Saturday, January 22, 2011

Peluncuran Buku: CIA Dominasi Konsolidasi Awal Orde Baru

Jakarta, Kompas - Badan Pusat Intelijen Amerika Serikat sangat mendominasi konsolidasi awal kekuatan Orde Baru. Sejarawan hubungan internasional AS dari Universitas Princeton, AS, Bradley R Simpson, yang ditemui di Jakarta pada Kamis (20/1) mengatakan, serangkaian undang-undang yang dibuat rezim Presiden Soeharto disusun dengan pengaruh kuat AS.

”Sebagai contoh kasus adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Rangkaian undang-undang dan kehadiran Freeport di Papua merupakan langkah awal intervensi pemerintah AS kala itu di rezim Soeharto,” kata Bradley, yang baru meluncurkan buku Economists with Guns: Amerika Serikat, CIA dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru terbitan Gramedia Pustaka Utama.

Gedung Putih dan Badan Pusat Intelijen AS (CIA) sangat berperan dalam upaya menjadwalkan ulang utang Indonesia, yang pada masa Presiden Soekarno ekonomi Indonesia mengalami hiperinflasi dan kesulitan akses untuk mendapatkan valuta asing.

Intelijen AS pada masa awal pemerintahan Soeharto sangat membantu rezim yang didominasi militer. Namun, mereka juga mengkhawatirkan organisasi militer Indonesia yang terlalu besar akan kontraproduktif terhadap kepentingan AS. Oleh sebab itu, baru pada tahun 1970-an AS mau menyediakan alat utama sistem persenjataan.

Pada masa awal kekuasaan Soeharto, bantuan militer yang diberikan lebih banyak bersifat pelatihan dan kegiatan kewarganegaraan yang berguna bagi masyarakat. AS mendorong Tentara Nasional Indonesia untuk terjun ke masyarakat dan terlibat dalam kegiatan bisnis.

Bradley melakukan riset selama 10 tahun lebih untuk mengungkap fakta baru tentang ketergantungan rezim Orde Baru pada bantuan AS demi memperoleh bantuan keuangan yang digunakan untuk mengonsolidasikan kekuatan. Bahan penelitian berasal dari arsip-arsip AS dan Inggris yang sudah dideklasifikasi atau sudah dapat dibuka untuk umum. Dia menegaskan, AS dan CIA tidak terlibat dalam peristiwa G30S/PKI. Namun, sesudah peristiwa G30S/PKI, pihak Gedung Putih dan Inggris menyetujui pemberantasan PKI hingga akar-akarnya, yang bermuara pada pembunuhan massal 1966-1970. (ONG)


Sumber: Kompas, Sabtu, 22 Januari 2011

No comments: