Wapres: Radikalisme dan Liberalisme Harus Diwaspadai

Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Boediono mengingatkan agar di satu sisi para pelajar mewaspadai ajaran-ajaran radikalisme yang menyusup dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, di sisi lain juga ikut mewaspadai bahaya liberalisme di berbagai hal, khususnya dalam bidang budaya.

Pandangan Wapres Boediono tersebut disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) Ahmad Syauqi saat ditanya pers seusai bertemu Wapres Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (28/7).

”Arahan Wapres, selain kita harus mewaspadai ancaman radikalisme agama yang bisa diinfiltrasi melalui dunia pendidikan, kita juga harus mewaspadai bahaya liberalisme yang salah satu contohnya adalah muncul video porno sehingga merusak karakter bangsa,” ujar Ahmad Syauqi.

Menurut Ahmad Syauqi, sebelumnya PP IPNU menyampaikan rencana Rapat Kerja Nasional PP IPNU yang akan membahas masalah ancaman radikalisme dalam dunia pendidikan, dekadensi moral, dan optimalisasi alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan.

”Ancaman radikalisme agama di domain pendidikan menghadapi tantangan baru, yaitu suburnya nilai-nilai radikalisasi melalui institusi intrasekolah yang berkedok bagian kerohanian. Organisasi di bawah OSIS di wilayah kajian keagamaan kini menjadi ruang potensial bagi suburnya penanaman nilai-nilai ajaran garis keras dengan pemahaman kaku. Pemahaman kaku dan parsial terhadap nilai keagamaan dapat mengancam fondasi nasionalisme dan kontraproduktif dengan semangat kebinekaan,” ujarnya.

Ahmad Syauqi juga mengatakan, beredarnya video porno artis menimbulkan keresahan dan harus diatasi segera agar tidak menimbulkan dekadensi moral dan karakter bangsa.

Tentang anggaran pendidikan 20 persen, Ahmad Syauqi juga menyatakan, alokasi anggaran pendidikan masih banyak dialokasikan untuk anggaran rutin dan bukan untuk substansi pendidikan. ”Akibatnya, besarnya alokasi dana pendidikan tidak berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia pelajar kita,” ungkap Ahmad Syauqi.

(HAR)

Sumber: Kompas, Kamis, 29 Juli 2010