Esai: Kota yang Tenggelam dalam Seribu Karangan Bunga

-- Afrizal Malna*

SELAMAT tinggal kedaerahan .... Selamat tinggal lelaki dan perempuan ....

Selamat tinggal ”nasionalisme sastra” yang terperangkap dalam masalah-masalahnya sendiri.

Kita bukan lagi suku-suku, kita adalah manusia. Kita bukan lagi lelaki dan perempuan, kita adalah manusia. Suatu hari nanti, dan kalau lebih bergegas lagi, sekarang juga: selamat tinggal tradisi, kalau globalisasi begitu mencemaskan kita. Dan kecemasan itu menjadi celaka ketika lewat tradisi, kita justru kembali lagi ke dalam bentuk kolonialisme baru manakala tradisi itu sendiri ternyata adalah hasil seleksi sejarah yang dilakukan kekuasaan kolonial, manakala tradisi itu telah jadi salah satu ikon dari struktur penindasan kolonial yang akar keberadaannya telah mengalami kosmetika.

Kita adalah generasi pasca-Indonesia, kata YB Mangunwijaya, yang sadar bahwa Indonesia adalah ikon pasca-kolonial justru dari hasil konstruksi sejarah kolonial. Dan nasionalisme kita lebih luas dari Indonesia itu sendiri.

Globalisasi tidak lantas dihadapi lewat teori-teori konflik, seperti budaya tanding, dengan mengedepankan kembali budaya lokal. Percayalah, sejarah akan menenggelamkan kita kembali untuk bisa bersama-sama menemukan bahasa dunia dalam persamaan dan perbedaan kita. Kita tidak akan pernah mencapai ”multikulturalisme” yang kini sedang menjadi isu global kalau perbedaan ditempatkan sebagai posisi yang paling artikulatif. Sama gentingnya kalau persamaan juga ditempatkan dalam posisi yang paling artikulatif.

Imajinasi kita ada dalam suara hujan yang bersayap. Imajinasi kita menembus nama-nama kita, menembus ketakutan-ketakutan kita dan kita bertemu kembali dengan kenyataan tak terbantahkan bahwa kita hidup dengan pagi dan malam yang sama, walaupun kita memiliki musim yang berbeda.

Dunia kritik sastra kita masih berdiri di belakang, bahkan di sebuah tikungan antara fiksi, kenyataan, dan metode membaca sastra dari balik jendela berkaca. Kritik yang masih ragu-ragu melihat bahwa sebenarnya karya- karya sastra kita masa kini sudah memasuki tema-tema ”trans-lokal”, ”trans-jender”, dan ”trans- pop”. Hubungan yang akrab dengan data, sains, dan filsafat sebagai wacana yang tidak lagi berada di menara gading, melainkan ada dekat di sekitar mereka. Generasi yang memperlakukan setting dalam novel-novel mereka seperti mengganti wallpaper dalam cover komputer, tetapi mereka menguasai detail setting itu lewat penelitian yang mencengangkan.

Sebagian dari generasi itu, bukan lagi generasi sastra dengan pergaulan komunitas sastra. Sastra bagi mereka mungkin tidak lebih dari sekadar media individual dan tidak harus menjadi bagian dari komunitas sastra yang menghabiskan waktu-waktu mereka, mengorbankan berbagai momen dari pertemuan, pergaulan dan realitas yang lain yang mungkin terjadi.

Kesan-kesan seperti ini, walaupun tidak terlalu eksplisit, dapat ditangkap dalam uraian Sunaryono Basuki ketika menjelaskan karya-karya prosa (cerita pendek maupun novel) yang terbit setelah reformasi. Terutama karya- karya yang ditulis para sastrawan perempuan. Pembicaraan yang dilakukan dalam forum ”Temu Sastra Indonesia 1” di Jambi, 7-10 Juli kemarin.

Ketika sastra bergaul kian dekat dengan filsafat, sains, dan sejarah, seakan-akan wacana-wacana ini ada di halaman belakang rumah kita dan bukan di halaman depan, maka kita juga bisa mengatakan dengan rela: sastra sudah mati. Sastra sudah menyelusup jauh memasuki berbagai wacana utama dan merajut kembali wacana-wacana itu dalam rajutan baru di mana kita mulai bisa berpikir dengan imajinasi, menembus cadar politik pemaknaan untuk membaca sistem makna yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari kita lewat imajinasi dan data.

