Friday, August 12, 2011

Politik Bahasa

-- Ahmad Baedowi

MARI kita sebut nama sebuah negara di hadapan para siswa dan mintalah mereka menggambarkan bagaimana negara tersebut, maka dapat dipastikan jawabannya selalu berkaitan denan dengan karateristik budaya, etnik, bahasa dan keragaman agama yang dimilikinya. Hampir dapat dipastikan pula bahwa dari karakteristik tersebut selalu memunculkan tantangan tentang bagaimana menanamkan karakter tentang budaya, etnik, bahasa dan agama dalam konteks kemajemukan dalam sebuah proses belajar-mengajar yang efektif. Tentu saja proses tersebut harus disampaikan dalam bahasa yang menjadi platform bersama sebuah bangsa.

Bahasa menjadi kata kunci teramat penting dan tidak bisa dilepaskan dari politik bahasa dan kebijakan sebuah negara. Beruntunglah kita, karena sebagai sebuah bangsa, Indonesia telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai penyatu seluruh keragaman budaya, etnik dan agama. Bahasa Indonesia menjadi alat pengantar komunikasi tidak hanya di sekolah, melainkan juga di pasar, kantor, dan berbagai tampat lainnya. Dengan bahasa Indonesia, sesungguhnya kita dihadapkan pada fakta bahwa bahasa, jika dipelihara kemurniannya dan dikembangkan kosakata serta penambahan maknanya, akan tetap mampu memelihara rasa kesatuan sebagai sebuah bangsa.

Jika ditambah dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika (unity in diversity), kita sesungguhnya malah harus lebih bersyukur, karena upaya untuk tetap memelihara kesatuan menjadi lebih kuat. Sebagai sebuah strategi, Bhinneka Tunggal Ika adalah jalan tengah di mana bahasa Indonesia dengan sendirinya menjadi alat untuk mempertahankan keragaman itu sendiri. Jika kebijakan tentang politik berbahasa dimaksudkan untuk mempertahankan keragaman, sebuah bangsa dijamin akan memiliki kekuatan spiritual yang berjangka panjang dalam mempertahankan teritorinya. Dapat dibayangkan, apa jadinya jika bahasa Jawa yang dijadikan bahasa nasional, maka jelas politik bahasa pemerintah akan sangat represif, terutama terhadap masa depan keragaman budaya, etnik dan agama.

Mungkin itulah yang terjadi dengan negara tetangga kita, Thailand, yang menurut beberapa ahli justru menggunakan bahasa Thailand sebagai bentuk dominasi etnik thai dan kurang berempati terhadap fakta keragaman budaya, etnik, dan agama yang ada di pesisir selatan dan utara. Professor Chaiwat, Guru Besar bidang ilmu sosial politik Universitas Tammasat, Bangkok, mensinyalir justru politik berbahasa di Thailand kurang bagus bagi masa depan keragaman budaya, etnik dan agama. Menurut Chaiwat, bahasa Thailand dipilih sebagai bahasa negara karena memiliki maksud sentralisasi seluruh kebijakan. Karena itu dalam sejarahnya, ketika Raja Rama V mendeklarasikan penggunaan bahasa thai sebagai bahasa negara di tahun 1903, setahun sesudahnya justru timbul pemberontakan di tingkat tempat berbeda, yaitu north east, southern dan northern Thailand.

Mungkin tak banyak yang mengkaji tentang bahaya laten bahasa jika digunakan untuk maksud sentralisasi. Karena itu jangan-jangan kesalahan penerapan kebijakan bahasa nasional sebuah bangsa juga merupakan sumber konflik yang tak berkesudahan seperti yang dialami masyarakat Thailand di pesisir selatan. Problem rekognisi masyarakat selatan Thailand yang secara bahasa, budaya, etnik dan agama berbeda, sampai saat ini masih banyak menyisakan pertanyaan, terutama tentang efektivitas penggunaan bahasa Thailand yang seakan setengah dipaksakan kepada etnik tertentu.

Pentingnya bahasa sebagai alat pemersatu, bukan pemecah-belah keragaman, adalah distingsi yang harus terus dipelihari sebagai sebuah kebijakan negara yang tak bisa ditawar, termasuk di sekolah. Dalam kasus di Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya, yaitu kita kokoh secara bahasa di tataran bernegara, tetapi lemah dalam menghargai bahasa ibu sebagai bahasa pengantar bagi anak-anak di sekolah. Faktor bahasa pengantar pula yang menyebabkan sistem pendidikan sebuah bangsa sesungguhnya bisa bergerak lebih baik atau tidak.

