-- Djadjat Sudradjat
KITA khalifah yang pantang menyerah. Bangsa ini meyakini masa depan punya postulatnya sendiri untuk merajut kebajikan. Meskipun terjerembab berkali-kali pada lubang yang sama, tak mau disebut keledai. Ini justru karena meyakini keberhasilan bukan karena tidak pernah gagal, melainkan karena mampu bangkit setiap kali jatuh. (Ah, tapi kalau terlalu banyak jatuh, apa energi kita tidak habis untuk bangkit?)
Kita juga tak mau nasib diserupakan Oedipus, tokoh mitologi Yunani yang dirundung malang tak henti karena kutukan para dewa. Oedipus yang membunuh ayah dan mengawini ibunya karena sama sekali tak tahu. Ia menjadi raja, tapi nasibnya terlunta.
Sementara kita tak dikutuk dewata. Nasibnya bergantung kita sendiri, mau mengubahnya atau tidak, seperti dalam firman Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
Kita harus melawan olok-olok, "Bangsa Indonesia terkena kutukan kekayaan alam." Ini sebenarnya ironi yang disematkan kepada kita karena jengkelnya melihat bangsa dengan kekayaan melimpah, tetapi rakyatnya terus berkubang dalam lumpur kemiskinan. Bandingkan dengan Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Negara miskin sumber alam, tetapi rakyatnya makmur.
Karena itu, bangsa ini harus terus diingatkan agar tak pernah putus harapan, sebab harapan itulah sandaran utama kita. Doa adalah manifestasi dari kekuatan harapan yang tak pernah putus itu, tak pernah berhenti! Tanpa harapan ruang jadi gelap, elan kita jadi lindap. Tapi kekutan harapan (rakyat) sering dijadikan tempat sembunyi para pemimpin yang mengumbar angkara.
Dari fakta-fakta empirik, kita bangsa yang beruntung. Karena “berkat rahmat Allah” diberi kemerdekaan dan bisa lepas dari aneka persoalan yang menghimpit. Padahal, dari banyak kalkulasi kita dinujum “tenggelam” sejak lama.
Kita masyarakat yang amat plural, bermental feodal, lama terpilin kebodohan, tak rasional, dan tak terbiasa transparan dalam mengurus fulus. Belakangan mudah marah, tapi memilih demokrasi dan otonomi daerah sebagai jalan mengelola negara.
Kita memang masih berdebar dengan pilihan demokrasi. Apakah posisi negara-bangsa ini akan mengikuti gerak sentrifugal (memudar) atau sentripetal (menyatu dan menguat)? Ada banyak kalkulasi dan nubuat otonomi dan demokrasi kita akan terancam. Tapi, jika hukum kian diteguhkan dan rekrutmen kepemimpinan dilakukan dengan benar (kian banyak pemimpin serupa Rustriningsih ketika menjabat bupati Kebumen dan Joko Widodo di Solo), Indonesia akan berjaya.
Hari ini kita memang masih dihadapkan realita banyaknya calon kepala daerah yang mencari pemodal setiap menjelang pilkada. Sebab politik telah diterjemahkan transasksi uang tunai. Maka tak heran jika ada calon kepala daerah yang ”mengijonkan” proyek-proyek APBD kepada para pemodal. Wajar jika selama menjabat, mereka sibuk mengembalikan modal, bukan sibuk mengurus rakyat.
Sebab itu, kini alih-alih demokrasi bermakna sejahtera, ia gaduh belaka. Sebab, politik telah dirampok kaum demagog dan pencari kerja, sedangkan pengelola negara kian minus deposito kepublikan. Urusan publik dipinggirkan, urusan privat (para pejabat publik) justru diteguhkan. Ini jelas pengkhianatan! Lihat saja sesaat pemimpin publik dilantik, ia terlebih dahulu akan menagih seluruh haknya, bukan berkomitmen akan kewajiban-kewajibannya.
Inilah akibat dari rekrutmen kepemimpinan partai politik dan birokrasi serta aparat negara yang kian tak berbasis pada kecakapan, tetapi pada kekuatan uang. Korupsi dan oligarki kekuasaan serupa epidemi. Birokrasi jadi lapuk karena rupa-rupa jabatan punya nominalnya sendiri-sendiri.
