Sunday, November 01, 2009

[Sosok] Mely G Tan: Saya Selalu Beruntung

-- Maria Hartiningsih & Ninuk Mardiana Pambudy

DUA rangkaian bunga anggrek bulan berwarna putih dan ungu menghiasi beranda rumahnya yang tenang di wilayah Jakarta Selatan. ”Dari Bu Mien Soedarpo,” ujar Mely G Tan (79), sosiolog terkemuka, menunjuk yang ungu.

Mely G. Tan (KOMPAS/NINUK MARDIANA PAMBUDY)

Bunga-bunga itu mewakili ungkapan syukur pengirimnya atas penghargaan Nabil Award yang diterima Mely tanggal 22 Oktober 2009, atas jasanya mengembangkan proses nation building Indonesia melalui penelitian, penerbitan karya-karya ilmiah, dan aktivitas lain yang memberi pencerahan kepada publik.

”Penghargaan itu tanda yang dilakukan selama sekian puluh tahun itu berguna. Ya bahagia juga dong,” kata Mely.

Berbincang dengan Mely, selalu menyenangkan karena ia tampil apa adanya. Selera humornya tinggi. Berulang kali ia mengatakan, ”Saya ini orang yang beruntung. Begitu lulus dari sinologi UI, langsung dapat beasiswa ke Cornell. Pulang ke Jakarta, dua tahun kemudian dapat beasiswa lagi ke Berkeley.”

Mely adalah orang Indonesia pertama yang mendapat gelar doktor sosiologi dari Berkeley, tahun 1968. ”Orangtua saya tak keluar uang sepeser pun untuk biaya pendidikan saya di luar negeri.”

Meski kepakarannya di bidang sosiologi—khususnya terkait dengan hubungan antarkelompok dengan fokus pada golongan etnik Tionghoa di Indonesia, stratifikasi dan integrasi sosial, jender dan pembangunan—membuat ia dikenal di dunia internasional, ia tetap sosok bersahaja.

Resmi pensiun tahun 1997, Mely tidak berhenti bekerja dan meneliti. Ia baru saja menyelesaikan makalah untuk seminar di Singapura, juga tentang peranakan Tionghoa.

Saksi penting

Mely adalah salah satu saksi penting sejarah perubahan politik di Indonesia, terkait pengakuan pemerintah terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan, yang kemudian melahirkan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, Oktober 1998. Mely kemudian menjadi salah satu komisioner periode 1998-2003.

Ia adalah satu dari 22 perempuan—bersama, antara lain, Saparinah Sadli, Kuraisin Sumhadi (alm), Soewarni Salyo, dan Kamala Chandrakirana, yang tergabung dalam Masyarakat Anti-Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia—yang menghadap Presiden Habibie pada 15 Juli 1998.

Didorong temuan Tim Relawan Kemanusiaan tentang terjadinya pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei, mereka mendesak Presiden Habibie membuat pernyataan mengutuk peristiwa itu dan meminta maaf kepada masyarakat. Pemerintah kemudian membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk menginvestigasi tragedi yang merupakan lembar hitam sejarah negeri ini.

Anda tertohok peristiwa itu?

Bukan peristiwa itu, tetapi peristiwa tahun 1978. Waktu itu kami, Thee Kian Wie, Taufik Abdulah, dan saya ikut menandatangani imbauan kepada pemerintah agar mahasiswa tidak dikejar-kejar dan koran-koran tidak dibredel. Ternyata imbauan itu dipolitisasi. Kami bertiga dipanggil Ketua LIPI, Pak Rivai, dan disuruh mencopot jabatan struktural. Taufik waktu itu Ketua Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional LIPI, Thee Kian Wie wakilnya, dan saya Kepala Pusat Bagian Penelitian Masyarakat. Kami enggak punya lagi jabatan, tetapi tetap boleh meneliti.

Terus bekerja

Jabatan struktural itu baru direhabilitasi tahun 1985, tetapi dia tak pernah menyesali.

Saat tragedi Mei 1998, secara emosional bagaimana?

Saya lebih berada di wacana. Jadi, walaupun marah, saya tak pernah turun ke jalan. Saya terus menulis. Maret 1999, saya diundang United States-Indonesia Association untuk bicara mengenai perempuan Indonesia di beberapa universitas di AS. Tahun 2001, saya diundang United Nations Division for the Advancement of Women. Saya diminta menulis masalah kekerasan terhadap perempuan karena akan ada sidang ke-45 dari UN Commission on the Status of Women. Ada tiga orang diundang, dari Belanda, Inggris, dan Indonesia.

Paper saya dikembalikan. Ternyata di UN tidak boleh disebut nama negara. Semua harus ditulis netral. Jadi, saya revisi dalam semalam, tetapi intinya tetap, bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi di seluruh dunia, khususnya pada etnik-etnik tertentu. Yang waktu itu sebenarnya terparah di Kosovo. Orang Bosnia dan Serbia saling bunuh diri setelah mengalami kekerasan seksual dan pemerkosaan. Saya presentasikan itu dalam sidang di New York.

