkan, Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih yang melayat pun tertinggal dari ritual pemakaman.
Peristiwa diskontinu itu mengingatkan kita pada kerja keras Michel Foucault yang memberi tahu kita tentang metode diskontinuitas (ketidaknyambungan) dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu humaniora. Dalam bukunya, L’archeologie du savoir (1969), ditulis, ”Selalu ada sambungan dari peristiwa yang selama ini dipendam, disingkiri, bahkan dilupakan untuk menumbuhkan wacana pengetahuan kita hari ini” (1969: 78).
Bagaimanapun, metode itu telah mengarahkan rasio kita untuk memahami perkembangan terakhir wajah peradaban. Dalam struktur pemikiran manusia, sumber-sumber pengetahuan selalu didasarkan tiga hal: fakta-fakta empiris; rumusan rasionalitas; dan spekulasi simbolik.
Fakta-fakta di Los Angeles dan Pati adalah unsur yang saling sebar dalam ranah empiris, tetapi hal itu menjadi unsur yang memusat dalam kajian simbolik.
Resistensi
Michael Jackson lahir di sebuah keluarga miskin, berkulit hitam, dan kondisi lingkungan yang amat tidak menguntungkan. Miskin dan kulit hitam adalah ”kutukan” tersendiri pada masa kecilnya karena itu berarti pengucilan, diskriminasi, dan hambatan dalam perjuangan yang tidak kecil. Namun, kondisi itu tidak membuat sejarah Jackson tamat.
Jalur musik pop yang dirintis lalu sampai pada satu titik yang sulit dibayangkan. Pada 1982 dia meluncurkan Thriller, terjual 41 juta kopi, album terlaris sepanjang masa, dan mengubah wajah musik pop dunia. Di sana terpadu tontonan panggung, teknologi audiovisual, dan kemampuan menghibur. Hadirnya MTV dan budaya pop membuka lembaran baru dunia hiburan.
Jackson juga menjadi ikon pemberontakan terhadap diskriminasi atas warna kulit, budaya pop yang tersubordinasi atas budaya puritan, dan penciptaan dunia tontonan dengan cita rasa baru. Maka, bukan kebetulan ketika Daniel Bell (1989), filosof Amerika, menyebut perubahan itu sebagai titik awal lahirnya budaya pop. Budaya itulah yang melibas aneka bentuk puritanisme budaya yang selama ini dianggap adiluhung, sakral, tak tersentuh. Andy Warhol (1985) ikut menyusun riwayat kesenian avant garde sebagai bentuk resistensi atas konsep-konsep mapan di bidang filsafat, seni, dan budaya.
Sutarno
Sutarno adalah simbol lain dari resistensi, dibesarkan di sebuah komunitas yang didirikan Kiai Samin Surontiko pada 1890. Saat itu, setting sosial memosisikan komunitas Samin melawan Belanda di bidang perpajakan. Pada 1907, Kiai Samin ditangkap Belanda, dituduh memberontak. Mereka tidak mau membayar pajak. Warisan Gerakan Samin adalah ajaran-ajaran yang meliputi sikap hidup dalam lingkup sosial hingga politik dan kebudayaan.
Hingga kini, ajaran komunitas kecil itu dapat dilihat jejaknya dari perlawanan mereka terhadap rencana pembangunan pabrik Semen Gresik di tanah komunitas Samin atau Sedulur Sikep. Dengan sikap mempertahankan tanah leluhur, komunitas Samin mampu mementahkan kebijakan pemerintah Jateng yang mengatasnamakan investasi. Kajian amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) yang menyatakan pembangunan itu amat kondusif digagalkan. Bahkan, yang lebih besar lagi, mereka melawan serbuan kapital yang dipenuhi semangat imperial swasta. Hingga kini, komunitas marjinal dan terisolasi itu tiba-tiba berdiri kokoh di tengah kebijakan yang memusat dan menguasai.
Sutarno dan Jackson membawa kita pada tipologi dan tipografi berpikir manusia tentang arti perlawanan atas segala hal yang selama ini dianggap mapan, dominan, kukuh tak tersentuh. Perlawanan Sutarno beranjak dari konservativisme kultural, sedangkan Jacko dari progresivisme kultural. Sutarno pada nilai lokal, Jackson pada nilai global. Sutarno eksklusif, Jackson inklusif.
Pengentalan identitas versus pengaburan identitas. Itulah parafrase strategi kebudayaan kontemporer. Dan kita berdiri di antara riuh rendah tekanan dalam konteks lokal-global, tradisional-modern, imperial-liberal. Sutarno dan Jackson mengingatkan kita.
* Saifur Rohman, Alumnus Pascasarjana Filsafat UGM; Dosen Universitas Semarang
Sumber: Kompas, Sabtu, 4 Juli 2009
ADA dua peristiwa duka yang bermakna kultural pada akhir bulan Juni.
Sutarno, penerus komunitas Samin di Pati, Selasa (23/6/2009), meninggal pada usia 100 tahun. Dua hari kemudian, Kamis (25/6/2009), Michael Jackson, Raja Pop Dunia, meninggal di Los Angeles, AS.
Dua peristiwa itu bertolak belakang. Umur Sutarno dua kali lipat umur Jacko. Dari sisi ruang, Sutarno meninggal di Dukuh Bombong, Desa Baturejo, Pati, Jateng, jauh dari ingar-bingar duniawi. Jackson meninggal di jantung dunia, Los Angeles, pusat segala bentuk perkembangan peradaban.
Kepergian Jacko mendapat perhatian dunia, mulai dari lingkaran komunitas terdekat, kalangan artis, hingga lingkaran dunia. Sementara Sutarno cukuplah dikenal dalam komunitas sendiri sebagai Sesepuh Sedulur Sikep. Liputan kematiannya hanya dilakukan media lokal dan komunitas. Bahkan, Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih yang melayat pun tertinggal dari ritual pemakaman.
Peristiwa diskontinu itu mengingatkan kita pada kerja keras Michel Foucault yang memberi tahu kita tentang metode diskontinuitas (ketidaknyambungan) dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu humaniora. Dalam bukunya, L’archeologie du savoir (1969), ditulis, ”Selalu ada sambungan dari peristiwa yang selama ini dipendam, disingkiri, bahkan dilupakan untuk menumbuhkan wacana pengetahuan kita hari ini” (1969: 78).
Bagaimanapun, metode itu telah mengarahkan rasio kita untuk memahami perkembangan terakhir wajah peradaban. Dalam struktur pemikiran manusia, sumber-sumber pengetahuan selalu didasarkan tiga hal: fakta-fakta empiris; rumusan rasionalitas; dan spekulasi simbolik.
Fakta-fakta di Los Angeles dan Pati adalah unsur yang saling sebar dalam ranah empiris, tetapi hal itu menjadi unsur yang memusat dalam kajian simbolik.
Resistensi
Michael Jackson lahir di sebuah keluarga miskin, berkulit hitam, dan kondisi lingkungan yang amat tidak menguntungkan. Miskin dan kulit hitam adalah ”kutukan” tersendiri pada masa kecilnya karena itu berarti pengucilan, diskriminasi, dan hambatan dalam perjuangan yang tidak kecil. Namun, kondisi itu tidak membuat sejarah Jackson tamat.
Jalur musik pop yang dirintis lalu sampai pada satu titik yang sulit dibayangkan. Pada 1982 dia meluncurkan Thriller, terjual 41 juta kopi, album terlaris sepanjang masa, dan mengubah wajah musik pop dunia. Di sana terpadu tontonan panggung, teknologi audiovisual, dan kemampuan menghibur. Hadirnya MTV dan budaya pop membuka lembaran baru dunia hiburan.
Jackson juga menjadi ikon pemberontakan terhadap diskriminasi atas warna kulit, budaya pop yang tersubordinasi atas budaya puritan, dan penciptaan dunia tontonan dengan cita rasa baru. Maka, bukan kebetulan ketika Daniel Bell (1989), filosof Amerika, menyebut perubahan itu sebagai titik awal lahirnya budaya pop. Budaya itulah yang melibas aneka bentuk puritanisme budaya yang selama ini dianggap adiluhung, sakral, tak tersentuh. Andy Warhol (1985) ikut menyusun riwayat kesenian avant garde sebagai bentuk resistensi atas konsep-konsep mapan di bidang filsafat, seni, dan budaya.
Sutarno
Sutarno adalah simbol lain dari resistensi, dibesarkan di sebuah komunitas yang didirikan Kiai Samin Surontiko pada 1890. Saat itu, setting sosial memosisikan komunitas Samin melawan Belanda di bidang perpajakan. Pada 1907, Kiai Samin ditangkap Belanda, dituduh memberontak. Mereka tidak mau membayar pajak. Warisan Gerakan Samin adalah ajaran-ajaran yang meliputi sikap hidup dalam lingkup sosial hingga politik dan kebudayaan.
Hingga kini, ajaran komunitas kecil itu dapat dilihat jejaknya dari perlawanan mereka terhadap rencana pembangunan pabrik Semen Gresik di tanah komunitas Samin atau Sedulur Sikep. Dengan sikap mempertahankan tanah leluhur, komunitas Samin mampu mementahkan kebijakan pemerintah Jateng yang mengatasnamakan investasi. Kajian amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) yang menyatakan pembangunan itu amat kondusif digagalkan. Bahkan, yang lebih besar lagi, mereka melawan serbuan kapital yang dipenuhi semangat imperial swasta. Hingga kini, komunitas marjinal dan terisolasi itu tiba-tiba berdiri kokoh di tengah kebijakan yang memusat dan menguasai.
Sutarno dan Jackson membawa kita pada tipologi dan tipografi berpikir manusia tentang arti perlawanan atas segala hal yang selama ini dianggap mapan, dominan, kukuh tak tersentuh. Perlawanan Sutarno beranjak dari konservativisme kultural, sedangkan Jacko dari progresivisme kultural. Sutarno pada nilai lokal, Jackson pada nilai global. Sutarno eksklusif, Jackson inklusif.
Pengentalan identitas versus pengaburan identitas. Itulah parafrase strategi kebudayaan kontemporer. Dan kita berdiri di antara riuh rendah tekanan dalam konteks lokal-global, tradisional-modern, imperial-liberal. Sutarno dan Jackson mengingatkan kita.
* Saifur Rohman, Alumnus Pascasarjana Filsafat UGM; Dosen Universitas Semarang
Sumber: Kompas, Sabtu, 4 Juli 2009
[Teroka] Semangat Novel sebagai Dialog Budaya
-- Triyono Lukmantoro*
NOVEL, kata Mikhail Bakhtin (1895-1975), adalah karya yang menghadirkan berbagai suara (polyphony). Kritikus sastra asal Rusia itu merujuk prosa yang ditulis Fyodor Dostoyevsky (1821-1881).
Sebagai novelis, Dostoyevsky tidak menampilkan pandangan tunggal. Ada banyak sudut pandang yang dihadirkannya. Pemikiran-pemikiran novel dramatisnya adalah aneka pendapat dan karakter yang mengalami pertikaian. Suara narator bergabung secara tidak kelihatan dalam nada bicara tokoh-tokoh yang diceritakannya.
Mungkinkah sifat polifoni ini ditemukan dalam media massa? Tentu saja, media, seperti surat kabar, televisi, radio, majalah, atau bahkan internet, tidak dapat dibandingkan dengan novel. Media, yang memproduksi berbagai jenis pemberitaan, dikelola dalam himpunan organisasional, sedangkan novel lebih bersifat personal. Media menyebarkan berita. Novel menyajikan cerita. Media menghadirkan fakta. Novel menyodorkan fiksi. Namun, fakta dan fiksi bisa diperdebatkan statusnya akibat hasil olahan imajinasi. Fakta tak selalu berbicara realitas. Fiksi tidak pasti bergelut dengan segala hal yang berkarakter khayali.
Namun, spirit polifoni itu relevan dicangkokkan dalam kinerja media. Problem kinerja media seakan-akan tuntas masalahnya ketika negara tidak lagi mengerahkan sensor dan pembredelan atas nama stabilitas. Masih ada kerja besar yang belum diselesaikan ketika media berhasil menghirup oksigen kebebasan. Agenda krusial itu ialah peran media dalam dialog antarbudaya.
UNESCO, institusi global yang bertanggung jawab pada dialog antarbudaya dan kebebasan berekspresi, menyatakan, media memiliki kapasitas sesuai misi lembaga itu. Media, menurut UNESCO, bisa bergerak melampaui stereotip-stereotip budaya yang mapan. Media dapat menyingkirkan kemasabodohan yang melahirkan ketidakpercayaan dan rasa curiga.
Media bisa mendukung toleransi dan penerimaan perbedaan yang muncul dari keanekaragaman nilai-nilai budaya. Sikap-sikap dan asumsi-asumsi terhadap pihak lain yang mengalami pengerasan mendapatkan tantangan.
Mungkinkah media bisa berkedudukan sebagai fasilitator dialog antarbudaya ketika institusi ini merupakan pewaris ideologi kebangsaan, terutama di negara-negara bekas jajahan?
Pewaris kebudayaan
Bangsa, bagi Benedict Anderson, adalah komunitas yang dibayangkan. Kebangsaan lahir bukan karena semangat peperangan para tentara. Kebangsaan hadir dari pembayangan yang dijalankan sebuah komunitas. Bangsa bergulir dari daya berimajinasi. Salah satu sarana yang mampu merepresentasikan imajinasi ini adalah media.
Melalui media yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh anggota-anggota suatu komunitas, bangsa lahir sebagai hasil imajinasi. Bangsa adalah imajinasi, tegas Anderson, karena anggota-anggota dari bangsa terkecil sekalipun tidak pernah saling mengenal. Bangsa juga adalah produk pembayangan karena bangsa paling besar pun mempunyai batas-batas geografis tertentu di antara bangsa-bangsa lain. Bangsa hadir menggantikan atau menggerogoti agama dan monarki yang terorganisasikan. Bangsa sebagai komunitas ialah perlawanan bagi ketidaksederajatan untuk digantikan perkawanan yang horizontal.
Berbagai media yang terdapat di Indonesia tak bisa menyangkal takdirnya sebagai pewaris ideologi kebangsaan, bahkan hingga saat ini. Media tetap berperan sebagai penyubur gagasan nasionalisme sekalipun tanpa dikontrol negara. Media, lebih dari itu, berposisi sebagai agen propaganda tanpa diperintah siapa pun. Inilah warisan ideologi kebangsaan yang amat sulit dihindarkan. Simaklah, misalnya, saat Malaysia menerabas Ambalat yang dinilai sebagai bagian Indonesia. Atau, saat lagu ”Rasa Sayange”, angklung, dan reog diklaim sebagai milik Malaysia.
Tidakkah ini produk komunitas dibayangkan yang diluapkan media?
Tiada dialog antarbudaya dalam media, kecuali monolog yang dibungkus sebagai berita.
Apa maknanya ketika dialog terhenti dan monolog menguasai ruang-waktu media? Ketika dialog berubah menjadi monolog, hal yang terjadi adalah interaksi menjadi statis, tertutup, dan mati. Proses dialog yang seharusnya mengalir dihentikan oleh monolog yang menghendaki finalisasi.
Dari epos ke novel
Fenomena itulah yang sering kali dilakukan media dalam melakukan reportase terhadap gesekan atau konflik yang melibatkan entitas antarbudaya. Pada kondisi ini, merujuk pemikiran Bakhtin, media lebih memerankan diri sebagai epos yang berbeda dengan novel. Epos sengaja menghilangkan kemajemukan suara. Epos, cerita yang menuturkan kepahlawanan, selalu berkehendak mengobarkan kemenangan dari sosok-sosok yang diagungkan. Pihak yang melawan figur pahlawan selalu dijungkalkan sebagai pecundang akibat berbuat maksiat dan berlaku bejat yang tak terampunkan.
Media hanya mampu menjadi tempat dialog antarbudaya apabila para jurnalis mengadopsi semangat novel, dan bukan spirit epos yang bertutur tentang pahlawan.
Mungkinkah keinginan itu direalisasikan? Tidak mudah memberikan jawaban. Media bukan karya sastra. Berita bukan cerita. Jurnalis tidak sama dengan novelis. Namun, tidak keliru berharap media menjadi novel yang memberi peluang kehadiran bagi aneka suara. Jadi dialog antarbudaya tidak lagi menjadi mimpi belaka.
* Triyono Lukmantoro, Dosen FISIP Universitas Diponegoro, Semarang
Sumber: Kompas, Sabtu, 4 Juli 2009
NOVEL, kata Mikhail Bakhtin (1895-1975), adalah karya yang menghadirkan berbagai suara (polyphony). Kritikus sastra asal Rusia itu merujuk prosa yang ditulis Fyodor Dostoyevsky (1821-1881).
Sebagai novelis, Dostoyevsky tidak menampilkan pandangan tunggal. Ada banyak sudut pandang yang dihadirkannya. Pemikiran-pemikiran novel dramatisnya adalah aneka pendapat dan karakter yang mengalami pertikaian. Suara narator bergabung secara tidak kelihatan dalam nada bicara tokoh-tokoh yang diceritakannya.
Mungkinkah sifat polifoni ini ditemukan dalam media massa? Tentu saja, media, seperti surat kabar, televisi, radio, majalah, atau bahkan internet, tidak dapat dibandingkan dengan novel. Media, yang memproduksi berbagai jenis pemberitaan, dikelola dalam himpunan organisasional, sedangkan novel lebih bersifat personal. Media menyebarkan berita. Novel menyajikan cerita. Media menghadirkan fakta. Novel menyodorkan fiksi. Namun, fakta dan fiksi bisa diperdebatkan statusnya akibat hasil olahan imajinasi. Fakta tak selalu berbicara realitas. Fiksi tidak pasti bergelut dengan segala hal yang berkarakter khayali.
Namun, spirit polifoni itu relevan dicangkokkan dalam kinerja media. Problem kinerja media seakan-akan tuntas masalahnya ketika negara tidak lagi mengerahkan sensor dan pembredelan atas nama stabilitas. Masih ada kerja besar yang belum diselesaikan ketika media berhasil menghirup oksigen kebebasan. Agenda krusial itu ialah peran media dalam dialog antarbudaya.
UNESCO, institusi global yang bertanggung jawab pada dialog antarbudaya dan kebebasan berekspresi, menyatakan, media memiliki kapasitas sesuai misi lembaga itu. Media, menurut UNESCO, bisa bergerak melampaui stereotip-stereotip budaya yang mapan. Media dapat menyingkirkan kemasabodohan yang melahirkan ketidakpercayaan dan rasa curiga.
Media bisa mendukung toleransi dan penerimaan perbedaan yang muncul dari keanekaragaman nilai-nilai budaya. Sikap-sikap dan asumsi-asumsi terhadap pihak lain yang mengalami pengerasan mendapatkan tantangan.
Mungkinkah media bisa berkedudukan sebagai fasilitator dialog antarbudaya ketika institusi ini merupakan pewaris ideologi kebangsaan, terutama di negara-negara bekas jajahan?
Pewaris kebudayaan
Bangsa, bagi Benedict Anderson, adalah komunitas yang dibayangkan. Kebangsaan lahir bukan karena semangat peperangan para tentara. Kebangsaan hadir dari pembayangan yang dijalankan sebuah komunitas. Bangsa bergulir dari daya berimajinasi. Salah satu sarana yang mampu merepresentasikan imajinasi ini adalah media.
Melalui media yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh anggota-anggota suatu komunitas, bangsa lahir sebagai hasil imajinasi. Bangsa adalah imajinasi, tegas Anderson, karena anggota-anggota dari bangsa terkecil sekalipun tidak pernah saling mengenal. Bangsa juga adalah produk pembayangan karena bangsa paling besar pun mempunyai batas-batas geografis tertentu di antara bangsa-bangsa lain. Bangsa hadir menggantikan atau menggerogoti agama dan monarki yang terorganisasikan. Bangsa sebagai komunitas ialah perlawanan bagi ketidaksederajatan untuk digantikan perkawanan yang horizontal.
Berbagai media yang terdapat di Indonesia tak bisa menyangkal takdirnya sebagai pewaris ideologi kebangsaan, bahkan hingga saat ini. Media tetap berperan sebagai penyubur gagasan nasionalisme sekalipun tanpa dikontrol negara. Media, lebih dari itu, berposisi sebagai agen propaganda tanpa diperintah siapa pun. Inilah warisan ideologi kebangsaan yang amat sulit dihindarkan. Simaklah, misalnya, saat Malaysia menerabas Ambalat yang dinilai sebagai bagian Indonesia. Atau, saat lagu ”Rasa Sayange”, angklung, dan reog diklaim sebagai milik Malaysia.
Tidakkah ini produk komunitas dibayangkan yang diluapkan media?
Tiada dialog antarbudaya dalam media, kecuali monolog yang dibungkus sebagai berita.
Apa maknanya ketika dialog terhenti dan monolog menguasai ruang-waktu media? Ketika dialog berubah menjadi monolog, hal yang terjadi adalah interaksi menjadi statis, tertutup, dan mati. Proses dialog yang seharusnya mengalir dihentikan oleh monolog yang menghendaki finalisasi.
Dari epos ke novel
Fenomena itulah yang sering kali dilakukan media dalam melakukan reportase terhadap gesekan atau konflik yang melibatkan entitas antarbudaya. Pada kondisi ini, merujuk pemikiran Bakhtin, media lebih memerankan diri sebagai epos yang berbeda dengan novel. Epos sengaja menghilangkan kemajemukan suara. Epos, cerita yang menuturkan kepahlawanan, selalu berkehendak mengobarkan kemenangan dari sosok-sosok yang diagungkan. Pihak yang melawan figur pahlawan selalu dijungkalkan sebagai pecundang akibat berbuat maksiat dan berlaku bejat yang tak terampunkan.
Media hanya mampu menjadi tempat dialog antarbudaya apabila para jurnalis mengadopsi semangat novel, dan bukan spirit epos yang bertutur tentang pahlawan.
Mungkinkah keinginan itu direalisasikan? Tidak mudah memberikan jawaban. Media bukan karya sastra. Berita bukan cerita. Jurnalis tidak sama dengan novelis. Namun, tidak keliru berharap media menjadi novel yang memberi peluang kehadiran bagi aneka suara. Jadi dialog antarbudaya tidak lagi menjadi mimpi belaka.
* Triyono Lukmantoro, Dosen FISIP Universitas Diponegoro, Semarang
Sumber: Kompas, Sabtu, 4 Juli 2009
Langkan: Diskusi Buku di Pesta Buku Jakarta
MERAMAIKAN Pesta Buku Jakarta 2009, pada Sabtu (4/7) pukul 19.00, diselenggarakan bedah buku bertajuk ”D-Day: Puncak Pertempuran Perang Dunia II”, buah karya Stephen Ambore. Acara dilaksanakan di Ruang Anggrek 2, ajang Pesta Buku Jakarta 2009 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tampil sebagai pembicara pada diskusi tersebut adalah Mayjen (Purn) Samsudin yang pernah menjadi anggota Komnas HAM serta dosen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Saleh A Djamhari. (ELN)
Sumber: Kompas, Sabtu, 4 Juli 2009
Sumber: Kompas, Sabtu, 4 Juli 2009
Arkeologi: Petirtaan Abad VIII Diekskavasi
Semarang, Kompas - Proses ekskavasi temuan struktur petirtaan atau pemandian yang diduga berasal dari abad ke-8 di Desa Derekan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mulai dilaksanakan Jumat (3/7). Sehari sebelumnya warga setempat berhasil menemukan saluran pembuangan air yang menuju sungai, sekitar 15 meter dari titik penemuan pertama.
Seperti diberitakan Kompas (1/7), warga menemukan struktur petirtaan saat akan membuat jalan menurun ke pemandian air panas. Temuan ini berada di tepi sungai, sekitar 200 meter dari Candi Ngempon atau Candi Muncul—diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 pada pemerintahan Wangsa Sanjaya.
Ekskavasi dilaksanakan enam petugas Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah. Penggalian sempat tersendat karena petugas harus membongkar fondasi lahan parkir pemandian air panas di atas struktur petirtaan.
Hingga Jumat sore petugas baru mampu menggali sebagian kecil dari struktur itu. Mereka berhasil menemukan dasar petirtaan dengan kedalaman 1,5 meter dari pagar petirtaan, yang tebalnya sekitar 30 sentimeter. Air sempat mengalir keluar dari dasar petirtaan sehingga petugas menghentikan pengerukan tanah dan melanjutkan penggalian ke arah selatan.
Petugas juga menemukan tangga masuk petirtaan yang di tepinya terdapat arca dua gajah kembar. Lebar dari sudut sisi utara ke arca sekitar 2 meter sehingga paling tidak diduga lebarnya mencapai 5 meter. Selain itu, sehari sebelumnya warga juga menemukan saluran kuno pembuangan air yang menuju sungai. Saluran pembuangan itu terbuat dari batu andesit berbentuk ”U” dengan bagian atas ditutup batu pipih.
”Kami mencoba menggali ke arah selatan sungai karena di sisi barat ada warung. Kami belum berani membongkar karena belum ada musyawarah dengan pemiliknya. Sementara ini struktur ini terlihat cukup sempurna, hanya ada sedikit pergeseran batu,” kata petugas penggambaran Subkelompok Pemugaran BP3 Jawa Tengah, Andriyanto.