Dirampok Demagog
Rocky Gerung mencatat kini demokrasi hanya membengkak, tapi tidak bertumbuh. Sebab, kaum demagog memang tak membangun keadilan dan kesetaraan bersuara. Ia memonopoli dan bahkan merampok suara. Demokrasi, kata pengajar filsafat UI itu, masih terpesona pada sensasi mereka yang nyaring berkata-kata, tapi tidak pada substansi dan orang yang tekun bekerja. Politik, dengan parlemen yang surplus kekuasaan, tapi kurang memahami “kurikulum kepublikan”, kini bengubah menjadi jenggo. Politik berputar pada penggalangan massa, heboh pencitraan, transaksi, dan tukar tambah kekuasaan.
Tragedi di Mesuji (baik di Lampung maupun Sumatera Selatan) akibat sengketa lahan, juga kebrutalan polisi di Pelabuhan Sape, Bima, dan seluruh kekerasan polisi sepanjang 2011 yang melukai dan menewaskan banyak nyawa, membuat demokrasi kian terluka. Di era sipil seperti ini laku polisi justru amat militeristik! Apa pun alasannya, dalam tragedi Mesuji dan Bima, menunjukkan adab aparat kelewat arogan, brutal, dan bengis. Memang ada kecenderungan tensi dan amarah rakyat di negeri ini meningkat, memang menjengkelkan, tapi justru tantangan bagi polisi-sipil dan para pemimpin daerah mengedepankan sofistikasi komunikasi. Bukan libido membunuh!
Sementara infrastruktur yang buruk, korupsi yang jadi epidemi, pelayanan publik yang mengecewakan, transaksi dagang dalam rekrutmen calon pegawai negeri, petani yang kerap kesulitan pupuk ketika musim tanam, hukum yang kerap menindas pada orang-orang kecil, adalah bukti betapa tak cakapnya para pejabat publik melayani rakyat. Di era “demokrasi seolah-olah”, ini betapa kian nyata urusan publik makin terpinggirkan, sedangkan urusan privat (penguasa) justru makin dikuatkan.
Tetapi, betapapun para elite serupa "Malin Kundang"—mengkhianati rakyat sebagai "ibu yang melahirkannya", tapi kita jangan mengutuknya sebagai batu. Selain zaman kutukan telah berlalu, kita tak ingin terlalu banyak batu abadi "Si Malin" yang bertebaran di seantero negeri sebagai tanda pengingkaran para pemimpin kita. Karena hukum juga belum tegak, kita berharap tahun baru 2012 menjadi momentum pertobatan massal bagi para pemimpin yang selama ini ingkar pada rakyat. Sebuah laku moral yang mendasarkan pada kekuatan personal.
Kita telah menjadikan tahun baru sebagai momen penting perubahan—meskipun peruabahan mestinya dilakukan setiap saat. Mungkin, di waktu transisi tahun, ada banyak yang mendatangi para penujum untuk menubuat jodoh, kemesraan rumah tangga, kekayaan, karier, dan aneka urusan privat. Tapi juga, ada banyak doa, baik sendiri maupun bersama, dihelat. Ada banyak diskusi soal prediksi dan outlook ekonomi, politik, tamadun (kebudayaan), dan sosial, digelar.
Akan seperti apakah semua itu pada 2012? Orakel yang baik penting agar kita tahu bagaimana mencapainya, sedangkan yang buruk juga penting agar kita tahu cara menghindar. Prinsipnya, if there is a will, there is a way. Pesta kembang api, letusan mercon, dan hiburan rakyat hingga memacetkan jalan-jalan, semoga karena berharap ada berkah baru di tahun baru. Mereka tengah menasfir apa yang disebut "jalan" setiap ada "kemauan".
Tetapi, merefleksi tahun yang kita lewati, 2011, sungguh kita mesti menundukkan kepala dalam-dalam. Kita mesti berkaca pada cermin besar dan melihat dengan saksama wajah kita yang bopeng atas ketidakberdayaannya merawat diri sendiri. Dari cermin itu kita melihat diri kita yang penuh angkara, mudah mengumbar amarah, kriminal, hipokrit, korup, intoleran, dan ingkar pada hukum.
Menegakkan Konstitusi
Tahun 2011 sungguh telah sampai pada aras titik nadir dalam perkara kebersamaan kita. Para elite dan pengelola negara begitu fasih bicara urusan personal, tapi gagap dalam urusan publik. Karena itu, pada tahun 2012 penting ada pertobatan massal bagi bangsa ini, khususnya para pemimpin. Pertobatan seperti ini tidak menimbulkan kehebohan. Ia murah ongkosnya. Tidak menghabiskan energi dan anggaran. Ini transformasi moral penuh adab. Sebab, bukti penyimpangannya jelas. Tak usah jauh-jauh, teliti Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Di situ ada pelanggaran konstitusi yang terang benderang, yang menyebabkan rakyat sengsara.