Menurut beberapa Pusat Penelitian Bahasa dan Kebudayaan di beberapa Universitas, bahasa pengantar di sekolah punya dampak serius terhadap keberhasilan prestasi siswa ke depan. Murid-murid SD di perkotaan umumnya adalah penutur-penutur asli bahasa Indonesia. Sedangkan bagi murid pedesaan bahasa ibu mereka bukan bahasa Indonesia. Meskipun keluhan tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di TK dan SD tidaklah banyak, namun kurang lebih 75% siswa TK dan SD di pedesaan bukanlah penutur asli bahasa Indonesia.
Oleh karena itu, pemakaian bahasa ibu di TK dan SD kelas awal mungkin masih perlu dilakukan. Selain untuk menjamin kelangsungan pembelajaran juga untuk mencegah gangguan perkembangan kognitif anak. Sesuai dengan arah otonomi bidang pendidikan, sudah saatnya bagi pemerintah daerah mendesain sendiri buku-buku berbahasa lokal bagi keperluan belajar-mengajar anak-anak TK dan SD sampai minimum kelas 2, sebelum mulai mengggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Dalam Whole Language for Second Language Learners (1992), Freeman, Yvonne S. Freeman dan David E. menyebutkan bahwa signifikansi penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar di sekolah sebelum bahasa kedua dikuasai anak akan mampu menghasilkan prestasi yang lebih baik bagi anak-anak di masa mendatang. Harus ditemukan cara yang secara politik maupun pedagogis mampu membuat anak nyaman ketika mengalami peralihan dari bahasa ibu mereka ke bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah.

Ahmad Baedowi, Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta

Sumber: Lampung Post, Jumat, 12 Augustus 2011

Mastodon dan Burung Kondor, Kisah Penyair di Tengah Geliat Revolusi

JAKARTA – Naskah drama kepunyaan WS Rendra yang berjudul Mastodon dan Burung Kondor kembali dipentaskan selama empat hari sampai 14 Agustus 2011 di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.

Setelah kali pertama dipentaskan pada 1973, naskah itu kini dimainkan Ken Zuraida Project di bawah arahan sutradara Ken Zuraida, salah satu pengelola Bengkel Teater sekaligus istri mendiang Rendra.

Ken mengungkapkan pementasan naskah drama Mastodon dan Burung Kondor yang berumur 38 tahun itu kembali dimainkan karena relevan dengan kondisi saat ini.

“Memang keadaan Indonesia berbeda, namun substansinya tetap sama. Baik itu persoalan budaya, sosial, ataupun hukum,”jelasnya, Kamis (11/8). Ken juga memastikan jika 99 persen isi naskah Rendra tetap dipertahankan Ken Zuraida Project.

Hanya saja dibandingkan pementasan awal puluhan tahun lalu, diakui Iwan Burnani, ada sedikit perubahan. Seperti pemeran Profesor Topaz itu memang sedikit pemain yang menjadi saksi ketika naskah drama ini kali pertama dipentaskan pada 1973. Ketika itu dia memainkan peran sebagai Mayor Ramos.

Salah satu contohnya, dia menyoal tata panggung yang berbeda. Pementasan kali ini tampil dengan dekor berupa bangunan di satu sisi dan pencitraan gubuk di sisi lain, seakan menyiratkan mastodon dan burung kondor. “Dulu ketika di Istora Senayan, panggung malah didominasi ban. Lebih banyak mengandalkan pencahayaan,” ujar Iwan.

Revolusi

Di atas panggung, Kolonel Max Carlos (Awan Sanwani) tampak memegangi lipatan koran. Lantas dia memukulkannya ke dada Profesor Donte Fayo. “Saya digambarkan sebagai Mastodon. Barangkali saya memang Mastodon. Tetapi Mastodon yang mengangkat pembangunan, bukan menginjak-injak rakyat,” bentak Kolonel Max.

Kolonel Carlos digambarkan merupakan sosok penguasa berlatar kawasan Amerika Latin. Pembangunan selalu dijadikannya tameng untuk mempertahankan kekuasaan. Hanya saja program itu dirasakan tawar karena malah marak kemiskinan dan penindasan. Revolusi pun didengungkan. Namun, ada yang menentangnya, yakni Jose Karosta (Totenk Mahdasi Tatang).

Dalam naskah itu, diceritakan Jose Karosta seorang penyair yang menjadi tokoh utama yang berhelat di tengah-tengah pergulatan sosial politik di Amerika Latin. Jose menentang mereka yang berniat melakukan revolusi.

