Pemerintah Perlu Luruskan Sejarah

[JAKARTA] Pemerintah diminta meluruskan sejarah, terutama siapa yang menjadi dalang dan pelaku Gerakan 30 September 1965 dan pembunuhan massal setelah 1965. Sebab, di bawah rezim Soeharto, fakta sejarah diputar balik dan banyak kebenaran yang tidak diungkapkan.

"Dalam Gerakan 30 September 1965, menurut saya banyak kebenaran disembunyikan. Sejarah diputar balik sesuai kemauan penguasa," kata Ketua Umum Asosiasi Guru Sejarah Seluruh Indonesia, Ratna Hapsari, dalam acara peluncuran buku berjudul Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, di Jakarta, Selasa (25/3).

Buku setebal 373 halaman dan diterbitkan oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia itu merupakan karya John Roosa. Selain Ratna, tampil sebagai pembahas buku itu adalah pakar politik Daniel Dhakidae.

Ratna sangat menyayangkan pemerintah membakar sejumlah buku sejarah yang ditulis para guru sejarah dan sejumlah ahli sejarah dengan alasan isi buku-buku itu menyebut peristiwa Gerakan 30 September 1965, tanpa ada kata PKI di belakangnya. "Pembakaran buku pada 2006 oleh pemerintah itu sungguh kejam, dan merupakan suatu bentuk penipuan sejarah," kata guru sejarah SMA Negeri 6 Jakarta itu.

Daniel mengatakan pemerintah masih kebingungan untuk meluruskan sejarah bangsa. Padahal, bangsa ini secara psikologis telah lama terdoktrinasi oleh versi sejarah keliru, terutama setelah bermunculan fakta-fakta baru. Menurut Daniel, tidak ada satu pun misteri sejarah yang tidak dapat diungkap. [ASR/E-8]

Sumber: Suara Pembaruan, 26 Maret 2008