-- Doddy Hidayatullah
LALU bagaimana arah pembinaan kesenian di Jakarta sekarang? Ternyata masih pantas disebut memprihatinkan. Ada lembaga kesenian yang disubsidi besar setiap tahun, sebaliknya ada juga lembaga besar dibri subsisi kecil sekali.
Bukan soal kecemburuan atau bukan, masalahnya adalah asas keadilan. Adalah bijak bila pusat-pusat kekuasaan dalam jajaran Pemda Provinsi DKI Jakarta yang memiliki otoritas pembinaan atas potensi sentra-sentra kesenian dan di dalamnya ada sastra, mampu melakukan komunikasi dalam bentuk pendekatan mitra kerja bukan pendekatan kekuasaan.
Tentu dalam menangkap fenomena yang muncul atas aktualisasi realitas kebenaran. Dengan rasa ihlas yang tulus bisa menerima pemikiran-pemikiran baru. Kesadaran memiliki pemikiran-pemikiran baru. Kemudian mengapresiasi diri dalam menggunakan dan mendistribusikan kekuasaan dalam menghormati asas keadilan.
Sejauh mana arah dan sistem pembinaan kesenian yang berkaitan dengan capaian asas keadilan berkaitan dengan kucuran dana pembinaan kesenian telah dilakukan!
Mengabaikan makna komunitas sastra adalah kebijakan yang sangat keliru, kalau tidak boleh disebut keteledoran yang sangat celaka. Komunitas sastra adalah tempat melahirkan, membina dan mengembangkan embrio-embrio yang sekaligus membesarkannya. Melalui komunitas sastra, lahir sastrawan-sastrawan.
Dewan Kesenian Jakarta saat ini bukan lagi sebuah pusat kesenian satu-satunya. Komunitas sastra dapat juga meletakkan dirinya sebagai pusat kesenian yang lain (baca sastra).
Dalam kebangkitan komunitas sastra, beberapa komunitas sastra di daerah mampu menjadikan dirinya sebagai pusat sastra yang lain melalui berbagai kegiatan tingkat Nasional dan bahkan tingkat regional dengan mendapatkan dukungan dan pembinaan dari Pemda masing-masing. Seperti: Medan, Riau, Lampung, Serang (Banten), DIJ, Bali, Mataram (NTB), Banjarbaru (Kalsel), Samarinda/Balikpapan (Kaltim), maupun Makassar (Sulsel), dan lain-lain.
Nampaknya dengan dana yang begitu besar Komite Sastra DKJ nyaris tak mampu menyelenggarakan kegiatan sastra yang memiliki daya tukik sebagai puncak-puncak apresiasi dan luas wawasan.
Bahkan hanya merupakan kegiatan sastra yang tak memiliki daya tawar. Dalam gambaran kucuran dana seperti di atas, sungguh sangat disayangkan ! Lagi pula menuai kritik tajam banyak kalangan atas beberapa penyelenggaraan kegiatan sastra dengan tema-tema seks atau tema perkelaminan (dalasastra) Sebenarnya sejauh mana "estetika perkelaminan" dalam karya sastra mampu memberi pencerahan terhadap masalah-masalah moral bagi upaya pencerdasan kehidupan kemanusiaan yang beradab.
Berangkat dari sini, agaknya pusat-pusat kekuasaan dalam jajaran Pemda Provinsi DKI Jakarta yang memiliki otoritas menyusun arah pembinaan dan pengembangan di Jakarta agar bersedia membuat renungan: Siapa sebenarnya Dewan Kesenian Jakarta saat ini! Siapa sebenarnya Komite Sastra DKJ saat ini! Sebuah pertanyaan, "Adakah aroma suatu ideologi dalam sastra telah "bersetubuh" menggerayangi tubuh Dewan Kesenian Jakarta saat ini?"
Maka, posisi Dewan Kesenian Jakarta agaknya perlu dikaji ulang kembali dengan memperhatikan fenomena kebangkitan komunitas di berbagai daerah dan di Jakarta sendiri. DKJ juga perlu selalu membaca dirinya sendiri, membaca fenomena yang muncul di sekitar dirinya.
Sebagai perimbangan atas keberadaan DKJ (meliputi program dan realisasi atas program yang disusun DKJ) agaknya perlu membangun institusi pembanding yang juga melalui dana pembinaan dari Pemda DKI Jakarta. Agar muncul persaingan kreatif yang menyegarkan. Semuanya ke arah upaya mengembangkan kehidupan berkesenian yang lebih semarak bagi masyarakat Jakarta. Munculkan saja asas keadilan atas arah dan sistem pembinaan kesenian di DKI Jakarta.
Strategi arah dan sistem pembinaan kesenian di DKI Jakarta yang lain adalah meletakkan posisi DKJ sebagai konsultan dalam hal berkesenian di Jakarta. Bertugaslah sebagai fasilitator, transformasi dalam mengakomodir berbagai aspirasi yang muncul di kalangan masyarakat seni di Jakarta.
Teknis operasional penyelenggaraan kesenian serahkan saja kepada suatu kepanitiaan yang berasal dari wadah-wadah kesenian yang sudah memiliki SK Gubernur DKI Jakarta. Tak usah sibuk dengan urusan yang bersifat teknis.
Sebab kalian adalah para pemikir yang disimbolkan sebagai sosok para dewa yang hanya senang di awang-awang bukan di bumi.
Sumber: Suara Karya, Sabtu, 14 September 2013
LALU bagaimana arah pembinaan kesenian di Jakarta sekarang? Ternyata masih pantas disebut memprihatinkan. Ada lembaga kesenian yang disubsidi besar setiap tahun, sebaliknya ada juga lembaga besar dibri subsisi kecil sekali.
Bukan soal kecemburuan atau bukan, masalahnya adalah asas keadilan. Adalah bijak bila pusat-pusat kekuasaan dalam jajaran Pemda Provinsi DKI Jakarta yang memiliki otoritas pembinaan atas potensi sentra-sentra kesenian dan di dalamnya ada sastra, mampu melakukan komunikasi dalam bentuk pendekatan mitra kerja bukan pendekatan kekuasaan.
Tentu dalam menangkap fenomena yang muncul atas aktualisasi realitas kebenaran. Dengan rasa ihlas yang tulus bisa menerima pemikiran-pemikiran baru. Kesadaran memiliki pemikiran-pemikiran baru. Kemudian mengapresiasi diri dalam menggunakan dan mendistribusikan kekuasaan dalam menghormati asas keadilan.
Sejauh mana arah dan sistem pembinaan kesenian yang berkaitan dengan capaian asas keadilan berkaitan dengan kucuran dana pembinaan kesenian telah dilakukan!
Mengabaikan makna komunitas sastra adalah kebijakan yang sangat keliru, kalau tidak boleh disebut keteledoran yang sangat celaka. Komunitas sastra adalah tempat melahirkan, membina dan mengembangkan embrio-embrio yang sekaligus membesarkannya. Melalui komunitas sastra, lahir sastrawan-sastrawan.
Dewan Kesenian Jakarta saat ini bukan lagi sebuah pusat kesenian satu-satunya. Komunitas sastra dapat juga meletakkan dirinya sebagai pusat kesenian yang lain (baca sastra).
Dalam kebangkitan komunitas sastra, beberapa komunitas sastra di daerah mampu menjadikan dirinya sebagai pusat sastra yang lain melalui berbagai kegiatan tingkat Nasional dan bahkan tingkat regional dengan mendapatkan dukungan dan pembinaan dari Pemda masing-masing. Seperti: Medan, Riau, Lampung, Serang (Banten), DIJ, Bali, Mataram (NTB), Banjarbaru (Kalsel), Samarinda/Balikpapan (Kaltim), maupun Makassar (Sulsel), dan lain-lain.
Nampaknya dengan dana yang begitu besar Komite Sastra DKJ nyaris tak mampu menyelenggarakan kegiatan sastra yang memiliki daya tukik sebagai puncak-puncak apresiasi dan luas wawasan.
Bahkan hanya merupakan kegiatan sastra yang tak memiliki daya tawar. Dalam gambaran kucuran dana seperti di atas, sungguh sangat disayangkan ! Lagi pula menuai kritik tajam banyak kalangan atas beberapa penyelenggaraan kegiatan sastra dengan tema-tema seks atau tema perkelaminan (dalasastra) Sebenarnya sejauh mana "estetika perkelaminan" dalam karya sastra mampu memberi pencerahan terhadap masalah-masalah moral bagi upaya pencerdasan kehidupan kemanusiaan yang beradab.
Berangkat dari sini, agaknya pusat-pusat kekuasaan dalam jajaran Pemda Provinsi DKI Jakarta yang memiliki otoritas menyusun arah pembinaan dan pengembangan di Jakarta agar bersedia membuat renungan: Siapa sebenarnya Dewan Kesenian Jakarta saat ini! Siapa sebenarnya Komite Sastra DKJ saat ini! Sebuah pertanyaan, "Adakah aroma suatu ideologi dalam sastra telah "bersetubuh" menggerayangi tubuh Dewan Kesenian Jakarta saat ini?"
Maka, posisi Dewan Kesenian Jakarta agaknya perlu dikaji ulang kembali dengan memperhatikan fenomena kebangkitan komunitas di berbagai daerah dan di Jakarta sendiri. DKJ juga perlu selalu membaca dirinya sendiri, membaca fenomena yang muncul di sekitar dirinya.
Sebagai perimbangan atas keberadaan DKJ (meliputi program dan realisasi atas program yang disusun DKJ) agaknya perlu membangun institusi pembanding yang juga melalui dana pembinaan dari Pemda DKI Jakarta. Agar muncul persaingan kreatif yang menyegarkan. Semuanya ke arah upaya mengembangkan kehidupan berkesenian yang lebih semarak bagi masyarakat Jakarta. Munculkan saja asas keadilan atas arah dan sistem pembinaan kesenian di DKI Jakarta.
Strategi arah dan sistem pembinaan kesenian di DKI Jakarta yang lain adalah meletakkan posisi DKJ sebagai konsultan dalam hal berkesenian di Jakarta. Bertugaslah sebagai fasilitator, transformasi dalam mengakomodir berbagai aspirasi yang muncul di kalangan masyarakat seni di Jakarta.
Teknis operasional penyelenggaraan kesenian serahkan saja kepada suatu kepanitiaan yang berasal dari wadah-wadah kesenian yang sudah memiliki SK Gubernur DKI Jakarta. Tak usah sibuk dengan urusan yang bersifat teknis.
Sebab kalian adalah para pemikir yang disimbolkan sebagai sosok para dewa yang hanya senang di awang-awang bukan di bumi.
Sumber: Suara Karya, Sabtu, 14 September 2013
1 comment:
peduli seni juga ya...
good job
Post a Comment