Bammus "Urang" Sunda

-- Yesmil Anwar*

BADAN Musyawarah Masyarakat Sunda (Bammus) Jawa Barat sebagai rumah besar urang Sunda baru saja dideklarasikan awal Maret ini. Rumah besar tersebut diharapkan dapat menjadi wadah kepemimpinan urang Sunda yang independen dan terbebas dari kepentingan politik manapun. Lebih jauh dari itu, barangkali tidaklah berlebihan apabila Bammus dapat menjadi semacam thing tank bagi urang Sunda sebagai warga dunia yang bertanah air Republik Indonesia sebagai sebuah komitmen kebangsaan. Ada sejumlah persoalan mendasar yang merupakan "Pekerjaan Rumah" besar bagi Bammus, yang merupakan tantangan bersifat internal maupun eksternal. Tantangan tersebut merupakan daftar persoalan-persoalan yang penulis coba simak dalam berbagai forum selama lebih 35 tahun bersentuhan dengan masyarakat Sunda.

Aspek kelembagaan

Terputusnya hubungan antara generasi muda dan para sesepuh yang masih mengenal budaya Sunda yang original, akibat dari lemahnya lembaga masyarakat Sunda menciptakan networking sehingga gap antargenerasi masih terkoyak dan disusupi muatan politik dan kepentingan penguasa. Struktur pemerintahan dan kelembagaan masyarakat Sunda cenderung mengarah pada tumbuhnya "feodalisme baru" dalam masyarakat Sunda, khususnya di kalangan birokrasi pemerintahan dan birokrasi kampus. Budaya politik yang ada sekarang merupakan budaya politik feodal yang bersifat kontra produktif dan jauh dari etika politik yang baik.

Secara komprehensif, isi dan wujud budaya Sunda masih perlu diolah dan dimusyawarahkan keberadaannya dalam wadah formal. Masyarakat Sunda harus mendefinisikan kembali nilai-nilai budaya Sunda dan kelembagaannya untuk dapat menjawab tantangan zaman yang berubah cepat karena perkembangan teknologi.

Terjadi krisis kepemimpinan karena pejabat-pejabat Sunda kurang mampu memahami budaya Sunda yang sejati. Mereka mencampuradukkan antara budaya Sunda dengan birokrasi feodalisme menak Sunda. Masyarakat Sunda terkotak-kotak dan terombang-ambing kehidupan politik dan hubungan dengan pihak luar dalam era globalisasi ini. Disisi lain sebagai bagian NKRI, ikatan solidaritas kesukubangsaan tergerus eforia reformasi yang salah kaprah. Akibatnya chauvisme kesukuan mengantarkan lemahnya penghayatan kebangsaan dan perhatian para pemimpin Sunda akan jati diri sebagai bagian dari NKRI. Sekarang ini diperlukan pemimpin yang pintar bekerja daripada pintar bicara; tentu saja pekerja yang berpendidikan dan berbudi pekerti luhur.

Kebijakan pemerintah

Anak-anak Sunda sekarang sudah tidak berbahasa Sunda, mayoritas berbahasa Indonesia, bahkan bahasa varian regional Betawi. Budaya Sunda sekarang adalah campuran dari budaya Sunda, Jawa, Barat, Islam, dan lain-lain. Apakah budaya ini yang akan dikembangkan atau perlu disaring lagi? Dewasa ini masyarakat Sunda (seperti masyarakat Indonesia pada umumnya) sedang dilanda krisis multidimensional dan diderita di berbagai level masyarakat, baik masyarakat atas maupun bawah. Masyarakat Sunda sedang menjalani proses keterasingan di tengah-tengah budaya sendiri. Masyarakat Sunda sedang kebingungan dalam rangka mencari format modernisasi di tengah-tengah era globalisasi ini. Dengan lebih mengutamakan "parpol" yang lebih ideologist oriented, akibatnya tidak memahami "budaya" sebagai "solusi krisis" dan menghancurkan "sistem budaya" yang sebenarnya.