Tentangan yang dilakukan oleh Jose serta-merta membuat gerah mereka yang ingin adanya revolusi, termasuk salah satu penggeraknya, Juan Frederico (Angin Kamajaya). Jose pun sengaja dijadikan “tumbal” oleh mereka yang pro revolusi.

Juan memakai media bawah tanah untuk menampilkan sosok Kolonel Max sebagai burung mastodon yang menginjak rakyat dalam bentuk karikatur, lengkap dengan puisi Jose di bawahnya.

Seakan-akan dalang gejolak revolusi adalah Jose. Karenanya Jose sempat dijebloskan ke penjara. Di saat Kolonel Max menganggap situasi sudah terkendali, gejolak revolusi malah dimulai secara gerilya.

Satu per satu provinsi dikuasai. Profesor Topaz (Iwan Burnani) kemudian dimunculkan sebagai calon penguasa berikutnya. Kolonel Max pun berang dan berupaya menjaga kekuasaannya dengan mengerahkan kekuatan militer.

Sampai akhirnya Jose berhasil dilepas dengan bantuan karibnya, Emmanuel Valdez (Padma Kuntjara). Meski begitu, pendirian Jose tetap sama. Tetap tidak setuju revolusi. Penolakannya semakin bulat setelah dia mengetahui jika dirinya telah sengaja dikorbankan oleh Juan dan konco-konconya untuk memuluskan niat revolusi.

“Saya tidak pernah setuju dengan revolusi karena saya tidak pernah setuju dengan kekerasan. Kenapa tidak lewat kenyataan kebudayaan yang ada,” kata Jose memberikan alasan.

Dianggapnya setiap revolusi yang dimenangkan kaum radikal yang fanatik pada akhirnya hanya akan melahirkan mastodon-mastodon alias penindas-penindas baru, sedangkan burung-burung kondor tetap terzalimi.

Pementasan ini memang menekankan kekuatan narasi. Hanya saja, entah disengaja atau tidak, pengibaran bendera Merah Putih pada salah satu fragmen sedikit mengaburkan logika tempat, tentu jika disesuaikan dengan isi naskah yakni Amerika Latin. Bagusnya keterbatasan pemain masih bisa diatasi di atas panggung. (CR-16)


Sumber: Sinar Harapan, Jumat, 12 Agustus 2011



Wednesday, August 10, 2011

Balada “Penyair Karosta” di Negeri Korup

-- Sihar Ramses Simatupang

BULAN April, 38 tahun silam, di Ketanggungan Wetan NJ VI No 165 Yogyakarta, para aktor Bengkel Teater sedang berkumpul, mengelilingi seorang seniman muda. Si seniman kelahiran Solo, Jawa Tengah, 7 November 1935, itu pun berbaring menerawang. Kawan-kawannya berkumpul di sekelilingnya, berusaha menulis apa yang dia dikte dan ucapkan.

Uniknya, setiap pemain mendapatkan dialognya dari cara diktean si seniman itu. Dialog satu bersambung dengan dialog lain. Tiap orang menulis tiap tokohnya. Dialog didikte untuk setiap aktor. Nantinya, seluruh naskah itu akan dikumpulkan, lalu disusun secara bersamaan.

Inilah peristiwa unik menjelang pementasan “Mastodon dan Burung Kondor” pada Desember 1973 di Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Edi Haryono, salah satu aktor di Bengkel Teater yang juga karib Rendra, mengisahkan cerita tersebut kepada SH, baru-baru ini.

“Inilah penulisan yang berbeda dari naskah Mas Willy (panggilan akrab Rendra-ed) yang lain. Waktu itu rumah itu tak ada halaman, jadi kami memakai halaman rumah tetangga,” ungkap Edi.

Namun pementasan gagal karena larangan pihak rektorat Universitas Gajah Mada. Edi berkisah, naskah “Mastodon dan Burung Kondor” memang bisa dibaca dalam konteks situasi sosial politik Indonesia tahun 1970-an, di mana partai politik dikerdilkan dan militer mengawasi segala tempat.

Rendra dalam naskah tersebut memunculkan seorang tokoh bernama Jose Karosta. Ia adalah tokoh yang mengingatkan pada sosok Ernesto Che Guevara di Amerika Latin.

Di tahun 1973, popularitas Che Guevara, sosok yang mendampingi Fidel Castro dalam penggulingan diktator Kuba Fulgencio Batista, memang tengah menanjak dan menjadi idola para pemuda dunia yang menginginkan perubahan. Di naskah Mastodon, Rendra menempatkan kepenyairannya lewat tokoh Jose Carosta, peran penyair di tengah berbagai struktur sosial masyarakat.

