Perang Bubat yang Lain

PERANG itu konon terjadi tahun 1357 Masehi, di sebuah tempat bernama Bubat. Ketika itu, Raja Galuh Prabu Maharaja Linggabuana datang membawa putrinya yang cantik, Dyah Pitaloka Citraresmi. Kedatangan raja Sunda beserta rombongan adalah untuk menikahkan putrinya dengan Raja Majapahit Hayam Wuruk. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Kedatangan rombongan dari Kerajaan Galuh itu oleh Mahapatih Gajah Mada ternyata dimaknai lain. Bukan untuk perkawinan, melainkan penyerahan putri Dyah Pitaloka untuk diperistri Hayam Wuruk sebagai tanda bahwa kerajaan Sunda Galuh mengakui kekuasaan Majapahit.

Kontan saja ambisi politik Gajah Mada ini menyakiti harga diri Prabu Maharaja Linggabuana. Mereka menolak keinginan Gajah Mada dan siap bertempur sampai mati. Dan itu akhirnya terjadi. Gajah Mada dan pasukannya mengepung Bubat, tempat rombongan kerajaan Sunda Galuh berkemah. Karena rombongan kerajaan Sunda Galuh datang bukan untuk berperang, mereka kalah telak. Tapi demi harga diri, pasukan Sunda Galuh bertempur sampai mati. Termasuk Prabu Maharaja Linggabuana dan putrinya Dyah Pitaloka.

Peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan Perang Bubat. Perang dan peristiwa tragis yang jejaknya sampai hari ini masih hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda. Ingatan yang konon pula menjadi semacam duri dalam hubungan antara etnis Sunda-Jawa. Dan Gajah Mada dianggap sebagai biang keladinya. Maka, menyebut Perang Bubat, terutama bagi kebanyakan orang Sunda, adalah menyebut nama Gajah Mada. Seorang antagonis yang licik dan ambisius. Dialah yang menyebabkan kematian Prabu Maharaja Linggabuana dan Dyah Pitaloka.

Lalu bagaimana ketika imajinasi kolektif ihwal Perang Bubat itu hadir dari sudut pandang narasi yang lain, ketika ternyata perang itu disebut menyimpan kisah cinta antara Gajah Mada dan Dyah Pitaloka? Juga disebutkan bahwa Prabu Linggabuana dan Dyah Pitaloka sesungguhnya tidaklah gugur di Bubat, dan latar belakang Gajah Mada yang berasal dari Banten serta keturunan Cina. Pada masa mudanya ia bernama Ramada dan pernah berbakti di Kerajaan Sunda Kawali. Lalu narasi itu juga mengatakan bagaimana perang dan peristiwa tragis itu terjadi semata-mata bukanlah karena ambisi politik Gajah Mada, melainkan karena intrik politik di kalangan istana.

Inilah narasi lain ihwal Perang Bubat yang diangkat Aan Merdeka Permana dalam novelnya "Perang Bubat" yang diterbitkan Penerbit Qanita. Sejak cetakan pertama Maret hingga Juni 2009 novel ini telah memasuki cetakan ke-2. Tafsir narasi yang dilakukan oleh Aan ini tak hanya menyebal dari narasi "resmi" tentang Perang Bubat seperti yang termaktub dalam berbagai sumber sejarah tradisional, sebutlah, Pararaton, Carita Parahyangan, Kidung Sunda, atau Kidung Sundayana . Tapi juga amat berlainan dengan novel yang bertutur atau berlatar belakang Perang Bubat, seperti, "Gajah Mada" karya Langit Kresna Hariadi atau "Dyah Pitaloka: Senja di Langit Majapahit" karya Hermawan Aksan.

Ketaklaziman ini bukannya tidak disadari oleh Aan Merdeka Permana. Berbeda dengan para pengarang lainnya yang menulis novel yang berkonteks sejarah lewat berbagai riset dan pembacaan berbagai referensi, Aan Merdeka Permana menulis "Perang Bubat" mendasar pada sumber lisan sejumlah orang dalam perjalanannya dari Bandung Selatan, Garut, hingga ke Bubat di Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.

"Bahwa kisah ini bertolak belakang dengan "babon sejarah", tentu tak perlu dirisaukan benar sebab ‘data’ yang saya temukan tak memiliki bukti otentik seperti yang diisyaratkan ahli sejarah. Lagi pula, pengarang menyusunnya dalam kisah fiksi semata, mungkin hanya untuk sekadar tampil beda dengan kisah-kisah yang bersumber dari catatan resmi. Jadi, pembaca harus ingat: "Ini bukan novel sejarah!" tutur Aan Merdeka Permana dalam pengantarnya.

**

MESKI menyebut bahwa yang ditulisnya bukanlah novel sejarah, tapi tak urung novel ini dianggap kontroversial. Bisa saja novel ini mengidentifikasi dirinya sebagai karya fiksi, namun karena ia bertutur tentang peristiwa yang ada dalam berbagai sumber tertulis dan kadung telah menjadi bagian utuh dalam imajinasi kolektif masyarakat, soalnya bukan sekadar ingin tampil beda. Penyimpangan yang dilakukan mau tak menimbulkan sejumlah risiko.

