Saturday, June 04, 2011

Yang Dikorupsi dari Reformasi

-- A.J. Susmana

BANYAK diskusi digelar untuk mengenang peristiwa 13 tahun lalu, yaitu saat rakyat bergerak menuntut perubahan politik dan perbaikan ekonomi atau kemajuan kesejahteraan rakyat kepada pemerintah yang dipimpin Jenderal Soeharto yang menamakan dirinya Orde Baru itu. Penamaan Pemerintahan Orde Baru ini jelas untuk membedakan dirinya dari pemerintahan sebelumnya yang disebutnya sendiri Orde Lama. Pembedaan ini tentu saja merupakan usaha propaganda untuk menghinakan pemerintahan Bung Karno yang mengampanyekan dan mencita-citakan terbangunnya sosialisme Indonesia dengan asas Pancasila. Yang bila diperas, menurut Bung Karno, sebagai penggali Pancasila itu, terhamparlah asas gotong royong yang merupakan alat persatuan nasional dan kerja bersama rakyat Indonesia. Perjuangan menuju cita-cita tersebut hanya berhasil bila menggunakan metode trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Bergeraknya rakyat menuntut perubahan di bawah Pemerintahan Orde Baru ini tentu saja wajar bila menengok 32 tahun berkuasanya Pemerintahan Orde Baru ternyata tidak memberikan kemakmuran yang nyata. Kemerdekaan yang dikenal sebagai jembatan emas menuju keadilan dan kemakmuran tak juga terwujud. Ancaman keterpurukan bangsa yang ditandai dengan krisis ekonomi di tahun 1997 itu justru semakin terasa. Ketaksanggupan pemerintah memenuhi tuntutan rakyat berakibat pada represi pemerintah yang memang menjadi gayanya dalam memerintah semenjak merebut kekuasaan dari Bung Karno pada 1965.

Namun, pemerintah ternyata salah perhitungan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, rakyat ternyata tidak mundur walau direpresi justru pemerintah yang menghalalkan kekerasan terhadap perlawanan rakyatnya sendiri itu tumbang. Para pendukung pemerintahan Orde Baru pun tercerai-berai dan berusaha mengonsolidasikan kembali kekuatan politiknya untuk naik ke panggung politik kembali dengan mengusung isu reformasi. Tiga isu reformis yang diusung, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme; disingkat KKN. Dalam hal tertentu justru menyudutkan kalangan mahasiswa yang merupakan bagian terbesar dari elemen yang bergerak melawan pemerintahan represif Soeharto. KKN sebelumnya dikenal sebagai singkatan dari kuliah kerja nyata yang merupakah salah satu usaha perguruan tinggi untuk menyentuh sentimen kerakyatan di kalangan mahasiswa dengan tinggal dan bekerja di kalangan rakyat selama hampir dua bulan. Terbukti, generasi KKN ini dalam arti kuliah kerja nyata itu cukup kritis terhadap pemerintah dan dengan berani bergerak menjatuhkan pemerintahan Jenderal Besar Soeharto yang represif.

Tiga isu reformasi: korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN terbukti berhasil meredam atau justru memecah belah gerakan perlawanan terhadap Pemerintahan Orde Baru yang berpotensi menjadi gerakan rakyat menuntut perubahan-perubahan radikal dan mendasar atas nasib rakyat dan bangsa yang terpuruk. Perubahan-perubahan radikal dan mendasar ini berarti menyelesaikan masalah penderitaan rakyat dan keterpurukan bangsa sampai ke akarnya, tak hanya masalah kulit dan tak sekadar tambal sulam saja. Dipahami bangkitnya Pemerintahan Orde Baru di tahun 1965 adalah juga merupakan usaha membelokkan arah pembangunan: yakni dari sosialisme Indonesia ke pangkuan dan cengkraman kapitalisme asing. Kemenangan pemerintahan yang menamakan Orde Baru karena itu bisa dikatakan juga sebagai usaha kembalinya para penjajah imperialis untuk menguasai bumi kaya-raya Nusantara.