Ketaatan terhadap hukum menipis. Budaya isin (malu) yang merupakan unsur terpenting dari budaya hukum mengalami erosi. Rasa malu, mempermalukan diri sendiri, mempermalukan keluarga, dan mempermalukan urang Sunda mangalami erosi. Contohnya, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terkorup di Indonesia menurut lembaga Tranparancy International. Otonomi daerah yang seharusnya ditafsirkan sebagai kemandirian daerah, justru menjadi bumerang karena ditafsirkan sebagai kesempatan pemekaran daerah yang tidak bertitik tolak dari kebutuhan masyarakat, melainkan kebutuhan para elite di daerah.

Lemahnya pemahaman dalam "kesadaran wilayah" melahirkan sikap masyarakat Sunda tidak memahami posisi geostrategi dan geopolitik serta geokultur yang mewarnai perkembangan segenap budaya bangsa. Reformasi memberikan kepada masyarakat Sunda untuk mengisi Indonesia Baru. Budaya Sunda belum mengisi kehidupan orang Sunda umumnya. Wilayah budaya tidak edentik dengan wilayah politis/administrasi.

Pemahaman

Di bidang politik, kebijakan pemerintah dalam bidang politik adalah kesungguhan politik pemerintah terhadap pertumbuhan budaya Sunda. Pengadaan sentral budaya yang lengkap oleh pemerintah dalam memfasilitasi terciptanya kehidupan serta pengembangan seni dan budaya Sunda yang aktif dan bermutu. Dukungan budaya Sunda dalam penempatan demokratisasi. Keteladanan tokoh Sunda melahirkan inspirasi dan spirit kepada masyarakat Sunda.

Untuk kualitas sumber daya manusia, kurangnya kesungguhan pemerintah dalam peningkatan SDM berakibat dalam persaingat bursa kerja urang Sunda sering mengalami ketertinggalan secara kualitas maupun kuantitas. Urang Sunda dalam suatu perusahaan lebih suka bekerja dengan urang Sunda saja. Sikap budaya yang tertutup sering menjadi kendala pengembangan SDM.

Di bidang pendidikan, sistem dan kebijakan dalam pendidikan dapat meningkatkan mutu dan memberikan kemudahan bagi setiap orang. Pengayaan spirit Sunda dalam kurikulum pendidikan formal.

Di bidang hukum, perlu kontrol masyarakat dalam penegakan hukum. Diperlukan pula komitmen pemerintah dalam penegakan tertib hukum untuk melindungi hak cipta dan kebebasan dalam berkarya, serta jaminan pemerintah akan tegaknya tertib hukum.

Untuk informasi, perlu optimasilisasi teknologi modern dalam pengembangan budaya masyarakat Sunda (oleh masyarakat). Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan media massa, cetak dan elektronik, secara proaktif berkaitan dengan pengenalan pendokumentasian dan penyebaran budaya Sunda. Kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan dalam penyampaian dan penyebaran informasi seni dan budaya Sunda dalam lingkup nasional dan internasional.

Di bidang ekonomi, sistem dan kebijakan pemerintah memberikan peluang bagi usaha masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pedesaan.

Dalam hal lingkungan, peran pemerintah dan masyarakat Sunda dalam menjaga alam dan lingkungannya, masih perlu dipertanyakan keseriusannya. Perusakan lingkungan dan tata guna tanah serta tata ruang hampir-hampir tidak terkendali. Pembalakan hutan terjadi hampir di seluruh wilayah Jawa Barat, penggunaan air tanah yang tidak terkontrol, juga polusi sangat mengganggu kesehatan, khususnya di kota besar.

Barangkali inilah pekerjaan rumah besar Bammus dalam berkontribusi terhadap Jawa Barat. Namun penulis percaya bahwa dengan duduknya para intelektual Sunda, Bammus akan dapat memberi angin segar untuk menata dan memberikan kontribusi yang maksimal untuk masyarakat Sunda dimana pun berada. Semoga….***

* Yesmil Anwar, Budayawan dan Urang Sunda Mukimin.

Sumber: Khazanah, Pikiran Rakyat, Sabtu, 21 Maret 2009