Ulang Tahun ke-91: Balai Pustaka Dibiarkan Merana

-- Yurnaldi

SAMA-SAMA penerbit, tetapi beda nasib. Begitulah kalau diambil perbandingan antara Mizan dengan Balai Pustaka atau BP, yang kebetulan hari ulang tahunnya berselang dua hari. Sabtu (20/9) malam, di Jakarta, Mizan merayakan ulang tahunnya yang ke-25 dengan dihadiri banyak tokoh. Sejumlah kelompok usaha Mizan dilaporkan tumbuh-berkembang dengan pesat.

Buku-buku terbitan Balai Pustaka. (KOMPAS/DANU KUSWORO/Kompas Images)

Bagaimana dengan BP? Sepi. Barangkali tak banyak yang tahu, Senin (22/9) ini BP berusia 91 tahun. Usia 91 tahun dihitung sejak Commissie voor de Volkslectuur (Komisi untuk Bacaan Rakyat) berubah menjadi Balai Poestaka, 22 September 1917. Akan tetapi, jika dihitung sejak berdirinya Commissie voor de Volkslectuur, maka 14 September lalu genap 100 tahun.

Jadi, seabad Kebangkitan Nasional yang jatuh tahun 2008 ini juga tonggak sejarah seabad Komisi untuk Bacaan Rakyat, yang kemudian dikenal dengan BP.

Selama hampir seabad perjalanannya, BP telah menerbitkan sejumlah buku bermutu. Selain buku-buku pelajaran yang kemudian disebarkan ke sekolah, BP juga berjasa besar dalam menerbitkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, serta karya sastrawan-sastrawan besar Tanah Air.

Tenggelamnya Kapal van der Wijck karya HAMKA, misalnya, menjadi begitu populer berkat peranan BP. Begitu pun Atheis karya Achdiat K Mihardja, Layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisyahbana, Salah Asuhan karya Abdoel Moeis, serta karya-karya monumental lainnya.

Banyak persoalan

Sepi kegiatan merayakan ulang tahun, mungkin karena BP tahu diri. Bergelut dengan persoalan internal, sejak beberapa tahun terakhir, BP yang notabene milik pemerintah, sebuah badan usaha milik negara (BUMN), bagai terabaikan.

Direktur Utama BP Dr Zaim Uchrawi mengakui, BUMN yang ia nakhodai kurang diperhatikan pemerintah. ”Kalau untuk BUMN lain, perhatian pemerintah luar biasa, bahkan berani mengucurkan dana ratusan miliar. Akan tetapi, untuk BP yang sama-sama BUMN, dana disetor hanya Rp 10 miliar,” kata Zaim, yang baru 14 bulan memimpin BUMN dengan 350 karyawan.

Menurut Zaim, kalau negara serius, berikan modal yang wajar. Dengan demikian, Zaim yakin, ia bisa membawa BP ke arah kemajuan.

”Negara mengabaikan BP begitu lama sehingga persoalan menumpuk. Kesannya, mau hidup, mau berkembang, mau mati terserah...,” kata Zaim.

Menurut Zaim, kasus BP itu menjadi cermin tidak perhatiannya negara ini terhadap budaya. Padahal, maju atau tidak majunya suatu bangsa ditentukan seberapa perhatian kita terhadap budaya.

Utang Rp 100 miliar

Direktur Utama BP Zaim Uchrawi menyadari, jika tetap larut dengan persoalan internal, BP sebenarnya sudah lama tutup karena bangkrut. Bayangkan, Zaim mewarisi BP dari pendahulunya dengan beban utang sekitar Rp 100 miliar, belum termasuk utang dagang. Itu pun belum termasuk utang royalti senilai Rp 3,5 miliar yang belum dibayarkan ke penulis atau ahli waris dari pengarang yang karyanya diterbitkan BP.

”Dalam kondisi minus, jelas tak mungkin berharap BP bisa untung,” ujarnya.

Ketika dipercaya menjadi Direktur Utama BP, Zaim sudah menyusun strategi, pijakan baru bagi BP ke depan. ”Dalam setahun ini kita sebenarnya sudah membuat pijakan-pijakan membangun fondasi bagaimana BP bisa bangkit dan menjadi BP yang baru dengan visi menjadi korporasi pengembang pengetahuan dan budaya di Asia Tenggara,” ujar Zaim.

Bentuk perhatian, diakui baru mulai ada. Buktinya, Zaim sudah diundang Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan untuk memaparkan kondisi BP dan harapan ke depan.

Untuk menjadikan BP sebuah BUMN yang sehat, menurut Zaim, diperlukan suntikan dana Rp 150 miliar. Dari dana Rp 150 miliar itu, sebagian untuk mengembalikan utang. Utang yang dikembalikan itu jatuhnya ke pemerintah/negara juga. Pemerintah sedang mengkaji opsi apa yang terbaik.

Pilihannya, kata Zaim, apakah BP dikembangkan, ditutup, atau diprivatisasi.

Jika dicermati perjalanan panjang BP, tahun 1990 BP yang ketika itu satu-satunya BMUN yang berada di bawah Departemen P dan K, nyaris dilikuidasi oleh pemerintah. Untung BP memiliki nilai historis yang cukup besar di era pergerakan bangsa sehingga langkah penglikuidasian tidak diteruskan.

Nilai historis yang menyelamatkan BP itu, antara lain, adalah perannya dalam menyebarkan bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Konsekuensinya, sebagai unit usaha BP harus bisa memperbaiki manajemen perusahaan berikut pembenahan sumber daya manusia yang ada di dalamnya.

Tentang sumber daya manusia dijelaskan, juga menjadi sebuah persoalan. Saat ini karyawan yang tamatan SD-SMP berjumlah 40 persen dari 350 karyawan. Tamatan SMA ada 43 persen. Sisanya lulusan D-3 dan S-1. Dari 350 karyawan, hanya 15 persen usianya di bawah 40 tahun. ”Jumlah karyawan idealnya di bawah 100 orang,” ujar Zaim.

Perbarui komitmen

Mengetahui kondisi BP yang memprihatinkan, sastrawan penerima SEA Write Award 2008, Hamsad Rangkuti, berharap BP tetap eksis dengan sejumlah catatan.

Pendapat senada dilontarkan dosen dan peneliti pada Opleding Talen en Culturen van Indonesie, Faculteit der Letteren Universitaeit Leiden, Belanda, Suryadi, serta dosen Department Malay Indonesia Interpretation and Translation Hankuk University, Korea Selatan, Sudarmoko.

Menurut Hamsad Rangkuti, BP berperan besar dalam membangun karakter bangsa. Lewat buku-buku budaya, sastra, dan bahasa yang diterbitkannya dari dulu sampai sekarang, ia telah memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Mencerdaskan bangsa.

”Pemerintah tak seharusnya mengabaikan BP. Apalagi dampak ikutannya, BP mengabaikan pula hak-hak pengarang karena royalti pengarang belum dibayarkan,” katanya.

Agar BP yang dikenal sebagai lembaga perintis kesusastraan Indonesia modern ini bisa sehat sebagai BUMN, harus dilakukan reorganisasi.

Reorganisasi

Senada dengan itu, Suryadi mengatakan, untuk tetap eksis di zaman kompetisi bebas seperti sekarang ini, manajemen BP harus ramping dan gesit, dan untuk itu harus ditangani oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Pemerintah harus memperbarui komitmennya kepada BP.

”Kalau tidak sanggup membantu secara keuangan, lepaskan BP dari statusnya sebagai BUMN,” ujarnya.

Kalau masih tetap diinginkan sebagai BUMN, beri keleluasaan kepada manajemen untuk melakukan inovasi-inovasi internal dan kerja sama-kerja sama eksternal dan penuhi kewajiban untuk memberi bantuan keuangan.

”Hemat saya, di zaman serba privat di era pasar bebas seperti sekarang ini, BP harus pintar mencari peluang pasar agar tetap bisa eksis. Manajemen BP harus terdiri orang-orang pintar di bidangnya yang berinisiatif terus-menerus untuk mencari berbagai peluang,” ujar Suryadi.

Akan tetapi, dilema BP mungkin juga karena statusnya sebagai BUMN itu, yang tentu manajemennya tidak bisa bergerak bebas melakukan terobosan-terobosan administratif dan melakukan inovasi-inovasi internal serta kerja sama-kerja sama dengan pihak eksternal.

Jika BUMN-BUMN lain mendapat sokongan dana segera kapan diperlukan, apalagi saat tegaknya sudah ”miring”, BP malah ditunjang oleh negara dengan perasaan setengah hati.

”Saya justru heran mengapa BP, yang menjadi salah satu ujung tombak yang pernah berjasa mencerdaskan bangsa ini, justru malah diabaikan oleh pemerintah,” katanya.

Suryadi berpendapat, sebagai penerbit yang sudah panjang usianya dan (pernah) punya nama besar, sudah saatnya BP melakukan terobosan-terobosan regional serta internasional. Melakukan kerja sama dengan penerbit dari negara lain untuk menerbitkan buku-buku bermutu. Nama BP, sampai sekarang, belum terdengar dalam dunia perbukuan internasional.

Sudarmoko mengatakan, BP memang menjadi salah satu penerbit yang harus berkompetisi dengan penerbit lain, yang memiliki sistem pencarian naskah dan distribusi serta menjaga pembacanya dengan cara-cara yang kreatif. Ini yang mungkin tidak bisa dilakukan BP.

”Saya khawatir sebagai BUMN, BP hanya menjadi sebuah perusahaan yang hanya bergantung pada pemerintah,” ujarnya.

Padahal, dunia perbukuan itu membutuhkan strategi dalam mencari dan memasarkan buku-buku yang menarik dan disukai pembaca.

Oleh karena itu, sudah selayaknya BP dibenahi serius. Jangan sampai BP yang sangat berjasa dalam mencerdaskan bangsa dalam penerbitan buku dibiarkan merana, bahkan terancam ”tutup buku”.

Sumber: Kompas, Senin, 22 September 2008