Esai: Ketidakpercayaan pada Kebudayaan

-- Mudji Sutrisno*

KEKUATAN hakiki kebudayaan adalah kemampuannya merawat dan merayakan kehidupan yang dirangkum dalam sistem nilai.

Hakiki karena ia menjadi sumber dari pembahasaan hukum, aturan, norma, perilaku bagi masyarakat yang berada di dalamnya. Inspirasi itu ditafsirkan dan dituangkan dalam sebuah produk kebudayaan sehingga mudah dicerna sebagai pedoman ketika manusia sedang menghadapi tantangan dan bencana.

Kebudayaan acap digunakan sebagai acuan nilai yang dimaknai untuk terus hidup mengalami krisis, entah karena bencana alam entah karena situasi kaos, sehingga orang punya pegangan dalam melakoni kehidupan.

Tetapi karena kebudayaan merupakan pergulatan kehidupan, sistem nilai tersebut terus-menerus mengalami perubahan. Manusia bergerak, demikian pula kebudayaan.

Dalam konteks itu, muncullah situasi negatif karena dalam kebudayaan juga terkandung ketidakpastian, sedangkan manusia menggunakan kebudayaan itu digunakannya sebagai acuan dalam menghadapi ketidakpastian dalam perubahan.

Situasi negatif ditandai tiga ciri sosial. Pertama, retak pecahnya modal sosial, dalam hal ini trust (kemampuan masyarakat memercayai sesamanya dan menaruh sebagian hidupnya pada tanggung jawab orang lain).

Sebagian besar hidup bersama memang mengandaikan sikap mau memercayai sesama dan memercayakan sepotong kehidupan pada tanggung jawab sesama, mulai dari warga bila naik pesawat memercayakan diri pada tanggung jawab pilot dan maskapai penerbangan. Atau orang dalam libur atau bepergian keluar kota memercayakan diri ketika naik kereta api pada masinis dan perusahaan kereta api.

Kedua, ketika masyarakat memberikan kepercayaan kepada negara untuk keselamatan dan rasa aman tidak menemukan jaminan keamanan meskipun pajak dan kewajiban masyarakat terhadap negara sudah dilaksanakan, di sana negara harus melindungi dihargainya dan dijaminnya kemanusiaan tiap warga dalam keselamatannya.

Bila itu tidak terjadi, yang punya uang akan membuat sistem pengamanan sendiri dengan membayar para preman menjadi pelindungnya. Keadaan ini telah terjadi sebagai awal munculnya mafia di Sicilia awal abad 19 dan diteruskan dengan sistem lebih canggih di Amerika Serikat untuk kejahatan-kejahatan internasional, mulai dari judi, narkoba sampai pembunuhan politik.

Di dalam masyarakat kecil, ketiadaan jaminan pasti hukum keamanan menghasilkan anarki (siapa kuat, dia yang menang) dan aparat resmi tidak mampu menangani mereka karena krisis ketidakpercayaan pada negara dalam menjaga keamanan warganya.

Ketiga, sumber-sumber pengabsah untuk kelakuan baik, sopan santun, dan perilaku menghormati sesama manusia sebagai saudara, yaitu agama, tradisi lokal, dan guru-guru adat telah mengalami krisis fungsi karena materialisasi, formalisasi, dan politisasi.

Artinya, sumber nilai yang berasal dari wahyu Tuhan untuk hidup baik sudah ditafsirkan untuk kepentingan politik kotak-kotak agama dan atas nama kebenaran agama, umat dipolitisasi dalam kelompok 'kami' berhadapan dengan 'mereka' untuk merebut kursi politis dan pemenangan kelompok mayoritas versus minoritas, ketika kontrak pendiri bangsa yang terhormat dari penyusun keindonesiaan yang majemuk direduksi dalam konstitusi negara yang meminggirkan kaum minoritas karena beda agama, beda suku, ataupun beda golongan.

***

Di sisi lain, hidup yang multidimensi dan kaya nuansa nilai telah direduksi menjadi hanya berharga bila ditukar dengan uang dan hanya berharga bila menjadi komoditas pasar.

Kondisi itu ikut mempercepat ekonomisasi di semua lini nilai-nilai hakiki. Akibatnya nilai-nilai spiritualitas kerohanian menjadi tidak menarik karena kalah bersaing dengan panggilan basic instinct untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat duniawi.

Ini artinya manusia telah terjebak dan dijebakkan pada hasrat untuk memuaskan naluri dasariah. Hal tulah yang diperebutkan dan muncul dengan wajah perebutan syahwat politik dan menendang keluar nilai etis berpolitik dan hanya menjadi kendaraan untuk berkuasa.

Dalam hal ini F Nietzche telah lama mengingatkan bahwa dalam hidup ini yang menentukan bukanlah renung hening budi apollonian, tetapi hasrat berkuasa (the will to power) dionisian yang menggelegak minta terus dipuaskan demi survival of life.

