Ribuan Artefak Batak di Museum Eropa

Balige, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar artefak budaya Batak yang saat ini banyak tersebar di museum luar negeri dan kolektor asing dikembalikan. Dari sekitar 1.600 naskah Batak, hampir 90 persen menjadi koleksi museum di negara-negara Eropa.

Upaya pengembalian tersebut, menurut Presiden, penting dilakukan seiring upaya anak negeri membangun tempat yang representatif bagi peninggalan leluhur bangsa Batak, seperti Museum Batak di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.

Museum Batak digagas oleh Letnan Jenderal (Purn) Tiopan Bernhard Silalahi yang juga anggota Dewan Penasihat Presiden Bidang Hankam.

Permintaan Presiden agar ada upaya pengembalian artefak budaya Batak ini disampaikan saat meresmikan Museum Batak, Selasa (18/1).

Menurut Presiden, upaya pengembalian tersebut harus dilakukan secara baik-baik, termasuk menjalin kerja sama dengan sejumlah museum di luar negeri yang menjadi kolektor artefak budaya Batak tersebut.

Silalahi mengatakan, Museum Batak sengaja dibangun agar beberapa naskah Batak yang saat ini berada di luar negeri bisa kembali ke Tanah Air. Menurut Silalahi, selama perjalanannya ke Eropa, berbagai pihak di negeri Belanda, Jerman, dan Inggris yang menjadi kolektor artefak budaya Batak berjanji mau mengembalikannya ke Indonesia.

Peneliti naskah Batak, Nelson Lumban Toruan, mengatakan, lembaga PBB, seperti UNESCO, sebenarnya memberikan ruang bagi lembaga pendidikan di Indonesia, termasuk museum, melakukan reproduksi naskah Batak yang ada di luar negeri.

Museum Batak, lanjut Silalahi, sengaja dibangun di Balige bukan karena pertimbangan keluarga Silalahi berasal dari daerah tersebut. Dia mengatakan, Balige yang terletak di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut sangat cocok untuk menyimpan koleksi benda bersejarah yang usianya ratusan tahun.

Museum Batak saat ini baru menyimpan sekitar 1.000 koleksi berbagai benda budaya milik enam puak Batak, yakni Toba, Mandailing, Angkola, Simalungun, Karo, dan Pakpak. (BIL)

Sumber: Kompas, Rabu, 19 Januari 2011