Opini: Makna Satu Abad Budi Utomo

-- Iwan Gardono Sujatmiko*

BUDI Utomo didirikan oleh Soetomo, Goenawan Mangoenkosesoemo, Soewarno, Goembreng, Mohammad Saleh, Soelaeman, Soeradji dengan dukungan dr Wahidin pada 20 Mei 1908 di sekolah dokter STOVIA, Jakarta. Namun, pada tahun 1935, Budi Utomo telah meleburkan diri dengan Partai Bangsa Indonesia menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra.

Budi Utomo dapat dilihat sebagai suatu organisasi yang mendorong terjadinya gerakan sosial yang bertujuan melakukan perubahan sosial berupa kesejahteraan dan kemanusiaan di Hindia Belanda. Hatta dalam tulisannya, ”Tujuan dan Politik Pergerakan Nasional di Indonesia” (1930), mengutip pernyataan tokoh politik etis, Conrad Theodore van Deventer, tentang berdirinya Budi Utomo, ”Suatu yang ajaib terjadi, Insulinde [Kepulauan Hindia] molek yang lagi tidur sudah bangun.”

Saat itu perlawanan sering kali berbentuk perang oleh kerajaan/ daerah atau kritik oleh perorangan, seperti sastrawan, wartawan, atau bangsawan. Perang gagasan oleh organisasi pada masa pergerakan (Sarekat Islam dan parpol-parpol) menjadi semacam ”musuh dalam selimut” dan lebih sulit dihadapi dibandingkan dengan perang melawan suatu kerajaan. Berdirinya Budi Utomo telah memberikan inspirasi kepada organisasi lainnya (misalnya Puteri Mardika, 1912) ataupun perorangan, seperti Soekarno yang menganggapnya sebagai ”sumber kesadaran nasional” dan Hatta yang menyebutnya sebagai ”perintis perjuangan nasional”. Selain itu, Budi Utomo menjadi tempat latihan bagi para tokoh seperti KH Achmad Dahlan, HOS Cokroaminoto, dr Rajiman, Ki Hajar Dewantara, Otto Iskandar Dinata, dan Supomo.

Budi Utomo disejarahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 di Yogyakarta yang menugaskan Ki Hajar Dewantara untuk merayakan hari lahirnya sebagai Hari Kebangunan—kemudian menjadi Kebangkitan— Nasional. Hal itu dimaksudkan agar terjadi persatuan karena terjadi bentrok antara PKI dan partai-partai lain di tengah perjuangan melawan Belanda (Pramoedya Ananta Toer, Kronik Revolusi Indonesia, Jilid IV: 188-189). Namun, upaya persatuan ini gagal karena PKI/FDR memberontak pada bulan September 1948.

Jadi, pada tahun 2008 kita secara seremonial akan memperingati 60 tahun Kebangkitan Nasional walaupun secara substansi hal ini telah berusia satu abad jika dilihat dari lahirnya Budi Utomo. Hal serupa terjadi dengan Hari Sumpah Pemuda yang mulai diperingati secara besar-besaran pada tahun 1957 guna meningkatkan persatuan dan kesetiaan pada proklamasi karena adanya konflik pusat dengan daerah (K Foulcher, 2000).

Cita-cita Budi Utomo

Studi Akira Nagazumi (1989), The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of the Budi Utomo, 1908-1918, menunjukkan bahwa pada awalnya Budi Utomo merupakan organisasi sekelompok elite priayi Jawa yang bertujuan mengembangkan kesejahteraan dan kebangsaan Jawa. Sebenarnya aspek nasional yang inklusif telah muncul dalam gagasan Suwarno selaku sekretaris Budi Utomo Jakarta (1908) yang menginginkan Budi Utomo berkembang menjadi ”persatuan nasional (di Hindia Belanda) tanpa pandang suku, kelamin, dan kepercayaan”. Namun, gagasan ini tidak diterima dalam kongres Budi Utomo pertama walaupun didukung oleh dr Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soerjodiputro.

Selain aspek kebangsaan yang banyak dibahas, sebenarnya Budi Utomo juga mendukung gagasan mengenai kemajuan penduduk Jawa dan Madura dalam berbagai bidang. Program dalam Anggaran Dasar Budi Utomo Pasal 3 adalah: a) usaha pendidikan dalam arti seluas-luasnya, b) peningkatan pertanian, peternakan, dan perdagangan, c) kemajuan teknik dan kerajinan, d) menghidupkan kembali kesenian pribumi dan tradisi, e) menjunjung tinggi cita- cita kemanusiaan, dan f) hal hal yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dalam pembahasan program juga telah dibahas pembangunan perpustakaan rakyat dan pendidikan untuk perempuan.

