-- Medri Osno
KETIKA negara lain mengklaim beberapa kesenian Indonesia menjadi miliknya, kita pun sibuk seperti orang kebakaran jenggot. Belum lekang dari ingatan kita tentang kasus tari pendet, reog ponorogo, dan beberapa lagu daerah yang ‘dicaplok’ Malaysia serta hilangnya beberapa arca peninggalan bersejarah di Museum Radyapustaka, Surakarta -besar kemungkinan hal ini juga terjadi di seluruh Indonesia.
Ibarat benang kusut tidak tahu ujung pangkalnya masalah tersebut sangat rumit untuk diselesaikan. Ada lagi, masyarakat pemilik naskah -karena himpitan ekonomi- dengan mudah tergiur oleh Ringgit dan Dolar. Lembaga atau badan pemerintah yang diberi amanah tidak sanggup untuk membeli naskah-naskah tersebut dengan alasan anggaran yang minim. Hal ini diperparah lagi dengan adanya beberapa oknum aparat pemegang amanah tersebut yang ikut ‘bermain’ dengan modus operandi yang hebat. Benda-benda bersejarah tersebut dijiplak habis-habisan menyerupai aslinya, lengkap dengan surat-suratnya -apa yang tidak bisa ‘dimainkan’ di negeri yang ‘fantastis’ ini?
Mencermati kasus di atas, ternyata tidak hanya hasil alam yang dijual ke luar negeri, tetapi juga benda-benda bersejarah. Lantas, bagaimana dengan Provinsi Riau? Tidak dinafikan wilayah ini telah tercatat dengan tinta emas pernah menjadi pusat kebudayaan Melayu, setidaknya mulai dari tahun 1779 sampai dengan 1911. Rentang waktu tersebut telah melahirkan banyak intelektual, sastrawan, dan ulama besar.
Pemikiran yang mereka tuangkan melalui karya telah menjadi pedoman arah pembangunan di kawasan rantau Melayu, bahkan di nusantara. Sebut saja nama Raja Ali, seorang pengarang Melayu pertama yang mengarang dalam bentuk sejarah. Atau, Raja Ali Haji yang membakukan tata bahasa Melayu dalam Bustan al-Katibin (1851) yang menjadi ibu bahasa nasional di belahan utara (Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam) dan belahan Selatan (Indonesia).
Begitu juga dengan pengarang-pengarang Riau yang seangkatan dengan pengarang Raja Ali dan Raja Ali Haji, jasanya tidak dapat kita nafikan, seperti Datuk Syahbandar Riau, Bilal Abu, Raja Ahmad, Daeng Wuh, Raja Abdullah, Tengku Sa’id, Encik Kamariah, Raja Hasan, Raja Kalsum, Encik Wuk binti Bilal Abu, Haji Ibrahim Datuk Orang Kaya Muda, dan Engku Raja al-Haj Daud.
Dalam konteks kekinian, apakah kita sudah mampu menjaga khazanah kebudayaan tersebut? Menurut hemat saya, belum ada peneliti kita (Riau ataupun Kepulauan Riau) yang mampu memberikan apresiasi terhadap karya-karya itu -kita selalu merujuk pada pendapat peneliti asing. Sebagai suatu hal aneh apabila kita mau mengetahui jati diri sendiri harus belajar ke luar negeri atau orang asing. Padahal, kita selalu berangan-angan hidup maju dan sejahtera seperti pada zaman pemerintahan Raja Ali. Memang, kita tidak mau berkaca pada diri sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah disesali apabila pada suatu saat kekayaan jati diri tersebut, serta kekayaan lainnya seperti mak yong, zapin, gurindam 12, dan randai diklaim oleh bangsa lain sebagai milik mereka. Padahal, budaya ini merupakan suatu yang sangat substansial bagi budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
Menurut hemat saya ada beberapa hal yang harus segera dilakukan apabila kita ingin jati diri kita maju dan tetap terjaga.
Pertama, perlu didirikan lembaga yang unggul untuk mengkaji, meneliti, dan mengembangkan kekayaan budaya tersebut sehingga kita tidak perlu ke luar negeri lagi meminta jati diri yang ‘tergadai’.