Inilah yang mengemuka ketika novel "Perang Bubat" didiskusikan di Aula Redaksi Pikiran Rakyat, Rabu (27/5) kerja sama Pusat Data Redaksi HU "PR" dan Penerbit Qanita. Menghadirkan pembicara Prof. Jakob Sumardjo dan Aan Merdeka Permana, diskusi memang berkonsentrasi pada ketaklaziman dalam novel itu.

Jika Perang Bubat hendak dibaca sebagai sejarah, tentu saja itu terbuka pada berbagai tafsir dan sudut pandang. Hanya saja, setiap tafsir dan sudut pandang memerlukan argumen yang merujuk pada data dan referensi yang jelas. Bukan pada sembarang cerita lisan yang tidak mendasar, meski itu mengelak untuk disebut sebagai novel sejarah dan melulu hanya sebagai fiksi. Fiksi yang berlatar peristiwa sejarah agaknya masih bisa dipahami, tapi fiksi yang mencampur-baurkan peristiwa sejarah di dalamnya akan jadi menyesatkan.

Inilah yang dipertanyakan oleh Tendy Somantri tentang kebebasan imajinasi pengarang di hadapan peristiwa sejarah dengan berbagai rujukan data yang tersedia seperti perang Bubat. Terhadap pernyataan itu, Jakob Sumardjo memandang bahwa kebebasan pengarang dalam penulisan fiksi sejarah haruslah tetap mendasar pada data-data sejarah. "Menulis fiksi sejarah haruslah dibarengi dengan pembacaan literatur sejarah itu sendiri. Kalau novel ini terbit di tengah masyarakat yang memahami sejarah, novel ini tidak akan dibeli. Tapi dalam masyarakat yang tunasejarah, novel ini akan laku. Tanggung jawab menulis novel yang berhubungan dengan sejarah itu berat", ujar Jakob Sumardjo.

Jakob menghadapkan novel "Perang Bubat" ini dengan apa yang termaktub dalam Kidung Sunda. Dan ia melihat ketidaklaziman novel tersebut. Bukan hanya soal latar-belakang timbulnya konflik atau identitas Gajah Mada, tapi juga pada sejumlah adegan yang dianggapnya janggal. Misalnya, adegan ketika Ramada (Gajah Mada) bertemu dengan Dyah Pitaloka di tepi kolam di sebuah taman. Merujuk pada arsitektur ruang istana seperti termaktub dalam Kidung Sunda dan cerita pantun, dalam pandangan Jakob Sumardjo hal ini mustahil terjadi. Sebab, ada sembilan pintu yang harus dilewati oleh siapa pun yang hendak bertemu dengan raja dan keluarganya.

"Penggambaran ini memberi kesan istana Galuh itu kecil. Gajah Mada dapat langsung naik kuda masuk ke istana. Keraton-keraton tua di Indonesia selalu digambarkan memiliki halaman yang luas dan berpagar secara berlapis. Itulah sebabnya pantun-pantun Sunda menggambarkan istana Sunda sebagai masuk melewati sembilan pintu dan keluar tujuh pintu, dengan dua pintu belakang yang merupakan daerah terlarang kecuali keluarga raja sendiri," tutur Jakob Sumardjo.

Demikian pula ketika ia mengurai latar belakang Gajah Mada yang dalam novel itu disebut-sebut berasal dari Banten dan pernah mengabdi di istana Galuh, peristiwa di mana ia dan Dyah Pitaloka saling jatuh cinta. Jika dalam novel itu dikisahkan Ramada (Gajah Mada) bertemu Dyah Pitaloka sekitar tahun 1350, maka dalam sumber resmi pada tahun-tahun itu Gajah Mada telah menjabat mahapatih.

Jakob Sumardjo juga memeriksa kemungkinan mengapa dalam novel itu Gajah Mada disebut turunan Banten dan Cina. "Penulis novel ini menciptakan wajah baru Gajah Mada yang bernama Ma Hong Foe alias Ramada alias Basundewa Mada yang berdarah Cina. Mengapa dalam novel ini Gajah Mada berdarah Sunda Cina? Mungkin terinspirasi ‘patung Gajah Mada’ yang sudah menjadi mitos nasionalisme dengan wajah gemuk, tembem, dan bermata sipit. Patung itu sebenarnya adalah tafsir Muhamad Yamin ketika menemukan patung terakota di Trowulan," kata Jakob Sumardjo. "

Lepas dari kritik Jakob Sumardjo, Aan Merdeka Permana menjelaskan bahwa ketaklaziman perang Bubat dalam novelnya itu sesungguhnya menyodorkan gagasan yang tidak melulu mengarah pada perdebatan ihwal karya fiksi di hadapan data sejarah. Tapi kehendak untuk melihat sudut pandang lain dari latar-belakang konflik yang melatarbelakanginya, sehingga peristiwa perang Bubat tidak melulu kemudian hanya menghadapkan sentimen etinis antara Sunda-Jawa yang memprihatinkan. (Ahda Imran)

Sumber: Khazanah, Pikiran Rakyat, Minggu, 31 Mei 2009