Peringatan satu abad Budi Utomo dan Kebangkitan Nasional hendaknya terhindar dari sekadar seremonial dan yang perlu adalah aksi nyata untuk mengevaluasi dan melaksanakan cita- cita Budi Utomo dan para ”alumni”-nya. Saat ini masih terdapat berbagai program yang perlu ditingkatkan, misalnya pendidikan dalam arti luas hendaknya dilakukan pula oleh berbagai pihak, seperti pemimpin dengan keteladanan mereka. Demikian pula media massa perlu berperan dan mengagendakan pendidikan publik di samping fungsi mereka sebagai wahana hiburan ataupun komersial. Selain itu, perpustakaan rakyat masih belum terlaksana sepenuhnya, di mana 190 kabupaten/kota masih belum memiliki perpustakaan (Kompas, 2/4/2008).

Demikian pula subyek dalam pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri, yakni petani, peternak, pedagang, dan pekerja yang berada di lapisan bawah dan mayoritas kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan komoditas pada keempat sektor tersebut. Selain itu, kesenian dan tradisi pribumi semakin penting dalam menghadapi globalisasi guna meningkatkan rasa kebanggaan dan percaya diri dan mengompensasi kelemahan Indonesia dalam bidang ekonomi dan politik.

Untuk menjaga martabat kemanusiaan, diperlukan perlindungan setiap warga oleh anggota DPR/D di daerah pemilihannya (dapil). Keberadaan anggota DPR/D sebagai Komisi HAM Daerah perlu dikembangkan secara meluas. Kesejahteraan bangsa perlu ditingkatkan dengan anggaran, program, dan indikator yang cukup dan jelas sehingga ”Indonesia Bagian Bawah” yang berjumlah 60-70 persen dapat membaik. Hal ini dapat dijalankan oleh parpol dan DPR/D yang menjalankan program lokal anti- kemiskinan dan pengadaan lapangan kerja dari bawah secara berkesinambungan, bukan hanya janji saat kampanye pilkada. Program yang disepakati ini (yang dapat dirancang oleh perguruan tinggi, LSM, Bappeda) diharapkan dapat dijalankan oleh siapa pun yang berkuasa.

Tantangan masa kini

Pada masa Budi Utomo, tantangan utama adalah konsolidasi antarberbagai golongan dalam masyarakat yang dimulai dengan bangsa Jawa-Madura dan berkembang menjadi lebih luas. Konsolidasi internal ini diharapkan dapat menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat walaupun hal ini mendapat tantangan eksternal dari negara kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan dan perginya Belanda sebagai musuh bersama, Indonesia telah mengalami konflik-konflik karena faktor ketidakadilan, ideologi, serta egoisme para pemimpinnya.

Pada masa kini telah terjadi perubahan tantangan, baik dalam masyarakat maupun hubungan dengan negara. Rasa kebangsaan telah berkembang dan survei Roy Morgan tahun 2006 (25.000 responden) menunjukkan bahwa 89 persen penduduk Indonesia menganggap dirinya lebih sebagai bangsa Indonesia ketimbang sebagai suku mereka (The Jakarta Post, 14/11/2006). Namun, Indonesia masih memerlukan peningkatan konsolidasi internal antargolongan, baik secara vertikal (kelas) maupun horizontal (SARA), yang harus didukung oleh negara yang tegas, efektif, akuntabel, dan anti-KKN.

Demikian pula peran daerah sangat penting sehingga Kebangkitan Nasional pada masa kini dan depan tidak dapat terjadi tanpa Kebangkitan Daerah. Untuk mendukung hal ini, otonomi elite daerah perlu diganti oleh otonomi masyarakat daerah. Sementara itu, dalam menghadapi tantangan global diperlukan adanya kecakapan berkompetisi, berjejaring (networking), dan kerja keras (hardworking) yang dapat didukung oleh nilai-nilai keagamaan. Hal ini diharapkan menumbuhkan semangat dan optimisme yang dapat meningkatkan kualitas hidup bangsa secara menyeluruh.

Masyarakat dan pemimpin yang telah ber-”Budi Utomo” merupakan modal sosial budaya untuk ”Kebangunan atau Kebangkitan Nasional” di abad ke-21. Jika keadaan ini tidak terpenuhi, Indonesia akan mengalami ”Kemandekan atau Kelumpuhan Sosial”, bahkan ”Keterpurukan Nasional”, baik di dalam negeri maupun pentas dunia.

* Iwan Gardono Sujatmiko, Sosiolog FISIP UI, Depok

Sumber: Kompas, Jumat, 16 Mei 2008