Menurut Koordinator Lapangan Pemugaran Candi Ngempon Wagiyo, penggalian struktur diharapkan rampung Minggu karena tim arkeolog BP3 Jawa Tengah akan meneliti petirtaan ini Senin. Menurut dia, petirtaan itu diduga merupakan bagian dari Candi Ngempon. Petirtaan umumnya digunakan untuk menyucikan diri sebelum menjalani ritual pemujaan di candi.
”Kalau dilihat sekilas, petirtaan ini tergolong besar karena biasanya hanya 2-3 meter lebarnya dan berbentuk segi empat, tetapi ini belum terlihat seluruhnya,” ujar Wagiyo. (GAL)
Sumber: Kompas, Sabtu, 4 Juli 2009
Seperti diberitakan Kompas (1/7), warga menemukan struktur petirtaan saat akan membuat jalan menurun ke pemandian air panas. Temuan ini berada di tepi sungai, sekitar 200 meter dari Candi Ngempon atau Candi Muncul—diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 pada pemerintahan Wangsa Sanjaya.
Ekskavasi dilaksanakan enam petugas Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah. Penggalian sempat tersendat karena petugas harus membongkar fondasi lahan parkir pemandian air panas di atas struktur petirtaan.
Hingga Jumat sore petugas baru mampu menggali sebagian kecil dari struktur itu. Mereka berhasil menemukan dasar petirtaan dengan kedalaman 1,5 meter dari pagar petirtaan, yang tebalnya sekitar 30 sentimeter. Air sempat mengalir keluar dari dasar petirtaan sehingga petugas menghentikan pengerukan tanah dan melanjutkan penggalian ke arah selatan.
Petugas juga menemukan tangga masuk petirtaan yang di tepinya terdapat arca dua gajah kembar. Lebar dari sudut sisi utara ke arca sekitar 2 meter sehingga paling tidak diduga lebarnya mencapai 5 meter. Selain itu, sehari sebelumnya warga juga menemukan saluran kuno pembuangan air yang menuju sungai. Saluran pembuangan itu terbuat dari batu andesit berbentuk ”U” dengan bagian atas ditutup batu pipih.
”Kami mencoba menggali ke arah selatan sungai karena di sisi barat ada warung. Kami belum berani membongkar karena belum ada musyawarah dengan pemiliknya. Sementara ini struktur ini terlihat cukup sempurna, hanya ada sedikit pergeseran batu,” kata petugas penggambaran Subkelompok Pemugaran BP3 Jawa Tengah, Andriyanto.
Menurut Koordinator Lapangan Pemugaran Candi Ngempon Wagiyo, penggalian struktur diharapkan rampung Minggu karena tim arkeolog BP3 Jawa Tengah akan meneliti petirtaan ini Senin. Menurut dia, petirtaan itu diduga merupakan bagian dari Candi Ngempon. Petirtaan umumnya digunakan untuk menyucikan diri sebelum menjalani ritual pemujaan di candi.
”Kalau dilihat sekilas, petirtaan ini tergolong besar karena biasanya hanya 2-3 meter lebarnya dan berbentuk segi empat, tetapi ini belum terlihat seluruhnya,” ujar Wagiyo. (GAL)
Sumber: Kompas, Sabtu, 4 Juli 2009
Toko Buku "Online" Kian Marak
Jakarta, Kompas - Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, toko buku online semakin marak dua hingga tiga tahun terakhir. Sebagian toko buku tersebut dioperasikan para pencinta buku dengan keinginan agar distribusi buku lebih merata ke berbagai daerah di Indonesia dan akses masyarakat kepada buku semakin besar.
Hal itu terungkap dalam diskusi mengenai ”Toko Buku Online di Indonesia” dalam rangkaian acara Pesta Buku Jakarta yang berlangsung 27 Juni-5 Juli 2009 di Istora Gelora Bung Karno.
Strategic Partner Development Google Erik Hartmann mengatakan, sekitar dua tahun lalu, berdasarkan pemantauannya, di Indonesia jumlah toko buku online masih dapat dihitung dengan jari. Namun, sekarang setidaknya mencapai 150 toko buku online.
”Kendala biasanya pada kebiasaan dan kepercayaan masyarakat terhadap toko buku online. Dengan demikian, toko buku yang ada harus secara profesional menjalankan usahanya,” ujarnya. Google menjalin kerja sama dengan sejumlah toko buku online di Indonesia.
Savic Alielha dari Khatulistiwa Online mengatakan, dia dan sejumlah rekannya memulai toko buku online tersebut sekitar 1,5 tahun lalu. Para awak toko buku itu tidak ada yang berlatar belakang pendidikan komputer. ”Kami ingin agar buku dapat terdistribusi lebih baik ke seluruh Indonesia. Sejauh ini sebagian pembeli buku berasal dari daerah-daerah di luar Jawa yang toko buku konvensional besar tidak menjangkaunya. Warga memesan buku lewat katalog online dan kami mengirimkan buku tersebut,” ujar Savic.
Perkembangan toko buku online pada akhirnya ikut berperan meningkatkan minat baca. Sejumlah toko buku online kemudian membangun komunitas dan menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait buku. Setiawan dari BukuKITA.com yang memulai usaha tersebut dua tahun lalu mengatakan, komunitas merupakan kekuatan dari toko buku online-nya. ”Karena itu, kami mendesain situs dan kegiatan toko buku online agar dekat dengan pembaca,” ujarnya. (INE)
Sumber: Kompas, Sabtu, 4 Juli 2009
Hal itu terungkap dalam diskusi mengenai ”Toko Buku Online di Indonesia” dalam rangkaian acara Pesta Buku Jakarta yang berlangsung 27 Juni-5 Juli 2009 di Istora Gelora Bung Karno.
Strategic Partner Development Google Erik Hartmann mengatakan, sekitar dua tahun lalu, berdasarkan pemantauannya, di Indonesia jumlah toko buku online masih dapat dihitung dengan jari. Namun, sekarang setidaknya mencapai 150 toko buku online.
”Kendala biasanya pada kebiasaan dan kepercayaan masyarakat terhadap toko buku online. Dengan demikian, toko buku yang ada harus secara profesional menjalankan usahanya,” ujarnya. Google menjalin kerja sama dengan sejumlah toko buku online di Indonesia.
Savic Alielha dari Khatulistiwa Online mengatakan, dia dan sejumlah rekannya memulai toko buku online tersebut sekitar 1,5 tahun lalu. Para awak toko buku itu tidak ada yang berlatar belakang pendidikan komputer. ”Kami ingin agar buku dapat terdistribusi lebih baik ke seluruh Indonesia. Sejauh ini sebagian pembeli buku berasal dari daerah-daerah di luar Jawa yang toko buku konvensional besar tidak menjangkaunya. Warga memesan buku lewat katalog online dan kami mengirimkan buku tersebut,” ujar Savic.
Perkembangan toko buku online pada akhirnya ikut berperan meningkatkan minat baca. Sejumlah toko buku online kemudian membangun komunitas dan menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait buku. Setiawan dari BukuKITA.com yang memulai usaha tersebut dua tahun lalu mengatakan, komunitas merupakan kekuatan dari toko buku online-nya. ”Karena itu, kami mendesain situs dan kegiatan toko buku online agar dekat dengan pembaca,” ujarnya. (INE)
Sumber: Kompas, Sabtu, 4 Juli 2009
Menuju 'Habitus Pustaka'
-- M. Abdullah Badri
UNTUK menjadi bangsa yang maju harus memiliki masyarakat yang maju, yakni masyarakat baca (iqra), yang gemar membaca (reading society). Tidak lain, terciptanya masyarakat iqra menjadi satu-satunya pintu utama menuju advanced society. Perpustakaan adalah sarana paling efektif untuk membuka pintu tersebut.
Perpustakaan menjadi sarana strategis membangun bangsa karena di sana setiap orang bebas membaca dan mengakses data secara cuma-cuma di tengah terbelitnya kebutuhan hidup yang semakin mahal, ketika tidak semua orang bisa menyisihkan uang untuk membeli buku, dibaca. Dengan membaca, masyarakat menjadi pandai dalam menggunakan bahasa, melek literasi, mengerti hak-haknya, kreatif dalam menyiasati hidup dan kritis terhadap lingkungan. (Kompas, 14-2-2009).
Cerminan reading society seperti di atas tentu tidak bisa dicapai dengan mudah. Bahkan harus disertai dengan kesabaran, karena, diakui atau tidak, indeks pembangunan nanusia (IPM) Indonesia masih di bawah standar. Jauh dari negara-negara tetangga. Pada 2007 saja, IPM Indonesia yang sebesar 0,728 ternyata masih menempati urutan 108 dari 179 negara yang ada. Meski angka itu mengalami peningkatan bila dibandingkan pada 2005 (0,697), prestasi tersebut belum memuaskan. Filipina berada di urutan 84, Thailand: 73, dan Malaysia: 61.
Dalam titik ini, perpustakaan tidak bisa ditawar lagi kehadirannya. Sebab, dari sanalah muncul orang-orang brilian yang siap berkompetisi dalam konstelasi global. Seakan menjadi ruh, perpustakaan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa dari berbagai aspek, yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusianya.
Para kaum profesional, cerdik-cendekia, hanya bisa lahir dan dapat menyumbangkan pemikirannya kepada negeri ini jika perpustakaan mampu memerankan diri sebagai pusat pengayaan data, bank data.
Gerakan Budaya
Gerakan budaya yang perlu dilakukan untuk menuju reading society adalah dengan mengkriya habitus pustaka. Habitus (Latin) menurut Pierre Bourdieu adalah kebiasaan sosial yang telah menjadi insting perilaku, mendarah daging, bersifat spontan dan tidak disadari pelakunya, baik ataupun buruk. (Binawan: 2007). Kemudian pustaka, secara semiotik merujuk pada tempat dan upaya pengayaan pengetahuan untuk mencapai keluhuran (Paus Abdillah: 2006). Jadi, habitus pustaka adalah kebiasaan alam bawah sadar untuk terus kreatif memperkaya pengetahuan sehingga mencapai keluhuran bersama. Lalu, strategi apa yang harus dilakukan?
Pertama, membongkar ekslusivitas elitisme membaca. Selama ini masyarakat awam menganggap bahwa membaca adalah pekerjaan orang-orang pandai dan berduit. Kultur budaya yang terbangun dalam paradigma mereka menyatakan bahwa membaca tidak memiliki nilai guna secara meteri, apalagi investasi. Logika yang dipakai sederhana: lebih baik bekerja daripada membaca. Adanya perpustakaan keliling sangat membantu dalam membongkar ekslusivitas tersebut.
Kedua, membangun kesadaran berkompetisi. Semua mengetahui, bangsa kita masih mengejar matahari, dan akan terus mengejar. Namun tidak banyak yang peduli untuk mempercepat langkahnya, dengan banyak membaca. Banyak yang melek aksara, tetapi tidak banyak yang berupaya memperkaya wacana, dengan membaca. Akibatnya, pola pikir masyarakat kita belum beranjak dewasa. Kita masih sibuk berkelahi dengan sesama, sementara negara tetangga telah melukis pelangi di malam hari, hal yang mungkin dianggap mustahil.
Ketiga, di tataran kebijakan, hendaknya pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penelitian di segala bidang. Kita bisa belajar kepada bangsa Jepang. Pascatragedi pengeboman di Nagasaki dan Hirosima pada 1945, yang dilakukan penguasa ketika itu bukan langsung memperbaiki infrastruktur negara, melainkan mencari guru atau pengajar untuk generasi selanjutnya. Anggaran yang digunakan untuk penelitian mencapai empat puluh lima persen dari total anggaran negara. Hasil penelitian itulah yang kemudian bisa dinikmati generasi bangsa Jepang sekarang.
Jika hal tersebut terwujud, membaca bukan lagi pekerjaan sulit. Ia justru menjadi kenikmatan hidup yang melahirkan ekstasi dan sublimasi kebahagiaan. Yakni ketika kenikmatan memahami makna teks bacaan (plaisir), sebagaimana dikatakan Roland Barthes, berubah menjadi kenikmatan ekstatik karena efek-efek tak terduga dari yang dibacanya (jouissance).
Di sini, habitus pustaka bukan hanya membaca dengan akal, melainkan juga dengan hati, karena sudah mendarah daging. Membaca bukan lagi pekerjaan, melainkan kebutuhan. Pada tahapan selanjutnya, membaca akan membebaskan diri dari budaya eksploitatif akibat hedonisme hidup, membebaskan diri dari kegelapan peradaban, untuk berekspresi, berkreasi, berekspresi, dan bertanggung jawab dalam rangka membangunkan putra-putri ibu pertiwi dari tidur panjangnya, akibat penjajahan, baik dari bangsa sendiri maupun orang lain.
Dalam tahapan ini, berkompetisi, akibat pengayaan data dari membaca, tidak menjadi sebuah beban, tetapi naluri yang hidup yang menyenangkan, yakni habitus pustaka. Itulah yang akan membangun kemajuan bangsa. Pandir Karya mengatakan: Manusia membangun habitus secara perlahan, dan kemudian habitus itu membentuk nasibnya.
* M. Abdullah Badri, Direktur Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW), peneliti di Idea Studies Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang.
Sumber: Lampung Post, Sabtu, 4 Juli 2009
UNTUK menjadi bangsa yang maju harus memiliki masyarakat yang maju, yakni masyarakat baca (iqra), yang gemar membaca (reading society). Tidak lain, terciptanya masyarakat iqra menjadi satu-satunya pintu utama menuju advanced society. Perpustakaan adalah sarana paling efektif untuk membuka pintu tersebut.
Perpustakaan menjadi sarana strategis membangun bangsa karena di sana setiap orang bebas membaca dan mengakses data secara cuma-cuma di tengah terbelitnya kebutuhan hidup yang semakin mahal, ketika tidak semua orang bisa menyisihkan uang untuk membeli buku, dibaca. Dengan membaca, masyarakat menjadi pandai dalam menggunakan bahasa, melek literasi, mengerti hak-haknya, kreatif dalam menyiasati hidup dan kritis terhadap lingkungan. (Kompas, 14-2-2009).
Cerminan reading society seperti di atas tentu tidak bisa dicapai dengan mudah. Bahkan harus disertai dengan kesabaran, karena, diakui atau tidak, indeks pembangunan nanusia (IPM) Indonesia masih di bawah standar. Jauh dari negara-negara tetangga. Pada 2007 saja, IPM Indonesia yang sebesar 0,728 ternyata masih menempati urutan 108 dari 179 negara yang ada. Meski angka itu mengalami peningkatan bila dibandingkan pada 2005 (0,697), prestasi tersebut belum memuaskan. Filipina berada di urutan 84, Thailand: 73, dan Malaysia: 61.
Dalam titik ini, perpustakaan tidak bisa ditawar lagi kehadirannya. Sebab, dari sanalah muncul orang-orang brilian yang siap berkompetisi dalam konstelasi global. Seakan menjadi ruh, perpustakaan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa dari berbagai aspek, yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusianya.
Para kaum profesional, cerdik-cendekia, hanya bisa lahir dan dapat menyumbangkan pemikirannya kepada negeri ini jika perpustakaan mampu memerankan diri sebagai pusat pengayaan data, bank data.
Gerakan Budaya
Gerakan budaya yang perlu dilakukan untuk menuju reading society adalah dengan mengkriya habitus pustaka. Habitus (Latin) menurut Pierre Bourdieu adalah kebiasaan sosial yang telah menjadi insting perilaku, mendarah daging, bersifat spontan dan tidak disadari pelakunya, baik ataupun buruk. (Binawan: 2007). Kemudian pustaka, secara semiotik merujuk pada tempat dan upaya pengayaan pengetahuan untuk mencapai keluhuran (Paus Abdillah: 2006). Jadi, habitus pustaka adalah kebiasaan alam bawah sadar untuk terus kreatif memperkaya pengetahuan sehingga mencapai keluhuran bersama. Lalu, strategi apa yang harus dilakukan?
Pertama, membongkar ekslusivitas elitisme membaca. Selama ini masyarakat awam menganggap bahwa membaca adalah pekerjaan orang-orang pandai dan berduit. Kultur budaya yang terbangun dalam paradigma mereka menyatakan bahwa membaca tidak memiliki nilai guna secara meteri, apalagi investasi. Logika yang dipakai sederhana: lebih baik bekerja daripada membaca. Adanya perpustakaan keliling sangat membantu dalam membongkar ekslusivitas tersebut.
Kedua, membangun kesadaran berkompetisi. Semua mengetahui, bangsa kita masih mengejar matahari, dan akan terus mengejar. Namun tidak banyak yang peduli untuk mempercepat langkahnya, dengan banyak membaca. Banyak yang melek aksara, tetapi tidak banyak yang berupaya memperkaya wacana, dengan membaca. Akibatnya, pola pikir masyarakat kita belum beranjak dewasa. Kita masih sibuk berkelahi dengan sesama, sementara negara tetangga telah melukis pelangi di malam hari, hal yang mungkin dianggap mustahil.
Ketiga, di tataran kebijakan, hendaknya pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penelitian di segala bidang. Kita bisa belajar kepada bangsa Jepang. Pascatragedi pengeboman di Nagasaki dan Hirosima pada 1945, yang dilakukan penguasa ketika itu bukan langsung memperbaiki infrastruktur negara, melainkan mencari guru atau pengajar untuk generasi selanjutnya. Anggaran yang digunakan untuk penelitian mencapai empat puluh lima persen dari total anggaran negara. Hasil penelitian itulah yang kemudian bisa dinikmati generasi bangsa Jepang sekarang.
Jika hal tersebut terwujud, membaca bukan lagi pekerjaan sulit. Ia justru menjadi kenikmatan hidup yang melahirkan ekstasi dan sublimasi kebahagiaan. Yakni ketika kenikmatan memahami makna teks bacaan (plaisir), sebagaimana dikatakan Roland Barthes, berubah menjadi kenikmatan ekstatik karena efek-efek tak terduga dari yang dibacanya (jouissance).
Di sini, habitus pustaka bukan hanya membaca dengan akal, melainkan juga dengan hati, karena sudah mendarah daging. Membaca bukan lagi pekerjaan, melainkan kebutuhan. Pada tahapan selanjutnya, membaca akan membebaskan diri dari budaya eksploitatif akibat hedonisme hidup, membebaskan diri dari kegelapan peradaban, untuk berekspresi, berkreasi, berekspresi, dan bertanggung jawab dalam rangka membangunkan putra-putri ibu pertiwi dari tidur panjangnya, akibat penjajahan, baik dari bangsa sendiri maupun orang lain.
Dalam tahapan ini, berkompetisi, akibat pengayaan data dari membaca, tidak menjadi sebuah beban, tetapi naluri yang hidup yang menyenangkan, yakni habitus pustaka. Itulah yang akan membangun kemajuan bangsa. Pandir Karya mengatakan: Manusia membangun habitus secara perlahan, dan kemudian habitus itu membentuk nasibnya.
* M. Abdullah Badri, Direktur Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW), peneliti di Idea Studies Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang.
Sumber: Lampung Post, Sabtu, 4 Juli 2009
Friday, July 03, 2009
Kesenian Tradisional Alami Stagnasi
Jakarta, Kompas - Saat ini kesenian tradisional Indonesia mengalami stagnasi dan ditinggalkan masyarakat pendukungnya. Hal ini akibat adanya pergeseran nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.
”Untuk mengimbangi kecenderungan generasi muda yang semakin akrab dengan berbagai kesenian populer, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memberi pemahaman dan apresiasi agar mereka tidak semakin terasing dengan kesenian tradisional,” kata Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film Tjetjep Suparman saat membuka ”Festival Nasional Kesenian Musik Tradisi Anak-anak 2009” di Gedung Kesenian Jakarta, Kamis (2/7).
Festival yang bertema ”Aku Bangga dengan Musik Tradisi Indonesia” itu bertujuan untuk mendorong minat anak-anak agar lebih mengenal, memahami, dan menghargai seni musik tradisional. Festival berlangsung hingga 5 Juli 2009.
Menurut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik dalam sambutan tertulisnya, seni tradisi memang akan punah, tetapi kepunahan ini dapat ditunda karena seni tradisi pada dasarnya tidak semata-mata sebuah karya estetika semata, tetapi juga mengandung kearifan dan nilai-nilai luhur yang memiliki manfaat bagi kehidupan kebudayaan komunitas.
Setiap provinsi di Indonesia menampilkan kesenian musik tradisinya. Pada Kamis, 2 Juli 2009, tampil di panggung adalah kesenian musik tradisi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jambi, Bali, Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat. (LOK)
Sumber: Kompas, Jumat, 3 Juli 2009
”Untuk mengimbangi kecenderungan generasi muda yang semakin akrab dengan berbagai kesenian populer, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memberi pemahaman dan apresiasi agar mereka tidak semakin terasing dengan kesenian tradisional,” kata Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film Tjetjep Suparman saat membuka ”Festival Nasional Kesenian Musik Tradisi Anak-anak 2009” di Gedung Kesenian Jakarta, Kamis (2/7).
Festival yang bertema ”Aku Bangga dengan Musik Tradisi Indonesia” itu bertujuan untuk mendorong minat anak-anak agar lebih mengenal, memahami, dan menghargai seni musik tradisional. Festival berlangsung hingga 5 Juli 2009.
Menurut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik dalam sambutan tertulisnya, seni tradisi memang akan punah, tetapi kepunahan ini dapat ditunda karena seni tradisi pada dasarnya tidak semata-mata sebuah karya estetika semata, tetapi juga mengandung kearifan dan nilai-nilai luhur yang memiliki manfaat bagi kehidupan kebudayaan komunitas.
Setiap provinsi di Indonesia menampilkan kesenian musik tradisinya. Pada Kamis, 2 Juli 2009, tampil di panggung adalah kesenian musik tradisi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jambi, Bali, Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat. (LOK)
Sumber: Kompas, Jumat, 3 Juli 2009
Ihwal KBBI Edisi Keempat
-- Andre Moller*
SETIBA di rumah mertua di Blora beberapa saat lalu, ada hadiah berat yang menunggu saya: Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru. Kamus yang terdiri atas lebih dari 1.700 halaman ini sudah barang tentu menarik perhatian pakar bahasa di Indonesia. Telah diadakan pula sejumlah seminar dan sudah ditulis sejumlah makalah yang membahasnya dari pelbagai sudut. Tak jarang, sebagian dari pembahasan ini merupakan keluhan, entah itu keluhan atas kualitas kertas (yang lebih bagus daripada edisi-edisi terdahulu), harga (yang sering kali dinilai terlalu tinggi), entah penjelasan yang diberikan pada kata-kata tertentu. Sebagian orang merasa ada kata-kata dalam khazanah kebahasaan Nusantara yang belum masuk ke dalam kamus yang terdiri atas lebih dari 90.000 lema dan sublema ini.
Sebelum saya sampaikan keluhan ringan saya, yang sebetulnya lebih bersifat renungan pribadi, harus saya sampaikan pujian tak terhingga kepada semua orang yang terlibat dalam pembuatan kamus ini. Sungguh hebat bahwasanya sebuah bahasa yang baru ”lahir” kurang dari 100 tahun yang lalu (Soempah Pemoeda, 1928) dan baru diakui pada tahun 1945 telah terekam dalam sebuah kamus adikarya seperti yang terletak di depan saya sekarang ini. Saya membungkuk dan bersalut (walau kata terakhir belum termasuk dalam arti ini di KBBI).
Keluhan atau renungan pertama saya berhubungan dengan tanah air saya, Swedia, yang sedikit dianaktirikan dalam kamus akbar ini. Waktu jadi mahasiswa di Yogya, saya bangga ketika Presiden (kala itu) Abdurrahman Wahid menyajikan sebuah kata ”baru” ke dalam bahasa Indonesia: ombudsman. Dikatakannya pada kesempatan itu, kata ini ia serap dari bahasa Swedia. Betul, kata ini merupakan kata asli Swedia, dan tak aneh kalau seorang mahasiswa Swedia di Jurusan Bahasa Indonesia terlihat dengan dada melembung pada hari itu.
Kata ombudsman terekam di KBBI edisi baru di bawah ”Kata dan Ungkapan Asing” (hlm 1605) dengan dua penjelasan yang sesuai dengan arti aslinya. Sejauh itu, semuanya baik-baik dan sah-sah saja. Namun, jika diamati dengan cermat, akan kelihatan tiga huruf miring di depan penjelasan ini: Ing. Maksudnya adalah bahwa kata ombudsman berasal dari bahasa Inggris. Ini jelas penyimpangan dari jalan bahasa yang lurus. Yang ragu-ragu hubungi Gus Dur.
Swedia juga diperlakukan dengan sedikit aneh di daftar ”Nama Negara, Ibu Kota, Bahasa, dan Mata Uang” (hlm 1661). Selain ibu kota dieja dengan salah (seharusnya Stockholm), bahasa Swedia dinamakan ”Swensk”. Kata itu terdengar aneh di telinga seorang Swedia. Sejauh yang saya tahu, bahasa saya ini disebut bahasa Swedia dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Swedia sendiri, bahasanya disebut svenska. Dalam daftar ini memang ada sejumlah kejanggalan (seperti apakah bahasanya mau disebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa lokalnya), tetapi ini merupakan yang paling aneh yang saya jumpai.
Renungan terakhir saya (pada kesempatan ini) berkaitan dengan judul kamus ini. Saya belum memahami dengan betul judulnya. Terkadang disebut Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa Edisi Keempat (misalnya hlm xxix, xxxi), dan terkadang disebut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (hlm vii), dan terkadang seolah-olah mau disebut Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Keempat (misalnya hlm i dan sampul). Menurut saya, alternatif terakhir paling afdal, tetapi saya kira alternatif pertama yang paling sering dipakai. Saya bertanya-tanya: ke mana perginya Pusat Bahasa edisi-edisi terdahulu? Dan mengapa mesti dimutakhirkan?
* ANDRÉ MÖLLER, Penyusun Kamus Swedia-Indonesia, Tinggal di Swedia
Sumber: Kompas, Jumat, 3 Juli 2009
SETIBA di rumah mertua di Blora beberapa saat lalu, ada hadiah berat yang menunggu saya: Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru. Kamus yang terdiri atas lebih dari 1.700 halaman ini sudah barang tentu menarik perhatian pakar bahasa di Indonesia. Telah diadakan pula sejumlah seminar dan sudah ditulis sejumlah makalah yang membahasnya dari pelbagai sudut. Tak jarang, sebagian dari pembahasan ini merupakan keluhan, entah itu keluhan atas kualitas kertas (yang lebih bagus daripada edisi-edisi terdahulu), harga (yang sering kali dinilai terlalu tinggi), entah penjelasan yang diberikan pada kata-kata tertentu. Sebagian orang merasa ada kata-kata dalam khazanah kebahasaan Nusantara yang belum masuk ke dalam kamus yang terdiri atas lebih dari 90.000 lema dan sublema ini.
Sebelum saya sampaikan keluhan ringan saya, yang sebetulnya lebih bersifat renungan pribadi, harus saya sampaikan pujian tak terhingga kepada semua orang yang terlibat dalam pembuatan kamus ini. Sungguh hebat bahwasanya sebuah bahasa yang baru ”lahir” kurang dari 100 tahun yang lalu (Soempah Pemoeda, 1928) dan baru diakui pada tahun 1945 telah terekam dalam sebuah kamus adikarya seperti yang terletak di depan saya sekarang ini. Saya membungkuk dan bersalut (walau kata terakhir belum termasuk dalam arti ini di KBBI).
Keluhan atau renungan pertama saya berhubungan dengan tanah air saya, Swedia, yang sedikit dianaktirikan dalam kamus akbar ini. Waktu jadi mahasiswa di Yogya, saya bangga ketika Presiden (kala itu) Abdurrahman Wahid menyajikan sebuah kata ”baru” ke dalam bahasa Indonesia: ombudsman. Dikatakannya pada kesempatan itu, kata ini ia serap dari bahasa Swedia. Betul, kata ini merupakan kata asli Swedia, dan tak aneh kalau seorang mahasiswa Swedia di Jurusan Bahasa Indonesia terlihat dengan dada melembung pada hari itu.
Kata ombudsman terekam di KBBI edisi baru di bawah ”Kata dan Ungkapan Asing” (hlm 1605) dengan dua penjelasan yang sesuai dengan arti aslinya. Sejauh itu, semuanya baik-baik dan sah-sah saja. Namun, jika diamati dengan cermat, akan kelihatan tiga huruf miring di depan penjelasan ini: Ing. Maksudnya adalah bahwa kata ombudsman berasal dari bahasa Inggris. Ini jelas penyimpangan dari jalan bahasa yang lurus. Yang ragu-ragu hubungi Gus Dur.
Swedia juga diperlakukan dengan sedikit aneh di daftar ”Nama Negara, Ibu Kota, Bahasa, dan Mata Uang” (hlm 1661). Selain ibu kota dieja dengan salah (seharusnya Stockholm), bahasa Swedia dinamakan ”Swensk”. Kata itu terdengar aneh di telinga seorang Swedia. Sejauh yang saya tahu, bahasa saya ini disebut bahasa Swedia dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Swedia sendiri, bahasanya disebut svenska. Dalam daftar ini memang ada sejumlah kejanggalan (seperti apakah bahasanya mau disebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa lokalnya), tetapi ini merupakan yang paling aneh yang saya jumpai.
Renungan terakhir saya (pada kesempatan ini) berkaitan dengan judul kamus ini. Saya belum memahami dengan betul judulnya. Terkadang disebut Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa Edisi Keempat (misalnya hlm xxix, xxxi), dan terkadang disebut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (hlm vii), dan terkadang seolah-olah mau disebut Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Keempat (misalnya hlm i dan sampul). Menurut saya, alternatif terakhir paling afdal, tetapi saya kira alternatif pertama yang paling sering dipakai. Saya bertanya-tanya: ke mana perginya Pusat Bahasa edisi-edisi terdahulu? Dan mengapa mesti dimutakhirkan?
* ANDRÉ MÖLLER, Penyusun Kamus Swedia-Indonesia, Tinggal di Swedia
Sumber: Kompas, Jumat, 3 Juli 2009
Bangsa Ini Butuh Revitalisasi
Jakarta, Kompas - Bangsa ini membutuhkan revitalisasi di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, serta pembangunan karakter dalam lima tahun ke depan. Revitalisasi dibutuhkan untuk menghindari stagnasi berkepanjangan yang membuat bangsa ini kehilangan peluang positif untuk maju.
Demikian salah satu pokok pemikiran yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sewaktu berkunjung ke Redaksi Kompas, Kamis (2/7). Din didampingi oleh H Haedar Nashir, H Sudibyo Markus, Rizal Sukma, Fadhil Hasan, H Zainuri, dan H Anwar Abbas. Hadir Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama yang didampingi Pemimpin Redaksi Rikard Bagun dan jajaran redaksi.
Pokok-pokok pikiran PP Muhammadiyah itu dirangkum dalam buku berjudul Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia ke Depan.
Menurut Din Syamsuddin dan Haedar Nashir, dalam lima tahun ke depan, kehidupan politik Indonesia memerlukan pemantapan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan presidensial, pemantapan efektivitas fungsi kelembagaan negara, serta rasionalisasi sistem kepartaian beserta penegakan etika politik.
Muhammadiyah, antara lain, mengusulkan penyederhanaan jumlah parpol karena hal itu menjadi kendala utama dalam menciptakan sistem presidensial yang kokoh. Sejarah Indonesia menunjukkan, jika tak ada kekuatan partai politik yang dominan, pemerintah akan melakukan kompromi-kompromi politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Langkah itu dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Sementara untuk revitalisasi ekonomi, Muhammadiyah menekankan pada penguatan sistem ekonomi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Terkait dengan itu, undang-undang (UU) yang tidak sejalan dengan UUD 1945, seperti UU Minyak dan Gas, UU Kelistrikan, serta UU Mineral dan Batu Bara, harus direvisi.
Meskipun demikian, diakui bahwa agenda itu bakal sulit terwujud apabila tidak dibarengi sejumlah faktor strategis. ”Di antaranya perlunya kepemimpinan yang reformatif, yang mampu membawa bangsa ini pada perubahan, yang mampu melakukan transformasi,” kata Din. Namun, faktor itu tidak cukup, juga dibutuhkan good governance dan trust (kepercayaan).
Kepercayaan merupakan modal sosial, yang antara lain bisa menumbuhkan dukungan rakyat dan memungkinkan tumbuhnya segala hal yang positif di tubuh bangsa ini. (MYR)
Sumber: Kompas, Jumat, 3 Juli 2009
Demikian salah satu pokok pemikiran yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sewaktu berkunjung ke Redaksi Kompas, Kamis (2/7). Din didampingi oleh H Haedar Nashir, H Sudibyo Markus, Rizal Sukma, Fadhil Hasan, H Zainuri, dan H Anwar Abbas. Hadir Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama yang didampingi Pemimpin Redaksi Rikard Bagun dan jajaran redaksi.
Pokok-pokok pikiran PP Muhammadiyah itu dirangkum dalam buku berjudul Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia ke Depan.
Menurut Din Syamsuddin dan Haedar Nashir, dalam lima tahun ke depan, kehidupan politik Indonesia memerlukan pemantapan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan presidensial, pemantapan efektivitas fungsi kelembagaan negara, serta rasionalisasi sistem kepartaian beserta penegakan etika politik.
Muhammadiyah, antara lain, mengusulkan penyederhanaan jumlah parpol karena hal itu menjadi kendala utama dalam menciptakan sistem presidensial yang kokoh. Sejarah Indonesia menunjukkan, jika tak ada kekuatan partai politik yang dominan, pemerintah akan melakukan kompromi-kompromi politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Langkah itu dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Sementara untuk revitalisasi ekonomi, Muhammadiyah menekankan pada penguatan sistem ekonomi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Terkait dengan itu, undang-undang (UU) yang tidak sejalan dengan UUD 1945, seperti UU Minyak dan Gas, UU Kelistrikan, serta UU Mineral dan Batu Bara, harus direvisi.
Meskipun demikian, diakui bahwa agenda itu bakal sulit terwujud apabila tidak dibarengi sejumlah faktor strategis. ”Di antaranya perlunya kepemimpinan yang reformatif, yang mampu membawa bangsa ini pada perubahan, yang mampu melakukan transformasi,” kata Din. Namun, faktor itu tidak cukup, juga dibutuhkan good governance dan trust (kepercayaan).
Kepercayaan merupakan modal sosial, yang antara lain bisa menumbuhkan dukungan rakyat dan memungkinkan tumbuhnya segala hal yang positif di tubuh bangsa ini. (MYR)
Sumber: Kompas, Jumat, 3 Juli 2009
RSBI, Tak Siap Bisa Antiklimaks!
-- H. Bambang Eka Wijaya*
"RSBI--rintisan sekolah berstandar internasional, dengan tujuan baik sekalipun, kalau dilaksanakan dengan tidak benar-benar siap tenaga pengajar dan fasilitasnya, bisa berujung antiklimaks!" ujar Umar. "Proses belajar-mengajar di RSBI memakai pengantar bahasa Inggris, dengan kemampuan guru tidak betul-betul clear untuk dipahami murid, transfer of knowledges yang dilakukan tidak maksimal! Apalagi kalau peserta didiknya lebih ditentukan oleh kemampuannya membayar, bukan diutamakan pada kemampuan bahasanya!"
"Itu baru satu segi dari faktor bahasa! Dengan itu saja, kuantitas dan kualitas transfer ilmu di kelas berbahasa Inggris bisa lebih rendah dari kelas bahasa Indonesia!" timpal Amir. "Akibatnya, dari proyeksi berstandar internasional, dibanding kelas berbahasa Indonesia saja kualitas ilmunya lebih rendah, hasilnya bisa antiklimaks--bukan standar kualitas internasional, tapi malah kelas kambing!"
"Anak-anak sekarang belum tahu kelas kambing! Itu tempat duduk paling depan di bioskop zaman dahulu, tempatnya paling rendah, menontonnya dengan wajah mendongak!" tegas Umar. "Itulah kira-kira gambaran anak-anak di kelas RSBI, jika persiapannya tak betul-betul matang, mendongak terus mendamba kualitas yang terlalu tinggi!"
"Bahkan masih dalam faktor bahasa pengantar, setiap cabang keilmuan memiliki kekhasan bahasa dengan idiom-idiom tersendiri!" sambut Amir. "Jika disampaikan dengan bahasa umum, bisa terjadi penyimpangan pengertian! Alhasil, ilmu yang diajarkan tidak standar!"
"Celakanya, dengan RSBI masa belajar di sekolah sampai sore, menutupi kekurangan itu para murid tak ada waktu lagi untuk les tambahan, apalagi kalau harus mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah!" tegas Umar. "Semua itu wanti-wanti buat sekolah yang sebenarnya belum siap untuk mengikuti program RSBI! Karena di sisi lain, juga ada sekolah yang sudah sejak jauh hari berbenah menunggu kesempatan baik ini! Yang bisa disebut relatif siap itu bukan cuma sekolah di kota Bandar Lampung! Di Kotabumi, misalnya, malah sejak lama ada SMK berstandar internasional yang dapat pengakuan nasional maupun mitranya di luar negeri--meski sekolah itu tak masuk daftar RSBI! Atau di Gadingrejo, sejak lama ada SMA punya laboratorium multimedia yang operasionalnya atas bantuan kerja sama BCA!"
"Untuk itu, yang terbaik mungkin pengelola pendidikan di Lampung lebih selektif dalam memberikan izin RSBI! Selain agar tidak cuma membebani orang tua murid, bantuan pusat dan provinsi seperti dijanjikan UU juga bisa lebih efektif hasilnya!" tegas Amir. "Artinya, kalau cenderung masih coba-coba, lebih baik berbenah dulu untuk menyusul periode berikutnya! Jangan korbankan murid untuk coba-coba!" **
Sumber: Lampung Post, Jumat, 3 Juli 2009
"RSBI--rintisan sekolah berstandar internasional, dengan tujuan baik sekalipun, kalau dilaksanakan dengan tidak benar-benar siap tenaga pengajar dan fasilitasnya, bisa berujung antiklimaks!" ujar Umar. "Proses belajar-mengajar di RSBI memakai pengantar bahasa Inggris, dengan kemampuan guru tidak betul-betul clear untuk dipahami murid, transfer of knowledges yang dilakukan tidak maksimal! Apalagi kalau peserta didiknya lebih ditentukan oleh kemampuannya membayar, bukan diutamakan pada kemampuan bahasanya!"
"Itu baru satu segi dari faktor bahasa! Dengan itu saja, kuantitas dan kualitas transfer ilmu di kelas berbahasa Inggris bisa lebih rendah dari kelas bahasa Indonesia!" timpal Amir. "Akibatnya, dari proyeksi berstandar internasional, dibanding kelas berbahasa Indonesia saja kualitas ilmunya lebih rendah, hasilnya bisa antiklimaks--bukan standar kualitas internasional, tapi malah kelas kambing!"
"Anak-anak sekarang belum tahu kelas kambing! Itu tempat duduk paling depan di bioskop zaman dahulu, tempatnya paling rendah, menontonnya dengan wajah mendongak!" tegas Umar. "Itulah kira-kira gambaran anak-anak di kelas RSBI, jika persiapannya tak betul-betul matang, mendongak terus mendamba kualitas yang terlalu tinggi!"
"Bahkan masih dalam faktor bahasa pengantar, setiap cabang keilmuan memiliki kekhasan bahasa dengan idiom-idiom tersendiri!" sambut Amir. "Jika disampaikan dengan bahasa umum, bisa terjadi penyimpangan pengertian! Alhasil, ilmu yang diajarkan tidak standar!"
"Celakanya, dengan RSBI masa belajar di sekolah sampai sore, menutupi kekurangan itu para murid tak ada waktu lagi untuk les tambahan, apalagi kalau harus mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah!" tegas Umar. "Semua itu wanti-wanti buat sekolah yang sebenarnya belum siap untuk mengikuti program RSBI! Karena di sisi lain, juga ada sekolah yang sudah sejak jauh hari berbenah menunggu kesempatan baik ini! Yang bisa disebut relatif siap itu bukan cuma sekolah di kota Bandar Lampung! Di Kotabumi, misalnya, malah sejak lama ada SMK berstandar internasional yang dapat pengakuan nasional maupun mitranya di luar negeri--meski sekolah itu tak masuk daftar RSBI! Atau di Gadingrejo, sejak lama ada SMA punya laboratorium multimedia yang operasionalnya atas bantuan kerja sama BCA!"
"Untuk itu, yang terbaik mungkin pengelola pendidikan di Lampung lebih selektif dalam memberikan izin RSBI! Selain agar tidak cuma membebani orang tua murid, bantuan pusat dan provinsi seperti dijanjikan UU juga bisa lebih efektif hasilnya!" tegas Amir. "Artinya, kalau cenderung masih coba-coba, lebih baik berbenah dulu untuk menyusul periode berikutnya! Jangan korbankan murid untuk coba-coba!" **
Sumber: Lampung Post, Jumat, 3 Juli 2009
RSBI Dibatasi Lima Tahun
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Program rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) di Lampung dibatasi lima tahun untuk memenuhi semua persyaratan. Jika tidak, sekolah tersebut akan dikembalikan ke status awal.
Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Mandikdasmen) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Prof. Suyanto menegaskan hal itu menanggapi sejumlah RSBI yang dipaksakan, bahkan menguras uang wali murid untuk menyukseskan program tersebut.
"Kita tidak mungkin terus-menerus menyubsidi RSBI, dana juga terbatas. Jadi, kalau lima tahun tidak memenuhi kriteria, ditinggalkan," kata Suyanto dihubungi Lampung Post melalui telepon seluler, Kamis (2-7). Seperti diberitakan koran ini, Rabu (1-7), selain kompetensi guru dan kepala sekolah, persyaratan yang harus dipenuhi mewujudkan RSBI antara lain luas lahan minimal satu hektare, laboratorium, perpustakaan, dan ruangan penunjang lainnya.
Suyanto juga mengatakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkomitmen besar mewujudkan RSBI. Orang tua dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama. "Sekolah juga harus memberi ruang kepada siswa tidak mampu agar bisa mengakses RSBI karena pendidikan itu bukan hanya milik siswa kaya," kata dia.
Hal senada juga dikatakan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung, Djuariyati. Menurut dia, pemda harus mendukung dan berkomitmen membantu mewujudkan RSBI sehingga masyarakat kalangan tidak mampu tidak terbebani biaya selangit.
Sedangkan Sekretaris Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung, Gino Vannolie, mengatakan pemda perlu menggandeng perusahaan membiayai pendidikan. "Di Sumatera Selatan, gubernur menggandeng Sampoerna Foundation dan Asia Foundation untuk membantu membiayai pendidikan berprestasi dari kalangan tidak mampu," kata dia.
Dikaji Ulang
Lain halnya, Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Sugeng P. Hariyanto. Dia mengatakan RSBI di Lampung perlu dikaji ulang.
Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, kata dia, keberadaan RSBI hanya satu di tingkat provinsi.
"RSBI di daerah cukup satu saja. Seharusnya ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah menyelenggarakan RSBI di daerahnya, undang-undang mengamanatkan demikian," kata dia, kemarin.
Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, lanjut Rektor, sebaiknya menentukan satu untuk masing masing tingkatan SD, SMP dan SMA. Tak perlu setiap kabupaten/kota ada RSBI. "Bahkan sekarang dalam satu kota bisa dua dan tiga RSBI. Ini kan tidak perlu."
Sugeng juga mengatakan kepentingan RSBI itu sendiri harus diperjelas. Jangan sampai SBI tidak terkejar dan lokal (sekolah biasa, red) juga ketinggalan. "Untuk mencapai RSBI menuntut sarana prasarana pendidikan serta kualitas SDM memadai."
Sugeng mempertanyakan kebutuhan RSBI di Lampung. "Di sini tidak ada ekspatriat, konsulat. Jadi untuk apa ada SBI terlalu banyak. Toh nantinya lulus SMA RSBI Lampung belum tentu sekolah ke luar negeri."
Menurut dia, sekolah di luar negeri juga tak ada yang mengejar standar internasional. "Kita juga jangan berkiblat ke barat atau sekolah di Jawa. Lampung kalau mau sejajar ya harus mampu menunjukkan keunggulan dan kekhasannya sendiri. Bagaimana orang mau datang dan sekolah di sini karena keunggulan lokalnya."
Karena itu, Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mengkaji ulang keberadaan RSBI di Lampung. Setelah dikaji ulang tetapkanlah satu saja sekolah untuk SBI. Setelah itu perlu diujicobakan. "Itu pun perlu penilaian dan evaluasi." n UNI/MG14/U-2
Sumber: Lampung Post, Jumat, 3 Juli 2009
Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Mandikdasmen) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Prof. Suyanto menegaskan hal itu menanggapi sejumlah RSBI yang dipaksakan, bahkan menguras uang wali murid untuk menyukseskan program tersebut.
"Kita tidak mungkin terus-menerus menyubsidi RSBI, dana juga terbatas. Jadi, kalau lima tahun tidak memenuhi kriteria, ditinggalkan," kata Suyanto dihubungi Lampung Post melalui telepon seluler, Kamis (2-7). Seperti diberitakan koran ini, Rabu (1-7), selain kompetensi guru dan kepala sekolah, persyaratan yang harus dipenuhi mewujudkan RSBI antara lain luas lahan minimal satu hektare, laboratorium, perpustakaan, dan ruangan penunjang lainnya.
Suyanto juga mengatakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkomitmen besar mewujudkan RSBI. Orang tua dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama. "Sekolah juga harus memberi ruang kepada siswa tidak mampu agar bisa mengakses RSBI karena pendidikan itu bukan hanya milik siswa kaya," kata dia.
Hal senada juga dikatakan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung, Djuariyati. Menurut dia, pemda harus mendukung dan berkomitmen membantu mewujudkan RSBI sehingga masyarakat kalangan tidak mampu tidak terbebani biaya selangit.
Sedangkan Sekretaris Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung, Gino Vannolie, mengatakan pemda perlu menggandeng perusahaan membiayai pendidikan. "Di Sumatera Selatan, gubernur menggandeng Sampoerna Foundation dan Asia Foundation untuk membantu membiayai pendidikan berprestasi dari kalangan tidak mampu," kata dia.
Dikaji Ulang
Lain halnya, Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Sugeng P. Hariyanto. Dia mengatakan RSBI di Lampung perlu dikaji ulang.
Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, kata dia, keberadaan RSBI hanya satu di tingkat provinsi.
"RSBI di daerah cukup satu saja. Seharusnya ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah menyelenggarakan RSBI di daerahnya, undang-undang mengamanatkan demikian," kata dia, kemarin.
Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, lanjut Rektor, sebaiknya menentukan satu untuk masing masing tingkatan SD, SMP dan SMA. Tak perlu setiap kabupaten/kota ada RSBI. "Bahkan sekarang dalam satu kota bisa dua dan tiga RSBI. Ini kan tidak perlu."
Sugeng juga mengatakan kepentingan RSBI itu sendiri harus diperjelas. Jangan sampai SBI tidak terkejar dan lokal (sekolah biasa, red) juga ketinggalan. "Untuk mencapai RSBI menuntut sarana prasarana pendidikan serta kualitas SDM memadai."
Sugeng mempertanyakan kebutuhan RSBI di Lampung. "Di sini tidak ada ekspatriat, konsulat. Jadi untuk apa ada SBI terlalu banyak. Toh nantinya lulus SMA RSBI Lampung belum tentu sekolah ke luar negeri."
Menurut dia, sekolah di luar negeri juga tak ada yang mengejar standar internasional. "Kita juga jangan berkiblat ke barat atau sekolah di Jawa. Lampung kalau mau sejajar ya harus mampu menunjukkan keunggulan dan kekhasannya sendiri. Bagaimana orang mau datang dan sekolah di sini karena keunggulan lokalnya."
Karena itu, Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mengkaji ulang keberadaan RSBI di Lampung. Setelah dikaji ulang tetapkanlah satu saja sekolah untuk SBI. Setelah itu perlu diujicobakan. "Itu pun perlu penilaian dan evaluasi." n UNI/MG14/U-2
Sumber: Lampung Post, Jumat, 3 Juli 2009
[Tajuk] SBI, Komersialisasi Pendidikan
KARUT-MARUT dunia pendidikan rupanya belum selesai. Setelah kontroversi masalah Badan Hukum Perguruan Tinggi (BHPT) yang dianggap sebagai bentuk dari komersialisasi pendidikan, kini muncul pula sebuah program bernama sekolah berstandar internasional (SBI).
Sepintas kilas program ini kelihatan bagus karena akan mendongkrak kualitas peserta didik. Berbagai argumen pun muncul sebagai pembelaan terhadap keberadaan SBI, seperti ujaran, "Hari gini nggak bisa bahasa Inggris", penting untuk menghadapi globalisasi, dan perlunya penguasaan sains dan teknologi.
Karena itu berlomba-lombalah sekolah negeri di Lampung, mulai dari sekolah dasar, SMP hingga SMA mengajukan diri menjadi rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI). Tapi, apa yang terjadi? Keluhan pertama pun muncul karena sekolah-sekolah RSBI memungut uang dari orang tua siswa yang tidak kecil bagi penyelenggaraan pendidikan di kelas-kelas RSBI.
Keluhan lain, betapa bahasa Inggris menjadi kerumitan tersendiri dalam proses belajar-mengajar. Semisal, kemampuan bahasa Inggris guru yang mengajar di kelas minim, bahkan terkadang lebih mahir siswanya. Belum mengenai content (materi pelajaran) cenderung terabaikan karena pengajar dan peserta didik justru disibukkan dengan "belajar berbahasa Inggris".
Jika yang diharap dari SBI adalah murid yang mengerti isi mata pelajaran sekaligus terampil menggunakan bahasa Inggris, SBI harus mencari guru yang selain mampu menguasai materi, juga mampu berbahasa Inggris. Inilah bagian yang tersulit. Guru bahasa Inggris saja masih banyak yang mengajar dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. SBI diduga merupakan program gagal yang hanya menghamburkan uang.