Kedua, perlu dikukuhkannya komitmen, terutama oleh pemerintah daerah, mengenai kebudayaan lokal dengan membuat visi dan misi untuk menjadikan daerah ini sebagai pusat Melayu dunia, seperti yang telah dilakukan para pendahulu kita. Secara ekonomi hal ini akan berdampak posif pada dunia pariwisata, terutama wisata budaya dan sejarah.
Ketiga, perlu ditingkatkannya pengajaran muatan lokal mulai dari sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini akan berdampak positif karena mereka (generasi muda) akan mengenal dan mencintai budayanya serta dapat menggali kearifan lokal yang terkadung di dalamnya.
Keempat, tidak dinafikan peran media massa untuk menyebarluaskan budaya Melayu karena dapat menyampaikan pada setiap tingkat strata masyarakat. Oleh karena itu, media massa jangan hanya berpikir pada aspek ekonomi semata. Media massa harus merasa bertanggung jawab atas kelangsungan dan perkembangan budaya tersebut.
Kalau beberapa hal di atas dijalankan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas saya yakin kita akan kembali pada masa kejayaan yang pernah dicapai. Pada akhirnya, negeri ini akan menjadi bangsa yang besar dan dihormati dengan budaya yang tinggi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia.
Dalam konteks keindonesiaan, mengapa bangsa kita tidak pernah bisa keluar dari krisis multidimensi? Padahal, Tuhan telah menganugerahkan kita kekayaan alam yang berlimpah ruah. Saya rasa salah satu faktornya adalah kita tidak mau belajar dari sejarah dan budaya kita sendiri. Kita mengabaikan kearifan-kearifan luhur yang terkandung di dalamnya. Kebijakan arah pembangunan kita selama ini selalu dititikberatkan pada pembangunan yang bersifat material. Kita selalu beranggapan bahwa dengan berhasilnya pembangunan fisik kita telah mencapai kemajuan dan kemakmuran. Kalau mau jujur, sesungguhnya kita tetap miskin, terutama miskin jiwa dan rohani.
Ada fenomena menarik yang muncul era otonomi daerah dari Provinsi Riau. Ternyata, perkembangan kesenian dan budaya di wilayah ini menunjukkan gejala yang positif. Secara substansial tidak dinafikan bahwa pengelolaan dana sendiri ataupun bantuan pihak swasta, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, telah mempengaruhi dunia berkesenian. Orang ataupun masyarakat ‘berlomba-lomba’ menulis, menerbitkan, mengadakan berbagai pelatihan, dan menampilkan kesenian menjadi seni pertunjukan. Fenomena sosial budaya tersebut terjadi dari tingkat pejabat, perkumpulan ibu-ibu PKK, LSM, instansi pemerintah dan swasta, sampai dengan perkumpulan yang didirikan oleh anak-anak muda. Hal ini tentu saja sangat mengembirakan. Namun, dalam konteks kekinian, harapan dan kegembiraan tersebut berangsur-angsur sirna dan mulai menghilang karena banyak di antara mereka berkesenian ‘karbitan’.
Dengan kata lain, mereka berkesenian hanya untuk mendapatkan bantuan dana atau ‘berkesenian untuk mencari hidup’ dari berbagai lembaga donor yang peduli. Setelah lembaga donor atau lembaga pengayom tersebut pergi, mereka pun berguguran.
Saya pikir kondisi ini tidak jauh berbeda dari mereka yang masih tetap eksis berkesenian sampai saat ini. Mereka merasakan dampak dari ketergantungan tersebut karena seniman juga ‘manusia’. Sekali lagi, kita semua harus bertanggung jawab mengatasi hal ini, terutama pemerintah dan pengambil kebijakan. Kalau tidak, ‘alamatlah kapal akan tenggelam’ dan budaya kita akan terus ‘dijajah’ budaya asing. Dan pepatah ‘’Melayu takkan hilang di bumi’’ akan menjadi kenangan.
Terakhir, siapkan mental karena yakinlah suatu saat kesenian dan budaya kita akan diambil alih oleh bangsa lain. n
Medri Osno, staf teknis Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau dan bermastautin di Kota Tanjungpinang.
