Jembatan Selat Sunda Sangat Mendesak

-- Upa Labuhari

MASA mudik Lebaran sudah di ambang pintu. Seperti tahun-tahun yang lalu, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Perhubungan, sudah menyatakan kesiapan memfasilitasi masyarakat untuk mudik dengan menyediakan berbagai sarana angkutan darat, laut, dan udara. Bahkan, jalan penghubung antarprovinsi sudah disiapkan sedemikian mulus, sehingga dapat dipastikan hambatan arus lalu lintas tidak terjadi lagi tahun ini .

Pernyataan ini tentunya disambut gembira oleh seluruh lapisan masyarakat yang akan mudik dengan keluarga. Pernyataan itu benar-benar menyenangkan dan diyakini akan terlaksana. Tapi, bagi kalangan pengamat masalah transportasi, pengalaman pemudik pada tahun lalu, yang terjebak arus kemacetan berjam-jam, baik di jalur utara Pulau Jawa maupun di lintas penyeberangan Selat Sunda diyakini masih akan terjadi. Perkiraan itu akan jelas terlihat pada pemudik yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan Selat Sunda. Kemacetan akan dirasakan, karena besarnya jumlah pemudik, baik dari Jawa ke Sumatera maupun sebaliknya, yang tidak sebanding dengan sarana angkutan yang disediakan pemerintah. Selain itu, alam di tengah laut tidak selalu bersahabat, sehingga laju perjalanan kapal mengalami hambatan beberapa waktu.

Bila prediksi ini benar-benar terjadi pada masa mudik ini, maka Pemerintah Pusat sudah perlu segera mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan tersebut. Permasalahannya, hambatan arus lalu lintas di lintas Selat Sunda ini bukan baru terjadi, tapi sudah lebih dari 20 tahun dan semakin lama persoalannya semakin sulit diatasi.

Sepertinya pemerintah tidak punya jalan keluar mengatasi persoalan ini. Padahal, jika melihat kemampuan putra-putri bangsa yang sudah diakui dunia, permasalahan arus lalu lintas di penyeberangan Selat Sunda, khususnya dalam rangka mudik setiap tahun, dapat diatasi dengan mudah. Tinggal menunggu kesungguhan dari Pemerintah Pusat untuk membangun prasarana penghubung, berupa jembatan terpanjang di dunia dari Merak, Banten ke Bakauheni, Lampung, sepanjang 31 kilometer.

Kesanggupan putra-putri terbaik bangsa untuk membangun jembatan tersebut sudah disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan masyarakat luas dalam bentuk penyerahan prastudi kelayakan pada pertengahan Agustus lalu. Prastudi kelayakan ini disampaikan oleh penggagasnya, Tomy Winata selaku pengusaha nasional dari Artha Graha Network dan Prof Dr Wiratman, selaku perancang bangun jembatan tersebut, kepada Gubernur Lampung dan Banten dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Negara/Ketua Bappenas .

Bila dicermati penyerahan dokumen prastudi kelayakan ini, dapat disimpulkan bahwa permasalahan di penyeberangan Selat Sunda, yang menghubungkan dua pulau terbesar dan berpenduduk paling padat di Tanah Air, akan segera terselesaikan. Penyelesaian itu sudah di depan mata untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Setelah pembangunan jembatan tersebut selesai pada pertengahan 2020 masalah penyeberangan di Selat Sunda bisa terselesaikan. Bahkan, lebih dari itu dengan selesainya jembatan ini akan dapat mempercepat pembangunan beberapa daerah, seperti, Bojonegara, Cilegon, Serang dan Pulau Panaitan di Provinsi Banten. Kemudian Lampung Selatan, Tanjung Belimbing, dan Teluk Semangka di Provinsi Lampung. Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan, Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu, Pelabuhan Ratu di Jawa Barat, Pulau Ketapang, Pontianak, dan Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat. Dan beberapa daerah di provinsi lainnya, seperti, Bangka Belitung, Jambi dan Kepulauan Riau.

Jembatan ini juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia, memperkokoh nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperkuat pertahanan Negara, dan meningkatkan keamanan. Dan jembatan ini akan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat.

Kemauan Pemerintah

Tinggal sekarang ini, apakah Pemerintah Pusat mau menindaklanjuti prastudi kelayakan yang dibuat selama kurang lebih dua tahun dan dengan biaya yang tidak sedikit jumlahnya itu, menjadi suatu studi kelayakan. Dan bila studi kelayakan ini selesai kemudian membangun jembatannya dengan biaya kurang lebih Rp 100 triliun.

Inilah persoalan yang mengadang rencaana pembangunan jembatan terpanjang di dunia ini, yang akan menjadi kebanggan bangsa Indonesia di masa datang.Tapi, bila dilihat sepintas mengenai biaya pembangunan jembatan ini, tidaklah sulit untuk diperoleh pemerintah.

Untuk pembangunan jembatan ini Pemerintah Pusat dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta nasional. Dengan demikian, sangat dimungkinkan melaksanakan pembangunan jembatan ini dalam waktu dekat. Tinggal kemauan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang akan kembali memerintah untuk lima tahun ke depan, dengan membuat segala aturan main sesuai dengan perundang-undangan.

Masyarakat menghendaki dibangunnya jembatan ini, yang dalam prastudi dicantumkan lebarnya 60 meter dan di dalamnya terdapat enam jalur lalu lintas, dan dua jalur darurat. Nantinya, di jembatan ini juga disediakan lintasan ganda kereta api, jalur untuk pipa gas, pipa minyak, fiber optic cable, serta kabel listrik. Semoga pembangunan jembatan ini segera terwujud.

* Upa Labuhari, Ketua Departemen Kepolisian PWI Pusat

Sumber: Suara Pembaruan, Kamis, 3 September 2009