Ini pernyataan Prof Dr Ahmad Syafii Maarif: bangsa Indonesia mengalami krisis kepemimpinan karena politik menjadi ajang kompetisi kepentingan-kepentingan sempit kelompok, bukan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat, seperti dicita-citakan para pendiri negeri ini.
A. Syafii Maarif (KOMPAS/NINUK MARDIANA PAMBUDY)Tokoh intelektual, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah (1998-2005) dan pendiri Maarif Institute itu ditemui suatu pagi, di Jakarta.
Syafii Maarif (73) adalah tokoh Indonesia kedua yang dianugerahi penghargaan Magsaysay untuk kategori Perdamaian dan Pemahaman Internasional setelah tokoh intelektual Soedjatmoko pada tahun 1978.
Tokoh Indonesia yang pernah mendapat penghargaan yang sama adalah Mochtar Lubis (1958), Pramoedya Ananta Toer (1995), dan Atmakusumah Astraatmadja (2000) untuk kategori Jurnalisme, Kesusastraan, dan Seni Komunikasi Kreatif, Abdurrahman Wahid (1993) untuk kategori Kepemimpinan Masyarakat, serta Dita Indah Sari (2001) untuk kategori Kepemimpinan Muda.
Presiden Raymond Magsaysay Award Foundation, Carmencita T Abella, dalam surat elektroniknya kepada Maarif Institute tanggal 31 Juli 2008 menyatakan, Syafii Maarif dipilih karena komitmen dan kesungguhannya membimbing umat Islam untuk meyakini dan menerima toleransi dan pluralisme sebagai basis keadilan dan harmoni di Indonesia, bahkan di dunia.
Mengutip siaran pers Maarif Institute, dalam sambutan singkat di depan sekitar 2.000 undangan pada resepsi tanggal 31 Agustus 2008 di Manila, Filipina, Syafii Maarif mengatakan, penghargaan itu tak bisa dilepaskan dari Persyarikatan Muhammadiyah yang membesarkannya.
Ia mengakui, kerja sama dengan para tokoh lintas agama sebagai kekuatan sosio-kultural sangat penting dalam menentukan masa depan Indonesia yang plural di bawah Pancasila. Usahanya bersama para tokoh lintas agama untuk mempromosikan pluralisme, toleransi, dan inklusivisme itu mendapat apresiasi dan dukungan dari arus besar masyarakat Indonesia.
Komitmen kuat
Penganugerahan itu disambut gembira oleh masyarakat lintas iman dan pendukung pluralisme Indonesia, tetapi dicibir oleh kelompok yang menolaknya. Pagi itu, ia membacakan kalimat bernada keras yang dikirim melalui layanan pesan singkat.
Mengapa ada yang tak mau menerima fakta keberbagaian?
Saya kira karena wawasan yang sempit, atau mungkin kecewa. Solusinya di daerah, ya perda-perda diskrimatif itu. Anehnya, itu didukung partai-partai sekuler. Ini persoalan. Tidak tulus. Tingkat peradaban politik kita masih rendah dan kumuh.
Maksudnya?
Kotor. Ya politik uang, ya moral. Setelah reformasi, relatif demokrasi kita ada, dipuji, meski berada di tangan mereka yang tidak bertanggung jawab, yang wawasannya picik. Kualitas demokrasi kita di bawah standar. Dapat dibilang, politik telah menjadi mata pencaharian karena seluruh kegiatan politik bukan untuk menyejahterakan rakyat.
Mungkin biaya masuk ke politik besar sekali, sehingga kalau sudah masuk banyak yang mencoba mengembalikan investasi yang sudah dikeluarkan…
Kenapa Pemilu 1955 tidak begitu? Itu pemilu terbagus sepanjang sejarah. Meskipun pertentangan ideologi begitu tajam dan galak, tak setetes pun darah yang tumpah. Sekarang banyak politisi instan. Kelakuannya dari pusat sampai daerah sama.
Apa masalah pokoknya?
Saya kira soal kepemimpinan. Kita punya orang-orang hebat, tetapi banyak tetapinya.
Pengaruh kapitalisme global?
Harusnya pengaruh itu bisa diminimalisasi, kalau tak ada proses pembusukan dari dalam. Ada kerapuhan dari dalam. Kultur kita rapuh.
Kalau rapuh, bagaimana bisa bertahan sekian lama?
Itu pertanyaan menarik. Sejarawan besar Australia, MC Ricklefs (penulis buku A History of Modern Indonesia) mengatakan, Indonesia ini terlalu besar untuk jadi satu negara. Diperkirakan pecah, tetapi tidak juga. Ada misteri di situ.
Apakah dasarnya survival?
