Maka Lengkaplah Penderitaan Itu

-- JB Kristanto

JUMLAH penonton film nasional tahun ini menurun drastis, hingga tidak ada satu pun produser yang berani menayangkan filmnya selama bulan puasa. Peristiwa pertama sepanjang sejarah. Film nasionalis Darah Garuda pun memilih penayangan pada tanggal sekitar Lebaran mendatang, yang sudah menjadi tradisi untuk ”panen” penonton. Sebenarnya kondisi semacam ini sudah bisa diduga. Dua tahun lalu sudah muncul peringatan akan munculnya kondisi ini, tetapi tak ada yang peduli. Masalah pokoknya masih sama: tata edar, prasarana bioskop, plus kualitas film semakin memburuk.

Untuk itu, mari mengumpulkan data-data lebih dulu meski tidak mudah. Pertama data prasarana dan tata edar: tidak berubah. Jumlah tayangan tidak berbeda mencolok dalam tiga tahun terakhir. Distributor dan jaringan bioskop tetap dua. Jumlah bioskop bertambah sedikit. Kalau dua tahun lalu ada 127 gedung dengan 524 layar (21 dan Blitz), sekarang 139 gedung dengan 619 layar.

Yang agak rumit adalah mengumpulkan data jumlah penonton. Dua tahun lalu sejumlah produser (Mira Lesmana, Nia Dinata, Deddy Mizwar, Chand Parwez, Shanty Harmayn, dan Hatoek Soebroto) menyatakan hendak mengumumkan data penonton film mereka. Pernyataan itu disampaikan setelah diskusi ”10 Tahun Kebangkitan Film Indonesia” (Kompas, 10-12-2008). Undang-undang Perfilman yang baru pun mengharuskan adanya keterbukaan data penonton itu. Semuanya seolah dilupakan.

Dalam empat tahun terakhir, bisa dilihat bahwa terjadi lonjakan mencolok dari tahun 2007 ke 2008, dari 17.570.000 jadi 32.695.681 penonton. Lonjakan ini harus dilihat dengan hati-hati karena film yang ditayangkan tahun 2007 hanya 54 film, sementara tahun 2008: 91 film. Ditambah lagi, pada 2008 ada dua film yang menghasilkan rekor: Laskar Pelangi (4,5 juta penonton) dan Ayat-ayat Cinta (3,7 juta). Tahun 2009: 83 film menghasilkan 29.308.659 penonton. Tahun 2009 tidak ada yang ”meledak”, tetapi ada enam film yang raihan penontonnya di atas 1 juta, bahkan satu film di atas dua juta orang, Ketika Cinta Bertasbih (2,4 juta penonton).

Tahun sekarang benar-benar mengkhawatirkan. Hingga awal Juli, sudah tayang 49 film. Jumlah penontonnya: 7.799.221 orang. Perolehan jumlah penonton tertinggi tahun ini, 18+, hanya 512.973 orang. Kalau dibanding dengan perolehan tahun lalu, 18+ ini hanya menduduki peringkat 15. Petunjuk kemerosotan drastis.

Perolehan jumlah penonton 2010 akan bertambah sedikit dengan ditayangkannya enam film lagi pada bulan Juli itu. Belum diperoleh angka pasti jumlah penontonnya, tetapi bisa diduga bahwa raihan jumlah penontonnya tidak terlalu berarti. Lalu, masih ada empat bulan lagi untuk sampai akhir tahun. Yang jelas empat-lima film sudah siap tayang sekitar Lebaran, dan yang tengah berproduksi sekitar 15 film. Berarti, diperkirakan masih ada 20 film lagi yang akan tayang tahun ini. Kalau hitungan ini benar, maka rasanya angka perolehan tahun 2007 saja akan sukar disamai.

Sudah diduga

Seperti sudah disebut tadi, kondisi ini sudah diduga sebelumnya. Dua tahun lalu terungkap bahwa tidak mungkin prasarana bioskop yang ada bisa menampung jumlah produksi film nasional. Mari kita lihat: pada 2007 rata-rata per bulannya adalah 4,5 judul, 2008: 7,5 judul, 2009: 7 judul, dan 2010: 6 judul. Kalau pada 2007 setiap minggu tayang satu judul, maka pada tahun-tahun berikutnya satu minggu tayang dua judul. Artinya, setiap judul hanya kebagian tiga-empat hari tayang.

Tentu hitung-hitungan tidak eksak seperti itu karena dua atau tiga judul bisa tayang pada tanggal yang sama di gedung berbeda. Akan tetapi, tolong juga diingat bahwa Kelompok 21 sekarang sudah ”membagi” diri dalam kelas Premiere, XXI, dan 21. Film nasional yang ”biasa-biasa” saja (jumlahnya mayoritas) adalah film-film yang masuk kelas ”21” tadi. Kalaupun jumlah gedung 21 sekarang bertambah (133 gedung, 560 layar, termasuk Premiere dan XXI: 174 layar), jumlah terbesar menumpuk di Jabotabek (73 gedung, 301 layar, termasuk Premiere dan XXI: 162 layar). Itu juga berarti hanya di Jabotabek tiga atau empat judul bisa serentak ditayangkan. Itu saja sudah dengan asumsi ada dua judul tayang di gedung yang sama. Sesuatu yang merugikan. Hal itu pasti terjadi di luar Jakarta, Surabaya, dan Bandung, yang hanya memiliki satu sampai empat gedung bioskop.

