[Teraju] Sandiwara Dua Saudara

-- Selamat Ginting

BINTANG kehormatan Adipurna untuk Raja Malaysia redakan kasus Camar Bulan dan Tanjung Datu?

Dua kepala negara sama-sama mengenakan setelan jas berwarna hitam dipadu dengan kopiah warna senada. Sungguh serasi saat berjalan di karpet merah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Raja Malaysia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong XIII Malaysia Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni al-Marhum Sultan Mahmud al-Muktafi Billah Shah berjalan memasuki halaman Istana Merdeka, Jakarta, Ahad (16/10) lalu.

Pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar bintang kehormatan RI Adipurna kepada Raja Malaysia. "Pada kesempatan yang membahagiakan, atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, kami sampaikan penghargan bintang RI Adipurna atas peran dan jasa beliau yang besar menjaga persahabatan, hubungan baik, dan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia," ujar Presiden Yudhoyono.

Sebelum acara penganugerahan bintang jasa tersebut dilakukan upacara penyambutan resmi tamu kenegaraan di Istana Merdeka. Termasuk penghormatan kebesaran militer yang diiringi lagu kebangsaan kedua negara. Lagu kebangsaan Indonesia "Indonesia Raya" dan lagu kebangsaan Malaysia "Negaraku".

Lagu "Negaraku" sekilas memang mirip dengan lagu "Terang Bulan" milik Indonesia, memiliki kesamaan nada dan irama namun berbeda syairnya. Arsip lagu "Terang Bulan" tersimpan di studio Lokananta Solo, Jawa Tengah, dan telah direkam secara koor pada 1956 di Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta. Tepatnya, setahun lebih dulu dari kemerdekaan Malaysia.

Kontroversi soal "Terang Bulan" sudah berlalu dua tahun lalu. Kini kita dihebohkan dengan 'bulan' yang lain, yakni Camar Bulan. Kali ini bukan lagu, tetapi sebuah wilayah. Warga Dusun Camar Bulan, Kelurahan Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menemukan bukti areal bongkahan patok dan pecahan batu semen yang diduga patok batas A 104 yang telah dihancurkan.

Wakil Ketua Komisi II DPR A Hakam Naja dari Fraksi Partai Amanat Nasional berjanji akan membahas temuan tersebut dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. Hakam Naja bersama tim panitia kerja DPR masalah perbatasan mengunjungi Camar Bulan, Sabtu (15/10) lalu. Tim meninjau lokasi tersebut bersama Pangdam Tanjungpura Mayjen Geerhan Lantara dan Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Sukrawardi Dahlan.

"Ada temuan patahan dan adukan semen, menurut anggota Wanra yang ada di perbatasan Camar Bulan. Disebutkan ada patahan patok A 104 yang ditemukan sekitar dua sampai tiga kilometer di wilayah Malaysia," ungkap A Hakam Naja.

Bongkahan batu dan pecahan semen tersebut berada di atas bukit yang berjarak sekitar tiga kilometer dari bibir pantai. Diduga kuat, bongkahan batu dan pecahan semen yang berserakan adalah patok A 104 yang telah hancur.

Jika dugaan itu benar, patok tersebut merupakan patok batas yang disepakati antara kedua negara pada tahun 1975/1978 di Semarang dan Kinibalu. Patok berukuran 10x10 cm itu tak jauh dari lokasi warga menemukan bekas tempat pendaratan helikopter Malaysia.
Hakam menuturkan, temuan itu akan dijadikan bukti pertemuan Pemerintah RI dan Malaysia pada akhir 2011 ini di Jakarta. Menurut Hakam, apa yang ada dalam peta 1891, dengan bunyi perjanjian tak sama, setelah diteliti tak melewati watershed (mata air).

"Maka, peta yang dibuat Kerajaan Inggris ini perlu dikaji lebih mendalam lagi. Apakah itu benar, atau sama dengan gambar peta. Oleh karena hal tersebut dibuat dengan menggunakan teknologi di zaman sekitar seabad lalu. Jika bukti patahan ini benar berasal dari patok A 104, berarti Malaysia telah mencaplok wilayah kedaulatan NKRI," kata Hakam.

Lain Hakam Naja, lain pula Ramadhan Pohan dari Fraksi Partai Demokrat. Dari peninjauan langsung tim Panitia Kerja (Panja) Perbatasan Komisi II DPR, menurut Ramadhan Pohan, tidak ditemukan adanya pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu. Kedua wilayah itu masih milik Indonesia.

"Tidak ada pencaplokan oleh Malaysia terhadap wilayah Indonesia di Tanjung Datu dan Camar Bulan. Tak ada pergeseran patok perbatasan di sana. Tak ada juga WNI yang de facto ataupun de jure tinggal di wilayah caplokan Malaysia," kata Ramadhan.

Menurutnya, tim yang berjumlah lima orang meninjau langsung patok perbatasan A 104 dan A 54 dan A 53 di dusun Camar Bulan di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Kedaulatan
Soal dugaan pencaplokan wilayah kedaulatan RI oleh Malaysia, Pangdam Tanjungpura Mayjen Geerhan Lantara mengatakan, TNI akan mematuhi hasil pertemuan RI-Malaysia di Semarang pada 1978, yang menyepakati batas wilayah kedua negara di Camar Bulan.

