MATARAM, KOMPAS - Sekitar 200 peserta Pertemuan Nasional Museum Se-Indonesia 2010, Rabu (31/3) malam di Mataram, Nusa Tenggara Barat, memberikan komitmen mendukung revitalisasi museum di Indonesia.
Revitalisasi museum diharapkan dapat mewujudkan kesadaran untuk menempatkan kembali museum sebagai pilar mencerdaskan bangsa, memperteguh kepribadian bangsa, serta memperkokoh ketahanan nasional dan wawasan Nusantara.
Enam poin bidang revitalisasi museum yang disepakati meliputi fisik, manajemen, program, jejaring, pencitraan, dan kebijakan.
Direktur Permuseuman Direktorat Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Intan Mardiana mengatakan, untuk revitalisasi 79 museum selama lima tahun ke depan, akan melibatkan pengunjung, masyarakat, badan pelestari, pengembang, badan pembuat dan pelaksana kebijakan dan regulasi, serta lembaga donor.
Pertemuan Nasional Museum dihadiri sekitar 200 peserta dari kepala museum di seluruh Indonesia, kepala dinas kebudayaan dan pariwisata, badan arkeologi, DPRD, Bappeda, dan dari kementerian terkait dengan museum.
Mereka yang membahas tentang peranan museum dalam mencerdaskan bangsa dan wawasan Nusantara, pencitraan dan pelayanan museum, serta sosialisasi tentang norma standar prosedur dan kriteria bidang permuseuman. Dibahas pula sosialisasi sarana publik yang baik di museum, revitalisasi museum dalam perencanaan fisik museum, dan marketing komunikasi dalam upaya revitalisasi.
Dari diskusi kelompok-kelompok yang digelar pada Rabu telah dihasilkan sejumlah hal yang direvitalisasi. Misalnya, untuk aspek fisik, fasilitas utama yang harus menjadi perhatian adalah ruang pamer tetap dan temporer, ruang administrasi ketatausahaan, auditorium, toilet, fasilitas untuk lansia, cacat, dan anak balita, ruang medis (PPPK), serta situs web/internet. Lalu fasilitas pendukung luar gedung, seperti perpustakaan, kafe/toko suvenir, panggung terbuka, guest house, dan dalam gedung, seperti peringatan dini darurat, pintu darurat, kamera pemantau, dan alarm pemantau titik panas.
Yang paling mencuat adalah soal pendanaan yang kurang mendapat dukungan dari APBN, APBD, dan donatur. Kepala Museum Adityawarman Sumatera Barat Muasri mengatakan, sulit meyakinkan wakil rakyat di DPRD bahwa museum perlu mendapat porsi anggaran yang memadai. ”Tapi, karena wakil rakyat kurang paham visi dan misi museum jadinya anggaran tetap kecil,” ujarnya.
Soal pendanaan ini, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra berharap pemerintah daerah menyisihkan sebagian pendapatan untuk museum. ”CSR perusahaan juga bisa untuk museum,” ujarnya. (NAL)
Sumber: Kompas, Kamis, 1 April 2010
No comments:
Post a Comment