Semua bioskop kelompok 21 masuk klasifikasi bioskop first run, yang mendapatkan jatah pemutaran film pertama. Bioskop-bioskop second run di kota-kota besar sudah lama lenyap, sementara di kota-kota kecil tetap merana. Hasil pemetaan tim BP2N ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera menunjukkan masih ada 47 gedung ”non 21” dengan 75 layar (Delta Film, 3/1/16 Juni 2010). Data ini diragukan kesahihannya karena disebut ada dua gedung ”non 21” di Surabaya, yang kenyataannya tidak ada lagi. Keluhan bioskop second run ini masih tetap sama: minta copy film nasional lebih cepat hingga waktu penayangannya tidak terlampau jauh dibanding kota-kota besar.

Di pihak lain, pengalaman produser yang berhubungan langsung dengan mereka—sekarang ini tidak ada lagi pengedar daerah—mengeluhkan ”ketidakberesan” keuangan pemilik gedung. Ini jadi buah simalakama: pemilik gedung tidak berani membeli film secara tunai, sementara produser tidak bisa mengontrol jumlah penonton yang dihasilkan jika ditayangkan dengan sistem bagi hasil. Keinginan gedung second run ini mendapat copy film secara lebih cepat bisa dipahami karena mereka khawatir didahului oleh peredaran VCD/DVD dan tayangan televisi. Umumnya, VCD/DVD film nasional bisa didapat di toko sekitar empat bulan setelah tayang di bioskop first run.

Produser enggan menambah copy film (Rp 12 juta/copy), karena itu berarti penambahan biaya produksi. Tata edar yang sekarang berlaku membuat produser ingin secepatnya meraih pendapatan sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini sangat berbeda dengan tata edar tahun 70-an dan 80-an. Kalau dulu produser memiliki sekitar 20 copy, maka sekarang produser paling sedikit mencetak sekitar 40 copy. Jumlah ini pun paling hanya bisa mencakup sekitar 80 layar di beberapa kota (Jabotabek saja menghabiskan 30 copy). Kalau dulu sebuah film beredar sekitar setahun untuk menuntaskan siklusnya, maka sekarang hanya terhitung satu-tiga minggu. Tidak aneh kalau hanya dalam empat bulan film itu sudah beredar dalam bentuk VCD/DVD. Mereka tidak memperhitungkan sama sekali potensi bioskop second run karena tidak banyak berpengaruh dalam jumlah penonton.

Kerepotan

Bahkan, produser sekarang memiliki kerepotan baru: gudang copy film yang jumlahnya berjibun itu. Maka, tidak aneh kalau ada kabar bahwa mereka menjual murah copy film itu. Ada film yang dibeli dengan harga Rp 7,5 untuk empat copy. Produser lain menawarkan filmnya yang baru selesai edar dengan harga Rp 5 juta untuk empat copy. Bahkan, ada yang menjualnya dengan harga Rp 1 juta per copy.

Kalau hendak mengambil sisi positifnya, kondisi demikian ini bisa menumbuhkan bisnis tersendiri. Bisa dimunculkan kembali pengedar film daerah yang tentu harus bekerja sama dengan pemilik-pemilik bioskop ”non- 21” dan produser. Pengedar bisa mengumpulkan film dari produser dengan harga murah dan meminta produser agar menunda peredaran VCD/DVD-nya. Dengan jumlah judul film yang cukup, ia bisa menjamin pasokan ke bioskop, sambil meminta agar bioskop membenahi administrasinya. Bila tayangan teratur, bioskop bisa mulai mendatangkan penonton dan membenahi fasilitasnya. Mudah-mudahan—kalau cara ini berhasil—akan muncul jaringan bioskop second run. Masalahnya: siapa yang mulai.

Uraian tentang peredaran film nasional di atas tidak boleh menutup sisi lain industri film: kualitas dan kreativitas film itu sendiri. Sisi terakhir ini juga sangat mengkhawatirkan. Nyaris tidak ada tawaran pembaruan sama sekali, bahkan mayoritasnya hanya mengunyah-ngunyah sampah gagasan lama tanpa pendekatan lain. Saking tumpulnya dan merobotnya cara kerja pembuat film, mulai muncul kembali gejala tahun 1993-1999 saat runtuhnya film nasional: eksploitasi seks secara serampangan. Itu pun hanya 12 film yang ditonton lebih dari 300.000 orang, batas raihan laba dengan standar biaya produksi Rp 2 miliar. (2007: 21 film; 2008: 42 film; 2009: 36 film).

Gambaran itu juga yang menyebabkan film-film dengan kualitas gagasan ataupun penanganan cukup baik, terimbas kesan jelek. Alangkah Lucunya (Negeri Ini) masih beruntung memperoleh 389.130 penonton, Tanah Air Beta: 350.000 penonton, tetapi Minggu Pagi di Victoria Park: hanya 24.000 penonton. Tiga film inilah yang pada tahun ini bisa dianggap memenuhi standar kualitas. Suatu jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan 54 film yang beredar.

Maka lengkaplah penderitaan itu.

JB Kristanto, Wartawan Senior

Sumber: Kompas, Minggu, 22 Agustus 2010