Orde Baru sebenarnya memiliki momentum untuk menjadi kekasih rakyat, yaitu ketika kapitalisme global mengalami krisis di tahun 1997 dan mendesakkan program penyesuaian struktur penindasan baru, yaitu neoliberalisme untuk mengatasi keterpurukkannya. Sayangnya, Orde Baru bersama Soeharto tak mau mengambil momentum tersebut. Tapi justru tetap menindas gerakan demokratik, tak memberikan ruang demokratik bagi rakyatnya, dan justru terus berusaha menjalankan politik tarik-ulur terhadap kekuatan asing yang menghendaki perubahan tata dunia baru itu, terutama dalam soal liberalisasi perdagangan. Soeharto, karena itu mau tak mau harus dijatuhkan baik oleh gerakan rakyat yang menuntut kebebasan dan demokrasi maupun oleh kekuatan asing yang tak sabar pada dunia pasar bebas sebagai penyelamat dari krisis kapitalisme.

Sayang sekali, hampir tak ada elite politik yang terlibat dalam penjatuhan Soeharto waktu itu bergerak maju untuk menyampaikan tuntutan radikal. Para elite politik ini bersama agenda kekuatan asing mengarahkan gerakan menjadi sekadar perubahan reformasi. Problem keterpurukan rakyat dan bangsa yang secara radikal dipahami sebagai akibat dari penjajahan baru yang dijalankan sejak penjatuhan Bung Karno di tahun 1965 dikanalisasi sebagai akibat dari pemerintahan yang tidak bermoral; birokrasi yang bobrok saja seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agenda neoliberalisme sebagai usaha menghindarkan kebangkrutan kapitalisme tidak dilihat sebagai persoalan pokok. Tapi jelas, para agen neoliberal, agen penjajahan baru ini mendesakkan kepada kita bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai persoalan pokok yang menyandera keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Berbagai diskusi yang kini digelar untuk mengenang peristiwa tiga belas tahun yang lalu dengan tema Melanjutkan agenda reformasi yang tertunda, seperti penuntasan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme jelas menunjukkan kaum pergerakan masih terseret dalam alur pusaran gelombang neoliberal. Tanpa perubahan sistem atau banting stir, seperti istilah Bung Karno, yaitu keluar dari alur neoliberalisme tapi justru terus berkutat pada isu-isu moral, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang jelas bukan akar persoalan pokok keterpurukan bangsa ini. Kita tak akan pernah sampai pada jembatan emas menuju keadilan dan kemakmuran sebagaimana cita-cita Revolusi Agustus 1945. Itu pun jelas merupakan tindakan yang mengorupsi atau menyelewengkan agenda penting dalam penjatuhan Soeharto: yaitu melawan dominasi asing (seperti juga dilansir Kompas, Senin, 23 Mei 2011, yang jelas menunjukkan keberadaan bangsa yang kembali ke situasi kolonial).

Tanpa kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya, bagaimana bisa Pemerintahan SBY-Budiono atau duet pemerintahan entah siapa nanti melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sampai ke akar-akarnya? Bukankah pemerintahan yang tak berdaulat itu akan tersandera terus oleh kepentingan-kepentingan asing yang mendominasi dan menuntut terus pada pemerintah untuk didahulukan kepentingan-kepentingan politik dan ekonominya dengan begitu justru mengesampingkan kepentingan-kepentingan nasional yang seharusnya didahulukan?

Sementara itu, kita terus digambarkan dan menjadi bangsa bejat moral...karena korupsi yang tak henti-henti...tapi merajalela.

A.J. Susmana
, Anggota Divisi Sastra Sanggar Satu Bumi, alumnus Fakultas Filsafat UGM

Sumber: Lampung Post, Sabtu, 4 Juni 2011

Perlu Ada Dialog Peradaban

-- Imron Nasri

KHALED M. Abou El Fadl, guru besar hukum Islam di University of California at Los Angeles (UCLA), Amerika Serikat, mengatakan secara sejarah, dunia Islam tak mengerti dengan baik dunia Barat. Barat juga tak tahu tentang Islam. “Secara historis, citra Islam di Barat jauh lebih buruk daripada citra Barat di negara-negara Islam,” ujar Khaled. Pandangan semacam itu memang sering muncul. Dunia Barat selalu mencitrakan Islam sebagai sebuah ajaran yang menoleransi kekerasan, mengecap orang-orang Islam sebagai fundamentalis, radikal, dan semacamnya. Pencitraan semacam itu memang sudah berjalan cukup lama.

