Sunday, May 31, 2009

Budaya Politik Sunda

-- Atip Tartiana*

JUMLAH pemilih di Jawa Barat yang mencapai angka fantastik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Juli nanti diprediksi bakal menyedot perhatian hingga menjadi rebutan setiap pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Lalu, bagaimana kecenderungan pilihan politik masyarakat Sunda dalam Pilpres kali ini?

Jika dilihat berdasarkan pendekatan simbolik, pilihan politik masyarakat Sunda tentu bakal terekspresikan dengan memberikan perhatian penuh atau dukungan yang lebih kuat kepada sistem atau individu politik yang berlabel Sunda dan Islam atau salah satu di antaranya. Maklum, banyak literatur menyebutkan, Sunda dan Islam sebagai parameter penting budaya politik Sunda. Disebutkan pula, adat Sunda dan agama Islam sudah lama saling mengadaptasi, menunjang, dan menyinergikan diri dalam diri Ki Sunda. Ki Sunda pun diidealisasi sebagai Sunda adalah Islam dan Islam adalah Sunda.

Banyak contoh yang menggambarkan relasi harmonis antara Sunda dengan Islam. Cerita Lutung Kasarung, misalnya, dinilai mirip dengan ajaran suluk dalam Islam yang mencita-citakan insan kamil. Legenda Lutung Kasarung disebutkan mirip dengan kisah Isra Miraj Nabi Muhammad saw. dan kisah Nabi Adam as yang "terusir" dari surga karena melakukan hal yang dilarang. Peribahasa silih asah, silih asih, silih asuh juga dinilai mirip dengan pesan dan perintah Allah SWT untuk saling menyayangi, mengingatkan, dan melindungi antarsesama manusia.

Perkawinan antara adat Sunda dan Islam menggiring akibat tidak saja mencairnya batas-batas eksklusif keduanya, tapi selanjutnya mengonstruksi budaya Sunda itu sendiri. Dalam konteks politik, perkawinan keduanya turut mematangkan budaya politik lokal Sunda. Tidaklah mengherankan jika simbol Sunda dengan Islam dianggap bakal lebih mewarnai orientasi dan perilaku politik orang Sunda dalam menghadapi setiap mementum politik. Masalahnya, dalam pemilu presiden (pilpres) kali ini tak seorang pun capres/cawapres berlatar belakang Sunda sebagai etnis mayoritas di Jabar.

Namun, kalaupun ada capres/cawapres berlatar belakang Sunda atau beririsan kuat dengan ormas Islam, tesis tersebut belum tentu benar. Maklum, budaya politik tidaklah berjalan statis, bahkan bisa berjalan sangat dinamis seiring dengan perkembangan kognisi politik masyarakat pendukungnya. Untuk itu, mari kita uji tesis tersebut dengan menengok Pilpres 2004.

Pada Pilpres yang pertama kali melibatkan rakyat sebagai pemilih tersebut, capres Hamzah Haz dan cawapres Agum Gumelar dinilai sebagai pasangan ideal Ki Sunda. Agum sendiri dinilai sangat layak dikatakan sebagai ikon politik masyarakat Sunda. Alasannya, Hamzah berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), parpol berbasis massa Islam; sedangkan Agum tak diragukan lagi identitasnya sebagai putra Sunda pituin yang sejak lahir di Tasikmalaya memeluk Islam sebagaimana agama yang dianut leluhurnya.

Bermodalkan kedua alasan tersebut, di atas kertas, Hamzah-Agum akan mendapat dukungan kuat dari masyarakat Sunda. Namun, kenyataannya justru berbanding terbalik. Raihan suara Hamzah-Agum di Jabar hanya 3,37 persen dari akumulasi suara keseluruhan. Padahal, Agum mendapat dukungan Paguyuban Pasundan, ormas etnonasionalis tertua dan terbesar di Jabar.

Jika tidak kepada Hamzah-Agum, masyarakat Sunda diprediksi lebih memungkinkan menjatuhkan pilihannya kepada capres/cawapres dari kalangan santri seperti capres Amien Rais (Muhammadiyah), cawapres Hasyim Muzadi (NU), dan cawapres Solahudin Wahid (NU). Namun, lagi-lagi ketiganya tak mampu menjadi jaminan bagi pasangannya untuk meraih suara terbanyak dari masyarakat Sunda.

Suara dominan di Jabar justru diraih pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusup Kalla (SBY-JK) dengan suara 32,22 persen. Padahal, selain tidak dikenal di kalangan masyarakat Sunda dan ormas-ormas kesundaan, SBY juga saat itu tidak dikenal di kalangan Islam baik Muhamadiyah, NU, maupun Persatuan Islam (Persis) yang merupakan basis-basis Islam di Jabar. Begitu pula JK, meski orang NU, saat itu tidak terlalu dikenal di kalangan Nahdliyin-Sunda dan masyarakat Jabar.

Gejala ini boleh jadi menandakan masyarakat Sunda sudah tercerabut dari romantisme simbolik kesundaan --yang sering "diajarkan" sejarawan dan budayawan-- sehingga tidak tertarik memilih Agum yang beretnis Sunda. Budaya politik Sunda telah terlepas dari ikatan-ikatan ideologis yang secara kultural dan historis telah membalut Ki Sunda. Ki Sunda politik telah terdekonstruksi, meninggalkan masa lalu dan selanjutnya mengonstruksi budaya politik inklusif-realistik.

Orientasi dan perilaku politik masyarakat Sunda dalam Pilpres 2004 tampaknya bakal semakin menguat dalam Pilpres 2009. Kebanyakan orang Sunda secara politis tidak tertarik dengan simbol --untuk membedakannya dengan ruh dan nilai-- Sunda dan simbol Islam. Apalagi, dengan tiadanya capres/cawapres yang berlatar belakang Sunda dan berasal dari kalangan santri, munculnya godaan tarik-menarik dukungan dengan menjual simbol Sunda dan Islam tak akan sekuat pada Pilpres 2004.

Oleh karena itulah, setiap capres/cawapres dituntut cerdas dan kreatif dalam berkampanye di area politik masyarakat Sunda. Upaya capres/cawapres bersilaturahmi dengan para sesepuh Sunda atau berbagai ormas kesundaan tentu bukan langkah yang keliru, apalagi dilarang. Namun, jika tiba-tiba capres/cawapres mengklaim Sunda memiliki irisan kuat dengan identitas dirinya atau memiliki kaitan historis dengan etnis dan daerah asalnya, selain tidak perlu, juga tidak akan efektif dalam menggiring pilihan politik masyarakat Sunda. Lagi pula, masyarakat Sunda kini tak memiliki tokoh sentral yang dianggap mewakili Ki Sunda dalam urusan politik. Ditambah lagi, ormas-orang kesundaan yang ada sekarang pun tak sanggup memerankan diri sebagai tempat orang Sunda bertanya dan mengadu.

Budaya politik inklusif-realistik yang tumbuh mekar dalam diri Ki Sunda ini boleh jadi menandakan tumbuhnya daya pikir kritis masyarakat Sunda. Namun, jika tak mendapat pengawalan pendidikan politik, budaya politik inklusif-realistik bisa mengarah pada sikap pragmatis. Kemungkinan buruk ini tentu tak boleh terjadi dalam Pilpres 2009 nanti.***

* Atip Tartiana, Dosen FISIP Unpas dan Unfari.

Sumber: Khazanah, Pikiran Rakyat, Minggu, 31 Mei 2009

No comments: