-- M.Latief
SURABAYA, KOMPAS.com — Dosen Psikologi Perkembangan Universitas Airlangga, Surabaya, Duta Nurdibyanandaru, berpendapat, sekolah yang berstatus RSBI dan yang bukan semestinya tidak memiliki perbedaan dalam hal apa pun, tidak terkecuali dalam hal biaya.
"Biayanya harus sama karena perbedaannya hanya ditentukan perkembangan kecerdasan masing-masing anak. Itu tidak berbeda dengan kelas IPA dan IPS, tetapi sekarang ada kelas nasional dan internasional," katanya.
Terkait kemungkinan biaya tambahan untuk pendidikan tambahan bagi guru di kelas internasional, ia mengatakan, peningkatan kualitas guru itu merupakan tanggung jawab pemerintah.
"Karena itu, beban anggaran harus ditanggung pemerintah yang telah menetapkan RSBI atau SBI, bukan dibebankan kepada siswa karena akan memberatkan orangtua siswa," katanya.
Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang digugat masyarakat. Judicial review Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 50 Ayat (3) terhadap Pasal 31 UUD 1945 tentang dasar hukum RSBI masih disidangkan MK.
"Masih disidang MK, tetapi saya tidak mengikuti perkembangannya sampai di mana," kata Staf Khusus Mendikbud, Sukemi, di Surabaya, Minggu (6/5/2012).
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya M Ikhsan mengatakan, pihaknya juga masih menunggu sikap pemerintah untuk menetapkan RSBI menjadi SBI.
"Kami memiliki ratusan RSBI mulai dari SD hingga SMA dan mestinya tahun ini sudah ada yang menjadi SBI. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun yang diputuskan pemerintah. Jadi, kami masih menunggu pusat," katanya.
Senada dengan itu, seorang guru SMK di Gresik, Hanif Hasan, mengaku sekolah yang menjadi RSBI itu mendapatkan banyak manfaat karena guru dan siswa dipaksa untuk belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kualitas keilmuannya.
"Sebagai praktisi, saya setuju dengan RSBI, apalagi kalau sampai menjadi SBI karena RSBI itu sendiri banyak manfaat, banyak siswa dan guru yang belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kualitas keilmuan," ujarnya.
Tentang biaya, ia mengatakan biaya itu nisbi.
"Saya kira pendidikan berkualitas dan tidak berkualitas itu memang ada bedanya, termasuk dalam hal biaya, asalkan tidak memberatkan orangtua siswa, tentu wajar," ujarnya.
Sumber: Edukasi, Kompas.com, Minggu, 6 Mei 2012
SURABAYA, KOMPAS.com — Dosen Psikologi Perkembangan Universitas Airlangga, Surabaya, Duta Nurdibyanandaru, berpendapat, sekolah yang berstatus RSBI dan yang bukan semestinya tidak memiliki perbedaan dalam hal apa pun, tidak terkecuali dalam hal biaya.
Biayanya harus sama karena perbedaannya hanya ditentukan perkembangan kecerdasan masing-masing anak. Itu tidak berbeda dengan kelas IPA dan IPS, tetapi sekarang ada kelas nasional dan internasional.
-- Duta Nurdibyanandaru
"Biayanya harus sama karena perbedaannya hanya ditentukan perkembangan kecerdasan masing-masing anak. Itu tidak berbeda dengan kelas IPA dan IPS, tetapi sekarang ada kelas nasional dan internasional," katanya.
Terkait kemungkinan biaya tambahan untuk pendidikan tambahan bagi guru di kelas internasional, ia mengatakan, peningkatan kualitas guru itu merupakan tanggung jawab pemerintah.
"Karena itu, beban anggaran harus ditanggung pemerintah yang telah menetapkan RSBI atau SBI, bukan dibebankan kepada siswa karena akan memberatkan orangtua siswa," katanya.
Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang digugat masyarakat. Judicial review Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 50 Ayat (3) terhadap Pasal 31 UUD 1945 tentang dasar hukum RSBI masih disidangkan MK.
"Masih disidang MK, tetapi saya tidak mengikuti perkembangannya sampai di mana," kata Staf Khusus Mendikbud, Sukemi, di Surabaya, Minggu (6/5/2012).
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya M Ikhsan mengatakan, pihaknya juga masih menunggu sikap pemerintah untuk menetapkan RSBI menjadi SBI.
"Kami memiliki ratusan RSBI mulai dari SD hingga SMA dan mestinya tahun ini sudah ada yang menjadi SBI. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun yang diputuskan pemerintah. Jadi, kami masih menunggu pusat," katanya.
Senada dengan itu, seorang guru SMK di Gresik, Hanif Hasan, mengaku sekolah yang menjadi RSBI itu mendapatkan banyak manfaat karena guru dan siswa dipaksa untuk belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kualitas keilmuannya.
"Sebagai praktisi, saya setuju dengan RSBI, apalagi kalau sampai menjadi SBI karena RSBI itu sendiri banyak manfaat, banyak siswa dan guru yang belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kualitas keilmuan," ujarnya.
Tentang biaya, ia mengatakan biaya itu nisbi.
"Saya kira pendidikan berkualitas dan tidak berkualitas itu memang ada bedanya, termasuk dalam hal biaya, asalkan tidak memberatkan orangtua siswa, tentu wajar," ujarnya.
Sumber: Edukasi, Kompas.com, Minggu, 6 Mei 2012
No comments:
Post a Comment