Mari kita baca lagi dengan saksama dua Pasal 33 dari Ayat (1) hingga Ayat (4): "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekuargaan" (Ayat 1); "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." (Ayat 3); "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." (Ayat 4).
Mari kita lanjutkan ke Pasal 34. "Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara." (Ayat 1); "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan" (Ayat 2); "Negara bertanggung jawab atas penyedian fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." (Ayat 3).
Jika kita bedah satu persatu ayat-ayat itu, kita cocokkan dengan kenyataan hari ini, layaklah para pengelola negara bertobat karena pelanggaran serius itu. Apa yang diamanatkan konstitusi itu, hanya ada dalam teks pidato, tapi minus dalam realitas. Ekonomi kita sangat liberal, dan rakyat selalu terpinggirkan jika mengkritisi para pemilik modal. Alam kita kaya, tetapi menurut PBB, separuh rakyat kita miskin. Pembangunan ini hanya memperkaya segelintir orang, lima persen, tapi menguasai 95% kekayaan nasional. Jurang kaya-miskin makin menganga. Ini bom waktu yang setiap saat bisa meledak.
Kita tak usah malu belajar dari para negara-negara yang telah mampu memakmurkan rakyatnya. Para pemimpin silakan bilang, "Saya punya gaya sendiri dalam memimpin. Saya tidak mau disamakan dengan yang lain." Silakan, sejauh seluruh energi dan bakat kepemimpinannya diabdikan untuk mensejahterakan rakyat Bukan memakmurkan diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya.
Tahun baru 2012, para elite harus berjanji pada diri sendiri dan rakyat yang memilihnya, untuk berubah. Pertobatan adalah salah satu kebajikan untuk memecah kebuntuan bagaimana mengatasi urusan kepublikan yang kian karut-marut. Sebab, hukum tak akan menjangkau kesalahan besar itu.
Rakyat memang juga harus berubah, jangan mudah terprovokasi untuk melakukan destruksi. Tapi, para pemimpin juga mesti paham apa pun yang bernama aksi massa, ia bukan sesuatu yang tanpa alasan. Kesulitan hidup, ketidakadilan, korupsi yang merajalela, jurang kaya-miskin yang kian menganga, pasti punya andil yang besar. Meski provokator harus ditindak, tapi sungguh menyakitkan ketika ada kekerasan terhadap rakyat, para pemimpin pertama-tama justru menuding provokator. Bukan mengevaluasi diri kenapa itu semua terjadi, dan cepat mencari solusi.
Doa, nubuat, prediksi, dan outlook tahun 2012, dengan cara masing-masing, ini tanda rakyat tetap semangat dan tak putus asa menghadapi kondisi yang menyesakkan dada itu. Justru kini tinggal niat para pemimpin, bisa atau tidak menjadi lokomotif perubahan. Selamat Tahun Baru! n
Sumber: Lampung Post, Senin, 02 January 2012
Monday, January 02, 2012
Sunday, January 01, 2012
Identitas Kultural (Melayu) Itu, Tak Akan Pernah Selesai... (1)
-- Marhalim Zaini
SAYA menulis esai ini dengan segenap rasa bahagia, karena orasi saya dalam helat Anugerah Sagang 2011 berjudul “Akulah Melayu yang Berlari, (Percakapan-percakapan yang Tak Selesai Tentang Ideologi dan Identitas Kultural),” yang dimuat di Riau Pos, 13 November 2011, direspon dengan amat referensial dan konstruktif oleh sahabat karib saya Syaukani Al Karim. Bertambah kebahagiaan saya itu, ketika Alvi Puspita turut serta menyambut orasi saya dan esai Syaukani tersebut, dengan esai berjudul “Apa yang Sebenar, Apa yang Mesti?” (Riau Pos, 25 Desember 2011).
Saya kira, beginilah eloknya cara kita mempercakapkan perkembangan diskursus kebudayaan kita hari ini, yang dengan begitu akan memperluas cakrawala dan memperpanjang karnaval pemikiran kita ke depan yang lebih cerdas dan menyegarkan, tak sekedar menceracau dengan emosional, dan mengganggap “kebenaran” itu tunggal sehingga menutup ruang diskusi. Tak sekedar mencibir, menyalah-nyalahkan ‘kerja kreatif’ orang lain, dan lalu membenar-benarkan ‘kerja kreatif’ sendiri.
