Desain Ulang Sistem Pendidikan

Jakarta, Kompas - Sistem pendidikan nasional harus didesain ulang karena kenyataannya telah melahirkan kesenjangan akses pendidikan yang semakin lebar serta meninggalkan karakter bangsa. Padahal, tujuan pendidikan nasional yang dicita-citakan para pendiri bangsa adalah masyarakat yang cerdas, berkeadilan, serta berkarakter keindonesiaan.

Murid-murid kelas IV SDN Wajak 1, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, terpaksa belajar secara lesehan di emperan sekolah, Selasa (19/10). Sejak delapan bulan lalu, sebagian siswa harus belajar di luar ruang kelas akibat ruang kelas rusak diterjang angin kencang. Hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah setempat untuk merenovasi sekolah tersebut. (KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN)

Sejumlah praktisi, pengamat, dan sastrawan, Selasa (19/10), menyatakan, setahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kesenjangan terhadap akses pendidikan belum teratasi. Biaya pendidikan semakin mahal serta pendidikan untuk melahirkan generasi berkualitas secara keilmuan dengan karakter keindonesiaan yang kuat tercerabut dari desain pendidikan nasional.

Pengamat pendidikan, HAR Tilaar, mengatakan, acuan sistem pendidikan nasional yang berkiblat kepada negara-negara maju, terutama yang tergabung dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), menciptakan kesenjangan akses dan mutu pendidikan yang semakin lebar antara sekolah yang berstandar pelayanan minimal, sekolah standar nasional, dan sekolah bertaraf internasional. ”Padahal, semestinya bangsa ini harus memperjuangkan pemerataan dan keadilan pendidikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Pendidikan selama puluhan tahun belum bisa menopang pengentasan kemiskinan. Kenyataannya, hampir 1,7 juta anak usia 6-15 tahun tidak tamat SMP. Padahal, mereka itu seharusnya mendapatkan hak dasar pendidikan sembilan tahun yang menjadi tanggung jawab negara.

Sebanyak 30 persen lulusan SMP tidak bisa melanjut pendidikan. Adapun lulusan SMA yang tak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi hampir 60 persen.

Bagikan beasiswa

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, sulitnya siswa miskin menikmati pendidikan tinggi memang menjadi persoalan serius.

”Mata rantai kemiskinan di keluarga harus diputus dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi anak miskin untuk sekolah dan kuliah,” kata Mohammad Nuh. Langkah yang ditempuh pemerintah, antara lain, memberikan berbagai beasiswa untuk siswa miskin serta mengalokasikan 20 persen dari kapasitas kursi perguruan tinggi negeri untuk mahasiswa miskin.

Muslimin Nasution, Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI), mengatakan, arsitektur pendidikan telah salah mendesain pendidikan nasional. ”Pendidikan itu tidak cuma untuk menciptakan anak pandai, tetapi juga harus membentuk warga yang berkarakter,” ujarnya.

Sastrawan Acep Zamzam Noor mengatakan, pendidikan sekarang mengabaikan pembelajaran sastra. Padahal, sastra ikut memengaruhi pembentukan karakter siswa. Pada zaman penjajahan Belanda, setiap siswa harus membaca 25 buku sastra dalam setahun. ”Sekarang, belum tentu siswa membaca satu buku sastra dalam setahun,” ujar Acep dalam Sarasehan Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta.

(ELN/IRE)

Sumber: Kompas, Rabu, 20 Oktober 2010