Politik dan Kebudayaan

“Mastodon dan Burung Kondor” mengungkapkan secara implisit suasana hiruk-pikuk politik di sebuah negeri. Karena itu, inisiatif istri Rendra, Ken Zuraida, lewat Ken Zuraida Project untuk mengangkat kembali “Mastodon dan Burung Kondor” ke panggung, tetap aktual.

Intelektual muda Anies Baswedan menyebut, pementasan kembali naskah ini menunjukkan bahwa pikiran dan keteladanan Rendra masih diperlukan sebagai inspirasi untuk bangsa ini.

Bagi aktivis politik Malari, Hariman Siregar, Rendra adalah penyair yang tak kalah dengan penyair dunia lainnya karena dia menolak kapitalisme dan materialisme.

Dia tak suka partai politik semata-mata karena dia tak suka pada formalitas politik. Karyanya di tahun 1970-an adalah karya yang memprotes keadaan negara. “Bagi Mas Willy, nation tak akan jadi nation kalau tak bisa menerima perbedaan,” ungkap Hariman.

Sementara bagi budayawan Putu Wijaya, Rendra adalah salah satu keajaiban di dalam hidupnya. Dia mencatat tiga kelebihan pada seorang Rendra, yaitu keberanian untuk melawan, pantang menyerah, mementingkan tradisi, melihat segalanya dari sudut pandang yang lain dan berbeda, juga kegagahan di dalam kemiskinan.

Selain itu, papar Putu, energi seorang Rendra justru terletak pada kebudayaannya. Sebagai seniman, memang sebaiknya tak jauh dari tubuh dan jiwa bangsa dan negerinya sendiri.

Rendra, dengan karyanya, tak jauh dari jiwa dan tubuhnya. Bila Putu kerap berbicara sebagai orang Indonesia dengan jati diri urban Balinya, Rendra identik dengan kultural Jawanya sebagai bagian dari kebudayaan Nusantara.

Jalan Bisu

Sabtu (6/8) lalu, orang-orang berkumpul di areal Bengkel Teater di Citayam. Esok harinya, mereka mengayun langkah kaki Citayam-Cikini, untuk mengenang jalan jauh yang dilakukan Rendra ketika dia masih berada di Yogyakarta, termasuk Ritual Jalan Bisu, dengan rute Cipayung, Depok, ke Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini untuk mengenang mendiang pada 7-8 Agustus 2011.

Beberapa aktor seperti Awan Sarwani, Totenk Mahdasi Tatang, Maryam Supraba, dan Cahyo Harimurti pun ikut mendukung pentas yang disutradarai Ken Zuraida tersebut.

Dulu, semasa Rendra dan Bengkel Teater aktif di Jogja, “Jalan Bisu” mulai diperkenalkan kepada masyarakat sebagai ungkapan protes atas situasi yang membekap kesegaran hidup bersama. Para anggota Bengkel Teater berjalan kaki dari Ketanggungan ke Jalan Malioboro, dan berkumpul di Alun-alun Utara.

Cara protes seperti ini memang ditujukan pada yang berkuasa, namun dengan membisu, yang terjadi justru instropeksi, dialog dengan diri sendiri, dan menahan diri tidak menyiram bensin pada orang-orang sekitar yang memendam bara ketidakpuasan dan kekecewaan.

Rendra tak hanya hadir dalam karya biografi penyair Yogyakarta, karya Panembahan Reso-nya yang berbincang tentang Jawa atau Mataram. Tetapi, dia juga mengomentari kekuatan kebudayaan di setiap wilayah Nusantara sebagai bagian dari sistem sosial dan politik kebangsaan.

Di awal 2000-an, kepada SH–bersama wartawan senior Peter Rohi–Rendra pernah mengulas sejarah Kerajaan Makassar, dan penentangan wilayah ini terhadap kolonial. Dia menyebut nama Raja Kajao Lali'do, dengan sistem pemerintahannya yang ideal, untuk bahan referensi dalam sistem sosial dan politik di Nusantara.

Pendeknya, Rendra ingin berkata bahwa setiap daerah patut digali kekuatan dan pikiran kebudayaannya untuk kehidupan keindonesiaan di masa kini dan mendatang. Melihat Indonesia dari cara pandang setiap provinsi, juga melihat Indonesia dari cara pandang setiap daerah. (CR-16)


Sumber: Sinar Harapan, Rabu, 10 Agustus 2011