WikiLeaks dan SBY

-- Hikmahanto Juwana

TANGGAL 11 Maret, koran The Age dan The Sydney Morning Herald akhirnya memublikasikan kawat-kawat diplomatik Kedutaan Besar AS di Indonesia yang didapat oleh WikiLeaks secara ilegal.

Menurut kedua media, WikiLeaks telah memberikannya kepada mereka secara eksklusif. Kehebohan pun muncul. Istana membantah kebenaran informasi yang dibocorkan. Duta Besar AS untuk Indonesia dipanggil Kementerian Luar Negeri. Dubes Scott Marciel pun menyampaikan penyesalan atas apa yang terjadi pada Presiden SBY dan rakyat Indonesia. Menjadi pertanyaan apakah akan ada penayangan kembali bocoran kawat diplomatik Kedubes AS oleh media Australia? Ini mengingat WikiLeaks mengatakan, ada 3.059 kawat dari Kedubes AS di Jakarta di tangan mereka.

Dimensi

Pembocoran kawat Kedubes AS di Jakarta oleh dua media di Australia punya implikasi pada dua dimensi, yakni dimensi internasional dan dimensi nasional di Indonesia. Dalam dimensi internasional, pembocoran kawat Kedubes AS di Jakarta masih sesuai dengan tujuan utama WikiLeaks: menghancurkan kredibilitas AS di mata dunia. Dalam dimensi kedua yang tidak dialami oleh negara lain sebelum Indonesia, secara nasional penayangan kawat Kedubes AS berpotensi mengguncang stabilitas pemerintah dan tekad pemerintah memerangi korupsi.

Dimensi nasional terjadi karena ada dua alasan. Pertama, publik Indonesia memiliki sensitivitas dan kecurigaan sangat tinggi terhadap para penyelenggara negara terkait isu korupsi. Kedua, berpotensi mengganggu proses normalisasi kekisruhan di tingkat elite, yang beberapa waktu lalu memuncak.

Bocoran yang diungkap dua media Australia sebenarnya tak akan berpengaruh secara signifikan di tingkat internasional. Ini mengingat publik internasional telah dewasa dalam menanggapi bocoran WikiLeaks. Tentu tak demikian dalam dimensi nasional. Kekhawatiran para elite atas bocoran WikiLeaks sebagai legitimasi publik atas rumor-rumor tidak bertanggung jawab jadi bayang-bayang.

Dalam konteks ini Pemerintah AS melalui Dubes Marciel bisa memahami kondisi Indonesia dan akhirnya mengambil tindakan yang belum pernah dilakukan (unprecedented) pada negara lain terkait bocoran kawatnya. Mereka menyampaikan penyesalan meski didahului dengan pernyataan bahwa AS tidak membenarkan (confirm) atau menolak (deny) kabel-kabel para diplomatnya yang bocor, apalagi kasus tertentu. Klarifikasi dan permintaan maaf untuk kasus tertentu bagi Pemerintah AS berarti membenarkan informasi dari kawat yang bocor tersebut. Implikasinya, Pemerintah AS harus meminta maaf kepada semua negara yang kondisi dan pejabatnya dilaporkan secara negatif oleh para diplomatnya ke Washington.

Antisipatif

Meski telah melakukan sejumlah langkah sebagai pengendalian atas kerusakan (damage control) yang diakibatkan dari penayangan bocoran kawat oleh dua media Australia, seharusnya pemerintah melakukan langkah antisipatif. Hal ini mengingat sejak Desember 2010 telah terdengar kabar WikiLeaks memiliki bocoran kawat rahasia dari Perwakilan AS di Indonesia.

Penulis pernah memperingatkan pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif terhadap informasi WikiLeaks ketika Wakil Menteri Luar Negeri tidak ingin berkomentar atas informasi yang ada di tangan WikiLeaks karena belum diketahui isinya. Penulis meminta pemerintah proaktif berkomunikasi dengan Kedubes AS terkait isi informasi yang dikirim oleh para diplomat AS. Tentu caranya harus dilakukan secara tertutup.

Selanjutnya, pemerintah perlu mendewasakan publik sehingga bila ada kebocoran kawat para diplomat AS yang tak enak didengar, seperti saat ini, publik dan para pejabat tak akan reaktif. Memang harus dipahami oleh publik, termasuk pejabat dan jurnalis, para diplomat, tak hanya yang dari AS, dalam menyampaikan laporan ke negara asal mendasarkan diri pada dua kategori informasi.

Pertama adalah apa yang dibaca di media massa atau pidato tertulis para pejabat negara. Kedua adalah hasil percakapan dengan narasumber yang berlatar belakang aktivis, akademisi, politisi, dan pejabat setempat. Dalam konteks perolehan informasi dari narasumber, informasi yang didapat lebih banyak bukan informasi yang didasarkan pada bukti kuat atau informasi yang belum disaring karena masih berupa gosip jalanan ataupun informasi yang diberikan untuk keuntungan bagi informan. Langkah lanjutan yang perlu dilakukan pemerintah agar kerusakan di dalam negeri tidak lebih berdampak adalah melakukan pendekatan dengan media massa Australia. Pendekatan bisa dilakukan dengan difasilitasi oleh Pemerintah atau Kedubes Australia.

Pendekatan ini penting karena ada dua alasan mendasar. Pertama, karena media Australia mendapat bocoran kawat Per- wakilan AS di Indonesia dari WikiLeaks secara eksklusif. Kedua, media Australia sebenarnya hanya dimanfaatkan oleh WikiLeaks sebagai medium. Besar kemungkinan WikiLeaks telah mengubah strategi dalam penayangan bocoran kawat yang sebelumnya mengandalkan situs web dan koran Inggris, The Guardian.

Agar memiliki daya tekan terhadap AS, kini WikiLeaks memberikan secara eksklusif bocoran ke media massa pilihannya. Bisa jadi ini merupakan serangan balik terhadap upaya AS menghancurkan operasi WikiLeaks. WikiLeaks dalam konteks itu telah berhasil. Hanya, Indonesia secara internal menjadi korban. Bahkan bukan tidak mungkin hubungan Indonesia dan Australia akan terkena dampak.

Oleh karena itu, media Australia diupayakan mengakhiri penayangan isi kawat yang dibocorkan. Dikhawatirkan penayangan oleh media massa Australia dipersepsi publik Indonesia sebagai serangan Australia terhadap Indonesia.

Langkah lanjut lain, pemerintah perlu membentuk tim investigasi yang independen dan kredibel untuk mengungkap siapa saja pejabat yang memberikan informasi kepada diplomat AS dan apa motivasi mereka. Ini penting mengingat laporan diplomat AS ke Washington tak mungkin hasil rekayasa mereka sendiri.

Mental pejabat dalam mengumbar informasi kepada diplomat asing agar diakui dekat dengan kekuasaan harus diakhiri. Para pejabat harus paham, di mata para diplomat asing, informasi dari pejabat bernilai sangat tinggi dibandingkan dari aktivis, akademisi, atau wartawan.

Baik pejabat maupun politisi harus menghentikan penyampaian informasi kepada diplomat asing yang bertujuan politis. Tujuan politis dimaksud adalah meminjam tangan negara asing untuk melawan rival politiknya, bahkan melawan atasan pejabat yang menyampaikan informasi. Hasil tim investigasi perlu diungkap untuk menepis kecurigaan publik. Kecurigaan publik tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai kecurigaan atas bocornya kawat Perwakilan AS di Indonesia menjadi pemicu ketidakpercayaan publik kepada elite dan para penyelenggara negara.

Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Sumber: Kompas, Selasa, 15 Maret 2011