Sumber: Riau Pos, Minggu, 8 September 2013
KETIKA negara lain mengklaim beberapa kesenian Indonesia menjadi miliknya, kita pun sibuk seperti orang kebakaran jenggot. Belum lekang dari ingatan kita tentang kasus tari pendet, reog ponorogo, dan beberapa lagu daerah yang ‘dicaplok’ Malaysia serta hilangnya beberapa arca peninggalan bersejarah di Museum Radyapustaka, Surakarta -besar kemungkinan hal ini juga terjadi di seluruh Indonesia.
Ibarat benang kusut tidak tahu ujung pangkalnya masalah tersebut sangat rumit untuk diselesaikan. Ada lagi, masyarakat pemilik naskah -karena himpitan ekonomi- dengan mudah tergiur oleh Ringgit dan Dolar. Lembaga atau badan pemerintah yang diberi amanah tidak sanggup untuk membeli naskah-naskah tersebut dengan alasan anggaran yang minim. Hal ini diperparah lagi dengan adanya beberapa oknum aparat pemegang amanah tersebut yang ikut ‘bermain’ dengan modus operandi yang hebat. Benda-benda bersejarah tersebut dijiplak habis-habisan menyerupai aslinya, lengkap dengan surat-suratnya -apa yang tidak bisa ‘dimainkan’ di negeri yang ‘fantastis’ ini?
Mencermati kasus di atas, ternyata tidak hanya hasil alam yang dijual ke luar negeri, tetapi juga benda-benda bersejarah. Lantas, bagaimana dengan Provinsi Riau? Tidak dinafikan wilayah ini telah tercatat dengan tinta emas pernah menjadi pusat kebudayaan Melayu, setidaknya mulai dari tahun 1779 sampai dengan 1911. Rentang waktu tersebut telah melahirkan banyak intelektual, sastrawan, dan ulama besar.
Pemikiran yang mereka tuangkan melalui karya telah menjadi pedoman arah pembangunan di kawasan rantau Melayu, bahkan di nusantara. Sebut saja nama Raja Ali, seorang pengarang Melayu pertama yang mengarang dalam bentuk sejarah. Atau, Raja Ali Haji yang membakukan tata bahasa Melayu dalam Bustan al-Katibin (1851) yang menjadi ibu bahasa nasional di belahan utara (Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam) dan belahan Selatan (Indonesia).
Begitu juga dengan pengarang-pengarang Riau yang seangkatan dengan pengarang Raja Ali dan Raja Ali Haji, jasanya tidak dapat kita nafikan, seperti Datuk Syahbandar Riau, Bilal Abu, Raja Ahmad, Daeng Wuh, Raja Abdullah, Tengku Sa’id, Encik Kamariah, Raja Hasan, Raja Kalsum, Encik Wuk binti Bilal Abu, Haji Ibrahim Datuk Orang Kaya Muda, dan Engku Raja al-Haj Daud.
Dalam konteks kekinian, apakah kita sudah mampu menjaga khazanah kebudayaan tersebut? Menurut hemat saya, belum ada peneliti kita (Riau ataupun Kepulauan Riau) yang mampu memberikan apresiasi terhadap karya-karya itu -kita selalu merujuk pada pendapat peneliti asing. Sebagai suatu hal aneh apabila kita mau mengetahui jati diri sendiri harus belajar ke luar negeri atau orang asing. Padahal, kita selalu berangan-angan hidup maju dan sejahtera seperti pada zaman pemerintahan Raja Ali. Memang, kita tidak mau berkaca pada diri sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah disesali apabila pada suatu saat kekayaan jati diri tersebut, serta kekayaan lainnya seperti mak yong, zapin, gurindam 12, dan randai diklaim oleh bangsa lain sebagai milik mereka. Padahal, budaya ini merupakan suatu yang sangat substansial bagi budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
Menurut hemat saya ada beberapa hal yang harus segera dilakukan apabila kita ingin jati diri kita maju dan tetap terjaga.
Pertama, perlu didirikan lembaga yang unggul untuk mengkaji, meneliti, dan mengembangkan kekayaan budaya tersebut sehingga kita tidak perlu ke luar negeri lagi meminta jati diri yang ‘tergadai’.
