TIDAK ada kata berhenti untuk seorang ilmuwan dan peneliti, termasuk juga pada Prof Dr Taufik Abdullah. Ruang kerjanya di lantai sembilan gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, dipenuhi buku dan kertas. Cat dinding dan perabotan sudah agak kusam.
Taufik Abdullah (KOMPAS/ARBAIN RAMBEY)Itu macam-macam dokumen dan buku. Sayang mau dibuang, malas bawa pulang. Di rumah lebih banyak lagi,” kata Taufik Abdullah (73).
Berbincang dengan sejarawan itu menjelang peringatan hari kemerdekaan Indonesia tetap menarik. Dalam acara pemilihan pemimpin muda, Desember 2008, Ketua LIPI tahun 2000-2002 itu mengatakan, persoalan bangsa kini adalah ketegangan sosio-kultural, regionalisme, dan hubungan masyarakat-negara.
Meski begitu, Taufik memilih melihat persoalan dari sisi positif. ”Kalau kritik, tak ada habisnya. Sebaiknya kita mulai dengan optimisme, katakan dulu pencapaian yang ada. Apa idealisme, pencapaian, dan masalah kita,” kata ayah tiga anak dan kakek delapan cucu itu.
Idealisme bangsa, demikian papar penerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Indonesia itu, dirumuskan dengan sangat baik dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan empat hal.
Pertama, keyakinan kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan juga karena rahmat Allah. Kedua, ada pandangan kesejarahan: maka, sampailah perjuangan ke pintu gerbang kemerdekaan.
Ketiga, penjelasan tujuan Indonesia merdeka, yaitu menjaga tanah dan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjamin perdamaian dunia.
”Kemudian dikatakan, Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi, kedaulatan rakyat kata sifat dari Republik Indonesia. Sama seperti mengatakan, topi saya bundar, kalau bukan bundar bukan topi saya. Kalau RI tidak berkedaulatan rakyat, tidak RI,” tutur penerima Mahaputra Utama dari Pemerintah Indonesia tahun 1998. Keempat, dikatakan seperti dalam Pancasila.
Relevansinya?
Tahun 1920-an Bung Karno mengatakan dalam pidato ”Indonesia Menggugat”, kemerdekaan adalah jembatan emas. Maksudnya, ketika kita bebas menjalani kehidupan yang kita cita-citakan sesuai landasan ideologis kita sebagai bangsa.
Waktu kita umumkan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, jembatan emas itu belum ada. Baru tekad yang kita miliki. Sekutu menyerang. Irian Barat kita kuasai.
Dalam delapan tahun berikut, ada tonggak-tonggak jembatan yang jatuh. Demokrasi Terpimpin lewat Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia tidak lagi berkedaulatan rakyat. Tak ada pemilu. Bung Karno pegang semua, eksekutif, legislatif, kehakiman.
Itu diperbaiki Orde Baru dengan memperjelas pembagian kekuasaan. Namun, ada tonggak yang kurang, yaitu menduduki Timor Timur. Padahal, kemerdekaan hak semua bangsa.
Kemudian Reformasi 1998. Kita dapatkan kembali demokrasi. Kedaulatan rakyat kembali. Presiden Habibie berjasa dengan mengadakan Pemilu 1999 sebelum waktunya. Ia juga melakukan dua hal penting: kemerdekaan pers dan otonomi daerah. Jadi, praktis jembatan emas selesai setelah reformasi.
Kemudian KH Abdurrahman Wahid menjadi orang pertama yang dipilih sebagai presiden sesuai UUD 1945 oleh MPR. Presiden SBY terpilih oleh pemilu langsung hasil amandemen UUD 1945. Ini terjadi ketika jembatan emas itu sudah dicat, dikasih lampu-lampu.
Apa tantangan kini?
Tujuan kemerdekaan ada empat. Menjaga tanah dan bangsa ini, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjamin perdamaian dunia. Tantangannya, apakah semua tujuan itu sudah tercapai?
Soal mempertahankan tanah dan bangsa selalu kita lakukan. Dulu kita melawan musuh imperialis, sekarang banyak soal baru, seperti lingkungan, perubahan iklim, narkotika, penyakit seperti flu burung dan flu H1N1. Soal kesejahteraan, tak pernah habis. Itu bagian dinamika kehidupan masyarakat yang terus harus diupayakan tanpa henti.
Masalah terberat, mencerdaskan kehidupan bangsa yang belum cerdas juga. Apakah saya cerdas sebagai bangsa ketika saya hidup mewah sementara tetangga mati kelaparan? Kesenjangan sosial itu memancing konflik.
Yang cerdas seperti apa?
Bangsa yang berdasarkan pengetahuan, bukan takhayul. Dengan pengetahuan, kita tahu kesenjangan sosial memicu bermacam konflik.