Apa persoalan mendasar integrasi etnis Tionghoa ke dalam masyarakat? Bagaimana dengan stereotip terhadap orang Tionghoa yang susah pudar?

Mestinya bisa hilang, tetapi makan waktu. Dasarnya, kita harus mengakui dan menerima masyarakat kita plural, beraneka ragam. Tak ada negara di dunia ini yang homogen, baik dari sisi agama maupun etnis. Kalaupun ada, sedikit sekali.

Kita harus menerima ini meski tidak mudah karena kita harus menghormati dan menghargai perbedaan. Kalau tidak bisa sampai ke sana, sulit, karena selalu saja ada hal-hal untuk memperbedakan manusia.

Seberapa jauh perbedaan bisa ditoleransi?

Dulu waktu zamannya Soekarno dan pemimpin-pemimpin Asia Afrika, ada yang namanya peaceful coexistence. Toleransi saja belum cukup. Kalau peaceful coexistence artinya di dunia ini ada tempat bagi semua macam orang. Kita harus hidup bersama dalam damai. Ini juga tak mudah. Makanya, dari kecil anak harus diajari mengakui dan menghargai perbedaan. Ini nih si item.. si kuning... dulu ada si Acong dan segala macam. Ini sangat mendasar. Kalau tidak, kita akan terus begini.

Empat lapis minoritas

Mely G Tan adalah anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Tan Boen Am (WBA Tangay) dan Pouw Lian Nio (Sulianti Tangay). Ayahnya generasi kelima imigran China Indonesia yang bekerja pada perusahaan Belanda. Ibunya, ibu rumah tangga yang punya kecerdasan bawaan. Kakek Mely dari pihak ibu yang imigran dari Provinsi Fulkien, China Selatan, adalah pedagang besar di Sumatera Selatan.

Di rumah, Mely dan saudara-saudaranya berbahasa Belanda dengan ayahnya. Ibunya berbahasa Melayu. Selain bahasa Belanda, kemudian bahasa Mandarin, Mely juga belajar bahasa Perancis, Jerman, dan terutama Inggris. Benih-benih penyerbukan silang budaya telah tumbuh sejak kecil dalam dirinya.

”Saya ini minoritas empat lapis,” ujarnya. ”Saya perempuan, etnis China, beragama Katolik dan single.”

Apakah itu terkait dengan pilihan masuk sinologi dan lalu mendalami sosiologi?

Saya keluaran Hoogere Burger School (HBS), sama dengan SMA, bagian A, itu bagian bahasa. Jadi, pilihan saya terbatas sekali. Waktu itu di UI baru ada bahasa Indonesia, Jawa, dan Tionghoa. Jadi, saya masuk Jurusan Sinologi Fakultas Sastra UI karena tak ada pilihan. Semua berjalan tanpa saya berpikir keras. Sebelumnya saya sudah mengambil sosiologi sebagai mata kuliah minor karena waktu tahun ketiga di sinologi saya memenangi kompetisi penulisan ilmiah berdasarkan penelitian empiris yang diselenggarakan Lingkar Ilmu Pengetahuan Katolik.

Dunia penelitian semakin menarik ketika saya diminta Prof Tjan Tjoe Som, Ketua Jurusan Sinologi, untuk menjadi asisten Prof G William Skinner, antropolog dari Cornell University. Dia mau meneliti tentang etnis Tionghoa di Indonesia. Waktu itu saya memang baru bosan sekali kuliah karena belajarnya Tionghoa klasik. Ada tiga mahasiswa menjadi asisten Prof Skinner, saya terpilih menjadi asisten terbaik dan mendapat beasiswa dari Cornell Southeast Asia Training Fellowship. Penelitian 18 bulan di Sukabumi itu menjadi bahan tesis master. Jadi, hidup saya ini sebenarnya mengalir saja, tidak berpikir keras-keras.

Anda pernah merasa didiskriminasi?

Di dunia akademik lebih liberal, lebih diterima. Ilmuwan-ilmuwan dari LIPI tidak ganti nama. Kalau pengusaha mesti ganti nama biar tidak dipersulit. Sebagai perempuan ilmuwan, saya juga tidak merasa didiskriminasi.

Perkembangan sosiologi di Indonesia saat ini?

Saya masih punya harapan pada yang muda-muda. Mereka harus lebih berperan dan lebih bersuara. Sebenarnya, antara sosiologi dan politik itu dekat sekali, juga dengan ekonomi, dibandingkan hanya sosiologi. Sayang organisasinya yang melempem. Dulu, misalnya, Ikatan Sosiolog Indonesia kan ketuanya Haryono Suyono dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Tidak ada organisasi yang independen. Kalau ada hubungannya dengan institusi, baru biasa jalan. Kalau tidak, ya tidak ada dananya.

Sumber: Kompas, Minggu, 1 November 2009

No comments: