Sebagian Besar Dana untuk Fisik, RSBI Tidak Meningkatkan Mutu

JAKARTA, KOMPAS - Sebagian besar anggaran dari pemerintah dan orangtua pada proyek Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional hanya digunakan untuk pengembangan sarana prasarana fisik. Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan pada RSBI tidak sesuai dengan harapan.

Dari temuan studi awal proyek RSBI oleh Koalisi Pendidikan dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang diungkapkan Minggu (20/6), didapati bahwa mayoritas sekolah RSBI hanya mengandalkan sarana fisik, seperti mesin pendingin ruangan atau internet. Kondisi dan kesiapan guru masih buruk, terutama dalam penggunaan bahasa Inggris pada proses belajar-mengajar.

Lody Paat dari Koalisi Pendidikan mengingatkan, banyak RSBI tak sesuai dengan namanya karena penggunaan bahasa Inggris pun masih minim. Dari hasil diskusi dengan guru terungkap, banyak guru tidak bisa berbahasa Inggris dan kesulitan dalam menjelaskan materi pelajaran dalam bahasa itu. ”Peningkatan mutu pendidikan tak harus melalui RSBI, apalagi jika implementasinya kacau seperti ini,” ujarnya.

Lody menambahkan, RSBI justru mengundang perdebatan karena jika dilihat dari nilai-nilainya, RSBI mengutamakan kompetisi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah yang seharusnya membantu sekolah meningkatkan mutu pendidikan justru mendorong setiap sekolah untuk bersaing satu sama lain. Padahal, dari nilai-nilai Pancasila tidak disebutkan kata-kata persaingan, yang ada yaitu nilai-nilai kerja sama dan kebersamaan. ”Seolah-olah sekolah harus bersaing untuk meningkatkan mutu pendidikan. Apa tidak ada cara lain,” ujarnya.

Privatisasi

Untuk itu, menurut Ade Irawan dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, pihak ICW mendesak pemerintah menghapus RSBI karena mendorong kastanisasi dan antidemokrasi. RSBI justru mendorong konsep privatisasi pendidikan semata-mata karena anggaran minim dari pemerintah.

”Untuk menjawab masalah anggaran, pemerintah justru dorong privatisasi pendidikan melalui RSBI,” ujarnya.

ICW mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit penggunaan dana RSBI karena pengelolaan yang amatir. Pasalnya, tidak ada proses evaluasi dan pengawasan kualitas pembelajaran. ”Tak ada upaya mengawal anggaran sehingga kerap ditemukan indikasi korupsi,” ujarnya. (LUK)

Sumber: Kompas, Senin, 21 Juni 2010