Jakarta, Kompas - Gelombang kemarahan dari berbagai lapisan masyarakat bermunculan terkait penangkapan tiga petugas patroli Indonesia oleh Malaysia. Pemerintah Indonesia dinilai tidak tegas.
Keterangan pers dari Departemen Luar Negeri Malaysia, Selasa (17/8), menyebutkan, tiga petugas patroli RI dibebaskan. Demikian pula para nelayan Malaysia telah dipulangkan. ”Pada hari Senin, Menlu Malaysia Dato Seri Anifah Aman dan Menlu Marty Natalegawa telah berbicara dan keduanya sepakat agar masalah itu diselesaikan segera secara bersahabat.”
Namun, pembebasan petugas patroli itu dianggap tidak memadai. Ketua Dewan Perwakilan Cabang Legiun Veteran RI Kota Pontianak Sutarman (71) menilai Pemerintah Indonesia terlalu lemah. ”Penangkapan oleh Polisi Malaysia sangat melecehkan,” kata Sutarman seusai menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-65 RI di Kebun Sajoek, Pontianak, Selasa.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik menyatakan, pelepasan tujuh nelayan pencuri ikan asal Malaysia telah mempertaruhkan masa depan penegakan hukum laut tetorial Indonesia. ”Tukar guling tujuh nelayan Malaysia dengan tiga petugas kita membuka peluang Malaysia untuk mengklaim wilayah kita di masa datang.”
Menlu RI membantah telah terjadi barter atau pelepasan petugas patroli RI dengan imbalan pelepasan nelayan Malaysia.
Pengamat hubungan internasional Universitas Gadjah Mada, Fatkurrohman, di Yogyakarta, mengatakan, Indonesia harus lebih tegas, tidak hanya sekadar menyampaikan teguran keras.
Karena militer lemah
”Malaysia berani bersikap arogan dengan melanggar wilayah Indonesia karena tahu kita tidak memiliki kekuatan militer memadai untuk menangkal mereka,” kata Fatkurrohman. Ia mengatakan, tidak adanya kekuatan militer yang tangguh menyebabkan Indonesia tidak memiliki daya gertak sehingga dipandang sebelah mata.
”Pembenahan sistem persenjataan memang membutuhkan dana besar, tetapi sekarang kita lihat akibatnya, harga diri diinjak-injak negara tetangga sendiri. Sekarang pemerintah tinggal memilih: membenahi pertahanan wilayah atau merelakan wilayah kita dilanggar.”
Kemarahan serupa disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, anggota DPRD Kabupaten Bangka Hermas Suhadi, Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kepulauan Riau Yudi Carsana, dan Ketua Umum Front Komunitas Indonesia Satu M Julian Manurung.
Anggota Komisi I DPR, Mahfud Siddiq, akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi I untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan instansi terkait dalam rangka menjaga wilayah laut dan daratan.
(ANTARA/ROW/ONG/LAS)
Sumber: Kompas, Rabu, 18 Agustus 2010
No comments:
Post a Comment