Kedua, perlu dikukuhkannya komitmen, terutama oleh pemerintah daerah, mengenai kebudayaan lokal dengan membuat visi dan misi untuk menjadikan daerah ini sebagai pusat Melayu dunia, seperti yang telah dilakukan para pendahulu kita. Secara ekonomi hal ini akan berdampak posif pada dunia pariwisata, terutama wisata budaya dan sejarah.
Ketiga, perlu ditingkatkannya pengajaran muatan lokal mulai dari sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini akan berdampak positif karena mereka (generasi muda) akan mengenal dan mencintai budayanya serta dapat menggali kearifan lokal yang terkadung di dalamnya.
Keempat, tidak dinafikan peran media massa untuk menyebarluaskan budaya Melayu karena dapat menyampaikan pada setiap tingkat strata masyarakat. Oleh karena itu, media massa jangan hanya berpikir pada aspek ekonomi semata. Media massa harus merasa bertanggung jawab atas kelangsungan dan perkembangan budaya tersebut.
Kalau beberapa hal di atas dijalankan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas saya yakin kita akan kembali pada masa kejayaan yang pernah dicapai. Pada akhirnya, negeri ini akan menjadi bangsa yang besar dan dihormati dengan budaya yang tinggi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia.
Dalam konteks keindonesiaan, mengapa bangsa kita tidak pernah bisa keluar dari krisis multidimensi? Padahal, Tuhan telah menganugerahkan kita kekayaan alam yang berlimpah ruah. Saya rasa salah satu faktornya adalah kita tidak mau belajar dari sejarah dan budaya kita sendiri. Kita mengabaikan kearifan-kearifan luhur yang terkandung di dalamnya. Kebijakan arah pembangunan kita selama ini selalu dititikberatkan pada pembangunan yang bersifat material. Kita selalu beranggapan bahwa dengan berhasilnya pembangunan fisik kita telah mencapai kemajuan dan kemakmuran. Kalau mau jujur, sesungguhnya kita tetap miskin, terutama miskin jiwa dan rohani.
Ada fenomena menarik yang muncul era otonomi daerah dari Provinsi Riau. Ternyata, perkembangan kesenian dan budaya di wilayah ini menunjukkan gejala yang positif. Secara substansial tidak dinafikan bahwa pengelolaan dana sendiri ataupun bantuan pihak swasta, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, telah mempengaruhi dunia berkesenian. Orang ataupun masyarakat ‘berlomba-lomba’ menulis, menerbitkan, mengadakan berbagai pelatihan, dan menampilkan kesenian menjadi seni pertunjukan. Fenomena sosial budaya tersebut terjadi dari tingkat pejabat, perkumpulan ibu-ibu PKK, LSM, instansi pemerintah dan swasta, sampai dengan perkumpulan yang didirikan oleh anak-anak muda. Hal ini tentu saja sangat mengembirakan. Namun, dalam konteks kekinian, harapan dan kegembiraan tersebut berangsur-angsur sirna dan mulai menghilang karena banyak di antara mereka berkesenian ‘karbitan’.
Dengan kata lain, mereka berkesenian hanya untuk mendapatkan bantuan dana atau ‘berkesenian untuk mencari hidup’ dari berbagai lembaga donor yang peduli. Setelah lembaga donor atau lembaga pengayom tersebut pergi, mereka pun berguguran.
Saya pikir kondisi ini tidak jauh berbeda dari mereka yang masih tetap eksis berkesenian sampai saat ini. Mereka merasakan dampak dari ketergantungan tersebut karena seniman juga ‘manusia’. Sekali lagi, kita semua harus bertanggung jawab mengatasi hal ini, terutama pemerintah dan pengambil kebijakan. Kalau tidak, ‘alamatlah kapal akan tenggelam’ dan budaya kita akan terus ‘dijajah’ budaya asing. Dan pepatah ‘’Melayu takkan hilang di bumi’’ akan menjadi kenangan.
Terakhir, siapkan mental karena yakinlah suatu saat kesenian dan budaya kita akan diambil alih oleh bangsa lain. n
Medri Osno, staf teknis Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau dan bermastautin di Kota Tanjungpinang.
Sumber: Riau Pos, Minggu, 8 September 2013
No comments:
Post a Comment