Demokrasi Terpimpin dan terutama Orde Baru melemahkan kehidupan masyarakat dan memperkuat negara. Menjadi greedy state, negara yang serakah, tak puas hanya menguasai politik dan sistem patronasi ekonomi, tetapi juga ingin menguasai kesadaran masyarakat, bahkan ingatan kolektif bangsa. Maka, pada masa Orde Baru kita ikut indoktrinasi, ikut P4. Akibatnya, terjadi birokratisasi kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang punya jabatan resmi. Terjadi krisis kepemimpinan. Kita tak punya pemimpin, hanya pejabat.
Ketika terjadi krisis dan konflik, masyarakat sudah tak berdaya. Konflik hal biasa, dinamika masyarakat. Namun, masyarakat punya cara tertentu mengatasi konflik dengan menciptakan mitos atau ada tokoh masyarakat yang bisa membantu menangani soal itu.
Masuk akal juga kita sekarang tak pakai kata pemimpin, tetapi elite politik. Kalau pemimpin punya hubungan emosional antara masyarakat yang dipimpin dan sosok yang memimpin. Kalau elite itu somebody up there, di atas.
Pelajaran untuk melangkah ke depan?
Melihat gejala-gejala sekarang, apalagi kelakuan kelompok fundamentalis, kita perlu cermati. Banyak orang melakukan sesuatu, menyerbu kelompok lain atau mengambil sesuatu, dengan keyakinan itu benar.
Kalau kita bertolak dari kebenaran masing-masing, rasa kebenaran dan keadilan bisa berbeda-beda. Soal kasus Prita dengan Rumah Sakit Omni Internasional, misalnya, saya marah betul. Kelemahannya jaksa, kurang arif. Jadi, dalam bermasyarakat dan bernegara, kita perlu kearifan.
Krisis kepercayaan
Ketua Komisi Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Ketua Akademi Jakarta itu melihat masalah terpenting saat ini adalah krisis kepercayaan, yang antara lain tampak dalam kekacauan penyelenggaraan Pemilu 2009. ”Terjadi kekacauan dalam merumuskan segala hal,” kata Taufik mengacu keputusan KPU yang diperbaiki Mahkamah Agung dan kemudian Mahkamah Konstitusi.
”Itu, antara lain, karena kekaburan bahasa, kekacauan semantik. Itu juga terjadi dalam wacana. Akibatnya, kita salah mengerti terus. Masing-masing merasa benar. Akibatnya kita juga mengalami crisis of crisis management, krisis dalam mengelola krisis. Contohnya, katanya, Noordin M Top sudah mati. Besoknya dikatakan, enggak kok,” kata Taufik.
Penyebabnya?
Salah satu sebab, baik pada zaman Bung Karno dan Pak Harto, segala perbedaan ditekan ke bawah. Zaman Pak Harto tidak boleh bicara SARA, suku, agama, ras dan antargolongan karena itu dianggap sumber konflik. Kita menganggap seakan kita berpikir kita utuh sebagai bangsa. Ketika kekuasaan jatuh, keluar semua unsur konflik yang selama ini tertekan.
Ketika Bung Karno, kita memang mengalami konflik hebat antara PKI dan bukan PKI. Zaman Pak Harto jatuh, kita mengalami keserbaragaman konflik, tetapi untung tidak sekeras zaman Bung Karno.
Dari hari ke hari ada perbaikan. Konflik di Ambon dan Poso sudah berakhir.
Resep yang diajukan Pak Habibie saya setuju, yaitu menumbuhkan masyarakat madani yang sehat. Kita sekarang masih dalam proses. Civil society adalah prasyarat demokrasi.
Tiga fungsi civil society. Pertama, benteng terhadap kekuasaan negara yang berlebihan. Karena itu ada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kedua, bersifat suplemen terhadap negara. Banyak tugas negara, tetapi tidak semua bisa dikerjakan negara, misalnya mendirikan sekolah dan rumah jompo. Jadi, kalau negara berlagak, warga punya posisi tawar. Ketiga, komplementer, tidak semua hal harus dikerjakan negara. Misalnya, dalam Islam ada keluarga sakinah, tak bisa diminta negara melakukan, maka ada majelis taklim yang mengajarkan. Yang repot, sifat komplementer itu sekarang diambil alih juga oleh negara, seperti melalui perda-perda syariah.
Jadi, sekarang ada kekacauan wilayah konseptual negara dan wilayah konseptual masyarakat, misalnya wilayah moral. Misalnya, anak SD yang tidak pintar mengaji oleh negara tidak boleh naik kelas ke SMP. Kalau negara memberi dorongan kepada masyarakat, itu benar. Misalnya, siapa yang pintar mengaji diberi beasiswa.
Bagaimana menumbuhkan optimisme?
Keberhasilan kita sudah banyak dan itu optimisme. Repotnya, sesuatu yang baik itu tak ubahnya meletakkan rumput di depan kuda. Ketika kuda mengejar rumput, si rumput juga ikut lari. Itu bagian dari dinamika kehidupan. Konflik akan selalu ada dan tingkatnya akan lebih canggih.
Sumber: Kompas, Minggu, 16 Agustus 2009
No comments:
Post a Comment