Bertahan dalam penderitaan dan ketidakadilan. Coba Anda pergi ke pulau-pulau kecil di Indonesia timur. Mereka sangat cinta Indonesia, tetapi selalu dizalimi. Lihat Riau yang terbengkalai, padahal sumbangannya besar, selain sumber daya alamnya, juga bahasa. Lihat juga Aceh yang di zaman revolusi memberi banyak untuk republik ini.
Tujuan kita ini sebagai bangsa apa? Sila kelima Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang lihat angka kemiskinan. Kalau pakai standar pendapatan dua dollar AS sehari, disebut ekonom Faisal Basri angkanya mencapai 106 juta dari sekitar 225 juta orang. Lihat, orang berburu zakat sampai meninggal, entah berapa yang luka-luka, belum lagi daging busuk yang dikonsumsi rakyat. Ini sudah luar biasa….
Rapuh karena tak bisa keluar dari belenggu struktural?
Ya. Salah satu indikator kerapuhan itu adalah kepekaan kita lemah dan semakin lemah, terutama karena kepemimpinan kita tak punya kepekaan dan tidak bertanggung jawab.
Bangsa baru
Bagaimana keterkaitan semua itu dengan sejarah? Syafii Maarif mengatakan, bangsa ini memanggul beban berat sebagai ”bangsa yang terjajah selama 350 tahun”, sehingga kultur bangsa terjajah tetap membayangi.
Rendahnya posisi tawar dalam kontrak-kontrak karya pertambangan, minyak dan gas, adalah salah satu contoh yang ia sebutkan.
”Kapitalisme masuk dengan memanfaatkan parlemen kita dalam pembuatan undang-undang, juga pemerintah. Saya rasa kita tidak begitu yakin dengan diri kita sebagai bangsa yang merdeka,” ia melanjutkan.
”Kita menjual semua yang kita punya, sumber daya alam dan semuanya sumber daya ekonomi yang kita punya. Sebagian UU yang dihasilkan memperlihatkan kepandiran bangsa ini. Ibarat tukang, siang hari ia menenun, malamnya dilepaskan lagi.”
Ketidakmampuan menangkis pengaruh ideologi juga terlihat dari alasan para teroris yang menggunakan kekerasan untuk mewujudkan apa yang dibayangkan sebagai situasi ”ideal”. Di sisi lain, orang tak bisa menahan rayuan konsumtivisme yang disebarkan kapitalisme global karena filternya lemah.
Karena itu, ”Kita harus menyiapkan manusia Indonesia yang tangguh. Bisa dilakukan melalui pendidikan dalam arti luas, dimulai dari keluarga. Kemerdekaan harus diartikan sebagai warga yang terbebaskan, berdaulat, dan punya kebanggaan.”
Ia mengingatkan, Bung Karno selalu mengatakan pembangunan karakter bangsa harus terus dilakukan. ”Tetapi, ada satu hal di pikiran saya. Pertama, saya menolak 100 tahun Kebangkitan Nasional,” ia menegaskan.
Berdasarkan fakta sejarah, Indonesia sebagai bangsa baru muncul tahun 1920-an. Syafii Maarif memaparkan, ”Saya tidak tahu apakah kita ambil peralihan dari Indische Vereeniging, Perhimpunan Hindia, tahun 1908 menjadi Indonesische Vereeniging, Perhimpunan Indonesia, tahun 1922, atau kita ambil Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebelum itu yang ada etnisitas. Ali Sastroamidjojo, orang Jawa. Hatta orang Sumatera. Kita perlu bicara lebih mendalam dan serius tentang kapan sebetulnya kita menjadi Indonesia.”
Dengan demikian, beban psikologisnya menjadi lebih ringan karena tidak lagi merasa sebagai bangsa yang dijajah 350 tahun. ”Memang karena penjajahan, kita menjadi Indonesia, menjadi satu atas kemauan sendiri. Jadi, kita harus menghargai keberbagaian di rumah Indonesia ini. Proses menjadi bangsa ini masih terus berlangsung.”
Yang kedua?
Saya tak tertarik dengan jargon NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena ”kesatuan” membentuk uniformitas yang tak menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Saya tertarik dengan Negara Persatuan Republik Indonesia. Persatuan berarti menghargai kultur-kultur yang hebat ini. Dengan ”persatuan” tak bisa lagi melihat Indonesia dari kacamata Jakarta.
Bukankah ada otonomi daerah?
Tak sama benar. Banyak pemekaran yang sifatnya sangat politis. Itu ambisi raja-raja kecil. Kita harus kembali ke filosofi laut. Pensiunan Kepala Angkatan Laut India, Admiral L Ramdas, yang saya temui di Manila, mengingatkan, ”Oceans unite, lands divide”.
Sumber: Kompas, Minggu, 5 Oktober 2008
No comments:
Post a Comment