JAKARTA, KOMPAS - Perpustakaan sekolah dasar di sejumlah daerah, termasuk di sekitar Jakarta, terkesan ditelantarkan dan belum menjadi prioritas. Koleksi buku-buku sudah usang, tempat penyimpanan tidak representatif, dan nyaris tidak ada buku-buku baru.
Berdasarkan pantauan ke sejumlah sekolah dasar, Jumat dan Sabtu (16-17/11), sebagian besar koleksi buku perpustakaan merupakan buku-buku lama terbitan sebelum tahun 2004. Sangat minim buku-buku cerita, apalagi buku yang menyangkut teknologi, yang mudah dimengerti anak- anak.
Penataan buku-buku itu pun kurang layak dan terkesan asal- asalan, bahkan banyak perpustakaan yang tempatnya sangat sempit serta kurang menarik dikunjungi. Kalaupun ada murid yang meminjam buku, pencatatannya pun tidak rapi.
Menurut sejumlah kepala sekolah, sejak ditetapkannya kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pembangunan (BOP), sekolah tidak lagi mendapatkan sumbangan buku, baik dari pemerintah pusat maupun dari Dinas Pendidikan (Diknas) setempat.
"Dengan BOP Rp 50.000 per anak dan BOS sebesar Rp 21.166 per anak, sekolah kesulitan jika harus menambah buku-buku baru untuk koleksi perpustakaan. Uang tersebut kebanyakan dipakai untuk pembelian alat bantu belajar-mengajar, seperti buku pelajaran wajib dan ekstrakurikuler," kata seorang guru di Pulogebang, Cakung, Jakarta.
Mengatur sendiri
Dengan adanya biaya BOS dan BOP, sekolah diharapkan pemerintah bisa menerapkan manajemen berbasis sekolah. Sekolah harus bisa mengatur sendiri dana BOS dan BOP tanpa meminta lagi dari pihak luar sekolah, seperti orangtua dan organisasi lain. Bantuan bahan bacaan anak tidak datang lagi setelah terakhir kali diberikan tahun 2003.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komite Sekolah SDN Pulogebang Riniwati berharap, walaupun sudah tidak dipungut biaya, pemerintah tetap memerhatikan fasilitas sekolah, seperti perpustakaan.
Kepala Sekolah SDN I Jakasampurna, Bekasi Barat, Edah Syubaedah mengatakan, sekolahnya sudah diperbarui bangunannya menjadi dua tingkat dan mendapat dana BOS sebesar Rp 21.500 per anak, namun masih kesulitan untuk membangun perpustakaan.
Secara terpisah, Mudjito AK, Direktur Taman Kanak-kanak dan SD Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan, dalam dua tahun terakhir penyediaan fasilitas sekolah, termasuk perpustakaan, mulai menjadi prioritas.
Menurut dia, jumlah perpustakaan SD diperkirakan mencapai 70.000 unit dari jumlah SD yang banyaknya 149.454 di seluruh Tanah Air. (A-08/ELN)
Sumber: Kompas, Senin, 19 November 2007
No comments:
Post a Comment