Sesuai amanat Pasal 50 Ayat (3) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah dan pemda menyelenggarakan minimal satu satuan pendidikan di semua jenjang untuk dikembangkan menjadi bertaraf internasional. Syaratnya minimal satu di setiap daerah. Sekarang makin banyak RSBI di Lampung. Parahnya, fasilitas RSBI-RSBI tersebut masih jauh dari memadai.
Dengan fasilitas seadanya dan sumber daya manusia (SDM) yang belum memenuhi kualifikasi, RSBI itu justru sulit meningkatkan mutu layanan pendidikannya. Yang terjadi adalah kekurangan fasilitas ini menjadi alasan bagi sekolah untuk mengeruk uang dari wali siswa. Sebab, pemda tidak memiliki dana untuk mendukung keberadaan SBI.
Yang segera tampak adalah betapa mahalnya pendidikan di sekolah negeri RSBI. Jutaan rupiah harus disetor calon siswa untuk bisa menikmati pendidikan sekolah ala SBI. Tak terhindari, inilah praktek liberalisasi dan komersialisasi pendidikan nasional. Langkah ini merupakan cerminan konsep pendidikan nasional yang tidak percaya diri dan ketidakmampuan bersaing dengan bangsa lain.
Mengutip Ketua Dewan Pembina The Centre for the Betterment of Education (CBE) Ahmad Rizali, meskipun SBI diamanatkan oleh UU 20/2003 tentang Sisdiknas yang mewajibkan setiap kabupaten/kota mengembangkan sedikitnya satu SBI, di setiap jenjang pendidikan, di tataran kebijakan tidak jelas arahnya.
Penggunaan standar negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) pada SBI menunjukkan indikasi kebenaran dugaan bahwa impor pendidikan semakin memantapkan kecurigaan terjadinya liberalisasi pendidikan dan pendidikan sudah menjadi sebuah komoditas yang diperdagangkan.
Pertanyaannya, masihkah kebijakan yang justru melebarkan kesenjangan antara si miskin dan si kaya, diskriminatif, dan tidak jelas arahnya ini akan diteruskan? n
Sumber: Lampung Post, Jumat, 3 Juli 2009
Sepintas kilas program ini kelihatan bagus karena akan mendongkrak kualitas peserta didik. Berbagai argumen pun muncul sebagai pembelaan terhadap keberadaan SBI, seperti ujaran, "Hari gini nggak bisa bahasa Inggris", penting untuk menghadapi globalisasi, dan perlunya penguasaan sains dan teknologi.
Karena itu berlomba-lombalah sekolah negeri di Lampung, mulai dari sekolah dasar, SMP hingga SMA mengajukan diri menjadi rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI). Tapi, apa yang terjadi? Keluhan pertama pun muncul karena sekolah-sekolah RSBI memungut uang dari orang tua siswa yang tidak kecil bagi penyelenggaraan pendidikan di kelas-kelas RSBI.
Keluhan lain, betapa bahasa Inggris menjadi kerumitan tersendiri dalam proses belajar-mengajar. Semisal, kemampuan bahasa Inggris guru yang mengajar di kelas minim, bahkan terkadang lebih mahir siswanya. Belum mengenai content (materi pelajaran) cenderung terabaikan karena pengajar dan peserta didik justru disibukkan dengan "belajar berbahasa Inggris".
Jika yang diharap dari SBI adalah murid yang mengerti isi mata pelajaran sekaligus terampil menggunakan bahasa Inggris, SBI harus mencari guru yang selain mampu menguasai materi, juga mampu berbahasa Inggris. Inilah bagian yang tersulit. Guru bahasa Inggris saja masih banyak yang mengajar dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. SBI diduga merupakan program gagal yang hanya menghamburkan uang.
Sesuai amanat Pasal 50 Ayat (3) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah dan pemda menyelenggarakan minimal satu satuan pendidikan di semua jenjang untuk dikembangkan menjadi bertaraf internasional. Syaratnya minimal satu di setiap daerah. Sekarang makin banyak RSBI di Lampung. Parahnya, fasilitas RSBI-RSBI tersebut masih jauh dari memadai.
Dengan fasilitas seadanya dan sumber daya manusia (SDM) yang belum memenuhi kualifikasi, RSBI itu justru sulit meningkatkan mutu layanan pendidikannya. Yang terjadi adalah kekurangan fasilitas ini menjadi alasan bagi sekolah untuk mengeruk uang dari wali siswa. Sebab, pemda tidak memiliki dana untuk mendukung keberadaan SBI.
Yang segera tampak adalah betapa mahalnya pendidikan di sekolah negeri RSBI. Jutaan rupiah harus disetor calon siswa untuk bisa menikmati pendidikan sekolah ala SBI. Tak terhindari, inilah praktek liberalisasi dan komersialisasi pendidikan nasional. Langkah ini merupakan cerminan konsep pendidikan nasional yang tidak percaya diri dan ketidakmampuan bersaing dengan bangsa lain.
Mengutip Ketua Dewan Pembina The Centre for the Betterment of Education (CBE) Ahmad Rizali, meskipun SBI diamanatkan oleh UU 20/2003 tentang Sisdiknas yang mewajibkan setiap kabupaten/kota mengembangkan sedikitnya satu SBI, di setiap jenjang pendidikan, di tataran kebijakan tidak jelas arahnya.
Penggunaan standar negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) pada SBI menunjukkan indikasi kebenaran dugaan bahwa impor pendidikan semakin memantapkan kecurigaan terjadinya liberalisasi pendidikan dan pendidikan sudah menjadi sebuah komoditas yang diperdagangkan.
Pertanyaannya, masihkah kebijakan yang justru melebarkan kesenjangan antara si miskin dan si kaya, diskriminatif, dan tidak jelas arahnya ini akan diteruskan? n
Sumber: Lampung Post, Jumat, 3 Juli 2009
Mengapa Perlu SBI?
-- Sutopo Ghani Nugroho*
PERSYARATAN pimpinan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) terkemuka di Provinsi Lampung, pekan lalu, di harian ini, mengenai sekolah berstandar internasional (SBI) perlu mendapatkan klarifikasi yang proporsional. Klarifikasi itu diperlukan agar tidak terjadi mis-perception atau bahkan distorsi pemahaman konsep SBI dan tidak mis-leading pada keragu-raguan dan goyahnya semangat para pihak yang kini sedang merintis penyelenggaraan SBI di Provinsi Lampung.
Penyelenggaraan SBI merupakan salah satu program nasional yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, seperti yang diamanatkan Undang-undang No. 20/Tahun 2003 Pasal 50 Ayat (2) dan Ayat (3), serta PP No. 19/2005 Pasal 61 Ayat (1). Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional.
Pengategorian sekolah berdasarkan peringkat kualitas adalah: (1) sekolah formal standar dalam pembinaan atau disebut sekolah potensial; (2) sekolah formal mandiri dalam pembinaan atau sekolah standar nasional (SSN); dan (3) sekolah bertaraf internasional (SBI). Jadi, SBI adalah sekolah nasional bertaraf internasional atau kualitasnya setara dengan kualitas sekolah unggul/bermutu terakreditasi di negara lain.
Untuk dapat menjadi SBI, suatu sekolah harus menempuh perjalanan yang panjang, persiapan yang matang, usaha yang keras, dan komitmen yang kuat, tidak hanya dari pihak sekolah, tetapi juga dari pihak pembina (Dinas Pendidikan), komite sekolah bersama orang tua siswa, pihak yayasan untuk sekolah swasta, dan seluruh stakeholders pendidikan di daerah. Upaya tersebut dimulai dari tahapan rintisan menuju SBI atau RSBI. Pada tahap ini, sekolah standar nasional (SSN) yang telah terakreditasi A mengajukan proposal ke Direktorat Pembinaan Sekolah/Madrasah Depdiknas.
Persyaratan utama agar SSN menjadi RSBI adalah dipenuhinya 8 (delapan) unsur indikator kinerja kunci minimal (IKKM) sesuai standar nasional dan nilai rapor minimal Baik dari hasil monitoring evaluasi SSN tahun terakhir. Kedelapan unsur IKKM tersebut meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, pengelolaan, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Di samping syarat IKKM, RSBI harus memenuhi indikator kinerja kunci tambahan (IKKT) yang berupa dimensi keinternasionalan dari delapan unsur IKKM tersebut.
Dimensi keinternasionalan inilah persyaratan yang mungkin relatif sulit dipenuhi oleh SSN untuk menjadi RSBI. Sebagai contoh, selain SSN terakreditasi A oleh BAN-S/M juga harus terakreditasi oleh Badan Akreditasi Internasional yang diakui. Pada kurikulum, content mata pelajaran sains, matematika, dan bahasa Inggris harus setara dengan content mata pelajaran yang sama di sekolah unggul di negara maju. Harus menerapkan pembelajaran berbasis ICT pada semua mata pelajaran.
Kemudian, menggunakan dua bahasa (bilingual) sebagai bahasa pengantar, yaitu pada kelompok mata pelajaran sains, matematika, dan bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris; sedangkan pada mata pelajaran lainnya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Guru berpendidikan S-2/S-3 minimal 10% untuk SD/MI, 20% untuk SMP/MTS, dan 30% SMA/SMK/MA/MAK. Menerapkan standar kelulusan yang lebih tinggi daripada standar nasional pendidikan. RSBI harus menjalin hubungan sister school dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri.
SBI adalah Sekolah Unggul
SBI memang dikonsepsikan sebagai sekolah unggul, yang diharapkan dapat menjadi faktor penggerak peningkatan kualitas pendidikan nasional yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing bangsa. Dalam strategi implementasinya, penyelenggaraan SBI disebar ke seluruh pelosok Tanah Air, yaitu sekurang-kurangnya satu sekolah pada setiap jenjang pendidikan di setiap kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan agar terjadi multiplier effect pada pemerataan pendidikan berkualitas, guna menghindarkan konsentrasi sekolah-sekolah bermutu hanya di kota-kota besar atau di Pulau Jawa saja.
Penyelenggaraan SBI yang tersebar ke seluruh pelosok Tanah Air ini juga dimaksudkan untuk menjawab tantangan global akan kebutuhan knowledge dan skills yang memadai dari lulusan setiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan di Tanah Air untuk dapat bersaing secara global. Para peserta didik generasi abad 21 memang memerlukan pengetahuan yang lebih banyak dan keterampilan yang lebih tinggi agar dapat survive dan mampu bersaing, dibandingkan dengan generasi sebelumnya (need to gain more knowledge and master more skills than any generation before), di antaranya: basic skills (science, math, reading), technology skills, communication skills, problem solving skills, information/digital literacy, multicultural/multilanguage literacy, creative and critical thinking skills, inguiry/reasoning skills, and interpersonal skills.
Para siswa SBI juga akan diberi pembekalan yang lebih dalam tentang pengembangan kepribadian yang universal dan rasa nasionalisme yang tinggi, yaitu akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa wirausaha, jiwa patriot dan nasionalisme, dan jiwa inovator.
Mengapa Bilingual di SBI
Multilingual literacy (melek berbagai bahasa) merupakan skills yang mutlak harus dimiliki generasi di abad ini dalam kaitannya dengan pencaturan global. Kemampuan berbahasa asing, utamanya bahasa Inggris, diyakini akan meningkatkan daya saing bangsa di berbagai bidang. Di bidang iptek, kemampuan berbahasa Inggris sangat diperlukan baik dalam mengakses dan menggali sumber-sumber iptek yang umumnya ditulis dalam bahasa Inggris, maupun dalam mengekspresikan temuan-temuan iptek nasional ke dunia internasional.
Di bidang bisnis, kemampuan berbahasa Inggris merupakan modal penting dalam bertransaksi bisnis secara global. Di bidang diplomasi, para diplomat Indonesia sering terpinggirkan karena ketidakmampuannya berbahasa Inggris. Dalam bidang advoksi hukum di tingkat internasional, sering terkalahkan karena argumentasi hukum dalam bahasa Inggris lemah. Pendek kata, ibarat pemeo yang populer saat ini: "Hari gini ga bisa bahasa Inggris, apa kata dunia?"
Tradisi pembelajaran multilingual di sekolah-sekolah di Indonesia telah lama berlangsung. Sebagai contoh: pendidikan di berbagai pondok pesantren modern seperti Gontor dan Alzaitun telah lama menerapkan pembelajaran bilingual bahkan trilingual. Para santri dibekali dengan sangat intensif untuk kemampuan berbahasa Inggris, Arab, dan bahasa Indonesia yang aktif. Beberapa mata pelajaran diberikan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab.
Sudah terbukti bahwa lulusan dari pondok-pondok pesantren tersebut mempunyai kualitas yang tinggi, baik di bidang keilmuan maupun kemampuan dalam berbahasa asing. Hal inilah yang mengantarkan mereka mampu bersaing dan berkiprah di berbagai bidang, baik skala nasional maupun global.
Cegah Penyimpangan Penyelenggara SBI
SBI memang sekolah unggul berbiaya tinggi karena tuntutan proses pembelajarannya memerlukan dukungan sarpras (sarana-prasarana) yang memadai. Karena SBI adalah program nasional, pembiayaan yang utama harus bersumber dari pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dalam petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SBI, sharing anggaran pembiayaan SBI dari pusat 50%, provinsi 30%, dan kabupaten/kota 20%.
Namun demikian, para orang tua/wali siswa masih diminta partisipasinya secara signifikan dalam pembiayaan penyelenggaraan SBI karena anggaran dari pemerintah belum dapat mencukupi kebutuhan pembiayaan yang ideal. Tentu saja pihak penyelenggara SBI tidak boleh sewenang-wenang menetapkan besarnya pungutan dari orang tua/wali siswa. Besarnya pungutan pun harus disetujui oleh pihak komite sekolah.
Hal lain yang harus diwaspadai dari sejak awal adalah kecenderungan bahwa kesempatan bersekolah di SBI hanya dimiliki oleh anak-anak pintar dari keluarga/orang kaya; sedangkan anak-anak pintar dari keluarga/orang tua miskin terpinggirkan. Diskriminasi seperti ini harus dicegah. Anak-anak pintar dari keluarga/orang tua miskin harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memasuki SBI, antara lain melalui berbagai kebijakan pemerintah daerah berupa program beasiswa prestasi.
Bagaimanapun seluruh stakeholders pendidikan di Provinsi Lampung diharapkan terus mendukung pelaksanaan program nasional penyelenggaraan SBI ini. Antara lain dengan ikut mengawasi pengelolaan dan proses pembelajarannya apakah memenuhi standar-standar yang ditetapkan, termasuk praktek-praktek penyimpangan oleh penyelenggara SBI. Kita berharap penyelenggaraan SBI di Provinsi Lampung sukses. Semoga!
* Sutopo Ghani Nugroho, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung
Sumber: Lampung Post, Jumat, 3 Juli 2009
PERSYARATAN pimpinan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) terkemuka di Provinsi Lampung, pekan lalu, di harian ini, mengenai sekolah berstandar internasional (SBI) perlu mendapatkan klarifikasi yang proporsional. Klarifikasi itu diperlukan agar tidak terjadi mis-perception atau bahkan distorsi pemahaman konsep SBI dan tidak mis-leading pada keragu-raguan dan goyahnya semangat para pihak yang kini sedang merintis penyelenggaraan SBI di Provinsi Lampung.
Penyelenggaraan SBI merupakan salah satu program nasional yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, seperti yang diamanatkan Undang-undang No. 20/Tahun 2003 Pasal 50 Ayat (2) dan Ayat (3), serta PP No. 19/2005 Pasal 61 Ayat (1). Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional.
Pengategorian sekolah berdasarkan peringkat kualitas adalah: (1) sekolah formal standar dalam pembinaan atau disebut sekolah potensial; (2) sekolah formal mandiri dalam pembinaan atau sekolah standar nasional (SSN); dan (3) sekolah bertaraf internasional (SBI). Jadi, SBI adalah sekolah nasional bertaraf internasional atau kualitasnya setara dengan kualitas sekolah unggul/bermutu terakreditasi di negara lain.
Untuk dapat menjadi SBI, suatu sekolah harus menempuh perjalanan yang panjang, persiapan yang matang, usaha yang keras, dan komitmen yang kuat, tidak hanya dari pihak sekolah, tetapi juga dari pihak pembina (Dinas Pendidikan), komite sekolah bersama orang tua siswa, pihak yayasan untuk sekolah swasta, dan seluruh stakeholders pendidikan di daerah. Upaya tersebut dimulai dari tahapan rintisan menuju SBI atau RSBI. Pada tahap ini, sekolah standar nasional (SSN) yang telah terakreditasi A mengajukan proposal ke Direktorat Pembinaan Sekolah/Madrasah Depdiknas.
Persyaratan utama agar SSN menjadi RSBI adalah dipenuhinya 8 (delapan) unsur indikator kinerja kunci minimal (IKKM) sesuai standar nasional dan nilai rapor minimal Baik dari hasil monitoring evaluasi SSN tahun terakhir. Kedelapan unsur IKKM tersebut meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, pengelolaan, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Di samping syarat IKKM, RSBI harus memenuhi indikator kinerja kunci tambahan (IKKT) yang berupa dimensi keinternasionalan dari delapan unsur IKKM tersebut.
Dimensi keinternasionalan inilah persyaratan yang mungkin relatif sulit dipenuhi oleh SSN untuk menjadi RSBI. Sebagai contoh, selain SSN terakreditasi A oleh BAN-S/M juga harus terakreditasi oleh Badan Akreditasi Internasional yang diakui. Pada kurikulum, content mata pelajaran sains, matematika, dan bahasa Inggris harus setara dengan content mata pelajaran yang sama di sekolah unggul di negara maju. Harus menerapkan pembelajaran berbasis ICT pada semua mata pelajaran.
Kemudian, menggunakan dua bahasa (bilingual) sebagai bahasa pengantar, yaitu pada kelompok mata pelajaran sains, matematika, dan bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris; sedangkan pada mata pelajaran lainnya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Guru berpendidikan S-2/S-3 minimal 10% untuk SD/MI, 20% untuk SMP/MTS, dan 30% SMA/SMK/MA/MAK. Menerapkan standar kelulusan yang lebih tinggi daripada standar nasional pendidikan. RSBI harus menjalin hubungan sister school dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri.
SBI adalah Sekolah Unggul
SBI memang dikonsepsikan sebagai sekolah unggul, yang diharapkan dapat menjadi faktor penggerak peningkatan kualitas pendidikan nasional yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing bangsa. Dalam strategi implementasinya, penyelenggaraan SBI disebar ke seluruh pelosok Tanah Air, yaitu sekurang-kurangnya satu sekolah pada setiap jenjang pendidikan di setiap kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan agar terjadi multiplier effect pada pemerataan pendidikan berkualitas, guna menghindarkan konsentrasi sekolah-sekolah bermutu hanya di kota-kota besar atau di Pulau Jawa saja.
Penyelenggaraan SBI yang tersebar ke seluruh pelosok Tanah Air ini juga dimaksudkan untuk menjawab tantangan global akan kebutuhan knowledge dan skills yang memadai dari lulusan setiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan di Tanah Air untuk dapat bersaing secara global. Para peserta didik generasi abad 21 memang memerlukan pengetahuan yang lebih banyak dan keterampilan yang lebih tinggi agar dapat survive dan mampu bersaing, dibandingkan dengan generasi sebelumnya (need to gain more knowledge and master more skills than any generation before), di antaranya: basic skills (science, math, reading), technology skills, communication skills, problem solving skills, information/digital literacy, multicultural/multilanguage literacy, creative and critical thinking skills, inguiry/reasoning skills, and interpersonal skills.
Para siswa SBI juga akan diberi pembekalan yang lebih dalam tentang pengembangan kepribadian yang universal dan rasa nasionalisme yang tinggi, yaitu akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa wirausaha, jiwa patriot dan nasionalisme, dan jiwa inovator.
Mengapa Bilingual di SBI
Multilingual literacy (melek berbagai bahasa) merupakan skills yang mutlak harus dimiliki generasi di abad ini dalam kaitannya dengan pencaturan global. Kemampuan berbahasa asing, utamanya bahasa Inggris, diyakini akan meningkatkan daya saing bangsa di berbagai bidang. Di bidang iptek, kemampuan berbahasa Inggris sangat diperlukan baik dalam mengakses dan menggali sumber-sumber iptek yang umumnya ditulis dalam bahasa Inggris, maupun dalam mengekspresikan temuan-temuan iptek nasional ke dunia internasional.
Di bidang bisnis, kemampuan berbahasa Inggris merupakan modal penting dalam bertransaksi bisnis secara global. Di bidang diplomasi, para diplomat Indonesia sering terpinggirkan karena ketidakmampuannya berbahasa Inggris. Dalam bidang advoksi hukum di tingkat internasional, sering terkalahkan karena argumentasi hukum dalam bahasa Inggris lemah. Pendek kata, ibarat pemeo yang populer saat ini: "Hari gini ga bisa bahasa Inggris, apa kata dunia?"
Tradisi pembelajaran multilingual di sekolah-sekolah di Indonesia telah lama berlangsung. Sebagai contoh: pendidikan di berbagai pondok pesantren modern seperti Gontor dan Alzaitun telah lama menerapkan pembelajaran bilingual bahkan trilingual. Para santri dibekali dengan sangat intensif untuk kemampuan berbahasa Inggris, Arab, dan bahasa Indonesia yang aktif. Beberapa mata pelajaran diberikan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab.
Sudah terbukti bahwa lulusan dari pondok-pondok pesantren tersebut mempunyai kualitas yang tinggi, baik di bidang keilmuan maupun kemampuan dalam berbahasa asing. Hal inilah yang mengantarkan mereka mampu bersaing dan berkiprah di berbagai bidang, baik skala nasional maupun global.
Cegah Penyimpangan Penyelenggara SBI
SBI memang sekolah unggul berbiaya tinggi karena tuntutan proses pembelajarannya memerlukan dukungan sarpras (sarana-prasarana) yang memadai. Karena SBI adalah program nasional, pembiayaan yang utama harus bersumber dari pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dalam petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SBI, sharing anggaran pembiayaan SBI dari pusat 50%, provinsi 30%, dan kabupaten/kota 20%.
Namun demikian, para orang tua/wali siswa masih diminta partisipasinya secara signifikan dalam pembiayaan penyelenggaraan SBI karena anggaran dari pemerintah belum dapat mencukupi kebutuhan pembiayaan yang ideal. Tentu saja pihak penyelenggara SBI tidak boleh sewenang-wenang menetapkan besarnya pungutan dari orang tua/wali siswa. Besarnya pungutan pun harus disetujui oleh pihak komite sekolah.
Hal lain yang harus diwaspadai dari sejak awal adalah kecenderungan bahwa kesempatan bersekolah di SBI hanya dimiliki oleh anak-anak pintar dari keluarga/orang kaya; sedangkan anak-anak pintar dari keluarga/orang tua miskin terpinggirkan. Diskriminasi seperti ini harus dicegah. Anak-anak pintar dari keluarga/orang tua miskin harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memasuki SBI, antara lain melalui berbagai kebijakan pemerintah daerah berupa program beasiswa prestasi.
Bagaimanapun seluruh stakeholders pendidikan di Provinsi Lampung diharapkan terus mendukung pelaksanaan program nasional penyelenggaraan SBI ini. Antara lain dengan ikut mengawasi pengelolaan dan proses pembelajarannya apakah memenuhi standar-standar yang ditetapkan, termasuk praktek-praktek penyimpangan oleh penyelenggara SBI. Kita berharap penyelenggaraan SBI di Provinsi Lampung sukses. Semoga!
* Sutopo Ghani Nugroho, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung
Sumber: Lampung Post, Jumat, 3 Juli 2009
Thursday, July 02, 2009
Program RSBI Dipaksakan
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sekolah negeri di Lampung memaksakan diri membuka kelas rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) meskipun fasilitas yang tersedia belum memadai.
Sesuai amanat Pasal 50 Ayat (3) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah dan pemda menyelenggarakan minimal satu satuan pendidikan di semua jenjang untuk dikembangkan menjadi bertaraf internasional. "Syaratnya minimal satu di setiap daerah. Tetapi sekarang makin banyak RSBI di Lampung meskipun fasilitasnya tidak memadai. Kesannya dipaksakan," kata Sekretaris Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung, Gino Vannolie, Rabu (1-7).
Gino melihat kompetensi guru di kelas RSBI masih rendah dan sarananya pun terbatas. "Ujung-ujungnya masyarakat yang dibebani biaya mahal untuk menutupi berbagai keterbatasan itu," kata dia.
Dampaknya, lanjut Gino, RSBI menutup akses siswa pintar dari keluarga miskin. Padahal, dalam UU Sisdiknas dijelaskan SBI menjadi tanggung jawab pemerintah pusat bersama pemerintah daerah baik infrastruktur maupun rekrutmen guru berkompeten.
Secara terpisah, Kepala SMPN 2 Bandar Lampung Sartono mengakui masih banyak standar RSBI yang harus dibenahi, terutama kompetensi kepala sekolah dan guru (kriteria RSBI selengkapnya dalam tabel). Menurut Sartono, seharusnya minimal 20% guru sekolah berpendidikan S-2. Namun saat ini dari 53 guru di SMPN 2 baru dua orang yang bergelar S-2. "Tiga orang sedang dalam pendidikan. Ini menjadi tantangan besar kami memotivasi guru untuk meningkatkan kompetensi, terutama di bidang teknologi informasi dan bahasa Inggris. Syarat TOEFL guru minimal 500 juga belum ada yang terpenuhi. Rata-rata dalam kisaran 400-an," kata dia.
Selain kompetensi guru dan kepala sekolah, SMPN 2 juga menghadapi kendala luas lahan minimal 1 hektare. Lahan SMPN 2 di pinggir Jalan Sudirman itu tidak memungkinkan untuk menambah laboratorium, perpustakaan, dan ruangan penunjang lainnya. Menurut Sartono, SMPN 2 sudah memiliki laboratorium multimedia, jaringan internet, dan laboratorium. "Tapi semua masih ketinggalan," kata dia.
Bahkan, beberapa ruangan kelas SBI masih konvensional sehingga orang tua siswa turut menyumbang Rp1,5 juta untuk merehabilitasi.
Namun, Sartono membantah SBI SMPN 2 terkesan dipaksakan karena semua wewenang pemerintah pusat. "Kami hanya pelaksana, soal kelayakan itu wewenang pusat," kata dia.
Kendala serupa juga dihadapi SMAN Bandar Lampung, mulai dari rendahnya kompetensi guru, penguasaan standar isi, serta minimnya sarana dan prasarana. Untuk itu, tahun ini SMAN 2 merenovasi 9 kelas RSBI agar memenuhi standar. "Tetapi, kami belum menentukan besar sumbangan dari wali murid. Semua akan dimusyawarahkan di rapat komite," kata Kepala SMAN 2 Bandar Lampung Sudarto.
Sama dengan Sartono, Sudarto membantah RSBI dipaksakan. Menurut dia, RSBI adalah implementasi UU Sisdiknas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. "Di Jawa banyak SBI. Masak kita Lampung baru lima sekolah tapi tidak didukung penuh," ujarnya.
Siswa Tidak Mampu
Menanggapi mahalnya biaya di RSBI, Dekan FKIP Unila Prof. Dr. Sudjarwo mengatakan RSBI tidak hanya untuk anak berpunya. "Pendidikan berkualitas memang mahal, namun RSBI harus tetap memberikan peluang bagi siswa miskin melalui subsidi silang atau beasiswa," kata Sudjarwo.
Hal sama disampaikan Kabid Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Lampung Ria Andari dan Kadis Pendidikan Bandar Lampung Idrus Efendi. "Sekolah harus mengutamakan siswa miskin di daerah masing-masing," kata Idrus Efendi.
Wakil Wali Kota Bandar Lampung Kherlani mengakui Pemkot berkewajiban membantu pendanaan RSBI dan hal itu belum dilakukan. "Belum ada keseriusan pemda," kata dia.
Kherlani berjanji memprioritaskan bantuan RSBI dalam APBD Perubahan "Akan dialokasikan bantuan untuk semua RSBI di Bandar Lampung," kata dia. n UNI/RIN/MG2/U-1
Syarat RSBI
1. Terakreditasi A
2. Memiliki dana yang cukup
3. Lahan minimal 10 ribu meter persegi
4. Akses jalan mobil ke sekolah
5. Kompetensi kepala sekolah
6. Kompetensi guru bidang studi serta menguasai ICT dan bahasa Inggris
7. Pendidikan guru S2/S3 minimal 10% untuk SD, 20% untuk SMP, dan 30% untuk SMA
7. Tersedia sarana memadai berupa
Laboratorium IPA
Laboratorium komputer
Perpustakaan
Internet
Web sekolah
Kultur sekolah kondusif (bersih, bebas asap rokok dan kekerasan, indah, dan rindang)
8. Standar kelulusan lebih tinggi
9. Menjalin hubungan dengan sekolah di luar negeri
Sumber: Lampung Post, Kamis, 2 Juli 2009
Sesuai amanat Pasal 50 Ayat (3) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah dan pemda menyelenggarakan minimal satu satuan pendidikan di semua jenjang untuk dikembangkan menjadi bertaraf internasional. "Syaratnya minimal satu di setiap daerah. Tetapi sekarang makin banyak RSBI di Lampung meskipun fasilitasnya tidak memadai. Kesannya dipaksakan," kata Sekretaris Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung, Gino Vannolie, Rabu (1-7).
Gino melihat kompetensi guru di kelas RSBI masih rendah dan sarananya pun terbatas. "Ujung-ujungnya masyarakat yang dibebani biaya mahal untuk menutupi berbagai keterbatasan itu," kata dia.
Dampaknya, lanjut Gino, RSBI menutup akses siswa pintar dari keluarga miskin. Padahal, dalam UU Sisdiknas dijelaskan SBI menjadi tanggung jawab pemerintah pusat bersama pemerintah daerah baik infrastruktur maupun rekrutmen guru berkompeten.
Secara terpisah, Kepala SMPN 2 Bandar Lampung Sartono mengakui masih banyak standar RSBI yang harus dibenahi, terutama kompetensi kepala sekolah dan guru (kriteria RSBI selengkapnya dalam tabel). Menurut Sartono, seharusnya minimal 20% guru sekolah berpendidikan S-2. Namun saat ini dari 53 guru di SMPN 2 baru dua orang yang bergelar S-2. "Tiga orang sedang dalam pendidikan. Ini menjadi tantangan besar kami memotivasi guru untuk meningkatkan kompetensi, terutama di bidang teknologi informasi dan bahasa Inggris. Syarat TOEFL guru minimal 500 juga belum ada yang terpenuhi. Rata-rata dalam kisaran 400-an," kata dia.
Selain kompetensi guru dan kepala sekolah, SMPN 2 juga menghadapi kendala luas lahan minimal 1 hektare. Lahan SMPN 2 di pinggir Jalan Sudirman itu tidak memungkinkan untuk menambah laboratorium, perpustakaan, dan ruangan penunjang lainnya. Menurut Sartono, SMPN 2 sudah memiliki laboratorium multimedia, jaringan internet, dan laboratorium. "Tapi semua masih ketinggalan," kata dia.
Bahkan, beberapa ruangan kelas SBI masih konvensional sehingga orang tua siswa turut menyumbang Rp1,5 juta untuk merehabilitasi.
Namun, Sartono membantah SBI SMPN 2 terkesan dipaksakan karena semua wewenang pemerintah pusat. "Kami hanya pelaksana, soal kelayakan itu wewenang pusat," kata dia.
Kendala serupa juga dihadapi SMAN Bandar Lampung, mulai dari rendahnya kompetensi guru, penguasaan standar isi, serta minimnya sarana dan prasarana. Untuk itu, tahun ini SMAN 2 merenovasi 9 kelas RSBI agar memenuhi standar. "Tetapi, kami belum menentukan besar sumbangan dari wali murid. Semua akan dimusyawarahkan di rapat komite," kata Kepala SMAN 2 Bandar Lampung Sudarto.
Sama dengan Sartono, Sudarto membantah RSBI dipaksakan. Menurut dia, RSBI adalah implementasi UU Sisdiknas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. "Di Jawa banyak SBI. Masak kita Lampung baru lima sekolah tapi tidak didukung penuh," ujarnya.
Siswa Tidak Mampu
Menanggapi mahalnya biaya di RSBI, Dekan FKIP Unila Prof. Dr. Sudjarwo mengatakan RSBI tidak hanya untuk anak berpunya. "Pendidikan berkualitas memang mahal, namun RSBI harus tetap memberikan peluang bagi siswa miskin melalui subsidi silang atau beasiswa," kata Sudjarwo.
Hal sama disampaikan Kabid Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Lampung Ria Andari dan Kadis Pendidikan Bandar Lampung Idrus Efendi. "Sekolah harus mengutamakan siswa miskin di daerah masing-masing," kata Idrus Efendi.
Wakil Wali Kota Bandar Lampung Kherlani mengakui Pemkot berkewajiban membantu pendanaan RSBI dan hal itu belum dilakukan. "Belum ada keseriusan pemda," kata dia.
Kherlani berjanji memprioritaskan bantuan RSBI dalam APBD Perubahan "Akan dialokasikan bantuan untuk semua RSBI di Bandar Lampung," kata dia. n UNI/RIN/MG2/U-1
Syarat RSBI
1. Terakreditasi A
2. Memiliki dana yang cukup
3. Lahan minimal 10 ribu meter persegi
4. Akses jalan mobil ke sekolah
5. Kompetensi kepala sekolah
6. Kompetensi guru bidang studi serta menguasai ICT dan bahasa Inggris
7. Pendidikan guru S2/S3 minimal 10% untuk SD, 20% untuk SMP, dan 30% untuk SMA
7. Tersedia sarana memadai berupa
Laboratorium IPA
Laboratorium komputer
Perpustakaan
Internet
Web sekolah
Kultur sekolah kondusif (bersih, bebas asap rokok dan kekerasan, indah, dan rindang)
8. Standar kelulusan lebih tinggi
9. Menjalin hubungan dengan sekolah di luar negeri
Sumber: Lampung Post, Kamis, 2 Juli 2009
Wednesday, July 01, 2009
Ahmad Rizali: SBI, Komersialisasi Pendidikan
[JAKARTA] Mahalnya biaya pendidikan di sekolah negeri yang berstandar internasional di mana biaya masuknya sampai puluhan juta rupiah, adalah sebuah praktik liberalisasi dan komersialisasi pendidikan nasional. Langkah ini merupakan cerminan konsep pendidikan nasional yang tidak percaya diri dan ketidakmampuan bersaing dengan bangsa lain.
Hal itu dikemukakan Ketua Dewan Pembina The Centre for the Betterment of Education (CBE) Ahmad Rizali kepada SP di Jakarta belum lama ini terkait dengan SBI. Dikatakan, meskipun SBI diamanatkan oleh UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mewajibkan setiap kabupaten/kota mengembangkan sedikitnya satu SBI, di setiap jenjang pendidikan, di tataran kebijakan tidak jelas arahnya.
"Penggunaan standar negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) pada SBI menunjukkan indikasi kebenaran dugaan bahwa impor pendidikan semakin memantapkan kecurigaan terjadinya liberalisasi pendidikan dan pendidikan sudah menjadi sebuah komoditas yang diperdagangkan," katanya.
Seharusnya kata Rizali, pemerintah mendorong sekolah yang berpotensi untuk mengembangkan diri menjadi SBI dengan acuan mutu pembelajarannya sendiri, dimulai dari pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan sebaik mungkin, yaitu pembelajaran yang lebih mengutamakan proses daripada hasil akhir yang disampaikan oleh guru yang inspiratif dan terampil dalam mengajar.
Jika yang diharap dari SBI adalah murid yang mengerti isi mata pelajaran sekaligus terampil menggunakan bahasa Inggris, SBI harus mencari guru yang selain mampu menguasai materi, juga mampu berbahasa Inggris. "Inilah bagian yang tersulit. Guru bahasa Inggris saja masih banyak yang mengajar dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. SBI diduga merupakan program gagal yang hanya menghamburkan uang," katanya.
Kesenjangan Pengamat pendidikan Unifah Rosyidi secara terpisah mengatakan, seharusnya pemerintah mendorong sekolah-sekolah umum untuk mengejar target pendidikan nasional. "SBI menciptakan kesenjangan antarsekolah dan antarsiswa," katanya.
Tentang mahalnya biaya masuk SBI, Wali Kota Malang, Jawa Timur, Suparto MAP yang juga dikenal mantan dosen IKIP Negeri Malang (sekarang Universitas Negeri Malang atau UM) dalam percakapan dengan wartawan, Rabu (1/7) pagi menyatakan, tidak bisa mungkiri, karena memang biaya operasionalnya jauh lebih tinggi dari biaya pendidikan nasional yang biasa kita sebut reguler.
Namun, dia mengingatkan seluruh kepala sekolah SBI di daerahnya agar tiap-tiap sekolah yang membuka program SBI tidak menaikkan uang masuk lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang di Malang berkisar Rp 5- Rp 7,5 juta untuk SMA dan sekitar Rp 3-5 juta untuk SBI SMP."Terpenting intinya adalah, jangan ada uang masuk penerimaan siswa baru (PSB) tahun ini yang naik. ," ujarnya.
Sementara itu Kepala SMA Negeri 1 Kota Malang, Drs H Sulthon MPd, sebagai salah satu
dari tiga SMAN perintis program RSBI di Kota Malang secara terpisah membenarkan, bagi orangtua yang mampu menyumbang berapa pun besarnya (di atas ketentuan tidak tertulis Wali Kota) tidak menjadi masalah, karena hal itu dapat diartikan sebagai subsidi silang bagi orangtua siswa yang pandai, namun kurang memiliki kemampuan finansial.
"Untuk RSBI SMAN I Malang (SMA Tugu) ini sedang kita bangun ruang kelas belajar siswa RSBI bertingkat dan laboratorium yang memadai," ujar Sulthon.
Para orangtua siswa RSBI dalam dua tahun terakhir, menurutnya, berperan sangat mendukung guna peningkatan kualitas belajar-mengajar para siswa yang benar-benar bertaraf internasional. [W-12/070]
Sumber: Suara Pembaruan, Rabu, 1 Juli 2009
Hal itu dikemukakan Ketua Dewan Pembina The Centre for the Betterment of Education (CBE) Ahmad Rizali kepada SP di Jakarta belum lama ini terkait dengan SBI. Dikatakan, meskipun SBI diamanatkan oleh UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mewajibkan setiap kabupaten/kota mengembangkan sedikitnya satu SBI, di setiap jenjang pendidikan, di tataran kebijakan tidak jelas arahnya.
"Penggunaan standar negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) pada SBI menunjukkan indikasi kebenaran dugaan bahwa impor pendidikan semakin memantapkan kecurigaan terjadinya liberalisasi pendidikan dan pendidikan sudah menjadi sebuah komoditas yang diperdagangkan," katanya.
Seharusnya kata Rizali, pemerintah mendorong sekolah yang berpotensi untuk mengembangkan diri menjadi SBI dengan acuan mutu pembelajarannya sendiri, dimulai dari pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan sebaik mungkin, yaitu pembelajaran yang lebih mengutamakan proses daripada hasil akhir yang disampaikan oleh guru yang inspiratif dan terampil dalam mengajar.
Jika yang diharap dari SBI adalah murid yang mengerti isi mata pelajaran sekaligus terampil menggunakan bahasa Inggris, SBI harus mencari guru yang selain mampu menguasai materi, juga mampu berbahasa Inggris. "Inilah bagian yang tersulit. Guru bahasa Inggris saja masih banyak yang mengajar dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. SBI diduga merupakan program gagal yang hanya menghamburkan uang," katanya.
Kesenjangan Pengamat pendidikan Unifah Rosyidi secara terpisah mengatakan, seharusnya pemerintah mendorong sekolah-sekolah umum untuk mengejar target pendidikan nasional. "SBI menciptakan kesenjangan antarsekolah dan antarsiswa," katanya.
Tentang mahalnya biaya masuk SBI, Wali Kota Malang, Jawa Timur, Suparto MAP yang juga dikenal mantan dosen IKIP Negeri Malang (sekarang Universitas Negeri Malang atau UM) dalam percakapan dengan wartawan, Rabu (1/7) pagi menyatakan, tidak bisa mungkiri, karena memang biaya operasionalnya jauh lebih tinggi dari biaya pendidikan nasional yang biasa kita sebut reguler.
Namun, dia mengingatkan seluruh kepala sekolah SBI di daerahnya agar tiap-tiap sekolah yang membuka program SBI tidak menaikkan uang masuk lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang di Malang berkisar Rp 5- Rp 7,5 juta untuk SMA dan sekitar Rp 3-5 juta untuk SBI SMP."Terpenting intinya adalah, jangan ada uang masuk penerimaan siswa baru (PSB) tahun ini yang naik. ," ujarnya.
Sementara itu Kepala SMA Negeri 1 Kota Malang, Drs H Sulthon MPd, sebagai salah satu
dari tiga SMAN perintis program RSBI di Kota Malang secara terpisah membenarkan, bagi orangtua yang mampu menyumbang berapa pun besarnya (di atas ketentuan tidak tertulis Wali Kota) tidak menjadi masalah, karena hal itu dapat diartikan sebagai subsidi silang bagi orangtua siswa yang pandai, namun kurang memiliki kemampuan finansial.
"Untuk RSBI SMAN I Malang (SMA Tugu) ini sedang kita bangun ruang kelas belajar siswa RSBI bertingkat dan laboratorium yang memadai," ujar Sulthon.
Para orangtua siswa RSBI dalam dua tahun terakhir, menurutnya, berperan sangat mendukung guna peningkatan kualitas belajar-mengajar para siswa yang benar-benar bertaraf internasional. [W-12/070]
Sumber: Suara Pembaruan, Rabu, 1 Juli 2009
Michael Jackson dan Kaum Moralis
-- Asarpin*
BERITA meninggalnya Michael Jackson saya dengar kali pertama dari seorang khatib salat Jumat. Mungkin terdengar aneh. Seorang khatib dalam khotbahnya menyinggung kematian seorang seprofan Jacko demikian ia dipanggil penggemarnya. Bahkan tak cuma menyinggung, tapi si khatib tampak bersemangat memprotes orang-orang yang berkabung atas kepergian sang maestro musik pop dunia itu.
Kematian penyanyi dan penari legendaris Afro-Amerika itu dengan cepat menyebar ke pelosok dunia berkat mass media. Harian Lampung Post bahkan menaruh berita seputar kematian bintang pop ini pada bagian headline. Demikian pula beberapa media cetak nasional. Jangan tanya bagaimana televisi memproduksi citra dan popularitas sang virtuoso.
Memang harus kita akui, penampilan Jacko di pentas musik pop memberikan pencitraan yang unik dan menghebohkan. Sentakan lagu-lagunya, kelincahan kaki dan liukan tumitnya, serta gayanya yang eksentrik dan sejumlah akting yang memesona lainnya, mampu menghipnotis jutaan anak muda di dunia. Beberapa lagunya bahkan sangat terkenal di Indonesia.
Tampilannya di panggung hiburan yang memukau sering dikaitkan dengan kemunculan generasi baru yang mematahkan sekian banyak kritik tentang gaya hidup dan budaya massa. Beberapa pengamat bahkan menghubungkan tarian mundur-maju Jacko dengan tarian memutar Jalaluddin Rumi.
Mungkin saja ada yang berlebihan di situ. Bahkan pemberitaan tentang kematiannya pun sering dianggap berlebihan. Bahkan ada yang berseloroh: seolah tidak ada berita lain. Tudingan ini sah-sah saja. Namun, hampir tak mungkin sebuah media massa mengabaikan sosok Jacko yang telah menyihir jutaan manusia di dunia, dan kehadirannya dalam belantika musik dunia sering dihubungkan dengan fenomena Maradona dan Demi Moore. Jangan salah, menurut salah satu edisi Newsweek tahun 1999, sebagaimana dikutip Hikmat Budiman (2002: 24), para penyanyi ini ternyata terpesona pada syair-syair cinta sufistik Rumi. Dan bisa jadi, ada jejak tarian Jalaluddin Rumi pada tarian Jacko. Gerakan tubuhnya, liukan bahu dan kedua tangannya, sentakan kakinya, tampak mengandung aura mistik.
Menghubungkan tarian Jacko dengan orgia mistik mungkin berlebihan. Siapa pun tahu jika Jacko sangat dekat dengan budaya massa yang oleh Idi Subandy Ibrahim disebut sebagai "ecstasy gaya hidup" itu. Dari beberapa kritik yang berkembang belakangan ini, seperti pernah dibahas dengan baik oleh Hikmat Budiman, antusiasme masyarakat Indonesia pada produk dan praktek-praktek budaya baru seperti tampak dalam gaya hidup, kebiasaan mengonsumsi produk baru, musik pop Jacko, bisa menjauhkan generasi muda dari nilai-nilai kultural dan etik
tradisional. Akibatnya, mereka dianggap hidup dalam kondisi hampa makna dan nilai.
Hal itu biasanya hanya dilihat sebagai bagian dari krisis besar yang berlangsung di seluruh dunia yang terutama diakibatkan hegemoni kapitalisme. Idi Subandy Ibrahim dalam pengantar buku Ecstasy Gaya Hidup: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia (1997: 13-14), mengaitkan krisis moralitas dengan budaya massa, terutama yang secara menonjol tampil dalam sosok Madonna dan Jacko.
Idi mempertentangkan gaya hidup dan moralitas, estetika dan etika, dan menempatkan yang pertama sebagai yang tertuduh dan yang kedua sebagai yang mulia. Akibatnya, Hikmat Budiman dengan keras menuding gagasan Idi tak lebih sebagai impresi pribadi dan sangat rapuh dalam kenyataan. Hikmat mempersoalkan beberapa pertanyaan Idi tentang moralitas dan etika. Perhatikan pertanyaan Idi yang digugat Budiman ini: "Moralitas, etika, di manakah ia saat ini? Di balik kemilau konstruksi warna kulit Michael Jackson yang melengking meneriakkan kebebasan di panggung kegandrungan masyarakat akan aerobik, kebugaran, fitness, operasi plastik, budaya kosmetika yang memoles basis material industri budaya kapitalisme?"
Tak puas dengan itu, Idi kembali melontarkan pertanyaan: "Di manakah moralitas dan etika saat ini? Di balik gemerlap gaya hidup subkultur generasi yang tidak represi dan diintimidasi lewat semprotan gas air mata pasukan antihuru-hara tapi lewat semprotan aroma parfum Paris?"
Identifikasi dan kesimpulan Idi tentang generasi muda yang dianggapnya sebagai "pemeluk budaya hura-hura yang tanpa rasa haru" dan generasi yang berlumuran "parfum Paris" ketimbang "semprotan gas air mata" itu, ternyata terbukti keliru. Belum genap setahun sejak Idi melontarkan idenya, kenyataan yang terjadi justru berbalik. Generasi muda yang justru lekat dengan "parfum Paris" itulah yang di Amerika dan di Indonesia menjadi penggerak perubahan, antikemapanan, generasi yang menurut Hikmat Budiman merupakan bagian terbesar anak muda yang bertubi-tubi menjadi korban, bukan hanya semprotan gas air mata,
bahkan peluru-peluru tajam di jalan-jalan kota besar.
Di sini kita bisa memetik pelajaran terpenting untuk berhati-hati dalam menganalisis fenomena budaya massa. Generasi Jacko memang hedonis, skizofrenis; generasi yang di dalamnya terdapat "lubang hitam kebudayaan", kata Budiman. Tapi mempertentangkan hedonisme dengan moralitas tidak lagi relevan karena generasi kini dengan lincah bisa menjelma sosok hedonis tapi pada kali lain bisa menjadi herois dan aktivis anarkis yang berdiskusi di kafe-kafe terkenal sambil mengikuti world social forum.
Apalagi ketika kini kita bahkan tak pernah lagi punya teladan yang baik tentang satu sosok polisi moral. Jacko yang dituduh amoral bisa jadi justru sangat moralis. Dan kaum moralis tentu saja sangat diperlukan pada masanya, yakni ketika kita masih hidup dengan satu obsesi pada sosok moralis yang hidup di kawasan batas antara fiksi dan kenyataan. Para moralis kita sangat mengagumkan, memang, tapi tidak cukup kuat untuk mengajak orang banyak ikut terlibat melakukan perubahan.
Kegagalan para moralis kita dalam menganalisis perkembangan budaya massa, terutama karena terlampau banyak yang dinajiskannya dalam hidup sehari-hari. Sementara mereka sendiri tidak peka melihat perubahan dan perkembangan serta dinamika hidup. Rigiditas masih begitu tebal, ketidakpekaan merespons tantangan masih begitu kuat. Sementara sosok-sosok hedonis generasi Jacko justru berhasil merangkul simpati dan solidaritas untuk melakukan kritik sosial dan menyerukan perdamaian sambil berteriak seperti Iwan Fals berteriak: "Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau!"
* Asarpin, Peminat masalah seni-budaya
Sumber: Lampung Post, Rabu, 1 Juli 2009
BERITA meninggalnya Michael Jackson saya dengar kali pertama dari seorang khatib salat Jumat. Mungkin terdengar aneh. Seorang khatib dalam khotbahnya menyinggung kematian seorang seprofan Jacko demikian ia dipanggil penggemarnya. Bahkan tak cuma menyinggung, tapi si khatib tampak bersemangat memprotes orang-orang yang berkabung atas kepergian sang maestro musik pop dunia itu.
Kematian penyanyi dan penari legendaris Afro-Amerika itu dengan cepat menyebar ke pelosok dunia berkat mass media. Harian Lampung Post bahkan menaruh berita seputar kematian bintang pop ini pada bagian headline. Demikian pula beberapa media cetak nasional. Jangan tanya bagaimana televisi memproduksi citra dan popularitas sang virtuoso.
Memang harus kita akui, penampilan Jacko di pentas musik pop memberikan pencitraan yang unik dan menghebohkan. Sentakan lagu-lagunya, kelincahan kaki dan liukan tumitnya, serta gayanya yang eksentrik dan sejumlah akting yang memesona lainnya, mampu menghipnotis jutaan anak muda di dunia. Beberapa lagunya bahkan sangat terkenal di Indonesia.
