JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), HAR Tilaar, menilai positif rencana pemerintah untuk menggabungkan kembali kewenangan mengurus pendidikan dengan kebudayaan dalam satu atap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Gedung Kementerian Pendidikan Nasional (Indra Akuntono)Tilaar mengatakan, menarik kembali urusan kebudayaan dalam tubuh Kementerian Pendidikan merupakan bukti nyata dari kesadaran pemerintah akan pentingnya mendidik bangsa yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga baik dalam budaya dan etika.
Saya senang karena akhirnya pemerintah insaf. Menarik kembali pendidikan kebudayaan setelah lama dikomersialkan."Saya senang karena akhirnya pemerintah insaf. Menarik kembali pendidikan kebudayaan setelah lama dikomersialkan," kata Tilaar, Selasa (18/10/2011), di Jakarta.
-- HAR Tilaar
Menurutnya, urusan kebudayaan selama ini menjadi suatu hal yang diperdagangkan jika berada di bahwa naungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Tempat yang dinilainya tepat adalah mewadahi kebudayaan satu tempat dengan pendidikan.
"Selama ini ngawur karena membangun pendidikan tidak berdasarkan pada nilai kebudayaan. Setelah dirusak dengan mengomersialkan budaya. Tetapi, ini (menggabungkan pendidikan dan kebudayaan) cukup bagus, meskipun telat," ujarnya.
Untuk itu, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah, menurutnya, adalah kembali mendudukkan bersama antara pendidikan dan kebudayaan. Penggabungan kedua unsur ini dinilai akan membawa implikasi bagi pendidikan di masa depan.
"Misalnya, kekisruhan Ujian Nasional (UN), itu hanya mendesak anak-anak untuk pintar, tetapi lupa akan budayanya, lupa nilai Pancasila dan sebagainya," tandasnya.
Sumber: Edukasi Kompas.com, Selasa, 18 Oktober 2011
No comments:
Post a Comment