Penerbitan di Daerah Tidak Berkembang

* Kualitas Sumber Daya Manusia Jadi Kendala

Jakarta, Kompas - Penerbitan di daerah-daerah belum tumbuh dan berkembang, baik untuk penerbitan buku fiksi, nonfiksi, maupun buku pelajaran sekolah. Padahal, perkembangan industri kreatif penerbitan memeratakan akses pengetahuan dan bisa berdampak ekonomi besar.

Demikian terungkap dalam pembukaan Indonesia Book Fair ke-28, Rabu (12/11). Pekan raya buku tersebut diikuti lebih dari 180 perusahaan dan tahun ini mengambil tema The Heritage of Ranah Minang.

Empat tahun ini, kegiatan tahunan tersebut mengambil tema pelestarian kekayaan kebudayaan daerah. Beberapa tema sebelumnya: The Rise of Aceh (2005), The Growth of Papua (2006), dan Gorontalo The Hidden Paradise (2007). Selain pameran, terdapat pula penjualan buku, peluncuran buku, workshop, sumbang buku, dan diskusi di acara itu.

Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), Setia Dharma Madjid, seusai pembukaan, mengatakan, sebagai gambaran, dari total jumlah anggota Ikapi sebanyak 900 penerbit hanya sekitar 10 persen atau 90 penerbit yang berada di luar Jawa. Penerbit itu ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.

Kurangnya sumber daya manusia guna memulai usaha penerbitan menjadi salah satu penyebab. Penerbitan merupakan industri yang membutuhkan kreativitas, mulai dari mencari penulis berbakat, menyeleksi naskah, hingga mengeditnya. Faktor pendukung tumbuhnya industri penerbitan di daerah juga terbilang minim. ”Terkadang harga kertas di daerah lebih mahal dibandingkan di Jakarta atau di daerah lain di Pulau Jawa. Belum lagi pembayaran pajak, termasuk pajak penghasilan bagi pengarang,” katanya.

Peran pemerintah daerah

Setia Dharma mengatakan, untuk menumbuhkan industri penerbitan di daerah dibutuhkan peran besar pemerintah. Pemerintah daerah harus mulai membina penerbit di daerahnya.

”Pemerintah daerah dapat menghimpun karya penulis daerah atau meminta mereka menulis. Naskah disimpan di perpustakaan daerah, untuk kemudian diterbitkan secara bertahap,” ujarnya.

Bisa pula pemerintah menyiapkan dananya. Naskah kemudian diserahkan ke penerbit lokal yang ada, atau didorong agar muncul penerbit lokal baru.

Setia Dharma mengatakan, perpustakaan di daerah juga perlu menyisihkan sekitar 30 persen dari anggaran mereka untuk membeli buku dengan materi lokal yang diterbitkan penerbit daerah. Jika terdapat stimulasi tersebut, dipastikan kian banyak penerbit, percetakan, dan penulis bermunculan. ”Produksi buku di daerah juga memangkas biaya distribusi sehingga harga buku lebih murah,” ujarnya.

Dalam pidato pembukaan Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Gubernur Sumatera Barat, Sultani Wirman, terungkap, kendala pembangunan sumber daya manusia tak lepas dari kesenjangan distribusi antara kota dan desa. Minat baca yang kurang di daerah menjadi kendala lain. (INE)

Sumber: Kompas, Kamis, 13 November 2008