Tampilannya di panggung hiburan yang memukau sering dikaitkan dengan kemunculan generasi baru yang mematahkan sekian banyak kritik tentang gaya hidup dan budaya massa. Beberapa pengamat bahkan menghubungkan tarian mundur-maju Jacko dengan tarian memutar Jalaluddin Rumi.
Mungkin saja ada yang berlebihan di situ. Bahkan pemberitaan tentang kematiannya pun sering dianggap berlebihan. Bahkan ada yang berseloroh: seolah tidak ada berita lain. Tudingan ini sah-sah saja. Namun, hampir tak mungkin sebuah media massa mengabaikan sosok Jacko yang telah menyihir jutaan manusia di dunia, dan kehadirannya dalam belantika musik dunia sering dihubungkan dengan fenomena Maradona dan Demi Moore. Jangan salah, menurut salah satu edisi Newsweek tahun 1999, sebagaimana dikutip Hikmat Budiman (2002: 24), para penyanyi ini ternyata terpesona pada syair-syair cinta sufistik Rumi. Dan bisa jadi, ada jejak tarian Jalaluddin Rumi pada tarian Jacko. Gerakan tubuhnya, liukan bahu dan kedua tangannya, sentakan kakinya, tampak mengandung aura mistik.
Menghubungkan tarian Jacko dengan orgia mistik mungkin berlebihan. Siapa pun tahu jika Jacko sangat dekat dengan budaya massa yang oleh Idi Subandy Ibrahim disebut sebagai "ecstasy gaya hidup" itu. Dari beberapa kritik yang berkembang belakangan ini, seperti pernah dibahas dengan baik oleh Hikmat Budiman, antusiasme masyarakat Indonesia pada produk dan praktek-praktek budaya baru seperti tampak dalam gaya hidup, kebiasaan mengonsumsi produk baru, musik pop Jacko, bisa menjauhkan generasi muda dari nilai-nilai kultural dan etik
tradisional. Akibatnya, mereka dianggap hidup dalam kondisi hampa makna dan nilai.
Hal itu biasanya hanya dilihat sebagai bagian dari krisis besar yang berlangsung di seluruh dunia yang terutama diakibatkan hegemoni kapitalisme. Idi Subandy Ibrahim dalam pengantar buku Ecstasy Gaya Hidup: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia (1997: 13-14), mengaitkan krisis moralitas dengan budaya massa, terutama yang secara menonjol tampil dalam sosok Madonna dan Jacko.
Idi mempertentangkan gaya hidup dan moralitas, estetika dan etika, dan menempatkan yang pertama sebagai yang tertuduh dan yang kedua sebagai yang mulia. Akibatnya, Hikmat Budiman dengan keras menuding gagasan Idi tak lebih sebagai impresi pribadi dan sangat rapuh dalam kenyataan. Hikmat mempersoalkan beberapa pertanyaan Idi tentang moralitas dan etika. Perhatikan pertanyaan Idi yang digugat Budiman ini: "Moralitas, etika, di manakah ia saat ini? Di balik kemilau konstruksi warna kulit Michael Jackson yang melengking meneriakkan kebebasan di panggung kegandrungan masyarakat akan aerobik, kebugaran, fitness, operasi plastik, budaya kosmetika yang memoles basis material industri budaya kapitalisme?"
Tak puas dengan itu, Idi kembali melontarkan pertanyaan: "Di manakah moralitas dan etika saat ini? Di balik gemerlap gaya hidup subkultur generasi yang tidak represi dan diintimidasi lewat semprotan gas air mata pasukan antihuru-hara tapi lewat semprotan aroma parfum Paris?"
Identifikasi dan kesimpulan Idi tentang generasi muda yang dianggapnya sebagai "pemeluk budaya hura-hura yang tanpa rasa haru" dan generasi yang berlumuran "parfum Paris" ketimbang "semprotan gas air mata" itu, ternyata terbukti keliru. Belum genap setahun sejak Idi melontarkan idenya, kenyataan yang terjadi justru berbalik. Generasi muda yang justru lekat dengan "parfum Paris" itulah yang di Amerika dan di Indonesia menjadi penggerak perubahan, antikemapanan, generasi yang menurut Hikmat Budiman merupakan bagian terbesar anak muda yang bertubi-tubi menjadi korban, bukan hanya semprotan gas air mata,
bahkan peluru-peluru tajam di jalan-jalan kota besar.
Di sini kita bisa memetik pelajaran terpenting untuk berhati-hati dalam menganalisis fenomena budaya massa. Generasi Jacko memang hedonis, skizofrenis; generasi yang di dalamnya terdapat "lubang hitam kebudayaan", kata Budiman. Tapi mempertentangkan hedonisme dengan moralitas tidak lagi relevan karena generasi kini dengan lincah bisa menjelma sosok hedonis tapi pada kali lain bisa menjadi herois dan aktivis anarkis yang berdiskusi di kafe-kafe terkenal sambil mengikuti world social forum.
Apalagi ketika kini kita bahkan tak pernah lagi punya teladan yang baik tentang satu sosok polisi moral. Jacko yang dituduh amoral bisa jadi justru sangat moralis. Dan kaum moralis tentu saja sangat diperlukan pada masanya, yakni ketika kita masih hidup dengan satu obsesi pada sosok moralis yang hidup di kawasan batas antara fiksi dan kenyataan. Para moralis kita sangat mengagumkan, memang, tapi tidak cukup kuat untuk mengajak orang banyak ikut terlibat melakukan perubahan.
Kegagalan para moralis kita dalam menganalisis perkembangan budaya massa, terutama karena terlampau banyak yang dinajiskannya dalam hidup sehari-hari. Sementara mereka sendiri tidak peka melihat perubahan dan perkembangan serta dinamika hidup. Rigiditas masih begitu tebal, ketidakpekaan merespons tantangan masih begitu kuat. Sementara sosok-sosok hedonis generasi Jacko justru berhasil merangkul simpati dan solidaritas untuk melakukan kritik sosial dan menyerukan perdamaian sambil berteriak seperti Iwan Fals berteriak: "Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau!"
* Asarpin, Peminat masalah seni-budaya
Sumber: Lampung Post, Rabu, 1 Juli 2009
RSBI Kuras Dana Wali Murid
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Penyelenggaraan pendidikan di sekolah negeri berstatus rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) menguras dana wali murid.
Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB [dulu penerimaan siswa baru/PSB]), sekitar 14 ribu lulusan SMP di Bandar Lampung bersaing memperebutkan 3.400-an kursi SMAN. Sementara, sekitar 13.500 lulusan SD hari ini, Rabu (1-7), mengikuti tes untuk memperebutkan 6.500-an kursi SMPN.
Beberapa dari sekolah negeri tersebut membuka kelas elite yang disebut RSBI (selengkapnya dalam tabel). Namun, wali murid berkantong cekak bakal kesulitan menyekolahkan anaknya di kelas RSBI lantaran mahal dan harus memiliki fasilitas pendukung seperti laptop.
Koordinator kelas RSBI SMAN 2 Bandar Lampung Supanto mengakui tahun ini sekolahnya membutuhkan dana Rp1,2 miliar untuk renovasi. Dana itu dibayarkan di muka oleh 288 wali murid yang diterima di kelas RSBI. "Jumlah uang yang dibayarkan bervariasi mulai dari Rp3 juta hingga Rp15 juta," kata dia.
Kepala SMPN 2 Bandar Lampung Sartono mengatakan tahun ini setiap wali murid dipungut biaya awal Rp1,6 juta untuk 96 siswa baru dan besar SPP Rp200 ribu--Rp250 ribu/bulan. Menurut Sartono, RSBI membutuhkan biaya besar karena pembelajaran berbasis ICT (information communication technology) dan memerlukan fasilitas yang memadai. Untuk keperluan itu, setiap kelas dilengkapi AC, video LCD, komputer, kursi yang nyaman, dan laboratorium pelengkap seperti laboratorium bahasa. Siswa kelas RSBI juga membawa laptop untuk mencari bahan ajar dari internet dan pekerjaan rumah sering dikirim via e-mail.
Namun, Sartono mengatakan jika ada wali murid yang tidak mampu bisa mengajukan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. "Kami bantu mencarikan beasiswa," kata dia.
Sartono menyebutkan tahun ini SMPN 2 mendapat bantuan Rp300 juta dari pusat, Rp136,5 juta provinsi. Sementara dari siswa, sekolah memungut Rp1,5 juta/tahun/siswa.
Ia menjelaskan idealnya komposisi pembiayaan SBI untuk SMP 50% dari pusat, 30% provinsi, 20% kabupaten/kota. "Tapi dua tahun terakhir Pemkot tidak memberi dana," kata dia.
'Celah' Anggaran
Pembukaan kelas RSBI merupakan amanat Pasal 50 Ayat (3) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam ayat tersebut dijelaskan pemerintah dan pemda menyelenggarakan minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang untuk dikembangkan menjadi bertaraf internasional. Sumber Lampung Post yang berkpirah di dunia pendidikan mengungkapkan beberapa sekolah menjadikan RSBI sebagai kesempatan untuk menarik pungutan dari wali murid, jauh di atas pungutan sekolah-sekolah biasa. Bukan hanya itu, pengelola sekolah juga memanfaatkannya sebagai "celah" untuk menarik anggaran dari pemerintah. "Padahal sarananya juga belum tentu lengkap, arahnya juga tidak jelas. Beberapa oknum pejabat dan oknum kepala sekolah mendapat keuntungan dari situ," kata dia.
Selain itu, lanjutnya, kelas RSBI juga menimbulkan kesenjangan dalam pergaulan siswa sehari-hari. "Tidak banyak gunanya RSBI karena guru bahasa Inggris-nya pun banyak yang tidak menguasai bidang pelajarannya," kata dia.
Menanggapi mahalnya biaya pendidikan di RSBI, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMAN Bandar Lampung Sobirin mengatakan mahal bagi satu orang belum tentu mahal bagi orang lain.
Ia lebih sepakat biaya yang dikeluarkan sebanding dengan mutu yang harus ditingkatkan. Pada awalnya, kata dia, sebagian besar dana dibiayai pemerintah pusat, kemudian provinsi, lalu kota. "Nah sisanya baru dibantu wali murid. Namun idealnya ke depan pemerintah kota yang harus lebih berperan membiayai RSBI, kemudian provinsi, dan terakhir pusat," kata dia.
Secara terpisah, Ketua Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Aswandi mengatakan kelas RSBI lebih mengutamakan anak mampu secara ekonomi meskipun kemampuan otaknya minim. "Banyak wali murid yang mengadu anaknya cerdas tapi tidak diterima karena tidak sanggup membayar mahal," kata dia.
Menurut Aswandi, seharusnya RSBI memberi peluang yang sama kepada siswa yang tidak mampu. Sehingga mereka bisa mengakses pendidikan dan sejajar dengan warga masyarakat lainnya.
Sebelumnya, Rektor Universitas Lampung Sugeng P. Harianto juga mengkritik RSBI karena mewajibkan penggunaan bahasa Inggris. "SBI mewajibkan penggunaan bahasa Inggris dalam kegiatan pendidikannya. Ini kan melanggar undang undang dasar kita yang mewajibkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kedua bahasa daerah, ketiga baru bahasa asing," kata dia, pekan lalu. n UNI/MG2/MG14/U-1
Sekolah yang membuka kelas RSBI di Lampung:
Sekolah Menengah Atas
1. SMAN 2 Bandar Lampung
2. SMAN 9 Bandar Lampung
3. SMAN 1 Metro
4. SMAN 1 Gadingrejo, Pringsewu
5. SMAN 1 Kotagajah, Lamteng
Sekolah Menengah Pertama
1. SMPN 1 Bandar Lampung
2. SMPN 2 Bandar Lampung
3. SMPN 1 Way Tenong, Lambar
4. SMPN 1 Metro
5. SMPN 4 Metro
6. SMPN 2 Kotagajah, Lamteng
7. SMPN 1 Probolinggo, Lamtim
8. SMPN 7 Kotabumi
Sekolah Dasar
1. SDN 2 Rawalaut
Sumber: Lampung Post, Rabu, 1 Juli 2009
Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB [dulu penerimaan siswa baru/PSB]), sekitar 14 ribu lulusan SMP di Bandar Lampung bersaing memperebutkan 3.400-an kursi SMAN. Sementara, sekitar 13.500 lulusan SD hari ini, Rabu (1-7), mengikuti tes untuk memperebutkan 6.500-an kursi SMPN.
Beberapa dari sekolah negeri tersebut membuka kelas elite yang disebut RSBI (selengkapnya dalam tabel). Namun, wali murid berkantong cekak bakal kesulitan menyekolahkan anaknya di kelas RSBI lantaran mahal dan harus memiliki fasilitas pendukung seperti laptop.
Koordinator kelas RSBI SMAN 2 Bandar Lampung Supanto mengakui tahun ini sekolahnya membutuhkan dana Rp1,2 miliar untuk renovasi. Dana itu dibayarkan di muka oleh 288 wali murid yang diterima di kelas RSBI. "Jumlah uang yang dibayarkan bervariasi mulai dari Rp3 juta hingga Rp15 juta," kata dia.
Kepala SMPN 2 Bandar Lampung Sartono mengatakan tahun ini setiap wali murid dipungut biaya awal Rp1,6 juta untuk 96 siswa baru dan besar SPP Rp200 ribu--Rp250 ribu/bulan. Menurut Sartono, RSBI membutuhkan biaya besar karena pembelajaran berbasis ICT (information communication technology) dan memerlukan fasilitas yang memadai. Untuk keperluan itu, setiap kelas dilengkapi AC, video LCD, komputer, kursi yang nyaman, dan laboratorium pelengkap seperti laboratorium bahasa. Siswa kelas RSBI juga membawa laptop untuk mencari bahan ajar dari internet dan pekerjaan rumah sering dikirim via e-mail.
Namun, Sartono mengatakan jika ada wali murid yang tidak mampu bisa mengajukan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. "Kami bantu mencarikan beasiswa," kata dia.
Sartono menyebutkan tahun ini SMPN 2 mendapat bantuan Rp300 juta dari pusat, Rp136,5 juta provinsi. Sementara dari siswa, sekolah memungut Rp1,5 juta/tahun/siswa.
Ia menjelaskan idealnya komposisi pembiayaan SBI untuk SMP 50% dari pusat, 30% provinsi, 20% kabupaten/kota. "Tapi dua tahun terakhir Pemkot tidak memberi dana," kata dia.
'Celah' Anggaran
Pembukaan kelas RSBI merupakan amanat Pasal 50 Ayat (3) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam ayat tersebut dijelaskan pemerintah dan pemda menyelenggarakan minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang untuk dikembangkan menjadi bertaraf internasional. Sumber Lampung Post yang berkpirah di dunia pendidikan mengungkapkan beberapa sekolah menjadikan RSBI sebagai kesempatan untuk menarik pungutan dari wali murid, jauh di atas pungutan sekolah-sekolah biasa. Bukan hanya itu, pengelola sekolah juga memanfaatkannya sebagai "celah" untuk menarik anggaran dari pemerintah. "Padahal sarananya juga belum tentu lengkap, arahnya juga tidak jelas. Beberapa oknum pejabat dan oknum kepala sekolah mendapat keuntungan dari situ," kata dia.
Selain itu, lanjutnya, kelas RSBI juga menimbulkan kesenjangan dalam pergaulan siswa sehari-hari. "Tidak banyak gunanya RSBI karena guru bahasa Inggris-nya pun banyak yang tidak menguasai bidang pelajarannya," kata dia.
Menanggapi mahalnya biaya pendidikan di RSBI, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMAN Bandar Lampung Sobirin mengatakan mahal bagi satu orang belum tentu mahal bagi orang lain.
Ia lebih sepakat biaya yang dikeluarkan sebanding dengan mutu yang harus ditingkatkan. Pada awalnya, kata dia, sebagian besar dana dibiayai pemerintah pusat, kemudian provinsi, lalu kota. "Nah sisanya baru dibantu wali murid. Namun idealnya ke depan pemerintah kota yang harus lebih berperan membiayai RSBI, kemudian provinsi, dan terakhir pusat," kata dia.
Secara terpisah, Ketua Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Aswandi mengatakan kelas RSBI lebih mengutamakan anak mampu secara ekonomi meskipun kemampuan otaknya minim. "Banyak wali murid yang mengadu anaknya cerdas tapi tidak diterima karena tidak sanggup membayar mahal," kata dia.
Menurut Aswandi, seharusnya RSBI memberi peluang yang sama kepada siswa yang tidak mampu. Sehingga mereka bisa mengakses pendidikan dan sejajar dengan warga masyarakat lainnya.
Sebelumnya, Rektor Universitas Lampung Sugeng P. Harianto juga mengkritik RSBI karena mewajibkan penggunaan bahasa Inggris. "SBI mewajibkan penggunaan bahasa Inggris dalam kegiatan pendidikannya. Ini kan melanggar undang undang dasar kita yang mewajibkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kedua bahasa daerah, ketiga baru bahasa asing," kata dia, pekan lalu. n UNI/MG2/MG14/U-1
Sekolah yang membuka kelas RSBI di Lampung:
Sekolah Menengah Atas
1. SMAN 2 Bandar Lampung
2. SMAN 9 Bandar Lampung
3. SMAN 1 Metro
4. SMAN 1 Gadingrejo, Pringsewu
5. SMAN 1 Kotagajah, Lamteng
Sekolah Menengah Pertama
1. SMPN 1 Bandar Lampung
2. SMPN 2 Bandar Lampung
3. SMPN 1 Way Tenong, Lambar
4. SMPN 1 Metro
5. SMPN 4 Metro
6. SMPN 2 Kotagajah, Lamteng
7. SMPN 1 Probolinggo, Lamtim
8. SMPN 7 Kotabumi
Sekolah Dasar
1. SDN 2 Rawalaut
Sumber: Lampung Post, Rabu, 1 Juli 2009
Tuesday, June 30, 2009
Sosok: Djuhhari, Perahu Majapahit dan Spirit Bahari
-- Ingki Rinaldi
SEJAK membuat miniatur perahu layar tahun 1980, Djuhhari Witjaksono berupaya menyebarkan kesadaran bahari ke seluruh Nusantara. Berbagai miniatur perahu, mulai yang berada dalam botol hingga berukuran 2 meter, tersebar di seluruh Indonesia lewat tangan Djuhhari.
Sampai kini, kakek lima cucu itu masih aktif mengawasi Sanggar Seni Bahari Tradisional (SSBT) di Mojokerto, Jawa Timur, yang memproduksi miniatur perahu beragam model dan bentuk. Bahkan, sanggar itu juga menerima kaum muda yang mau berlatih kemahiran membuat miniatur perahu.
”Beberapa bulan lalu ada lima orang dari Ambon yang magang selama tiga bulan. Setelah itu, datang lagi 20 orang dari Riau untuk belajar di sini,” kata Djuhhari, pertengahan Juni lalu. Sejak tahun 1980 sudah banyak perajin dari seluruh Indonesia yang menimba ilmu padanya.
Pada 1986 Djuhhari melakukan penelitian kecil-kecilan untuk menemukan bentuk asli perahu Majapahit. Berbagai buku yang dipadu daya imajinasi dan keterampilan tangannya menghasilkan bentuk awal perahu Majapahit.
Ia pergi ke sejumlah candi, seperti Penataran di Blitar dan Borobudur di Magelang, untuk mempelajari bentuk-bentuk perahu masa itu. Ia juga mengunjungi Museum Maritim di Amsterdam, Belanda, untuk melengkapi pemahamannya soal bentuk perahu Majapahit.
Upaya rekonstruksi miniatur perahu Majapahit itu mendekati bentuk idealnya tahun 1991. Tiga tahun kemudian, sebuah pabrik rokok di Indonesia memasukkan model perahu Majapahit itu dalam kalender terbitan mereka dan didistribusikan ke seluruh Indonesia.
Miniatur perahunya makin terkenal hingga beberapa pihak meniru dan mengaku-aku sebagai pembuatnya. Djuhhari lalu mengurus hak ciptanya. Pada 4 Agustus 1999, ia mendapatkan hak cipta perahu Majapahit dari Departemen Kehakiman dan HAM (kini Departemen Hukum dan HAM).
Dua perahu Majapahit berukuran 2,5 meter sempat dilegonya. Salah satunya kepada mantan Gubernur Jatim Basofi Sudirman. Satu perahu jenis itu masih dia simpan walau ada yang menawarnya seharga Rp 40 juta.
”Namun, perahu itu tidak saya kasihkan. Ini untuk master saya,” kata Djuhhari.
Ekspedisi Majapahit
Ada sebentuk keranjang di ujung buritan perahu tersebut, untuk menampung batu dan difungsikan sebagai jangkar. Ada pula model burung-burung kecil yang hinggap di sejumlah bagian perahu Majapahit itu.
”Dulu, burung-burung dara ini dipakai untuk mengirimkan pesan,” kata Djuhhari.
Ada pula detail lain dalam perahu masternya, seperti tumpukan model bambu di sisi kiri dan kanan badan perahu yang berfungsi menambah daya apung perahu.
Keahlian dan ketekunan Djuhhari kemudian membuat dia menjadi salah satu rujukan untuk sejarah Majapahit. Pada 29 Juni 2009, misalnya, dia menjadi salah satu narasumber seminar tentang Majapahit yang digelar Japan Majapahit Association dan Direktorat Peninggalan Purbakala RI di Jakarta.
Japan Majapahit Association yang berkedudukan di Tokyo itu berniat menelusuri jejak kejayaan Kerajaan Majapahit dalam ekspedisi arung samudra keliling dunia. Perahu yang akan digunakan untuk tujuan itu rencananya dibuat berdasarkan tiruan kapal buatan zaman kejayaan Kerajaan Majapahit.
Takajo Yoshiaki dari Japan Majapahit Association mengatakan, karya Djuhhari dipakai sebagai salah satu acuan. Untuk itu, Djuhhari bakal mempresentasikan hasil riset dan telaahnya mengenai perahu Majapahit bersama sejumlah profesor dari Jepang, Perancis, Jerman, dan Indonesia. ”Karena memang belum pernah ada yang melihat kapal itu,” kata Yoshiaki.
Menurut Djuhhari, kemungkinan kendala pembangunan perahu Majapahit untuk kepentingan ekspedisi itu menyangkut masalah teknis. Pasalnya, miniatur perahu yang dia bikin sama sekali tak memperhitungkan kekuatan dan kelaikan layar.
”Perahu-perahu ini kan hanya ornamen. Makanya, nanti banyak ahli yang juga terlibat,” kata Djuhhari.
Ekspedisi itu ditujukan guna mengenalkan nilai-nilai kebudayaan tinggi bangsa Indonesia. Yoshiaki menjelaskan, tujuan ekspedisi itu untuk melihat kembali nilai-nilai luhur zaman Majapahit di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
”Kalau menunggu (bangsa) kita, tidak akan jalan-jalan. Ini mumpung ada orang yang peduli, ya kita sambut. Malu-malu sedikit, tidak apa-apa,” kata Djuhhari tentang semangat orang Jepang yang menggagas ekspedisi Majapahit itu.
Banting setir
Lahir di Malang, Djuhhari menyelesaikan pendidikan di STM Negeri Malang bagian bangunan pada 1957. Ibunya, seorang buruh tani, dan sang ayah mencukupi nafkah keluarga itu sebagai pengemudi. Mulai 1957-1963 Djuhhari bekerja pada salah satu biro kontraktor di Malang. Sejak 1963 dia menjadi kontraktor bangunan yang membangun gedung perkantoran.
Semasa muda, ia aktif pada organisasi Pandu Rakyat Indonesia. Namun, ia tak meneruskan aktivitas kepanduannya pada masa Pramuka karena merasa gerakan itu sudah ”disusupi” kepentingan politik. Merasa prihatin dengan sedikitnya orang Indonesia yang menekuni dunia kelautan, membuat Djuhhari banting setir pada 1980.
Selama 1980-1985 ia merasa usaha konstruksinya tak berkembang. Tahun 1985 semua dokumen yang berkaitan dengan usaha konstruksinya itu dibakarnya. ”Wis (sudah), ganti dunia baru,” ucap Djuhhari berseloroh.
Bermodal keterampilan tangan dan sejumlah buku, Djuhhari mulai berkreasi. Buku-buku itu dia peroleh dari berbagai sumber, mulai dari perpustakaan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan, Jatim, hingga membeli di luar negeri.
Berbagai ungkapan soal nenek moyang orang Indonesia yang disebut sebagai pelaut dan falsafah mengenai perahu justru menyemangati dia memulai usaha baru.
”Nenek moyang kita ini orang pelaut. Oleh karena itu, saya yakin, insya Allah, bahkan orang yang tinggal di pucuk gunung sekalipun ada yang punya jiwa bahari,” katanya.
Tak heran, misi utama dia memilih kerajinan miniatur perahu layar tradisional adalah mengenalkan soal budaya maritim yang seakan hilang di kalangan generasi muda. Padahal, kata Djuhhari, jenis perahu layar di Indonesia amat banyak. Namun, beragam jenis perahu itu belum terdata dengan lengkap dan jelas.
Bahkan untuk Jatim saja, tambahnya, terdapat tak kurang dari 50 jenis perahu layar tradisional. Bentuk-bentuk perahu layar tradisional itu tak banyak diketahui orang karena mulai dilupakan dan nyaris tak ada dokumentasi tentang hal itu.
”Kita ini bangsa agraris sekaligus maritim. Namun kita melupakan laut, justru orang asing yang memanfaatkan laut kita,” kata Djuhhari.
Sumber: Kompas, Rabu, 1 Juli 2009
SEJAK membuat miniatur perahu layar tahun 1980, Djuhhari Witjaksono berupaya menyebarkan kesadaran bahari ke seluruh Nusantara. Berbagai miniatur perahu, mulai yang berada dalam botol hingga berukuran 2 meter, tersebar di seluruh Indonesia lewat tangan Djuhhari.
Sampai kini, kakek lima cucu itu masih aktif mengawasi Sanggar Seni Bahari Tradisional (SSBT) di Mojokerto, Jawa Timur, yang memproduksi miniatur perahu beragam model dan bentuk. Bahkan, sanggar itu juga menerima kaum muda yang mau berlatih kemahiran membuat miniatur perahu.
”Beberapa bulan lalu ada lima orang dari Ambon yang magang selama tiga bulan. Setelah itu, datang lagi 20 orang dari Riau untuk belajar di sini,” kata Djuhhari, pertengahan Juni lalu. Sejak tahun 1980 sudah banyak perajin dari seluruh Indonesia yang menimba ilmu padanya.
Pada 1986 Djuhhari melakukan penelitian kecil-kecilan untuk menemukan bentuk asli perahu Majapahit. Berbagai buku yang dipadu daya imajinasi dan keterampilan tangannya menghasilkan bentuk awal perahu Majapahit.
Ia pergi ke sejumlah candi, seperti Penataran di Blitar dan Borobudur di Magelang, untuk mempelajari bentuk-bentuk perahu masa itu. Ia juga mengunjungi Museum Maritim di Amsterdam, Belanda, untuk melengkapi pemahamannya soal bentuk perahu Majapahit.
Upaya rekonstruksi miniatur perahu Majapahit itu mendekati bentuk idealnya tahun 1991. Tiga tahun kemudian, sebuah pabrik rokok di Indonesia memasukkan model perahu Majapahit itu dalam kalender terbitan mereka dan didistribusikan ke seluruh Indonesia.
Miniatur perahunya makin terkenal hingga beberapa pihak meniru dan mengaku-aku sebagai pembuatnya. Djuhhari lalu mengurus hak ciptanya. Pada 4 Agustus 1999, ia mendapatkan hak cipta perahu Majapahit dari Departemen Kehakiman dan HAM (kini Departemen Hukum dan HAM).
Dua perahu Majapahit berukuran 2,5 meter sempat dilegonya. Salah satunya kepada mantan Gubernur Jatim Basofi Sudirman. Satu perahu jenis itu masih dia simpan walau ada yang menawarnya seharga Rp 40 juta.
”Namun, perahu itu tidak saya kasihkan. Ini untuk master saya,” kata Djuhhari.
Ekspedisi Majapahit
Ada sebentuk keranjang di ujung buritan perahu tersebut, untuk menampung batu dan difungsikan sebagai jangkar. Ada pula model burung-burung kecil yang hinggap di sejumlah bagian perahu Majapahit itu.
”Dulu, burung-burung dara ini dipakai untuk mengirimkan pesan,” kata Djuhhari.
Ada pula detail lain dalam perahu masternya, seperti tumpukan model bambu di sisi kiri dan kanan badan perahu yang berfungsi menambah daya apung perahu.
Keahlian dan ketekunan Djuhhari kemudian membuat dia menjadi salah satu rujukan untuk sejarah Majapahit. Pada 29 Juni 2009, misalnya, dia menjadi salah satu narasumber seminar tentang Majapahit yang digelar Japan Majapahit Association dan Direktorat Peninggalan Purbakala RI di Jakarta.
Japan Majapahit Association yang berkedudukan di Tokyo itu berniat menelusuri jejak kejayaan Kerajaan Majapahit dalam ekspedisi arung samudra keliling dunia. Perahu yang akan digunakan untuk tujuan itu rencananya dibuat berdasarkan tiruan kapal buatan zaman kejayaan Kerajaan Majapahit.
Takajo Yoshiaki dari Japan Majapahit Association mengatakan, karya Djuhhari dipakai sebagai salah satu acuan. Untuk itu, Djuhhari bakal mempresentasikan hasil riset dan telaahnya mengenai perahu Majapahit bersama sejumlah profesor dari Jepang, Perancis, Jerman, dan Indonesia. ”Karena memang belum pernah ada yang melihat kapal itu,” kata Yoshiaki.
Menurut Djuhhari, kemungkinan kendala pembangunan perahu Majapahit untuk kepentingan ekspedisi itu menyangkut masalah teknis. Pasalnya, miniatur perahu yang dia bikin sama sekali tak memperhitungkan kekuatan dan kelaikan layar.
”Perahu-perahu ini kan hanya ornamen. Makanya, nanti banyak ahli yang juga terlibat,” kata Djuhhari.
Ekspedisi itu ditujukan guna mengenalkan nilai-nilai kebudayaan tinggi bangsa Indonesia. Yoshiaki menjelaskan, tujuan ekspedisi itu untuk melihat kembali nilai-nilai luhur zaman Majapahit di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
”Kalau menunggu (bangsa) kita, tidak akan jalan-jalan. Ini mumpung ada orang yang peduli, ya kita sambut. Malu-malu sedikit, tidak apa-apa,” kata Djuhhari tentang semangat orang Jepang yang menggagas ekspedisi Majapahit itu.
Banting setir
Lahir di Malang, Djuhhari menyelesaikan pendidikan di STM Negeri Malang bagian bangunan pada 1957. Ibunya, seorang buruh tani, dan sang ayah mencukupi nafkah keluarga itu sebagai pengemudi. Mulai 1957-1963 Djuhhari bekerja pada salah satu biro kontraktor di Malang. Sejak 1963 dia menjadi kontraktor bangunan yang membangun gedung perkantoran.
Semasa muda, ia aktif pada organisasi Pandu Rakyat Indonesia. Namun, ia tak meneruskan aktivitas kepanduannya pada masa Pramuka karena merasa gerakan itu sudah ”disusupi” kepentingan politik. Merasa prihatin dengan sedikitnya orang Indonesia yang menekuni dunia kelautan, membuat Djuhhari banting setir pada 1980.
Selama 1980-1985 ia merasa usaha konstruksinya tak berkembang. Tahun 1985 semua dokumen yang berkaitan dengan usaha konstruksinya itu dibakarnya. ”Wis (sudah), ganti dunia baru,” ucap Djuhhari berseloroh.
Bermodal keterampilan tangan dan sejumlah buku, Djuhhari mulai berkreasi. Buku-buku itu dia peroleh dari berbagai sumber, mulai dari perpustakaan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan, Jatim, hingga membeli di luar negeri.
Berbagai ungkapan soal nenek moyang orang Indonesia yang disebut sebagai pelaut dan falsafah mengenai perahu justru menyemangati dia memulai usaha baru.
”Nenek moyang kita ini orang pelaut. Oleh karena itu, saya yakin, insya Allah, bahkan orang yang tinggal di pucuk gunung sekalipun ada yang punya jiwa bahari,” katanya.
Tak heran, misi utama dia memilih kerajinan miniatur perahu layar tradisional adalah mengenalkan soal budaya maritim yang seakan hilang di kalangan generasi muda. Padahal, kata Djuhhari, jenis perahu layar di Indonesia amat banyak. Namun, beragam jenis perahu itu belum terdata dengan lengkap dan jelas.
Bahkan untuk Jatim saja, tambahnya, terdapat tak kurang dari 50 jenis perahu layar tradisional. Bentuk-bentuk perahu layar tradisional itu tak banyak diketahui orang karena mulai dilupakan dan nyaris tak ada dokumentasi tentang hal itu.
”Kita ini bangsa agraris sekaligus maritim. Namun kita melupakan laut, justru orang asing yang memanfaatkan laut kita,” kata Djuhhari.
Sumber: Kompas, Rabu, 1 Juli 2009
Sosok: Djuhhari, Perahu Majapahit dan Spirit Bahari
-- Ingki Rinaldi
SEJAK membuat miniatur perahu layar tahun 1980, Djuhhari Witjaksono berupaya menyebarkan kesadaran bahari ke seluruh Nusantara. Berbagai miniatur perahu, mulai yang berada dalam botol hingga berukuran 2 meter, tersebar di seluruh Indonesia lewat tangan Djuhhari.
Sampai kini, kakek lima cucu itu masih aktif mengawasi Sanggar Seni Bahari Tradisional (SSBT) di Mojokerto, Jawa Timur, yang memproduksi miniatur perahu beragam model dan bentuk. Bahkan, sanggar itu juga menerima kaum muda yang mau berlatih kemahiran membuat miniatur perahu.
”Beberapa bulan lalu ada lima orang dari Ambon yang magang selama tiga bulan. Setelah itu, datang lagi 20 orang dari Riau untuk belajar di sini,” kata Djuhhari, pertengahan Juni lalu. Sejak tahun 1980 sudah banyak perajin dari seluruh Indonesia yang menimba ilmu padanya.
Pada 1986 Djuhhari melakukan penelitian kecil-kecilan untuk menemukan bentuk asli perahu Majapahit. Berbagai buku yang dipadu daya imajinasi dan keterampilan tangannya menghasilkan bentuk awal perahu Majapahit.
Ia pergi ke sejumlah candi, seperti Penataran di Blitar dan Borobudur di Magelang, untuk mempelajari bentuk-bentuk perahu masa itu. Ia juga mengunjungi Museum Maritim di Amsterdam, Belanda, untuk melengkapi pemahamannya soal bentuk perahu Majapahit.
Upaya rekonstruksi miniatur perahu Majapahit itu mendekati bentuk idealnya tahun 1991. Tiga tahun kemudian, sebuah pabrik rokok di Indonesia memasukkan model perahu Majapahit itu dalam kalender terbitan mereka dan didistribusikan ke seluruh Indonesia.
Miniatur perahunya makin terkenal hingga beberapa pihak meniru dan mengaku-aku sebagai pembuatnya. Djuhhari lalu mengurus hak ciptanya. Pada 4 Agustus 1999, ia mendapatkan hak cipta perahu Majapahit dari Departemen Kehakiman dan HAM (kini Departemen Hukum dan HAM).
Dua perahu Majapahit berukuran 2,5 meter sempat dilegonya. Salah satunya kepada mantan Gubernur Jatim Basofi Sudirman. Satu perahu jenis itu masih dia simpan walau ada yang menawarnya seharga Rp 40 juta.
”Namun, perahu itu tidak saya kasihkan. Ini untuk master saya,” kata Djuhhari.
Ekspedisi Majapahit
Ada sebentuk keranjang di ujung buritan perahu tersebut, untuk menampung batu dan difungsikan sebagai jangkar. Ada pula model burung-burung kecil yang hinggap di sejumlah bagian perahu Majapahit itu.
”Dulu, burung-burung dara ini dipakai untuk mengirimkan pesan,” kata Djuhhari.
Ada pula detail lain dalam perahu masternya, seperti tumpukan model bambu di sisi kiri dan kanan badan perahu yang berfungsi menambah daya apung perahu.
Keahlian dan ketekunan Djuhhari kemudian membuat dia menjadi salah satu rujukan untuk sejarah Majapahit. Pada 29 Juni 2009, misalnya, dia menjadi salah satu narasumber seminar tentang Majapahit yang digelar Japan Majapahit Association dan Direktorat Peninggalan Purbakala RI di Jakarta.
Japan Majapahit Association yang berkedudukan di Tokyo itu berniat menelusuri jejak kejayaan Kerajaan Majapahit dalam ekspedisi arung samudra keliling dunia. Perahu yang akan digunakan untuk tujuan itu rencananya dibuat berdasarkan tiruan kapal buatan zaman kejayaan Kerajaan Majapahit.
Takajo Yoshiaki dari Japan Majapahit Association mengatakan, karya Djuhhari dipakai sebagai salah satu acuan. Untuk itu, Djuhhari bakal mempresentasikan hasil riset dan telaahnya mengenai perahu Majapahit bersama sejumlah profesor dari Jepang, Perancis, Jerman, dan Indonesia. ”Karena memang belum pernah ada yang melihat kapal itu,” kata Yoshiaki.
Menurut Djuhhari, kemungkinan kendala pembangunan perahu Majapahit untuk kepentingan ekspedisi itu menyangkut masalah teknis. Pasalnya, miniatur perahu yang dia bikin sama sekali tak memperhitungkan kekuatan dan kelaikan layar.
”Perahu-perahu ini kan hanya ornamen. Makanya, nanti banyak ahli yang juga terlibat,” kata Djuhhari.
Ekspedisi itu ditujukan guna mengenalkan nilai-nilai kebudayaan tinggi bangsa Indonesia. Yoshiaki menjelaskan, tujuan ekspedisi itu untuk melihat kembali nilai-nilai luhur zaman Majapahit di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
”Kalau menunggu (bangsa) kita, tidak akan jalan-jalan. Ini mumpung ada orang yang peduli, ya kita sambut. Malu-malu sedikit, tidak apa-apa,” kata Djuhhari tentang semangat orang Jepang yang menggagas ekspedisi Majapahit itu.
Banting setir
Lahir di Malang, Djuhhari menyelesaikan pendidikan di STM Negeri Malang bagian bangunan pada 1957. Ibunya, seorang buruh tani, dan sang ayah mencukupi nafkah keluarga itu sebagai pengemudi. Mulai 1957-1963 Djuhhari bekerja pada salah satu biro kontraktor di Malang. Sejak 1963 dia menjadi kontraktor bangunan yang membangun gedung perkantoran.
Semasa muda, ia aktif pada organisasi Pandu Rakyat Indonesia. Namun, ia tak meneruskan aktivitas kepanduannya pada masa Pramuka karena merasa gerakan itu sudah ”disusupi” kepentingan politik. Merasa prihatin dengan sedikitnya orang Indonesia yang menekuni dunia kelautan, membuat Djuhhari banting setir pada 1980.
Selama 1980-1985 ia merasa usaha konstruksinya tak berkembang. Tahun 1985 semua dokumen yang berkaitan dengan usaha konstruksinya itu dibakarnya. ”Wis (sudah), ganti dunia baru,” ucap Djuhhari berseloroh.
Bermodal keterampilan tangan dan sejumlah buku, Djuhhari mulai berkreasi. Buku-buku itu dia peroleh dari berbagai sumber, mulai dari perpustakaan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan, Jatim, hingga membeli di luar negeri.
Berbagai ungkapan soal nenek moyang orang Indonesia yang disebut sebagai pelaut dan falsafah mengenai perahu justru menyemangati dia memulai usaha baru.
”Nenek moyang kita ini orang pelaut. Oleh karena itu, saya yakin, insya Allah, bahkan orang yang tinggal di pucuk gunung sekalipun ada yang punya jiwa bahari,” katanya.
Tak heran, misi utama dia memilih kerajinan miniatur perahu layar tradisional adalah mengenalkan soal budaya maritim yang seakan hilang di kalangan generasi muda. Padahal, kata Djuhhari, jenis perahu layar di Indonesia amat banyak. Namun, beragam jenis perahu itu belum terdata dengan lengkap dan jelas.
Bahkan untuk Jatim saja, tambahnya, terdapat tak kurang dari 50 jenis perahu layar tradisional. Bentuk-bentuk perahu layar tradisional itu tak banyak diketahui orang karena mulai dilupakan dan nyaris tak ada dokumentasi tentang hal itu.
”Kita ini bangsa agraris sekaligus maritim. Namun kita melupakan laut, justru orang asing yang memanfaatkan laut kita,” kata Djuhhari.
Sumber: Kompas, Rabu, 1 Juli 2009
SEJAK membuat miniatur perahu layar tahun 1980, Djuhhari Witjaksono berupaya menyebarkan kesadaran bahari ke seluruh Nusantara. Berbagai miniatur perahu, mulai yang berada dalam botol hingga berukuran 2 meter, tersebar di seluruh Indonesia lewat tangan Djuhhari.
Sampai kini, kakek lima cucu itu masih aktif mengawasi Sanggar Seni Bahari Tradisional (SSBT) di Mojokerto, Jawa Timur, yang memproduksi miniatur perahu beragam model dan bentuk. Bahkan, sanggar itu juga menerima kaum muda yang mau berlatih kemahiran membuat miniatur perahu.
”Beberapa bulan lalu ada lima orang dari Ambon yang magang selama tiga bulan. Setelah itu, datang lagi 20 orang dari Riau untuk belajar di sini,” kata Djuhhari, pertengahan Juni lalu. Sejak tahun 1980 sudah banyak perajin dari seluruh Indonesia yang menimba ilmu padanya.
Pada 1986 Djuhhari melakukan penelitian kecil-kecilan untuk menemukan bentuk asli perahu Majapahit. Berbagai buku yang dipadu daya imajinasi dan keterampilan tangannya menghasilkan bentuk awal perahu Majapahit.
Ia pergi ke sejumlah candi, seperti Penataran di Blitar dan Borobudur di Magelang, untuk mempelajari bentuk-bentuk perahu masa itu. Ia juga mengunjungi Museum Maritim di Amsterdam, Belanda, untuk melengkapi pemahamannya soal bentuk perahu Majapahit.
Upaya rekonstruksi miniatur perahu Majapahit itu mendekati bentuk idealnya tahun 1991. Tiga tahun kemudian, sebuah pabrik rokok di Indonesia memasukkan model perahu Majapahit itu dalam kalender terbitan mereka dan didistribusikan ke seluruh Indonesia.
Miniatur perahunya makin terkenal hingga beberapa pihak meniru dan mengaku-aku sebagai pembuatnya. Djuhhari lalu mengurus hak ciptanya. Pada 4 Agustus 1999, ia mendapatkan hak cipta perahu Majapahit dari Departemen Kehakiman dan HAM (kini Departemen Hukum dan HAM).
Dua perahu Majapahit berukuran 2,5 meter sempat dilegonya. Salah satunya kepada mantan Gubernur Jatim Basofi Sudirman. Satu perahu jenis itu masih dia simpan walau ada yang menawarnya seharga Rp 40 juta.
”Namun, perahu itu tidak saya kasihkan. Ini untuk master saya,” kata Djuhhari.
Ekspedisi Majapahit
Ada sebentuk keranjang di ujung buritan perahu tersebut, untuk menampung batu dan difungsikan sebagai jangkar. Ada pula model burung-burung kecil yang hinggap di sejumlah bagian perahu Majapahit itu.
”Dulu, burung-burung dara ini dipakai untuk mengirimkan pesan,” kata Djuhhari.
Ada pula detail lain dalam perahu masternya, seperti tumpukan model bambu di sisi kiri dan kanan badan perahu yang berfungsi menambah daya apung perahu.
Keahlian dan ketekunan Djuhhari kemudian membuat dia menjadi salah satu rujukan untuk sejarah Majapahit. Pada 29 Juni 2009, misalnya, dia menjadi salah satu narasumber seminar tentang Majapahit yang digelar Japan Majapahit Association dan Direktorat Peninggalan Purbakala RI di Jakarta.
Japan Majapahit Association yang berkedudukan di Tokyo itu berniat menelusuri jejak kejayaan Kerajaan Majapahit dalam ekspedisi arung samudra keliling dunia. Perahu yang akan digunakan untuk tujuan itu rencananya dibuat berdasarkan tiruan kapal buatan zaman kejayaan Kerajaan Majapahit.
Takajo Yoshiaki dari Japan Majapahit Association mengatakan, karya Djuhhari dipakai sebagai salah satu acuan. Untuk itu, Djuhhari bakal mempresentasikan hasil riset dan telaahnya mengenai perahu Majapahit bersama sejumlah profesor dari Jepang, Perancis, Jerman, dan Indonesia. ”Karena memang belum pernah ada yang melihat kapal itu,” kata Yoshiaki.
Menurut Djuhhari, kemungkinan kendala pembangunan perahu Majapahit untuk kepentingan ekspedisi itu menyangkut masalah teknis. Pasalnya, miniatur perahu yang dia bikin sama sekali tak memperhitungkan kekuatan dan kelaikan layar.
”Perahu-perahu ini kan hanya ornamen. Makanya, nanti banyak ahli yang juga terlibat,” kata Djuhhari.
Ekspedisi itu ditujukan guna mengenalkan nilai-nilai kebudayaan tinggi bangsa Indonesia. Yoshiaki menjelaskan, tujuan ekspedisi itu untuk melihat kembali nilai-nilai luhur zaman Majapahit di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
”Kalau menunggu (bangsa) kita, tidak akan jalan-jalan. Ini mumpung ada orang yang peduli, ya kita sambut. Malu-malu sedikit, tidak apa-apa,” kata Djuhhari tentang semangat orang Jepang yang menggagas ekspedisi Majapahit itu.
Banting setir
Lahir di Malang, Djuhhari menyelesaikan pendidikan di STM Negeri Malang bagian bangunan pada 1957. Ibunya, seorang buruh tani, dan sang ayah mencukupi nafkah keluarga itu sebagai pengemudi. Mulai 1957-1963 Djuhhari bekerja pada salah satu biro kontraktor di Malang. Sejak 1963 dia menjadi kontraktor bangunan yang membangun gedung perkantoran.
Semasa muda, ia aktif pada organisasi Pandu Rakyat Indonesia. Namun, ia tak meneruskan aktivitas kepanduannya pada masa Pramuka karena merasa gerakan itu sudah ”disusupi” kepentingan politik. Merasa prihatin dengan sedikitnya orang Indonesia yang menekuni dunia kelautan, membuat Djuhhari banting setir pada 1980.
Selama 1980-1985 ia merasa usaha konstruksinya tak berkembang. Tahun 1985 semua dokumen yang berkaitan dengan usaha konstruksinya itu dibakarnya. ”Wis (sudah), ganti dunia baru,” ucap Djuhhari berseloroh.
Bermodal keterampilan tangan dan sejumlah buku, Djuhhari mulai berkreasi. Buku-buku itu dia peroleh dari berbagai sumber, mulai dari perpustakaan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan, Jatim, hingga membeli di luar negeri.
Berbagai ungkapan soal nenek moyang orang Indonesia yang disebut sebagai pelaut dan falsafah mengenai perahu justru menyemangati dia memulai usaha baru.
”Nenek moyang kita ini orang pelaut. Oleh karena itu, saya yakin, insya Allah, bahkan orang yang tinggal di pucuk gunung sekalipun ada yang punya jiwa bahari,” katanya.
Tak heran, misi utama dia memilih kerajinan miniatur perahu layar tradisional adalah mengenalkan soal budaya maritim yang seakan hilang di kalangan generasi muda. Padahal, kata Djuhhari, jenis perahu layar di Indonesia amat banyak. Namun, beragam jenis perahu itu belum terdata dengan lengkap dan jelas.
Bahkan untuk Jatim saja, tambahnya, terdapat tak kurang dari 50 jenis perahu layar tradisional. Bentuk-bentuk perahu layar tradisional itu tak banyak diketahui orang karena mulai dilupakan dan nyaris tak ada dokumentasi tentang hal itu.
”Kita ini bangsa agraris sekaligus maritim. Namun kita melupakan laut, justru orang asing yang memanfaatkan laut kita,” kata Djuhhari.
Sumber: Kompas, Rabu, 1 Juli 2009
Penerbitan Buku Islam Terus Bertumbuh
Jakarta, Kompas - Penerbitan buku-buku bertema Islam terus bertumbuh. Sebagian besar yang diterbitkan berupa buku terjemahan, terutama karya-karya penulis Timur Tengah.
Hal itu dikemukakan Kepala Bidang Pameran dan Sarana Usaha Ikatan Penerbit Indonesia Kota Jakarta sekaligus mantan Ketua Islamic Book Fair 2009 M Anis Baswedan, Senin (29/6).
”Terbitan buku bertema Islam di Jakarta sekitar 1.200 judul per bulan. Sekarang yang sedang tren buku pegangan, referensi, dan beragam buku pegangan praktis,” ujar Anis yang juga mengelola Penerbitan Akbar Media Ekasarana seusai seminar bertema ”Kontroversi Copy Right Buku Terjemahan Timur Tengah”. Seminar tersebut merupakan rangkaian dari acara Pesta Buku Jakarta 2009 yang berlangsung 27 Juni hingga 5 Juli mendatang.
Koordinator Kompartemen Promosi dan Minat Baca IKAPI Pusat Robinson Rusdi menambahkan, booming buku-buku bernuansa Islam terjadi semenjak reformasi. ”Sebelumnya sudah ada, tetapi tidak sebanyak sekarang. Pada masa krisis, orang ingin punya pegangan dan kembali kepada Tuhan. Muncul penerbit yang ingin menerbitkan buku yang intinya bagaimana Islam dan agama bisa membantu dalam kehidupan di tengah krisis. Belakangan, pertumbuhan judul buku bernuansa Islam diperkirakan 20 persen per tahun,” ujarnya.