Esai Syaukani berjudul “Ihwal Melayu dan Jalan Kemelayuan” (Riau Pos, 20 November 2011) itu, bagi saya, di satu sisi sesungguhnya justru memperkuat percikan gagasan saya dalam orasi itu. Kenapa percikan? Karena orasi itu memang ditulis untuk durasi yang sedemikian terbatas (5-7 menit), sehingga agak mustahil mengembangkannya dalam ulasan yang panjang-lebar. Akan tetapi, oleh Syaukani, orasi itu menjadi meluas (setidaknya memperdalam tinjauan historisnya). Maka, apa yang saya premiskan sejak awal dalam sub-judul orasi itu yang berbunyi, “Percakapan-percakapan yang Tak Pernah Selesai Tentang Ideologi dan Identitas Kultural” menjadi niscaya, seolah menemukan artikulasi dan ruang “kebenarannya”.
Kebenaran tentang premis itu tampak misalnya pada dua dan tiga paragraf awal esai Syaukani, yang jelas ia bersepakat dengan menulis begini, “meski dunia bergerak maju secara bergemuruh, persoalan kaum dan bani, persoalan “kami” dan “kalian”, tak pernah selesai dipercakapkan, bahkan ada kecenderungan mengental, dengan segala klaim kesombongan yang dilekatkan.” Pada baris-baris kalimat berikutnya, Syaukani bahkan menunjukkan berbagai fakta historis dan empiris (di Amerika, Israel, Afrika, Timur Tengah dan Jerman) yang terkait dengan bagaimana sesungguhnya ‘identitas kultural” itu memang tak pernah selesai—tidak hanya dipercakapkan, ditingkat wacana—akan tetapi juga tidak (pernah) selesai pada konteks pergerakannya. Maka, tentu sampai di sini, esai Syaukani adalah semacam pembenaran/penguat gagasan dalam orasi saya itu.
Namun, begitu masuk pada paragraf berikutnya, ketika Syaukani hendak mulai membahas tentang Melayu, dan menulis pernyataan berbunyi, “Saya berpendapat, bahwa sebenarnya persoalan identitas dan etnisitas, bagi Melayu di Riau, sudah lama selesai (cetak miring oleh penulis),” maka saya kira dari sinilah sisi paradoksnya mulai tampak. Sebab, bukankah dengan pernyataan itu, justru Syaukani membantah sendiri berbagai realitas yang ia sebut dalam paragraf sebelumnya?
Lalu, pertanyaan logis yang kemudian muncul adalh, faktor apakah yang membuat Melayu, sebagai sebuah entitas budaya bernama etnis/kaum/puak/suku/ras/bani, menjadi berbeda dengan contoh-contoh yang disebut di berbagai belahan dunia itu, sehingga (Melayu) telah menjadi identitas yang selesai? Bukankah juga, Melayu (hari ini) sedang berada dalam putaran dan sergapan “dunia (yang) bergerak maju secara bergemuruh” itu?
Tapi baiklah. Agaknya, yang dimaksud Syaukani dengan “sudah lama selesai” itu adalah merujuk kepada—sebagaimana yang ia tulis dalam esainya ini—teks-teks lama seperti Sejarah Melayu, misalnya, yang menjelaskan asal-usul keturunan Melayu. Saya tidak boleh menampik apa yang telah termaktub di dalamnya, dan sebagai teks “sejarah” kita semua akui sangat penting sebagai referensi. Meskipun, kita, tidak juga boleh melupakan berbagai teks referensi lain yang bertimbun, yang juga mengurai berbagai versi historis (dari berbagai perspektif) ihwal kemelayuan. Akan tetapi, apakah dengan begitu serta-merta dapat menunjukkan bahwa identitas kultural Melayu (Riau) hari ini, telah selesai? Andai ya, maka bukankah dengan begitu Syaukani seolah sedang mengatakan secara implisit bahwa idenitas Melayu itu telah ‘beku’ alias ‘mati’? Dan pada saat yang sama, maka berhentilah Melayu menjadi entitas kebudayaan, karena ‘perubahan’ sebagai nyawanya, telah sirna.
Kacukan dan Rumah yang Terbuka
Namun, anehnya—dan saya kira ini sisi paradoks yang kedua—pada paragraf berikutnya, Syaukani justru menjelaskan ihwal ‘kacukan’, yang tampak lebih sebagai penegasan (bukan penyanggahan) dari orasi saya. Bahwa pengakuannya tentang ‘kacukan’ (campuran dari berbagai unsur, menurut KBBI) yang tidak hanya merupakan persoalan dalam dunia Melayu tetapi juga puak lain, dan kemudian diperkuat dengan kalimat, “memang tidak ada yang tunggal di bawah matahari ini,” serta disambung dengan kalimat berikutnya, “Pun, sebuah komunitas, kaum, dan bani, selalu tumbuh dan menjadi, setelah melewati “perbincangan dan perembukan” biologis dan bersilang...”, merupakan penandasan bahwa Melayu itu adalah identitas yang “tumbuh”, yang bergerak, yang berubah, yang aktif, yang dinamis. Artinya, di sini, Syaukani sedang membantah kembali pernyataan “sudah lama selesai” itu.
Maka, sebenarnya tidak ada yang berseberanganlah saya dengan Syaukani dalam memaknai istilah ‘kacukan’, hanya saja konteksnya berbeda. Kacukan yang saya pakai dalam orasi saya itu, lebih hendak menjelaskan tentang (saya kutip lagi pernyataan saya itu), “bagaimana metode-metode yang dipakai oleh para pemimpin kerajaan Siak pada masa akhir abad ke-17 dan abad ke-18 dapat menyatukan komunitas-komunitas multi-etnik, yang kemudian berujung pada puncak kemakmuran.” Dan yang menariknya lagi, soal sifat ‘kacuk’ pada masyarakat Sumatera Timur di masa itu, justru membawa mereka semua (termasuk yang bukan Melayu) mengidentifikasikan diri mereka sebagai “Melayu.”
Jadi, tidak ada satu pernyataan pun dari orasi saya itu yang menyebut bahwa Melayu itu tertutup. Malah, kemudian saya menegaskan bahwa (saya kutip lagi orasi saya itu), “Ini artinya, secara lebih luas, kata “Melayu” harus dimaknai sebagai sebuah rumah yang terbuka. Terbuka, tidak berarti ia tidak berdaun pintu, yang sewaktu-waktu ia bisa ditutup saat dingin angin dari luar begitu menggigit, dan kembali dibuka saat matahari pagi merayap masuk.” Apakah dengan begitu, saya sedang menyangsikan “keterbukaan” Melayu sebagai sebuah entitas kebudayaan? Sampai-sampai kemudian Syaukani pun seolah ingin lebih menegaskannya dengan mengutip seloroh kawannya, “bahwa rumah Melayu itu bahkan tak berdinding, hanya berlantai, bertiang dan beratap.”
Bagi saya, apapun metafor yang dipakai untuk menunjukkan bahwa Melayu itu terbuka, adalah sah. Hanya saja, andai rumah Melayu itu tak berdinding, dan dengan begitu berarti tak berjendela dan tak berpintu, maka agaknya akan gampang “masuk angin”-lah para penghuninya. Belum lagi kalau kita rujuk pula konsepsi “Rumah Melayu” baik secara fisik maupun filosofis. Tak boleh kita nafikan peran dinding rumah yang terbuat dari berbagai bahan seperti daun enau, daun rumbia, daun nipah yang disusun bersirat dan berkajang, buluh, kulit kayu, papan, dan sebagainya. Pintu di rumah Melayu itu justru biasanya tak cuma satu, bahkan dalam rumah pun ada pintu-pintu. Jendela, atau juga disebut tingkap, juga sangat banyak. Belum lagi kita tengok bagaimana susunan ruang dalam rumah, yang terbagi-bagi berikut dengan simbol dan maknanya, yang juga menunjukkan betapa kebudayaan Melayu tak terdedah begitu saja tanpa penyaring.
Artinya, melalui metafor itu saya hendak mengatakan bahwa penting bagi Melayu (hari ini) untuk tahu kapan ia harus menutup dan membuka pintu dan jendela rumahnya. Sebab musim dan cuaca ‘globalisasi/kapitalisme’ yang kerap ekstrim, menyerbu dan menyergap secara tiba-tiba yang cenderung sulit untuk ditolak kehadirannya, membuat sebuah rumah harus memiliki daun pintu dan jendela. Dan inilah saya kira apa yang disebut sebagai “sikap budaya.” Seturut Yasraf (2004) misalnya, terkait sikap budaya ini, membuat pilihan seperti ini; (1) menolaknya secara radikal; (2) atau menerimanya secara total tanpa reserve; (3) atau, sikap moderat yang kritis. Dan, bukankah mestinya kita memilih sikap budaya yang ke tiga?