Namun, sebenarnya kesan keras, radikal, fundamentalis itu, penyebabnya adalah negara-negara Barat itu juga. Berbagai peristiwa yang kita lihat adalah karena sikap negara-negara Barat yang selalu memancing upaya munculnya sikap-sikap keras seperti itu. Ironisnya, pandangan semacam itu terjadi juga di Tanah Air, di mana mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Adanya usulan, beberapa waktu yang lalu tentang pembubaran ormas Islam yang dipandang menganut garis keras, menunjukkan ada semacam ketakutan, yang kadang-kadang kurang beralasan, terhadap kiprah dan kegiatan yang dilakukan ormas-ormas Islam itu. Mengapa ormas Islam yang dipandang sebagai "garis keras" melakukan tindakan seperti itu. Itu karena sikap dan tindakan pihak-pihak yang berwenang tidak pernah tegas.

Terlepas dari apakah memang ada unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu yang ingin menyudutkan Islam. Tapi memang sejak lama Islam selalu dibenturkan dengan Barat. Kalau berbicara tentang persoalan antara Timur dan Barat, dalam hal ini yang dimaksud adalah Islam dan Barat, memang sering terjadi perbedaan pendapat.

Clash civilitation itu sering dimaknai sebagai benturan budaya semata. Karena bisa saja munculnya karena persoalan ekonomi. Pendekatan kita sering masih memakai pola lama, pendekatan politik menyangkut tentang kuasa dan menguasai. Kita berpikiran anti-Amerika, itu adalah cara berpikir orang politik. Bukan cara berpikir agama, yang membawa misi dakwah. Meskipun dilakukan oleh orang beragama, akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang penuh dikotomi, yang melahirkan siapa lawan siapa kawan. Padahal, kalau kita berpikir agama tidak begitu. Agama bisa masuk kepada siapa saja, termasuk mendakwahi musuh-musuh kita, bukan mencari kekuasaan. Tetapi kalau orang agama berpikiran politis ya seperti itu, yang ada hanya musuh. Siapa saja yang tidak sama kepentingannya dengan kita, apalagi berlawanan dianggap musuh. Apalagi kalau musuh itu adalah sebuah negara.

Islamopobia

Di tengah upaya melakukan dialog-dialog peradaban, di Indonesia justru muncul sikap ketakutan terhadap Islam. Walaupun itu dilakukan sebagian kecil masyarakat, memunculkan dampak yang cukup serius dalam tatanan masyarakat. Munculnya peraturan–peraturan daerah (perda) di beberapa tempat yang berbau Islam, oleh sebagian masyarakat dipersoalkan. Muncullah Islamopobia.

Munculnya sikap Islamopobia ini karena semakin antipatinya penganut Islamopobia terhadap Islam. Sehingga mereka selalu membuat berbagai macam cara untuk memfitnah umat Islam dan berusaha menjerumuskannya dengan isu-isu yang menyesatkan. Opini dunia, seolah-olah umat Islam itu kejam, membunuh orang yang tidak berdosa, termasuk melakukan pengeboman di pusat-pusat keramaian.

Melihat fenomena seperti itu, seharusnya umat Islam, terutama tokoh-tokoh Islam di Indonesia segera mengambil inisiatif sebagai mediator atau fasilitator untuk mempertemukan mereka yang terlibat konflik untuk bisa terbuka apa sebenarnya yang mereka inginkan. Kalau kita melihat sejarah peradaban Islam klasik sampai peradaban Islam modern, itu penuh dengan dialog dan dialognya dari berbagai macam segmen kehidupan. Bukan hanya bidang politik, ekonomi dan militer saja, tetapi juga ada dialog kebudayaan dan itu telah berhasil dilakukan umat Islam pada zaman peradaban klasik.