Dia menjelaskan, jumlah penerbit juga bertambah seiring dengan tingginya peminat. Penerbit buku bertema Islam di Jakarta dan sekitarnya 157 penerbit dari total jumlah anggota IKAPI Jakarta sekitar 300 anggota. Namun, sejauh ini karya terjemahan masih lebih dominan, yakni sekitar 80 persen, terutama karya penulis dari Arab Saudi dan Mesir. (INE)
Sumber: Kompas, Rabu, 1 Juli 2009
Hal itu dikemukakan Kepala Bidang Pameran dan Sarana Usaha Ikatan Penerbit Indonesia Kota Jakarta sekaligus mantan Ketua Islamic Book Fair 2009 M Anis Baswedan, Senin (29/6).
”Terbitan buku bertema Islam di Jakarta sekitar 1.200 judul per bulan. Sekarang yang sedang tren buku pegangan, referensi, dan beragam buku pegangan praktis,” ujar Anis yang juga mengelola Penerbitan Akbar Media Ekasarana seusai seminar bertema ”Kontroversi Copy Right Buku Terjemahan Timur Tengah”. Seminar tersebut merupakan rangkaian dari acara Pesta Buku Jakarta 2009 yang berlangsung 27 Juni hingga 5 Juli mendatang.
Koordinator Kompartemen Promosi dan Minat Baca IKAPI Pusat Robinson Rusdi menambahkan, booming buku-buku bernuansa Islam terjadi semenjak reformasi. ”Sebelumnya sudah ada, tetapi tidak sebanyak sekarang. Pada masa krisis, orang ingin punya pegangan dan kembali kepada Tuhan. Muncul penerbit yang ingin menerbitkan buku yang intinya bagaimana Islam dan agama bisa membantu dalam kehidupan di tengah krisis. Belakangan, pertumbuhan judul buku bernuansa Islam diperkirakan 20 persen per tahun,” ujarnya.
Dia menjelaskan, jumlah penerbit juga bertambah seiring dengan tingginya peminat. Penerbit buku bertema Islam di Jakarta dan sekitarnya 157 penerbit dari total jumlah anggota IKAPI Jakarta sekitar 300 anggota. Namun, sejauh ini karya terjemahan masih lebih dominan, yakni sekitar 80 persen, terutama karya penulis dari Arab Saudi dan Mesir. (INE)
Sumber: Kompas, Rabu, 1 Juli 2009
Pendidikan Luar Negeri: Bahasa Indonesia Menjadi Pilihan di Australia
-- Ester Lince N
BAHASA Indonesia menjadi salah satu mata pelajaran bahasa yang ditawarkan di beberapa sekolah di Australia. Sejumlah siswa yang memilih pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah mereka bahkan tertarik juga untuk belajar kebudayaan dan berkunjung ke Indonesia.
Bahasa Indonesia diajarkan di Ferny Grove State School di Brisbane, Queensland, Australia. B ahasa Indonesia cukup diminati sehingga diajarkan sejak SD, SMP, dan SMA. (KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU)
”Saya tertarik ingin tahu kebudayaan Indonesia. Suatu saat nanti saya berharap bisa ke Indonesia. Saya mau berenang di pantainya,” ujar Michael Winn, siswa kelas XII di Carey Baptist Grammar School Melbourne.
Sayangnya, travel advice soal kunjungan ke Indonesia membuat keinginan siswa Australia untuk belajar Bahasa Indonesia di negeri asalnya itu belum kunjung terlaksana.
Keinginan untuk bisa mengajak siswa SMP-SMA di Ferny Grove State School di Brisbane, Queensland, belajar langsung dari penutur asli di Indonesia memang hingga saat ini belum terwujud. Namun, pengajar Bahasa Indonesia di sekolah itu tak kehilangan akal.
Tak bisa ke Indonesia, akhirnya sejumlah siswa yang memilih belajar bahasa Indonesia pun diajak ke Malaysia untuk belajar bahasa dan kebudayaan Melayu. Kesempatan itu dimanfaatkan sebagai ajang untuk mempraktikkan kemampuan berbahasa Indonesia yang dialeknya hampir mirip dengan bahasa Melayu yang dipercakapkan di Malaysia.
Dalam kunjungan ke sejumlah sekolah di Melbourne dan Brisbane yang didukung Australian Education International (AEI) di Indonesia awal Juni lalu, Kompas berkesempatan melihat proses belajar Bahasa Indonesia bagi siswa SD, SMP, dan SMA Australia. Pilihan pelajaran Bahasa Indonesia ternyata cukup diminati siswa Australia, di samping bahasa Perancis, Jerman, dan Mandarin.
Fiona Hudghton, Kepala Departemen Bahasa di Ferny Grove State School, mengatakan, Bahasa Indonesia sudah diajarkan di sekolah itu sekitar delapan tahun lalu. Pelajaran bahasa dengan pilihan Bahasa Indonesia dan Jerman wajib diikuti siswa kelas VIII. Sekitar 40 persen siswa memilih untuk belajar Bahasa Indonesia.
”Sejak tahun lalu, Bahasa Indonesia mulai diajarkan sejak SD. Itu karena ada permintaan dari orangtua siswa. Alasannya karena Indonesia negara tetangga Australia, tidak ada salahnya untuk mengajarkan bahasanya kepada siswa di sini,” ujar Fiona yang juga menjadi salah satu pengajar Bahasa Indonesia.
Belajar Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Australia justru terlihat lebih menarik. Saat siswa kelas VIII belajar kata depan atau preposisi, Fiona memanfaatkan berbagai hewan mainan berukuran kecil sebagai alat bantu untuk memudahkan pemahaman siswa.
Dengan memindahkan posisi berbagai hewan mainan itu, siswa jadi lebih paham bagaimana menggunakan kata di belakang, di atas, di samping, dan lainnya.
Sementara itu, bagi siswa kelas XI dan XII, pelajaran Bahasa Indonesia juga dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan di negara Indonesia, mulai dari budaya, sastra, musik, dan film. Ketika Kompas, tvOne, dan staf AEI Surabaya Josephine Ratna melihat jam pelajaran Bahasa Indonesia, siswa kelas XI dan XII memanfaatkan untuk berdiskusi soal kehidupan remaja di Indonesia.
Axel, misalnya, dengan bahasa Indonesia yang cukup lancar menanyakan apakah remaja Indonesia kenal dengan budaya pesta bersama teman-teman sekolah. Sementara itu, yang lainnya bertanya soal kesempatan anak-anak lulusan SMA melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Di Melbourne, kelas Bahasa Indonesia salah satunya ditawarkan di Carey Baptist Grammar School sejak kelas VII. Bahasa Indonesia juga menjadi pilihan di antara Bahasa Mandarin, Jerman, dan Perancis. Siswa kelas XII yang mengambil kelas Bahasa Indonesia mesti siap-siap dengan ujian Bahasa Indonesia untuk kelas Victorian Certificate of Education (VCE) atau International Baccalaureate.
Heather Hardie, pengajar Bahasa Indonesia, berharap supaya travel advice ke Indonesia bisa dipertimbangkan kembali. ”Saya menikmati saat di Indonesia. Saya berharap anak-anak yang mengambil kelas bahasa bisa ke Indonesia. Sebenarnya, Indonesia tidak seseram yang dibayangkan orang,” ujar Heather.
Sumber: Kompas, Rabu, 1 Juli 2009
BAHASA Indonesia menjadi salah satu mata pelajaran bahasa yang ditawarkan di beberapa sekolah di Australia. Sejumlah siswa yang memilih pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah mereka bahkan tertarik juga untuk belajar kebudayaan dan berkunjung ke Indonesia.
Bahasa Indonesia diajarkan di Ferny Grove State School di Brisbane, Queensland, Australia. B ahasa Indonesia cukup diminati sehingga diajarkan sejak SD, SMP, dan SMA. (KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU)
”Saya tertarik ingin tahu kebudayaan Indonesia. Suatu saat nanti saya berharap bisa ke Indonesia. Saya mau berenang di pantainya,” ujar Michael Winn, siswa kelas XII di Carey Baptist Grammar School Melbourne.
Sayangnya, travel advice soal kunjungan ke Indonesia membuat keinginan siswa Australia untuk belajar Bahasa Indonesia di negeri asalnya itu belum kunjung terlaksana.
Keinginan untuk bisa mengajak siswa SMP-SMA di Ferny Grove State School di Brisbane, Queensland, belajar langsung dari penutur asli di Indonesia memang hingga saat ini belum terwujud. Namun, pengajar Bahasa Indonesia di sekolah itu tak kehilangan akal.
Tak bisa ke Indonesia, akhirnya sejumlah siswa yang memilih belajar bahasa Indonesia pun diajak ke Malaysia untuk belajar bahasa dan kebudayaan Melayu. Kesempatan itu dimanfaatkan sebagai ajang untuk mempraktikkan kemampuan berbahasa Indonesia yang dialeknya hampir mirip dengan bahasa Melayu yang dipercakapkan di Malaysia.
Dalam kunjungan ke sejumlah sekolah di Melbourne dan Brisbane yang didukung Australian Education International (AEI) di Indonesia awal Juni lalu, Kompas berkesempatan melihat proses belajar Bahasa Indonesia bagi siswa SD, SMP, dan SMA Australia. Pilihan pelajaran Bahasa Indonesia ternyata cukup diminati siswa Australia, di samping bahasa Perancis, Jerman, dan Mandarin.
Fiona Hudghton, Kepala Departemen Bahasa di Ferny Grove State School, mengatakan, Bahasa Indonesia sudah diajarkan di sekolah itu sekitar delapan tahun lalu. Pelajaran bahasa dengan pilihan Bahasa Indonesia dan Jerman wajib diikuti siswa kelas VIII. Sekitar 40 persen siswa memilih untuk belajar Bahasa Indonesia.
”Sejak tahun lalu, Bahasa Indonesia mulai diajarkan sejak SD. Itu karena ada permintaan dari orangtua siswa. Alasannya karena Indonesia negara tetangga Australia, tidak ada salahnya untuk mengajarkan bahasanya kepada siswa di sini,” ujar Fiona yang juga menjadi salah satu pengajar Bahasa Indonesia.
Belajar Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Australia justru terlihat lebih menarik. Saat siswa kelas VIII belajar kata depan atau preposisi, Fiona memanfaatkan berbagai hewan mainan berukuran kecil sebagai alat bantu untuk memudahkan pemahaman siswa.
Dengan memindahkan posisi berbagai hewan mainan itu, siswa jadi lebih paham bagaimana menggunakan kata di belakang, di atas, di samping, dan lainnya.
Sementara itu, bagi siswa kelas XI dan XII, pelajaran Bahasa Indonesia juga dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan di negara Indonesia, mulai dari budaya, sastra, musik, dan film. Ketika Kompas, tvOne, dan staf AEI Surabaya Josephine Ratna melihat jam pelajaran Bahasa Indonesia, siswa kelas XI dan XII memanfaatkan untuk berdiskusi soal kehidupan remaja di Indonesia.
Axel, misalnya, dengan bahasa Indonesia yang cukup lancar menanyakan apakah remaja Indonesia kenal dengan budaya pesta bersama teman-teman sekolah. Sementara itu, yang lainnya bertanya soal kesempatan anak-anak lulusan SMA melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Di Melbourne, kelas Bahasa Indonesia salah satunya ditawarkan di Carey Baptist Grammar School sejak kelas VII. Bahasa Indonesia juga menjadi pilihan di antara Bahasa Mandarin, Jerman, dan Perancis. Siswa kelas XII yang mengambil kelas Bahasa Indonesia mesti siap-siap dengan ujian Bahasa Indonesia untuk kelas Victorian Certificate of Education (VCE) atau International Baccalaureate.
Heather Hardie, pengajar Bahasa Indonesia, berharap supaya travel advice ke Indonesia bisa dipertimbangkan kembali. ”Saya menikmati saat di Indonesia. Saya berharap anak-anak yang mengambil kelas bahasa bisa ke Indonesia. Sebenarnya, Indonesia tidak seseram yang dibayangkan orang,” ujar Heather.
Sumber: Kompas, Rabu, 1 Juli 2009
Pendidikan Luar Negeri: Bahasa Indonesia Menjadi Pilihan di Australia
-- Ester Lince N
BAHASA Indonesia menjadi salah satu mata pelajaran bahasa yang ditawarkan di beberapa sekolah di Australia. Sejumlah siswa yang memilih pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah mereka bahkan tertarik juga untuk belajar kebudayaan dan berkunjung ke Indonesia.
”Saya tertarik ingin tahu kebudayaan Indonesia. Suatu saat nanti saya berharap bisa ke Indonesia. Saya mau berenang di pantainya,” ujar Michael Winn, siswa kelas XII di Carey Baptist Grammar School Melbourne.
Sayangnya, travel advice soal kunjungan ke Indonesia membuat keinginan siswa Australia untuk belajar Bahasa Indonesia di negeri asalnya itu belum kunjung terlaksana.
Keinginan untuk bisa mengajak siswa SMP-SMA di Ferny Grove State School di Brisbane, Queensland, belajar langsung dari penutur asli di Indonesia memang hingga saat ini belum terwujud. Namun, pengajar Bahasa Indonesia di sekolah itu tak kehilangan akal.
Tak bisa ke Indonesia, akhirnya sejumlah siswa yang memilih belajar bahasa Indonesia pun diajak ke Malaysia untuk belajar bahasa dan kebudayaan Melayu. Kesempatan itu dimanfaatkan sebagai ajang untuk mempraktikkan kemampuan berbahasa Indonesia yang dialeknya hampir mirip dengan bahasa Melayu yang dipercakapkan di Malaysia.
Dalam kunjungan ke sejumlah sekolah di Melbourne dan Brisbane yang didukung Australian Education International (AEI) di Indonesia awal Juni lalu, Kompas berkesempatan melihat proses belajar Bahasa Indonesia bagi siswa SD, SMP, dan SMA Australia. Pilihan pelajaran Bahasa Indonesia ternyata cukup diminati siswa Australia, di samping bahasa Perancis, Jerman, dan Mandarin.
Fiona Hudghton, Kepala Departemen Bahasa di Ferny Grove State School, mengatakan, Bahasa Indonesia sudah diajarkan di sekolah itu sekitar delapan tahun lalu. Pelajaran bahasa dengan pilihan Bahasa Indonesia dan Jerman wajib diikuti siswa kelas VIII. Sekitar 40 persen siswa memilih untuk belajar Bahasa Indonesia.
”Sejak tahun lalu, Bahasa Indonesia mulai diajarkan sejak SD. Itu karena ada permintaan dari orangtua siswa. Alasannya karena Indonesia negara tetangga Australia, tidak ada salahnya untuk mengajarkan bahasanya kepada siswa di sini,” ujar Fiona yang juga menjadi salah satu pengajar Bahasa Indonesia.
Belajar Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Australia justru terlihat lebih menarik. Saat siswa kelas VIII belajar kata depan atau preposisi, Fiona memanfaatkan berbagai hewan mainan berukuran kecil sebagai alat bantu untuk memudahkan pemahaman siswa.
Dengan memindahkan posisi berbagai hewan mainan itu, siswa jadi lebih paham bagaimana menggunakan kata di belakang, di atas, di samping, dan lainnya.
Sementara itu, bagi siswa kelas XI dan XII, pelajaran Bahasa Indonesia juga dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan di negara Indonesia, mulai dari budaya, sastra, musik, dan film. Ketika Kompas, tvOne, dan staf AEI Surabaya Josephine Ratna melihat jam pelajaran Bahasa Indonesia, siswa kelas XI dan XII memanfaatkan untuk berdiskusi soal kehidupan remaja di Indonesia.
Axel, misalnya, dengan bahasa Indonesia yang cukup lancar menanyakan apakah remaja Indonesia kenal dengan budaya pesta bersama teman-teman sekolah. Sementara itu, yang lainnya bertanya soal kesempatan anak-anak lulusan SMA melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Di Melbourne, kelas Bahasa Indonesia salah satunya ditawarkan di Carey Baptist Grammar School sejak kelas VII. Bahasa Indonesia juga menjadi pilihan di antara Bahasa Mandarin, Jerman, dan Perancis. Siswa kelas XII yang mengambil kelas Bahasa Indonesia mesti siap-siap dengan ujian Bahasa Indonesia untuk kelas Victorian Certificate of Education (VCE) atau International Baccalaureate.
Heather Hardie, pengajar Bahasa Indonesia, berharap supaya travel advice ke Indonesia bisa dipertimbangkan kembali. ”Saya menikmati saat di Indonesia. Saya berharap anak-anak yang mengambil kelas bahasa bisa ke Indonesia. Sebenarnya, Indonesia tidak seseram yang dibayangkan orang,” ujar Heather.
Sumber: Kompas, Rabu, 1 Juli 2009
BAHASA Indonesia menjadi salah satu mata pelajaran bahasa yang ditawarkan di beberapa sekolah di Australia. Sejumlah siswa yang memilih pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah mereka bahkan tertarik juga untuk belajar kebudayaan dan berkunjung ke Indonesia.
”Saya tertarik ingin tahu kebudayaan Indonesia. Suatu saat nanti saya berharap bisa ke Indonesia. Saya mau berenang di pantainya,” ujar Michael Winn, siswa kelas XII di Carey Baptist Grammar School Melbourne.
Sayangnya, travel advice soal kunjungan ke Indonesia membuat keinginan siswa Australia untuk belajar Bahasa Indonesia di negeri asalnya itu belum kunjung terlaksana.
Keinginan untuk bisa mengajak siswa SMP-SMA di Ferny Grove State School di Brisbane, Queensland, belajar langsung dari penutur asli di Indonesia memang hingga saat ini belum terwujud. Namun, pengajar Bahasa Indonesia di sekolah itu tak kehilangan akal.
Tak bisa ke Indonesia, akhirnya sejumlah siswa yang memilih belajar bahasa Indonesia pun diajak ke Malaysia untuk belajar bahasa dan kebudayaan Melayu. Kesempatan itu dimanfaatkan sebagai ajang untuk mempraktikkan kemampuan berbahasa Indonesia yang dialeknya hampir mirip dengan bahasa Melayu yang dipercakapkan di Malaysia.
Dalam kunjungan ke sejumlah sekolah di Melbourne dan Brisbane yang didukung Australian Education International (AEI) di Indonesia awal Juni lalu, Kompas berkesempatan melihat proses belajar Bahasa Indonesia bagi siswa SD, SMP, dan SMA Australia. Pilihan pelajaran Bahasa Indonesia ternyata cukup diminati siswa Australia, di samping bahasa Perancis, Jerman, dan Mandarin.
Fiona Hudghton, Kepala Departemen Bahasa di Ferny Grove State School, mengatakan, Bahasa Indonesia sudah diajarkan di sekolah itu sekitar delapan tahun lalu. Pelajaran bahasa dengan pilihan Bahasa Indonesia dan Jerman wajib diikuti siswa kelas VIII. Sekitar 40 persen siswa memilih untuk belajar Bahasa Indonesia.
”Sejak tahun lalu, Bahasa Indonesia mulai diajarkan sejak SD. Itu karena ada permintaan dari orangtua siswa. Alasannya karena Indonesia negara tetangga Australia, tidak ada salahnya untuk mengajarkan bahasanya kepada siswa di sini,” ujar Fiona yang juga menjadi salah satu pengajar Bahasa Indonesia.
Belajar Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Australia justru terlihat lebih menarik. Saat siswa kelas VIII belajar kata depan atau preposisi, Fiona memanfaatkan berbagai hewan mainan berukuran kecil sebagai alat bantu untuk memudahkan pemahaman siswa.
Dengan memindahkan posisi berbagai hewan mainan itu, siswa jadi lebih paham bagaimana menggunakan kata di belakang, di atas, di samping, dan lainnya.
Sementara itu, bagi siswa kelas XI dan XII, pelajaran Bahasa Indonesia juga dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan di negara Indonesia, mulai dari budaya, sastra, musik, dan film. Ketika Kompas, tvOne, dan staf AEI Surabaya Josephine Ratna melihat jam pelajaran Bahasa Indonesia, siswa kelas XI dan XII memanfaatkan untuk berdiskusi soal kehidupan remaja di Indonesia.
Axel, misalnya, dengan bahasa Indonesia yang cukup lancar menanyakan apakah remaja Indonesia kenal dengan budaya pesta bersama teman-teman sekolah. Sementara itu, yang lainnya bertanya soal kesempatan anak-anak lulusan SMA melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Di Melbourne, kelas Bahasa Indonesia salah satunya ditawarkan di Carey Baptist Grammar School sejak kelas VII. Bahasa Indonesia juga menjadi pilihan di antara Bahasa Mandarin, Jerman, dan Perancis. Siswa kelas XII yang mengambil kelas Bahasa Indonesia mesti siap-siap dengan ujian Bahasa Indonesia untuk kelas Victorian Certificate of Education (VCE) atau International Baccalaureate.
Heather Hardie, pengajar Bahasa Indonesia, berharap supaya travel advice ke Indonesia bisa dipertimbangkan kembali. ”Saya menikmati saat di Indonesia. Saya berharap anak-anak yang mengambil kelas bahasa bisa ke Indonesia. Sebenarnya, Indonesia tidak seseram yang dibayangkan orang,” ujar Heather.
Sumber: Kompas, Rabu, 1 Juli 2009
Purbakala: Ditemukan Struktur Petirtaan Abad VIII
SEMARANG, KOMPAS - Struktur berupa tumpukan batu yang diduga petirtaan atau pemandian dari abad VIII ditemukan di Desa Derekan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jateng pekan ini berencana meneliti struktur yang sebagian besar masih tertimbun tanah sekitar satu meter itu.
Struktur itu persis berada di tepi sungai yang juga terdapat permandian air panas. Tumpukan batu itu berada sekitar 200 meter dari sisi utara kompleks Candi Ngempon atau dikenal pula dengan nama Candi Muncul yang merupakan candi Hindu dari Wangsa Sanjaya, sekitar abad ke-8. Candi Ngempon dan struktur itu hanya dipisahkan sebuah sungai.
Hanya tampak tumpukan batu memanjang dan siku yang menyiratkan struktur itu berbentuk bangunan persegi. Sebagian besar batu masih terkubur tanah. Struktur itu ditemukan warga sekitar yang hendak membangun jalan setapak menurun menuju kolam pemandian air panas Banjaran, Kamis (25/6). Mengetahui ada batu aneh, warga menghentikan penggalian tanah.
”Saya langsung memberi tahu petugas yang sedang memugar Candi Ngempon. Dia juga meminta penggalian dihentikan sampai ada petugas dari Balai Purbakala,” kata Nurcholis (58), pemilik pemandian air panas Banjaran, Selasa (30/6).
Nurcholis mengatakan tidak akan menghalangi petugas Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jateng jika akan menggali di lahan miliknya itu, tetapi dia berharap ada penggantian yang sesuai.
Petugas Subkelompok Registrasi BP3 Jateng Wahyu yang memeriksa lokasi saat dikonfirmasi mengatakan, struktur itu diduga merupakan petirtaan atau pemandian yang diperkirakan seusia dengan Candi Ngempon. Direncanakan pekan ini petugas BP3 Jateng sudah akan mulai membongkar struktur itu.
”Kemungkinan besar bukan candi karena di sekitarnya sudah ada Candi Ngempon. Apakah merupakan petirtaan juga baru bisa dipastikan setelah direkonstruksi sehingga diketahui bentuk aslinya,” ujarnya. (GAL)
Sumber: Kompas, Rabu, 1 Juli 2009
Struktur itu persis berada di tepi sungai yang juga terdapat permandian air panas. Tumpukan batu itu berada sekitar 200 meter dari sisi utara kompleks Candi Ngempon atau dikenal pula dengan nama Candi Muncul yang merupakan candi Hindu dari Wangsa Sanjaya, sekitar abad ke-8. Candi Ngempon dan struktur itu hanya dipisahkan sebuah sungai.
Hanya tampak tumpukan batu memanjang dan siku yang menyiratkan struktur itu berbentuk bangunan persegi. Sebagian besar batu masih terkubur tanah. Struktur itu ditemukan warga sekitar yang hendak membangun jalan setapak menurun menuju kolam pemandian air panas Banjaran, Kamis (25/6). Mengetahui ada batu aneh, warga menghentikan penggalian tanah.
”Saya langsung memberi tahu petugas yang sedang memugar Candi Ngempon. Dia juga meminta penggalian dihentikan sampai ada petugas dari Balai Purbakala,” kata Nurcholis (58), pemilik pemandian air panas Banjaran, Selasa (30/6).
Nurcholis mengatakan tidak akan menghalangi petugas Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jateng jika akan menggali di lahan miliknya itu, tetapi dia berharap ada penggantian yang sesuai.
Petugas Subkelompok Registrasi BP3 Jateng Wahyu yang memeriksa lokasi saat dikonfirmasi mengatakan, struktur itu diduga merupakan petirtaan atau pemandian yang diperkirakan seusia dengan Candi Ngempon. Direncanakan pekan ini petugas BP3 Jateng sudah akan mulai membongkar struktur itu.
”Kemungkinan besar bukan candi karena di sekitarnya sudah ada Candi Ngempon. Apakah merupakan petirtaan juga baru bisa dipastikan setelah direkonstruksi sehingga diketahui bentuk aslinya,” ujarnya. (GAL)
Sumber: Kompas, Rabu, 1 Juli 2009
Subscribe to:
Posts (Atom)