Belum lagi, menyinggung kedudukan bahasa Melayu, sebagai yang paling konkret menunjukkan ihwal keterbukaan itu. Tak perlulah lagi kiranya saya sebutkan berbagai referensi sejarah dan ulasan yang memperkuat itu, sebab saya kira kita semua (bangsa Indonesia) tahu, betapa potensi keterbukaan yang dimiliki oleh bahasa Melayu itu tak bisa disangsikan lagi. Dan pada tingkat tertentu, agaknya kita semua bersepakat dengan Nikolaos van Dam, yang menyebut di majalah Tempo, bahwa bahasa Melayu adalah mukjizat karena dalam waktu satu abad telah berhasil menjadi bahasa resmi (bahasa pemersatu) di seluruh Indonesia. (Bersambung)
Marhalim Zaini, Seniman Pilihan Sagang 2011. Sedang menyelesaikan S-2 di Program Pascasarjana Jurusan Antropologi UGM.
Sumber: Riau Pos, Minggu, 1 Januari 2012
SAYA menulis esai ini dengan segenap rasa bahagia, karena orasi saya dalam helat Anugerah Sagang 2011 berjudul “Akulah Melayu yang Berlari, (Percakapan-percakapan yang Tak Selesai Tentang Ideologi dan Identitas Kultural),” yang dimuat di Riau Pos, 13 November 2011, direspon dengan amat referensial dan konstruktif oleh sahabat karib saya Syaukani Al Karim. Bertambah kebahagiaan saya itu, ketika Alvi Puspita turut serta menyambut orasi saya dan esai Syaukani tersebut, dengan esai berjudul “Apa yang Sebenar, Apa yang Mesti?” (Riau Pos, 25 Desember 2011).
Saya kira, beginilah eloknya cara kita mempercakapkan perkembangan diskursus kebudayaan kita hari ini, yang dengan begitu akan memperluas cakrawala dan memperpanjang karnaval pemikiran kita ke depan yang lebih cerdas dan menyegarkan, tak sekedar menceracau dengan emosional, dan mengganggap “kebenaran” itu tunggal sehingga menutup ruang diskusi. Tak sekedar mencibir, menyalah-nyalahkan ‘kerja kreatif’ orang lain, dan lalu membenar-benarkan ‘kerja kreatif’ sendiri.
Esai Syaukani berjudul “Ihwal Melayu dan Jalan Kemelayuan” (Riau Pos, 20 November 2011) itu, bagi saya, di satu sisi sesungguhnya justru memperkuat percikan gagasan saya dalam orasi itu. Kenapa percikan? Karena orasi itu memang ditulis untuk durasi yang sedemikian terbatas (5-7 menit), sehingga agak mustahil mengembangkannya dalam ulasan yang panjang-lebar. Akan tetapi, oleh Syaukani, orasi itu menjadi meluas (setidaknya memperdalam tinjauan historisnya). Maka, apa yang saya premiskan sejak awal dalam sub-judul orasi itu yang berbunyi, “Percakapan-percakapan yang Tak Pernah Selesai Tentang Ideologi dan Identitas Kultural” menjadi niscaya, seolah menemukan artikulasi dan ruang “kebenarannya”.
Kebenaran tentang premis itu tampak misalnya pada dua dan tiga paragraf awal esai Syaukani, yang jelas ia bersepakat dengan menulis begini, “meski dunia bergerak maju secara bergemuruh, persoalan kaum dan bani, persoalan “kami” dan “kalian”, tak pernah selesai dipercakapkan, bahkan ada kecenderungan mengental, dengan segala klaim kesombongan yang dilekatkan.” Pada baris-baris kalimat berikutnya, Syaukani bahkan menunjukkan berbagai fakta historis dan empiris (di Amerika, Israel, Afrika, Timur Tengah dan Jerman) yang terkait dengan bagaimana sesungguhnya ‘identitas kultural” itu memang tak pernah selesai—tidak hanya dipercakapkan, ditingkat wacana—akan tetapi juga tidak (pernah) selesai pada konteks pergerakannya. Maka, tentu sampai di sini, esai Syaukani adalah semacam pembenaran/penguat gagasan dalam orasi saya itu.
Namun, begitu masuk pada paragraf berikutnya, ketika Syaukani hendak mulai membahas tentang Melayu, dan menulis pernyataan berbunyi, “Saya berpendapat, bahwa sebenarnya persoalan identitas dan etnisitas, bagi Melayu di Riau, sudah lama selesai (cetak miring oleh penulis),” maka saya kira dari sinilah sisi paradoksnya mulai tampak. Sebab, bukankah dengan pernyataan itu, justru Syaukani membantah sendiri berbagai realitas yang ia sebut dalam paragraf sebelumnya?
Lalu, pertanyaan logis yang kemudian muncul adalh, faktor apakah yang membuat Melayu, sebagai sebuah entitas budaya bernama etnis/kaum/puak/suku/ras/bani, menjadi berbeda dengan contoh-contoh yang disebut di berbagai belahan dunia itu, sehingga (Melayu) telah menjadi identitas yang selesai? Bukankah juga, Melayu (hari ini) sedang berada dalam putaran dan sergapan “dunia (yang) bergerak maju secara bergemuruh” itu?
