Sejarah: Pemerintah Melupakan Sjafruddin

JAKARTA (Media): Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin meminta pemerintah mengakui Ketua/Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Sjafruddin Prawiranegara sebagai salah satu mantan Presiden Republik Indonesia.

''Ketika Bung Karno, Bung Hatta, dan Haji Agus Salim ditawan Belanda di Yogyakarta setelah agresi militer kedua, praktis tidak ada pemerintah Indonesia. Maka Mr Sjafruddin berinisiatif mendirikan PDRI di Halaban, Sumatra Barat, supaya ada kesinambungan NKRI,'' ulasnya dalam seminar bertema Peranan kesejarahan umat Islam dan kontribusinya terhadap persatuan umat dan bangsa, di Masjid Al-Azhar, dalam rangka milad ke-55 Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Al-Azhar.

''Selama ini peran itu sering dilupakan dan disalahpahami. Kita ingin pemerintah merehabilitasi mantan Ketua Masyumi itu, mengangkatnya menjadi pahlawan nasional sekaligus mengakuinya sebagai salah satu Presiden RI.''

Artinya, kata Din, foto Mr Sjafruddin pun harus terpasang di Istana Negara berjejer dengan mantan presiden lainnya.

Ditambahkan Ketua PBNU Prof KH Said Aqiel Siradj, peranan kesejarahan umat Islam untuk bangsa ini banyak dipelopori oleh NU yang berdiri pada 1926 dan Muhammadiyah pada 1912. ''Ketika Sumpah Pemuda dan proklamasi, infrastruktur sosial masyarakat sudah terbentuk karena peranan dua ormas itu,'' ujarnya.

Kedua tokoh Islam itu mengharapkan penghargaan terhadap para tokoh Islam sebelumnya, harus disertai dengan meningkatkan peranan umat Islam ke depan.

''Umat Islam juga harus menyelesaikan tiga dikotomi yang sering menjadi ganjalan masalah dan sumber konflik. Yakni dikotomi agamais-nasionalis, Islam-Kristen, dan pribumi-warga keturunan Tionghoa,'' tambah Din Syamsudin. (HR/H-4).

Sumber: Media Indonesia, Minggu, 18 Maret 2007