Krisis saling percaya pada sesama yang dimulai dari pengkhianatan ketiadaan tanggung jawab pada yang dipercayakan di tangan para profesional yang ceroboh, dari bencana alam, bencana transportasi udara, laut, sampai saling lempar tanggung jawab dan pengkhianatan kecerobohan Lapindo.

Kecerobohan itu telah melempar orang-orang kecil sebagai korban dengan macam-macam rasionalisasi dan pembenaran karena lebih kuat posisi kuasa dan lebih tega membenamkan orang-orang kecil tak berdosa, bahkan mau cuci tanggung jawab dengan mengakali terus ganti rugi yang harus ditanggungjawabi.

Lebih tega dan menikam jantung para korban berdarah-darah manakala dengan kelicikan rasionalisasi, menggeser tanggung jawab profesi ke tanggung jawab bencana nasional, sampai pada kemampuan memakai gubernur dan bukan Lapindo sendiri yang berhadapan dan secara jantan berunding dengan rakyat untuk mempertanggungjawabkan kecerobohannya.

Luka-luka situasi negatif itu, ditambah dengan kegetiran hidup lain seperti kenaikan harga BBM dan kelaparan yang mendera sebagai besar rakyat sehingga mereka makan nasi aking, telah mengeringkan harapan rakyat kepada pemerintah.

Terlalu lebar menyakitkan jurang antara janji-janji dan ritus formal serbaupacara dan indah para penanggung jawab pemerintahan, dengan kesulitan makan dan tidak berjalannya ekonomi kecil karena yang tampil habisnya warung-warung makan kecil dan pasar tradisional digusur mal-mal serta swalayan segala macam mart global sehingga kantong-kantong tipis rakyat kecil semakin tipis.

Dalam situasi tertimpa bencana banjir di Jakarta, ternyata janji Rp1 miliar untuk para korban tidak mungkin sampai dan tidak akan sampai karena bersyaratkan tiga hal, yaitu harus punya surat legal berdomisili, harus berada 7 meter di pinggir bantaran sungai, dan harus ada surat resmi RT-RW setempat untuk rumah-rumah yang hanyut.

Akibatnya yang paling menderita sebagai korban tidak mendapat dan tidak akan pernah mendapat ganti rugi dan bantuan yang dijanjikan dengan tebaran media massa dan buih-buih sang pengucapnya karena fakta kebenaran lapangan di pihak korban tidak tersentuh.

Fenomena-fenomena tersebut, bila dibaca dalam kacamata keseharian suka dan duka kehidupan yang dimaknai (baca: kebudayaan), langsung bacaannya adalah nestapa.

Kepahitan yang memunculkan frustrasi hidup dan jalan buntu kehidupan yang akhir-akhir ini memunculkan jalan cepat mengatasinya dengan bunuh dirinya seorang ibu dan anak-anak, gantung diri pegawai kecil di perbatasan Depok, dan gantung diri TKW yang baru saja pulang karena menganggur.

Itu semua ungkapan krisis acuan bahwa hidup harian tidak bernilai lagi. Hidup harian tidak menemukan celah ruang bercahaya atau lorong terang sekecil pun dalam kosmologi dunia gelap penghayatan hidup yang diteriakkan dengan menjerit-jerit ketika gerobak-gerobak mereka yang mencoba mandiri tanpa bantuan pemda berjualan untuk menyambung hidup di kaki lima malah diangkuti, dipukuli kurus kering tubuhnya, dan dilabrak dihancurkan dagangannya atas nama kebersihan kota.

Di mana berada roh para guru bangsa yang sudah lama mengingatkan prioritas mimpi besar negara kesejahteraan, pendidikan, pencerahan budi dan nurani merdeka dari mentalitas budak kuli dalam kemandirian Indonesia merdeka?

Tantangan merajut lagi saling memercayai dalam praktik nyata mewujudkan sila keadilan di bidang ekonomi dan hukum serta sila kemanusiaan menjadi ujian di depan mata yang tidak bisa ditunda-tunda lagi kalau keindonesiaan tidak mau lenyap.

Untuk itu, keteladanan dan ketulusan mewujudkannya sungguh-sungguh merupakan satu-satunya legitimasi bagi pemerintah sekarang karena krisis kita sudah akut secara kebudayaan, yaitu distrust yang berwajah saling memaki, lempar tanggung jawab, tidak peduli korban, tuli mendengarkan suara orang kecil dan buta membaca krisis acuan nilai hidup bersama kita.

Bangsa ini harus segera bangun untuk kembali merajut nilai-nilai kemanusiaan yang ditegakan untuk dikorbankan dan tidak diambil peduli sehingga homo homini socius (manusia adalah rekan sesama hidup) berada dalam saling menjegal dan mengolok serta tega mengorbankan sesama dalam homo homini lupus (manusia adalah serigala yang saling berebut dan mengerkah untuk sintas).

* Mudji Sutrisno, Budayawan tinggal di Jakarta

Sumber: Media Indonesia, Kamis, 29 Maret 2007