[Buku] Sketsa Permukiman Tionghoa

Judul buku: Arsitektur Tradisional Tionghoa dan Perkembangan Kota
Penulis: Pratiwo
Penerbit: Ombak, Jogjakarta
Cetakan: Pertama, 2010
Tebal: xxiii+311 halaman

SETIAP kali saya tuntas menyimak buku berbobot seputar Tionghoa, selalu saja tebersit kesan keterlambatan di benak. Termasuk, ketika menyimak 311 halaman buku ini. Ya, buku hasil disertasi Pratiwo berjudul Arsitektur Tradisional Tionghoa dan Perkembangan Kota ini paling tepat dihadirkan seketika setelah ditulis pada 1996 -ua tahun menjelang huru-hara 1998. Mengapa demikian? Sekali lagi, bagi kita yang mau membaca tuntas buku ini, akan terasa betapa rentetan sejarah diskriminasi politik terhadap etnis Tionghoa merupakan kekerdilan yang menggadaikan budaya dan peradaban leluhur -yang bahkan sejak abad XIV, menurut N.J. Krom, orang Tionghoa pun sudah memiliki permukiman di Pulau Jawa.

Pratiwo membuktikan kebenaran premis itu dengan kerja tekun ''menyusuri'' gang-gang dan arsitektur seratus lebih rumah Tionghoa di Semarang dan Lasem. Di negeri ini, fokus kajian arsitektur tradisional Tionghoa memang amat jarang diseriusi sekaligus melulu diimpit literatur ketionghoaan berbahasa Indonesia dari disiplin ilmu sosial-humaniora. Tak ayal, melalui puluhan sketsa hasil coretan tangan Pratiwo sendiri, menyimak buku ini seolah merupakan cara lain menikmati buku. Apalagi, meskipun berbahasa Inggris saat diajukan sebagai penelitian doktoral di RWTH Achen, Jerman, dengan judul The Transformation of Traditional Chinese Architecture, terjemahan Pratiwo ini enak dibaca dan mengalir.

Di ranah akademik, Pratiwo merupakan sosok dengan level kepakaran dan kecintaan tinggi terhadap arsitektur Tionghoa. Sebelum menggarap disertasi ini, dia merampungkan studi post-graduate di Katholieke Universiteit Leuven, Belgia, dengan mengusung tesis berjudul The Architecture of Lasem: A Typho-Morphological Approach for Redifining the Architecture of Lasem (1990). Beberapa tulisan di jurnal internasional dan penelitian-penelitiannya pun masih mengupas tema serupa, arsitektur Tionghoa, khususnya di Lasem. Bahkan, di akhir sebuah artikelnya yang bertajuk Menggugat Jalan Lewat Arsitektur Pembebasan, dia membubuhkan anotasi kecil begini: ''Dari Saya, yang Mencintai Lasem''.

Sulit disanggah, Lasem memang unik hingga seolah tak terceraikan dari arsitektur Tionghoa. Meminjam penuturan Prof Dr Ing L.M.F. Purwanto di pengantar buku (hlm xxii), ''Kalau membicarakan arsitektur Tionghoa di Indonesia, akan selalu teringat Lasem serta apabila menceritakan Lasem pasti yang terbayang adalah arsitektur Tionghoa yang kental dan khas.'' Tak salah belakangan sejarawan ingin memasukkan Lasem sebagai kota cagar budaya. Dan, ketika buku ini menyasar Lasem (dan Semarang) sebagai subjek analisis, sungguh kita mesti melayangkan apresiasi serta berkata bahwa ini kajian yang ''persis di lubuk jantung''.

Nah, baik di Lasem maupun Semarang, ilmu tata letak bangunan dan permukiman -biasa disebut hongshui- bersandar pada ide dasar kosmologi Tiongkok. ''Permukiman yang paling ideal, menurut hongshui, adalah dilatarbelakangi pegunungan atau perbukitan dan menghadap ke sungai atau laut,'' tulis Pratiwo. ''Jika dihubungkan dengan simbol binatang kosmologis; sungai yang di depan rumah adalah burung merak merah yang membawa kemakmuran, di belakang rumah adalah kura-kura hitam, di sebelah kanan duduk macan putih yang membawa sial, dan di sebelah kiri adalah sang naga biru yang juga membawa keberuntungan,'' urainya. Kosmologi ini dipercaya dapat menangkap ''Qi'' atau napas hidup.