Menurut Bambang Cipto, upaya penyelesaiannya adalah dengan dialog yang menampilkan kedua pihak. Sehingga masing-masing bisa memahami eksistensinya sekalipun sangat sulit untuk damai. Minimal bisa mengurangi konflik yang panjang. Karena, menurut dia, konflik antara Islam garis keras dan Islamopobi secara politik merugikan umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia. Masalahnya, menurut Bambang Cipto, memang media massa baik yang ada di Indonesia dan media asing sering menyoroti hal-hal yang dramatis seperti itu, yakni konflik Islamopobia dengan Islam garis keras. “Ini sangat merugikan umat Islam secara politis. Karena beritanya tidak seimbang dan diskriminatif dan ini tampaknya sudah menjadi bulan-bulanan media,” ujarnya. Selain itu, menurut Bambang Cipto, persoalan itu menjadi rumit karena umat Islam lemah dalam koordinasi. Umat Islam kurang mampu mengimbanginya, karena tokoh Islam berjalan sendiri-sendiri dan berkomentar sendiri, sehingga muncul kesan umat Islam terpecah-pecah. Sehingga kekuatan non-Islam mudah melumpuhkannya. Bahkan media menggiring Islam sebagai gerakan radikal, di mana konflik semakin meluas tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi bahkan militer.

Khaled sependapat dengan apa yang dikatakan Bambang Cipto bahwa media juga memperkuat stereotip tentang Islam. Ketika ada orang tertentu yang berteriak Allahu Akbar sebelum melakukan perusakan, segera disebarkan oleh media. Untuk itu, menurut Khaled, perlu banyak orang muslim yang bisa menjelaskan Islam kepada Barat. "Satu suara untuk mengatasi mispersepsi ini tak cukup. Kalau saya yang memberi penjelasan, mereka bilang saya hanya mewakili diri sendiri," kata Khaled.

Cuma, Khaled mengatakan cukup susah mendapatkan buku-buku tentang Islam yang benar-benar mewakili Islam. "Dalam tiga tahun terakhir, hanya tiga buku Islam yang ditulis orang Islam. Lima puluh buku lainnya ditulis oleh nonmuslim. Hal ini tentu memunculkan masalah baru, mengapa bukan orang Islam sendiri yang menjelaskan agamanya? Pertanyaan ini wajar muncul. Karena, kata Khaled, warga AS sedang memerlukan kenyamanan psikologis pascaserangan 11 September.

Imron Nasri, Peminat masalah sosial, politik, dan keagamaan

Sumber: Lampung Post, Sabtu, 4 Juni 2011

Menyimak Sengkarut Meja Makan

-- Dwi Rejeki

SAUT Poltak Tambunan (SPT), seorang penulis senior yang tetap eksis hampir empat dekade (sejak tahun 1970-an). Pengarang ini dikenal dengan karya-karya dramatik dan sangat kontekstual.

Ia merekam situasi di sekitarnya dengan baik lalu mengemasnya menjadi cerita yang sangat dekat dengan pembacanya. Benny Arnas yang menulis prolog dalam buku ini sampai-sampai memberi judul prolog Belajar Membumikan Cerita dari Saut Poltak Tambunan.

Cerpen-cerpen SPT begitu dekatnya dengan kenyataan, sehingga Benny Arnas, pengarang muda yang namanya sedang mencuat bahkan menuduh SPT sendiri adalah tokoh-tokoh utama dalam cerpennya Kampung Tamim, Tas Untuk Pak Bakri, Meja Makan, Si Nur, Berdamai Sesore itu, Mutasi, dan Aku Punya Papa. Khrisna Pabichara, cerpenis yang juga sedang naik daun, dalam epilog-nya menyatakan bahwa SPT telah menunjukkan profesionalitas, cinta dan gairahnya untuk mengarang, lewat keseriusan dan ketekunannya.

Seolah tak hendak berhenti, cerita terus mengalir tanpa mengenal kata usai atau tetapi. Bahkan, hingga kini, usia tak bisa menahan ambisi dan laju kreatifnya.

