Belum Ada Tindak Lanjut Rekomendasi Kongres Kebudayaan

JAKARTA, KOMPAS.com- Dari beberapa kali penyelenggaraan Kongres Kebudayaan, rumusan dan rekomendasi yang dihasilkan belum dapat berfungsi efektif. Belum ada kebijakan-kebijakan nyata yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil Kongres Kebudayaan, dan terkesan hanya berhenti sampai dengan keputusan saja.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Tjetjep Separman, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Direktur Kesenian, Sulistyo Tirtokusumo, pada peluncuran Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (BPKKI), Senin (30/11) di Jakarta.

"Untuk mengawal perjalanan keputusan kongres, Kongres Kebudayaan di Bukittinggi, tahun 2003, merekomendasikan agar dibentuk institusi independen," katanya.

Tjetjep menjelaskan, sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata membentuk dan memfasilitasi lembaga khusus yang independen, dengan anggota dari kalangan budayawan dan cendekiawan, yang disebut dengan Badan Pekerja Antarkongres Kebudayaan, dengan tugas mengawal perjalanan keputusan kongres, mempersiapkan dan turut melaksanakan kongres berikutnya.

Namun, lanjutnya, sampai dengan berlangsungnya Kongres Kebudayaan 2008 di Bogor, lembaga tersebut belum dapat berjalan efektif. Selanjutnya, hasil Kongres Kebudayaan di Bogor kembali diamanatkan untuk membentuk lembaga yang sama. Oleh karena itu, tanggal 6 Febru ari 2009 melalui Keputusan Menbudpar Nomor KM.02/OT.001/MKP/2009 dibentuklah Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (BPKKI), setelah lembaga sebelumnya dibubarkan.

"Semenjak dibentuk sampai saat ini BPKKI telah bekerja cukup efektif, namun keberadaannya belum banyak diketahui masyarakat umum, karena lembaga tersebut diakui memang belum tersosialisasikan dengan baik," ungkap Tjetjep.

Peluncuran BPKKI sejalan dengan digelarnya dialoq bertajuk Budaya Berpikir Positif sebagai Modal Integrasi Bangsa.

Pengurus BPKKI diketuai Mukhlis PaEni, Sekretaris Junus Satrio Atmojo, dengan anggota Buntje Harbunangin, Pudentia, H Hardi, Susanto Zuhdi, Nunus Supardi, dan Kenedi Nurhan.

Mukhlis PaEni mengatakan, BPKKI secara khusus memperhatikan tiga hal. Pertama, membahas, merumuskan, dan menyampaikan usul dan/atau saran mengenai masalah-masalah strategi di bidang kebudayaan.

Kedua, mengawal, menyosialisasikan dan mengadvokasikan rumusan dan saran mengenai masalah-masalah strategi kebudayaan bersama lembaga-lembaga pendidikan, media massa, pemerintah, swadaya masyarakat, swasta perorangan dan masyarakat umum. Sehingga terjadi gerakan bers ama dalam memecahkan masalah-masalah strategi dan meningkatkan kualitas hidup berbudaya. Dan, ketiga, menghimpun berbagai aktivitas kongres yang bermuatan budaya.

BPKKI sebagai sebuah institusi nirlaba digerakkan oleh sebuak mekanisme pengabdian dari pada anggotanya yang dengan penuh keikhlasan memberi dedikasi/pengabdiannya kepada upaya pembangunan budaya bangsa, jelasnya.

NAL

Sumber: Oase, kompas.com, Senin, 30 November 2009