Tapi baiklah. Agaknya, yang dimaksud Syaukani dengan “sudah lama selesai” itu adalah merujuk kepada—sebagaimana yang ia tulis dalam esainya ini—teks-teks lama seperti Sejarah Melayu, misalnya, yang menjelaskan asal-usul keturunan Melayu. Saya tidak boleh menampik apa yang telah termaktub di dalamnya, dan sebagai teks “sejarah” kita semua akui sangat penting sebagai referensi. Meskipun, kita, tidak juga boleh melupakan berbagai teks referensi lain yang bertimbun, yang juga mengurai berbagai versi historis (dari berbagai perspektif) ihwal kemelayuan. Akan tetapi, apakah dengan begitu serta-merta dapat menunjukkan bahwa identitas kultural Melayu (Riau) hari ini, telah selesai? Andai ya, maka bukankah dengan begitu Syaukani seolah sedang mengatakan secara implisit bahwa idenitas Melayu itu telah ‘beku’ alias ‘mati’? Dan pada saat yang sama, maka berhentilah Melayu menjadi entitas kebudayaan, karena ‘perubahan’ sebagai nyawanya, telah sirna.
Kacukan dan Rumah yang Terbuka
Namun, anehnya—dan saya kira ini sisi paradoks yang kedua—pada paragraf berikutnya, Syaukani justru menjelaskan ihwal ‘kacukan’, yang tampak lebih sebagai penegasan (bukan penyanggahan) dari orasi saya. Bahwa pengakuannya tentang ‘kacukan’ (campuran dari berbagai unsur, menurut KBBI) yang tidak hanya merupakan persoalan dalam dunia Melayu tetapi juga puak lain, dan kemudian diperkuat dengan kalimat, “memang tidak ada yang tunggal di bawah matahari ini,” serta disambung dengan kalimat berikutnya, “Pun, sebuah komunitas, kaum, dan bani, selalu tumbuh dan menjadi, setelah melewati “perbincangan dan perembukan” biologis dan bersilang...”, merupakan penandasan bahwa Melayu itu adalah identitas yang “tumbuh”, yang bergerak, yang berubah, yang aktif, yang dinamis. Artinya, di sini, Syaukani sedang membantah kembali pernyataan “sudah lama selesai” itu.
Maka, sebenarnya tidak ada yang berseberanganlah saya dengan Syaukani dalam memaknai istilah ‘kacukan’, hanya saja konteksnya berbeda. Kacukan yang saya pakai dalam orasi saya itu, lebih hendak menjelaskan tentang (saya kutip lagi pernyataan saya itu), “bagaimana metode-metode yang dipakai oleh para pemimpin kerajaan Siak pada masa akhir abad ke-17 dan abad ke-18 dapat menyatukan komunitas-komunitas multi-etnik, yang kemudian berujung pada puncak kemakmuran.” Dan yang menariknya lagi, soal sifat ‘kacuk’ pada masyarakat Sumatera Timur di masa itu, justru membawa mereka semua (termasuk yang bukan Melayu) mengidentifikasikan diri mereka sebagai “Melayu.”
Jadi, tidak ada satu pernyataan pun dari orasi saya itu yang menyebut bahwa Melayu itu tertutup. Malah, kemudian saya menegaskan bahwa (saya kutip lagi orasi saya itu), “Ini artinya, secara lebih luas, kata “Melayu” harus dimaknai sebagai sebuah rumah yang terbuka. Terbuka, tidak berarti ia tidak berdaun pintu, yang sewaktu-waktu ia bisa ditutup saat dingin angin dari luar begitu menggigit, dan kembali dibuka saat matahari pagi merayap masuk.” Apakah dengan begitu, saya sedang menyangsikan “keterbukaan” Melayu sebagai sebuah entitas kebudayaan? Sampai-sampai kemudian Syaukani pun seolah ingin lebih menegaskannya dengan mengutip seloroh kawannya, “bahwa rumah Melayu itu bahkan tak berdinding, hanya berlantai, bertiang dan beratap.”