Gambar di sampul depan buku ini merupakan contoh sketsa permukiman yang menarasikan (problematika) penerapan ide kosmologi tersebut. Sketsa itu melukiskan bagian belakang rumah di Jalan Petudungan, Semarang, pada 1991. Permukiman Tionghoa (pecinan) di Jalan Petudungan sebenarnya merupakan pindahan dari pecinan pertama di Semarang yang terletak di Simongan. Pada 1841, politik wijkenstelsel -pemisahan permukiman berdasarkan etnisitas- oleh Hindia Belanda-lah yang memaksa kaum Tionghoa berpindah ke kawasan tersebut. Rumah-rumah pun tak lagi diposisikan menghadap sungai, tapi membelakanginya.

Selain itu, sketsa permukiman Tionghoa yang membelakangi Sungai Semarang tersebut membentangkan sejarah tergadainya arsitektur tradisional Tionghoa. Pada 1980-an, sebagai politik penanganan banjir, pejabat kota madya bermaksud ''menormalisasi'' sungai, yakni melalui pelebaran, pengerukan, dan pembuatan sepasang jalan inspeksi di sepanjang sungai. Hasilnya, proyek itu memotong beberapa meter setiap 24 rumah Tionghoa di Jalan Petudungan dan Gang Warung. Rumah kuno yang seharusnya dikonversi malah dipotong. Kini, kalau Anda menyusuri Sungai Semarang; airnya tetap tak mengalir, jalan di kedua sisinya justru menjadi slum area, dan saban tahun banjir di kota itu tetap tak teratasi.

Tak berhenti sampai di situ, pada pertengahan 1980-an, gubernur Jawa Tengah mengeluarkan peraturan tentang pemakaian atap tradisional Jawa (baca: joglo) di setiap bangunan baru. Dia melarang pemakaian ornamen-ornamen Barat maupun Tionghoa, tanpa peduli itu di daerah pecinan dan pemiliknya seorang Tionghoa. Salah satu dampaknya, arsitektur rumah toko Tionghoa -yang merupakan ciri umum rumah-rumah di jalan utama di kota kabupaten- dipandang kumuh sehingga harus diruntuhkan dan diganti dengan arsitektur beton.

Menurut kesimpulan Pratiwo, sederet realitas itu amat kontradiktif tatkala dihadapkan pada sejarah transformasi permukiman dan rumah-rumah Tionghoa pada masa-masa sebelumnya yang menuruti akulturasi dengan karakter ekspresi seni yang tinggi.

Buku ini serius tapi menghibur. Ya, menghibur dahaga baca kita atas pustaka mengenai arsitektur Tionghoa dan perkembangan kota dengan penelitian akademik yang mendalam. Sebab, selama ini memang belum pernah ada. Menghibur yang berarti meletakkan beban lanjutan, ''Bagaimana andai subjek analisis diputaralihkan ke kawasan lain di sepanjang Semenanjung Muria, seperti Bunyaran, Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang, Welahan, Jepara, atau Tayu?'' Dengan maksud sebagai tambahan data, informasi pendeknya memang disediakan Pratiwo di bab terakhir. Tapi, itu saja belumlah cukup. Benar saja, sembilan area kaji dalam sembilan belas halaman (hlm 261-279)? Tidak!

Dengan kata lain, ketika Pratiwo menyusunnya berjejalan di hanya satu bab, tidakkah hal itu ungkapan lain buat periset-periset selanjutnya guna memperkaya dan menuntaskan kajian, setidaknya dalam fokus bahasan arsitektural yang serupa? Di titik itukah kini kita ditantang?

M. Lubabun Ni'am Asshibbamal S. , peminat sejarah, bergiat di Komunitas Kembang Merak, Jogjakarta

Sumber: Jawa Pos, Minggu, 11 April 2010