"Sikap TNI jelas dan tegas akan menjaga kedaulatan NKRI. Kita akan mengacu pada batas terbaru sesuai dengan patok yang dibuat di Camar Bulan, sesuai pertemuan RI-Malaysia di Semarang 1978," katanya.

Masalah perbatasan RI-Malaysia di Camar Bulan memanas setelah Gubernur Kalbar, Cornelis, meradang begitu mengetahui patok-patok perbatasan di Camar Bulan telah berubah dan memengaruhi wilayah RI seluas 1.499 hektare. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, kemudian meledakkan isu ini di media massa.

Menurut Cornelis, setelah Traktat London 1824, yakni perjanjian antara Kerajaan Inggris dan Belanda terkait pembagian wilayah administrasi tanah jajahan kedua negara, Camar Bulan masuk wilayah Indonesia.

Batas negara didasarkan pada watershed. Artinya, pemisahan aliran sungai atau gunung, deretan gunung, dan batas alam dalam bentuk punggung pegunungan sebagai tanda pemisah. Sesuai MoU dalam pertemuan RI-Malaysia di Semarang 1978, disepakati batas wilayah mengalami perubahan, yakni sesuai dengan patok yang ada sekarang.

Di tengah ketidakpastian mengenai patokan batas wilayah kedua negara, itu ternyata sama sekali tak memengaruhi Istana. Utamanya soal penganugerahaan bintang Adipurna untuk Raja Malaysia.

"Bapak Presiden pernah mendapatkan penghargaan bintang tertinggi dari kerajaan Malaysia pada 2008. Dan, ini adalah suatu resiprokal dan pemberian bintang penghargaan yang lazim diberikan antara dua negara yang bersahabat," kata Julian Pasha, juru bicara Istana.

Soal dugaan pencaplokan perbatasan oleh Malaysia, Julian mengatakan, ada beberapa hal yang dibicarakan di tingkat kementerian luar negeri antara kedua negara terkait. Satu pesan untuk istana, kita pernah kecewa saat Sipadan dan Ligitan lepas ke tangan Malaysia. Kini, kita tak ingin bintang ditukar dengan kedaulatan. NKRI adalah harga mati, tuan!



Mencari ’Iblis’ Biang Kerok Konflik Serumpun

Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak meradang dengan tudingan bahwa negaranya mencaplok wilayah Indonesia sepanjang sekitar 1.500 hektare. Ia juga prihatin dengan aksi protes dan sweeping terhadap warga negara Malaysia di Indonesia. Sebaliknya, PM Malaysia ini menuding ada iblis sebagai biang kerok yang memperkeruh hubungan Indonesia-Malaysia.

Dia membantah negaranya mencaplok tanah Indonesia dan meminta Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mencari tahu siapa "iblis" yang mencoba merusak hubungan antara kedua negara serumpun ini. "Orang-orang (pengganggu) ini harus diidentifikasi dan dihentikan dari segala kegiatan mereka yang menyebabkan Malaysia masuk ke dalam jurang permasalahan, dan menuduh Malaysia tanpa ada bukti," ucap PM Najib Razak seperti dikutip The Star, Jumat (14/10).

Komentar PM Najib ini dikeluarkan setelah munculnya isu pencaplokan wilayah yang dilakukan oleh Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu. Tuduhan ini dikeluarkan oleh anggota DPR dari fraksi PDIP Mayjen (Purn) TB Hasanuddin.

Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Seri Anifah Aman pun membenarkan penilaian ini. Selain itu, Anifah meminta segala permasalahan konflik diselesaikan lewat dialog. Menurut Anifah, yang melakukan pertemuan dengan Menlu RI Marty Natalegawa pada Pertemuan Komisi Bersama Kerja Sama Bilateral ke-11, Selasa (11/10) lalu, menilai bahwa patok batas wilayah bisa saja dipindahkan dengan sengaja oleh pribadi tak bertanggung jawab ataupun karena faktor alam.

Anifah menambahkan, untuk menentukan kembali batas wilayah tersebut dapat dikerahkan tim survei gabungan dari Indonesia dan Malaysia. Tentunya, hal ini juga disertai dengan titik koordinat yang disepakati saat zaman penjajahan.

Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Ahmad Zahid Hamidi membantah isu pencaplokan wilayah Indonesia di Dusun Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat. "Tidak ada pencamplokan tersebut," ujar Ahmad, dalam acara jumpa pers yang digelar di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (17/10). Dalam pelaksanaan kesepakatan itu, kedua belah pihak telah membentuk joint committee penjagaan batas wilayah, yang dikepalai oleh kedua Menteri Pertahanan kedua negara. Isu pencaplokan wilayah Indonesia di Camar Bulan dan Tanjung Datu tersebut merupakan bentuk politisasi untuk memperburuk hubungan baik di antara kedua negara.

"Hubungan Indonesia dan Malaysia harus diprioritaskan, tetapi jangan dijadikan agenda politik kepartaian. Jembatan kedua negara harus diperkuat sehingga jangan jadi isu yang dipermainkan pihak ketiga," ucapnya.

Sumber: Republika, Rabu, 19 Oktober 2011