Indonesia Butuh Pendidikan untuk Kemandirian Bangsa

-- Ester Lince Napitupulu & Robert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Penginternasionalisasian pendidikan di Indonesia dalam rangka memperkuat daya saing bangsa di dunia internasional dinilai salah kaprah. Semestinya, pendidikan yang berkualitas tinggi dititiikberatkan pada tujuan kepentingan bangsa yakni mempertahankan dan mengembangkan jati diri serta kemandirian bangsa.

Kita sudah melihat rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI di jenjang pendidikan dasar hingga menengah penuh dengan masalah. Sekarang, di Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi juga hendak mengejar internasionalisasi.

"Apa pendidikan seperti itu yang menjawab persoalan bangsa? Justru, pendidikan tinggi mestinya mampu membuat bangsa ini mandiri dalam segala aspek dan tetap memiliki jati diri bangsa yang kuat," kata pengamat pendidikan Darmaningtyas dalam diskusi soal RUU Perguruan Tinggi yang dilaksanakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kelompok Komisi X DPR di Jakarta, Rabu (7/3/2012).

Menurut Darmaningtyas, kecenderungan pendidikan Indonesia yang mengejar status internasional membuat RUU Pendidikan Tinggi tetap saja memiliki roh UU Badan Hukum Pendidikan yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Dengan kegilaan pendidikan kita pada internasionalisasi, hanya akan membuka peluang komersialisasi pendidikan. Hal ini membuka pintu bagi pemilik modal asing untuk memasarkan jasanya di bidang pendidikan ke Indonesia, kata Darmaningtias.

Retno Listyarti, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, mengatakan internasionalisasi pendidikan yang diterapkan Indonesia lewat RSBI misalnya, justru menguntungkan pihak asing. Bukan saja, kurikulum dan buku-buku asing yang juga mesti diikuti.

Guru-guru asing juga masuk ke Indonesia. Mereka justru dibayar lebih mahal dari guru kita sendiri. Kenyataan ini memperlihatkan, betapa kita merendahkan martabat bangsa kita sendiri. Karena itu, pendidikan bermutu yang kita kejar tidak mesti dengan label-label internasional.

Tetapi pendidikan yang mampu membuat anak-anak bangsa ini mampu mengembangkan potensi yang dimiliki bangsa sehingga tidak bergantung pada negara-negara lain seperti yang terjadi saat ini, kata Retno.

Menurut Retno, pendidikan semestinya mampu membawa perpindahan kelas masyarakat. Namun, pemerintah justru mengembangkan kastanisasi pendidikan di mana yang kaya dapat menikmati pendidikan bermutu terbaik sehingga mendapat peluang kerja yang baik.

Sebaliknya, yang miskin mendapat layanan pendidikan yang bermutu rendah dan peluang mendapat kerja yang baik untuk perbaikan hidup juga kecil.

Sumber: Edukasi, Kompas.com, Rabu, 7 Maret 2012
|