Karakter Bangsa: Tanggung Jawab Keluarga dan Masyarakat

Jakarta, Kompas - Tanggung jawab utama pendidikan karakter ada pada keluarga dan masyarakat. Apabila pendidikan karakter hanya menjadi tanggung jawab sekolah, beban sekolah akan semakin berat.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal membenarkan pentingnya keluarga dan masyarakat dalam pendidikan karakter. Namun, Fasli juga mengingatkan sekolah harus melihat pendidikan karakter sebagai bagian dari proses penguatan dan peningkatan mutu pendidikan.

Untuk membantu sekolah melaksanakan pendidikan karakter, Fasli berjanji memfasilitasi sekolah tentang nilai-nilai apa saja yang bisa diajarkan dan dipraktikkan di tiap sekolah.

”Kita jangan paksa sekolah harus mengajarkan semua nilai,” kata Fasli. Pihak sekolah bisa menentukan berdasar kesepakatan, nilai-nilai luhur apa yang akan dibangun. Jika hendak menekankan disiplin, kata Fasli, harus jelas kegiatan apa saja yang akan dilakukan.

”Pendidikan karakter di setiap sekolah bisa berbeda-beda sesuai dengan pilihan nilai yang akan dibangun. Nantinya akan bervariasi,” kata Fasli

Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Jakarta Berahma Tarigan, Selasa (18/5), mengatakan, pendidikan karakter atau nilai-nilai luhur harus diajarkan di lingkup keluarga dan masyarakat terlebih dahulu. Baru kemudian sekolah memberikan tambahan dan memperkuat nilai-nilai itu.

Kepala Sekolah SMAN 110 Jakarta Een Heraena juga mengingatkan, pendidikan karakter di sekolah harus didukung keluarga lebih dahulu. ”Kalau di rumah tidak diberi nilai-nilai itu, ya, akan sulit bagi sekolah,” ujarnya.

Menurut ide dasarnya, pendidikan karakter bukan hanya masalah mengajar siswa berperilaku sopan dan santun, tetapi untuk membentuk kepribadian dan mengembangkan potensi anak seluas-luasnya.

Pendidikan karakter tidak harus menjadi mata pelajaran khusus, cukup terintegrasi di dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang sudah ada, antara lain agama dan PPKN, bimbingan konseling, atau kegiatan ekstrakurikuler.

Untuk membangun karakter bangsa dan keterampilan yang tinggi, pendidikan di Indonesia selama ini dinilai kurang cukup menyeimbangkan antara pendidikan akademis dan pendidikan non-akademis. Oleh sebab itu, untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan memiliki keterampilan, Wakil Presiden Boediono mendukung pendidikan kepramukaan serta keolahragaan dan kepemudaan untuk dapat ditingkatkan lagi dalam kurikulum sekolah.

Demikian diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam keterangan pers, seusai mengikuti rapat koordinasi mengenai pendidikan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa. Rapat dipimpin Boediono selaku Ketua Komite Pendidikan dan dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Kesejahteraan Agung Laksono, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Suryadharma Ali, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Lukita D Tuwo dan perwakilan Menteri Keuangan.

(LUK/HAR)

Sumber: Kompas, Rabu, 19 Mei 2010