Jakarta, Kompas - Pemerintah menyatakan telah berusaha menekan angka kemiskinan ke level 11,5-12,5 persen dengan mengalokasikan anggaran Rp 86,1 triliun tahun ini. Anggaran itu lebih besar dari anggaran 2010 yang hanya Rp 80,1 triliun.
Demikian penjelasan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati di Jakarta, Jumat (7/1). Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah tengah dan terus melakukan serangkaian kebijakan untuk meringankan beban masyarakat miskin, termasuk yang terkait dengan dampak kenaikan harga pangan. Berbagai kebijakan meliputi kebijakan perdagangan, fiskal, dan perlindungan sosial akan dilakukan.
”Program yang ditujukan untuk menekan kemiskinan antara lain meningkatkan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga serta menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat),” kata Anny Ratnawati.
Menurut Hatta Rajasa, untuk meringankan beban masyarakat miskin terkait dengan dampak kenaikan harga pangan, pemerintah melakukan dua pendekatan, yakni di bagian hilir dalam bentuk kebijakan perdagangan, kebijakan fiskal, dan perlindungan sosial.
Kebijakan perdagangan dilakukan dengan menambah stok bahan pangan impor. Program perlindungan sosial, seperti raskin, Jamkesmas, Program Keluarga Harapan, PNPM, serta berbagai program padat karya ataupun program di kementerian dipastikan berjalan dan tidak terlambat.
Adapun terkait dengan program Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), sudah ada target-target ukuran yang ditetapkan. Kebijakan fiskal dilakukan dengan menghapus bea masuk atas semua bahan pangan pokok ataupun bahan baku pakan yang berpotensi mendorong kenaikan harga pangan.
Di hulu, menurut Hatta, produksi pangan ditingkatkan melalui berbagai upaya, antara lain memanfaatkan dana cadangan dan tambahan dana cadangan.
Dalam dokumen Nota Keuangan dan APBN 2011 disebutkan, dari anggaran penanggulangan kemiskinan, dana Rp 50,3 triliun di antaranya untuk 24 program prioritas. Program prioritas tersebut dibagi dalam sejumlah kelompok, antara lain program koordinasi pengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat Rp 15,3 triliun, program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa Rp 9,6 triliun, program pembinaan upaya kesehatan Rp 5,3 triliun, serta program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman Rp 7 triliun.
Berhemat dan berutang
Di sejumlah daerah, rakyat kecil masih harus berhemat atau berutang untuk bertahan hidup. Ini terlihat pada sebagian masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Jateng), yang berupaya berhemat. Sebagian keluarga nelayan di Dukuh Pulolampis, Desa Pulogading, Kecamatan Bulakamba, mengurangi jatah makan nasi dan menggantinya dengan ubi. Apalagi, saat ini nelayan sedang paceklik akibat ombak besar, sebagaimana dilaporkan Warpinah (45), nelayan di Dukuh Pulolampis.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Brebes Atmo Tan Sidik menjelaskan, saat ini sedang terjadi paceklik bagi petani dan nelayan. Daerah rawan pangan berada di Desa Prapag, Kecamatan Losari, serta beberapa desa di Kecamatan Bulakamba, Brebes, dan Wanasari.
Kepala Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo Suhardiyanto mengatakan, di Purworejo bantuan untuk masyarakat rawan pangan baru menyentuh warga di 16 desa. Padahal, total desa rawan pangan adalah 86 desa dan tersebar di 13 kecamatan.
(WKM/THT/WIE/EGI/HAN/UTI/ODY/LKT/OIN/MAS)
Sumber: Kompas, Sabtu, 8 Januari 2011
No comments:
Post a Comment