BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sistem pendidikan di Indonesia menciptakan keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat miskin akibat kebijakan pendidikan yang tidak membumi.
"Seharusnya pendidikan nasional dapat menjadi pilar utama pembangunan di Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia (Imakipsi) Wahit Yahya usai melakukan aksi di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Senin (21-12).
Ia mengatakan kebijakan yang tidak membumi itu, antara lain penyelenggaraan ujian nasional (UN), penerapan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UUBHP), menciptakan klasifikasi sekolah dengan istilah rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI). Ini adalah bentuk ketidakadilan dunia pendidikan terhadap rakyat miskin.
"Kebijakan ini telah menjadi momok menakutkan untuk keberlanjutan pendidikan bangsa kita di masa yang akan datang. Saat ini, masyarakat miskin mengalami keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu di negeri ini," kata dia.
Setelah menggelar seminar pendidikan nasional beberapa waktu lalu dengan menghadirkan pembicara nasional seperti Prof. Dr. Winarno Surakhmad, Ade Irawan dari ICW Pusat, Imakipsi menyadari sistem pendidikan saat ini tidak membumi.
"Kami menuntut pemerintah SBY menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama program kerja pemerintah di masa mendatang. Untuk itu Imakipsi memosisikan diri untuk terus mengawal jalannya proses perbaikan pendidikan di Indonesia.
Aksi ini, menurut dia, merupakan aksi puncak dari Kongres Nasional Imakipsi pada 18--22 Desember. Kongres dihadiri utusan dari 29 universitas di Indonesia. Kongres ini juga memilih Wahit Yahya, mahasiswa UTS, sebagai sekjen yang baru.
Hari itu mereka melakukan aksi jalan kaki dari Masjid Taqwa hingga Tugu Adipura. Setiap utusan universitas mengenakan jaket almamater dan mengibarkan bendera kampusnya.
Aksi yang diikuti puluhan orang itu diisi dengan orasi dari perwakilan BEM FKIP dari setiap kampus dan aksi teatrikal yang diperagakan dua pengurus Imakipsi.
Presiden BEM FKIP Unila Median Agus Pribadi menjadi tuan rumah rumah kongres nasional Imakipsi kali ini. Dalam orasinya, ia menuntut pemerintah memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia agar membumi dan tidak meminggirkan masyarakat miskin.
Sebelumnya, pengamat pendidikan, Winarno Surakhmad, pada seminar nasional pendidikan bertema Format dan arah kebijakan era kepemimpinan baru dan mengawal pendidikan nasional di era kepemimpinan baru di aula Poltekes Raden Inten, Sabtu (19-12), mengatakan kebijakan pendidikan nasional dinilai tidak membumi. Akibatnya, setiap kebijakan menimbulkan kontroversi dan berpolemik. Dalam penerapannya selalu muncul permasalahan.
Tidak membuminya kebijakan pendidikan nasional karena tidak terintegrasinya secara baik antara perumus kebijakan pendidikan dan pendidik. n MG14/S-1
Sumber: Lampung Post, Selasa, 22 Desember 2009
No comments:
Post a Comment