Menjelang Kabinet Baru Yudhoyono: Pemerintah Dipandang Belum Perhatikan Kebudayaan

-- Sihar Ramses Simatupang

Jakarta – Nama calon menteri kebudayaan dan pariwisata (menbudpar) kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masa jabatan 2009-2014 belum diumumkan. Selain memandang porsi kebudayaan hingga saat ini kurang diperhatikan pemerintah, artis dan budayawan menagih janji pembentukan Departemen Kebudayaan.

Presiden Yudhoyono dalam orasi kebudayaan para calon presiden-wakil presiden di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 28 Mei lalu, menjanjikan untuk memperhatikan kebudayaan dan membentuk Departemen Kebudayaan bila dirinya terpilih kembali. Namun, papar budayawan N Riantiarno, entah apa yang terjadi, hal itu kemudian tak terlaksana. “Ketika itu, yang dijanjikan Yudhoyono adalah pembentukan Departemen Kebudayaan,” ujarnya.

N Riantiarno yang kerap disapa Nano menanggapi usulan aktor dan Wakil Bupati Tangerang Rano Karno dan mantan Direktur Jenderal Kebudayaan Edi Sedyawati agar kebudayaan ditempatkan menjadi departemen. Menurutnya, keputusan itu pernah disepakati dalam Kongres Kebudayaan Indonesia di Bukittinggi (2003) dan Bogor (2008). Ketika itu, para seniman dan budayawan kemudian mengajukannya ke pemerintah. “Usulan soal Departemen Kebudayaan berkali-kali sudah diajukan, sekarang kembali ramai dibicarakan,” paparnya.

Nano menyebutkan, penyatuan dimensi kebudayaan dan pariwisata juga menjadi penyebabnya. Kebudayaan akan dilematis bila disatukan dengan pariwisata, karena paradigma pariwisata adalah “menjual”, sedangkan paradigma kebudayaan adalah pengembangan dan pelestarian.
Kontradiksi ini menurut Nano tak akan ada habisnya. “Saya mendengar pariwisata dan kebudayaan disatukan hanya di negeri ini. Itu bukan membanggakan, tapi justru kekurangan. Kalau belum bisa jadi departemen, sebaiknya kebudayaan disatukan saja dengan pendidikan, dua dimensi ini dapat saling melengkapi,” papar Nano.

Menurut pendiri Teater Koma ini, kebudayaan hingga sekarang belum menjadi perhatian pemerintah. Idealnya, keberadaan departemen sangat strategis untuk mengurus soal kebudayaan yang kompleks. Promosi kebudayaan ini telah menjadi prioritas di negara-negara lain seperti Italia, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat yang menempatkan atase atau pusat kebudayaannya di setiap negara.

Selain itu, kapasitas dan kapabilitas wajib dimiliki setiap pejabat yang memiliki otoritas, dari direktorat, kementerian hingga duta besar dan atase budaya. “Kalau sekarang ini, saya dengar ada anggaran untuk direktorat kebudayaan dan direktorat kesenian, tapi mereka tak tahu harus diapakan anggaran itu untuk kemajuan kebudayaan,” ujarnya.

Nano mencontohkan keberhasilan Salim Said menjadi Duta Besar di Cekoslowakia karena menguasai kebudayaan Eropa Timur, juga teaterawan Putu Wijaya yang secara nonformal menjadi duta kesenian Indonesia. “Selama ini, pejabat yang mengurusi kebudayaan merasa sudah melakukan sesuatu. Tapi salah pegang, sehingga keliru dalam kebijakan dan sasaran. Mereka merasa berbuat sesuatu ketika mengusung orkes simfoni ke luar negeri, tapi lihat siapa yang nonton? Orang-orang Indonesia juga yang menontonnya selama di sana. Kita senang seniman kita dihargai, tapi masalahnya kebijakan itu klop atau tidak. Itu menjadi tugas pemerintah,” ujarnya.

Kapabilitas

Setelah pengunduran diri Menbudpar Jero Wacik dari kabinet, Selasa (8/9), sebelum pelantikannya sebagai anggota DPR RI 1 Oktober mendatang, praktis para budayawan menanti figur menteri yang baru untuk periode 2009-2014.
Agak berbeda, budayawan Radhar Panca Dahana berharap Presiden Yudhoyono menunjuk orang yang berkapasitas dan berkapabilitas tinggi untuk jabatan kementerian. “Dia (calon menteri) harus netral dari semua golongan dan mampu menjalankan otoritas pemerintahan yang independen. Juga memiliki visi kebudayaan,” papar Radhar.

Menurutnya, klaim negara lain terhadap kebudayaan Indonesia dapat dijadikan pertanda otoritas kebudayaan belum ada di negeri ini. “Ini destruksi besar yang menyangkut pengelolaan,” ujarnya.

Radhar berharap pencalonan menteri tak dijadikan ajang politik dagang sapi dan penjatahan partai. Kebudayaan merupakan wadah ekspresi sekaligus potensi di tengah keterpurukan dimensi lain seperti perekonomian dan politik. “Politik dagang sapi hanya akan melukai masyarakat sekaligus menggagalkan potensi terbaik di negeri ini,” ujarnya.

Menanggapi itu, Staf Ahli Menteri Bidang Pranata Sosial, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) RI, Surya Yuga, mengatakan hasilnya menunggu keputusan Presiden.

“Kita sejak dulu memang masih memandang kebudayaan hanya tari, film dan musik misalnya, padahal akar kebudayaan menyangkut nilai luhur, kepribadian dan jati diri bangsa ini. Selama ini, ada tiga opsi, budaya digabungkan dengan Departemen Pariwisata, Departemen Pendidikan, atau berdiri sendiri. Tapi, kalau berdiri sendiri diragukan, karena di tengah efisiensi kok ada pembuatan departemen baru? Padahal isunya sekarang kan perampingan,” papar Surya.

Sumber: Sinar Harapan, Sabtu, 26 September 2009