Jakarta, Kompas - Pembangunan kebudayaan yang mampu membentuk karakter bangsa seharusnya diintegrasikan dalam pembangunan pendidikan nasional. Oleh karena itu, urusan kebudayaan perlu dimasukkan kembali dalam ranah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Usulan itu disampaikan Forum Rektor Indonesia di Jakarta, Selasa (28/7). Anggota Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia, Sofian Effendi, mengatakan roh dalam Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pembangunan kebudayaan adalah bagian dari integral pendidikan. Namun, kebudayaan sekarang dipahami secara sempit sebagai hasil-hasil budaya yang bisa dipertontonkan untuk mendukung pariwisata.
”Kebudayaan itu seharusnya bisa menjadi pandangan hidup. Di situ bisa disampaikan cita-cita dan nilai luhur bangsa. Tugas pendidikan nasional untuk bisa membuat kebudayaan nasional itu tetap eksis dan berkembang,” kata Sofian.
Dalam kaitan dengan jabatan Menteri Pendidikan Nasional, Forum Rektor Indonesia meminta supaya pejabat yang dipilih memahami manajemen pendidikan. Presiden terpilih diminta menempatkan menteri yang berasal dari kalangan perguruan tinggi, bukan dari partai politik.
Pendidikan tinggi
Peningkatan pendidikan tinggi dinilai strategis untuk kemajuan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan tinggi mesti didukung untuk memperkuat riset atau penelitian.
”Pendidikan tinggi yang mestinya kuat di bidang riset itu digabung saja dalam Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Ini untuk membuat kolaborasi perguruan tinggi dengan pengembangan riset murni ataupun terapan bisa maksimal dan berjalan baik,” kata Edy Suwandi Hamid, Ketua Forum Rektor Indonesia.
Sofian mengatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan dengan pendekatan ekonomi baru, yakni berbasis pengetahuan. Untuk itu, perlu penguasaan teknologi dan pengetahuan yang canggih.
”Pada zaman Bung Karno, penggabungan pendidikan tinggi ke ristek pernah terjadi. Upaya itu agar pengembangan ristek tidak setengah-setengah,” ujar Sofian. (ELN)
Sumber: Kompas, Rabu, 29 Juli 2009
No comments:
Post a Comment