Pada saat itu, karya sastra mulai menyimpan harapan untuk lahirnya masyarakat sastra yang membaca dan menulis dengan kesadaran sebagai ”politik wacana”. Dan bertanya lagi: masa depan seperti apa, kehidupan bersama seperti apa yang mungkin tumbuh dari sistem makna yang mereka jalani sekarang?

Politik wacana yang mengerti bahwa setiap kemerdekaan dibatasi dengan kemerdekaan orang lain, sampai kemerdekaan itu tidak ada, sampai kemerdekaan itu mati, seperti dinyatakan Putu Wijaya dalam monolognya di forum itu. Ketika kemerdekaan memang mulai dibatasi dengan adanya kemerdekaan lain, maka orang tidak perlu lagi meneriakkan kemerdekaan, tidak perlu lagi mengemis kemerdekaan, karena kemerdekaan telah menjadi makna dari keberadaan kita.

Forum ini, di samping membicarakan tema-tema kritik sastra (Sunaryono Basuki, Harris Effendi Thahar, Suminto A Sayuti, Hary S Harjono, Ahda Imran, dan Maizar Karim), juga dilengkapi dengan tema-tema advokasi dan promoting sastra dengan menghadirkan profesi hukum dan beberapa redaktur media massa cetak (Abdul Bari Azed, Fadillah, Ahmadun Y Herfanda, Kartini Nurdin, dan Triyanto Triwikromo).

Tema advokasi ini mencoba mendudukkan bahwa kedewasaan kehidupan publik ditentukan oleh kesadaran yang berjalan seimbang antara hak dan kewajiban. Keduanya tidak harus saling menghukum atau meniadakan yang lain, dengan menempatkan karya yang dihasilkan individu dari kehidupan publik itu sebagai sesuatu yang mudah dihancurkan. Perapuhan terhadap posisi individu, pada gilirannya berimplikasi menghasilkan kehidupan publik yang tidak pernah dewasa, sensitif, dan mudah diprovokasi yang membakar dirinya sendiri.

Para sastrawan yang datang dalam forum ini dari Kalimantan, Jawa, Bali, Sumatera dan, Nusa Tenggara Barat, dari Shantinet sampai Ratna Dewi.

Lewat forum ini pula, yang memang tidak memiliki tema yang eksplisit, juga tidak melahirkan isu yang cukup artikulatif, Jambi menyediakan diri untuk menampung kemungkinan berdirinya wadah sastra Indonesia (Firdaus, Acep Zamzam Noor). Hadirnya Jambi dalam pentas sastra Indonesia bisa dibaca sebagai fenomena munculnya kota-kota yang mencoba menggunakan sastra sebagai ikon mereka. Jambi merasa memiliki sejarah dan latar belakang trans-lokal untuk memasuki pentas sastra itu.

Fenomena munculnya kota- kota yang mendekatkan diri kepada sastra, juga bagian dari politik otonomi di mana pemilihan kepala daerah kini telah menjadi seremoni baru di banyak kota. Peristiwa politik yang juga mencoba menanamkan investasi nilai pada sastra dan sebaliknya.

Fenomena di mana kian mendekatnya sastra ke politik ini, menjadi sebaliknya dengan fenomena seni rupa yang kian dekat dengan ekonomi. Kedekatan itu akan membawa posisi yang dilematis antara keduanya manakala infrastruktur dan suprastruktur seni dalam masyarakat kita tidak berjalan seimbang. Yang satu mengalami dilematis secara politis, yang lain mengalami dilematis dalam hukum-hukum pasar yang mengatasinya.

Fenomena itu mungkin juga bagian dari tanda bahwa masyarakat urban kian membutuhkan seni yang mampu mewakili nilai-nilai mereka, sekaligus mereka bisa melakukan investasi dalam nilai-nilai itu. Berbagai pertemuan sastra, yang tidak mampu mendesain dirinya lewat fenomena ini, termasuk lewat perkembangan sastra itu sendiri; kuratorial yang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas dan menenggelamkan visi hanya untuk terjadinya seremoni kuantitas, tidak akan pernah bertemu dengan apa yang pernah disebut Iwan Simatupang dalam salah satu karyanya: Kota yang tenggelam dalam seribu karangan bunga.

Dan orang mengenang, kita pernah datang ke kota itu. Merayakan imajinasi untuk impian-impian lainnya.

* Afrizal Malna, Pekerja Seni

Sumber: Kompas, Minggu, 13 Juli 2008