Jakarta, Kompas - Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menghindari klaim kepemilikan sepihak terhadap produk budaya serumpun atau cenderung universal. Klaim seperti itu sangat sensitif dan tidak boleh terjadi lagi.
Demikian dikatakan Menlu Indonesia Hassan Wirajuda dalam konferensi pers seusai menerima kunjungan Menlu Malaysia Datuk Anifah Aman, Kamis (17/9) di Jakarta. Pada saat Hassan memberi penjelasan tersebut, Anifah yang berdiri di sampingnya tersenyum sambil mengangguk-anggukan kepala.
RI-Malaysia sepakat berupaya mengurangi isu negatif yang dapat mengganggu hubungan baik, yang sudah terjalin sejak berabad-abad. Salah satu isu sensitif yang harus dihindari adalah klaim kepemilikan terhadap produk budaya serumpun.
Hassan menjelaskan, dia dan Anifah mengakui bahwa seni dan budaya ada yang bersifat lokal, tetapi juga ada yang tersebar atau bersifat universal. Ada produk budaya Indonesia yang diperkenalkan dan berkembang di Malaysia. Atau sebaliknya, ada budaya melayu Malaysia yang berkembang di Indonesia.
”Produk budaya kita ada di Malaysia, Eropa, dan di mana- mana. Ada bagian-bagian warisan budaya kita yang juga terdapat di Malaysia,” kata Hassan lagi.
Ada kekhilafan
Indonesia, kata Hassan, sudah meminta Malaysia memberikan klarifikasi resmi atas kasus tari pendet. Hal itu sudah dilakukan di tingkat pejabat senior kedua negara dan menteri, termasuk antarmenteri pariwisata dan budaya dua negara bertetangga itu.
”Sudah ada kesepahaman yang baik untuk menghindari agar kasus seperti itu tidak terjadi lagi,” kata Hassan menjelaskan.
Anifah menambahkan, warga Indonesia sangat banyak dan berkembang di Malaysia, demikian juga produk budayanya sejak dari nenek moyang dahulu.
”Budaya yang diwarisi sangat kental. Dalam kasus tari pendet, kami setuju bahwa itu milik Indonesia. Pemerintah dan rakyat Malaysia tidak pernah mengklaim sebagai milik. Ini hanya sebuah kekhilafan yang dibuat Discovery Channel,” kata Anifah.
Menurut dia, Malaysia bangga melihat banyaknya produk budaya Indonesia yang diperkenalkan di luar negeri, termasuk di Malaysia. ”Ada banyak persamaan dan tidak seharusnya dipermasalahkan. Semuanya dapat kita rundingkan,” ungkap Anifah.
Hal lain yang juga disinggung dalam pertemuan adalah soal tenaga kerja Indonesia (TKI). Kata Anifah, pemerintahnya sudah menegur perusahaan (perkebunan) yang bertindak tidak adil terhadap TKI.
Menlu Malaysia juga mengakui bahwa tenaga kerja asing, termasuk TKI, telah meningkatkan produktivitas ekonomi negaranya. (CAL)
Sumber: Kompas, Jumat, 18 September 2009
No comments:
Post a Comment