Dalam acara launching di Taman Kuliner Kalimalang, Jakarta Timur, belum lama ini. SPT meluncurkan karya terbarunya, sebuah kumpulan cerpen berjudul Sengkarut Meja Makan.

Pembacaan ringkasan cerpen, puisi/musikalisasi, monolog, dan petikan sasando Jitron Pah (finalis IGT) ikut meramaikan launching ini.

Mengapa memilih judul itu? SPT menjelaskan dalam kata pengantar : "MEJA MAKAN; di atasnya kita makan, melangitkan doa, berbagi ajar, merajut kasih, mengasah aji. Di atasnya gelak kita gelar bahkan amarah kita umbar silang sengkarut.

Di atasnya pula kita menenun cerita dan puisi, menggagas rencana dan resolusi, menghitung berkat, melantun syukur bahkan juga memintal sesal dan memirit sisa uang belanja."

Saut Poltak Tambunan seorang novelis yang setia pada dunia penulisan, begitu komentar Ashadi Siregar (novelis, dosen pada UGM) pada novel SPT yang lain. Beberapa komentar tentang kepengarangan SPT menunjukkan pengalaman menjadi pengarang dengan thema yang kuat dan beragam.

"SPT adalah penulis dengan thema-thema yang kuat. Sensitifitasnya sebagai penulis begitu tajam dan halus seperti yang Bang SPT tampilkan dalam 15 cerpen yang mempunyai banyak tokoh unik dengan kehebatan alur cerita. 15 cerpen yang luar biasa.

Ternyata menulis tak kenal batas usia. Lalu kenapa kita yang muda-muda tak memiliki semangat itu? Mari berkaca pada seorang SPT dan kita curi ilmunya." (Reni Erina, Managing Editor Story Teenlite Magazine)

Buku kumpulan cerpen Sengkarut Meja Makan berisi 15 cerita pendek dengan tema yang beragam.

"Tema-temanya unik dan sering kali tidak terduga. Sepertinya sederhana. Tapi mengejutkan. Bagaimana dari objek kecil Meja Makan misalnya, bisa melahirkan ironi dan kegeraman sebuah potret besar tentang Negara.

Ada tokoh-tokoh kecil yang selalu dianggap tak berharga (tokoh pembantu dalam cerpen Si Nur misalnya), yang ditulis dengan karakter kuat dan mengharu-biru, yang telah melahirkan satu pemaknaan tentang harga kemanusiaan yang kita miliki.

Ada kerinduan tentang kampung halaman yang menghasilkan berlembar-lembar pertanyaan tentang arti "kemajuan" yang selalu diagung-agungkan.

Kegeraman-kegeraman yang begitu kasar pada cerpen yang menggambarkan kehancuran sebuah peradaban yang melulu melahirkan kanibalisme antar manusia. Ataupun nilai-nilai cinta dan masa lalu yang begitu lembut dari hubungan dua manusia yang saling terasing dengan menawarkan beragam hal dengan cara yang begitu lugas, akan tetapi tidak kehilangan cara pandangnya yang khas." (Hanna Fransisca, Penyair dan Prosais)

Momentum launching ini selain meluncurkan kumpulan cerpen Sengkarut Meja Makan, juga sekaligus dimanfaatkan untuk sosialisasi dan penyerahan talking book "Kiat Sukses Menulis Novel" kepada Himpunan Wanita Penyandang Cacad Indonesia (HWPCI). Yayasan Mitra Netra merekam suara Nuning Purnamaningsih (Penyiar Radio DFM) untuk talking book dari buku ditulis oleh SPT berdasarkan pengalaman pribadi sebagai pengarang. Talking Book (buku Kiat Sukses Menulis Novel versi audio digital) ini dipersembahkan bagi mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan (tunanetra), namun memiliki kemauan dan potensi yang besar untuk menjadi seorang penulis.

Dengan adanya talking book ini, Yayasan Mitra Netra dan SPT akan memberikan horison pengharapan baru bahwa keterbatasan penglihatan pun tidak akan dapat membelenggu potensi dan impian seseorang dalam menetaskan karya-karya yang kreatif, khususnya di bidang tulis-menulis.


Sumber: Suara Karya, Sabtu, 4 Juni 2011