Bagi saya, apapun metafor yang dipakai untuk menunjukkan bahwa Melayu itu terbuka, adalah sah. Hanya saja, andai rumah Melayu itu tak berdinding, dan dengan begitu berarti tak berjendela dan tak berpintu, maka agaknya akan gampang “masuk angin”-lah para penghuninya. Belum lagi kalau kita rujuk pula konsepsi “Rumah Melayu” baik secara fisik maupun filosofis. Tak boleh kita nafikan peran dinding rumah yang terbuat dari berbagai bahan seperti daun enau, daun rumbia, daun nipah yang disusun bersirat dan berkajang, buluh, kulit kayu, papan, dan sebagainya. Pintu di rumah Melayu itu justru biasanya tak cuma satu, bahkan dalam rumah pun ada pintu-pintu. Jendela, atau juga disebut tingkap, juga sangat banyak. Belum lagi kita tengok bagaimana susunan ruang dalam rumah, yang terbagi-bagi berikut dengan simbol dan maknanya, yang juga menunjukkan betapa kebudayaan Melayu tak terdedah begitu saja tanpa penyaring.
Artinya, melalui metafor itu saya hendak mengatakan bahwa penting bagi Melayu (hari ini) untuk tahu kapan ia harus menutup dan membuka pintu dan jendela rumahnya. Sebab musim dan cuaca ‘globalisasi/kapitalisme’ yang kerap ekstrim, menyerbu dan menyergap secara tiba-tiba yang cenderung sulit untuk ditolak kehadirannya, membuat sebuah rumah harus memiliki daun pintu dan jendela. Dan inilah saya kira apa yang disebut sebagai “sikap budaya.” Seturut Yasraf (2004) misalnya, terkait sikap budaya ini, membuat pilihan seperti ini; (1) menolaknya secara radikal; (2) atau menerimanya secara total tanpa reserve; (3) atau, sikap moderat yang kritis. Dan, bukankah mestinya kita memilih sikap budaya yang ke tiga?
Belum lagi, menyinggung kedudukan bahasa Melayu, sebagai yang paling konkret menunjukkan ihwal keterbukaan itu. Tak perlulah lagi kiranya saya sebutkan berbagai referensi sejarah dan ulasan yang memperkuat itu, sebab saya kira kita semua (bangsa Indonesia) tahu, betapa potensi keterbukaan yang dimiliki oleh bahasa Melayu itu tak bisa disangsikan lagi. Dan pada tingkat tertentu, agaknya kita semua bersepakat dengan Nikolaos van Dam, yang menyebut di majalah Tempo, bahwa bahasa Melayu adalah mukjizat karena dalam waktu satu abad telah berhasil menjadi bahasa resmi (bahasa pemersatu) di seluruh Indonesia. (Bersambung)
Marhalim Zaini, Seniman Pilihan Sagang 2011. Sedang menyelesaikan S-2 di Program Pascasarjana Jurusan Antropologi UGM.
Sumber: Riau Pos, Minggu, 1 Januari 2012
Pentas Teater Tiga Kota Riau Beraksi: Bengak di Atas Kebohongan Bengak
-- Taufik Ikram Jamil
TAK cukup dengan kata-kata, mungkin juga kesan untung-untung sebagai perenungan tentang bagaimana bengak alias bohong begitu mewabah dalam kehidupan berbangsa akhir-akhir ini, kelompok teater Riau Beraksi, memberikan masker kepada penonton dalam lakon yang mereka tampilkan Sabtu dan Ahad (17-18/12). Di bawah tajuk Bengak, penutup mulut dan hidung itu, justeru dibagikan begitu memasuki tempat pertunjukan, Anjung Seni Idrus Tintin, Pekanbaru.
Kesedihan akibat berada dalam kondisi buruk itu, seperti dipadankan dengan khabar meninggalnya seorang tokoh besar dalam teater, Vaclav Havel (1937-2012), yang juga dikenal sebagai Presiden Republik Czech, Ahad (18/12). Berkali-kali dicalonkan sebagai penerima Nobel Perdamaian atas usahanya menciptakan perdamaian, dunia selalu mengingat ucapannya tentang wabah bengak, “Kebenaran dan cinta harus menang di atas kebohongan dan kebencian”.
Lakon Bengak berangkat dari penulis yang memiliki tanah pijak yang sama dengan Havel, Arkady Timofeevich Averchenko (1881-1926), yang hijrah ke Eropa Tengah setelah komunis menguasai tanah kelahirannya dan melahirkan Uni Soviet. Tapi Willy Fwiandri mengadoptasi lakon ini dari apa yang sudah diadaptasi oleh Achdiat K Mihardja tahun 1956. Tak pelak lagi, suasana lokal dan kekinian begitu terasa dalam lakon yang juga disutradarai Willy itu, bahkan judulnya yang semula Pakaian dan Kepalsuan dalam adaptasi Indonesia, menjadi khas Riau di tangan Willy, Bengak.
Akhir cerita dari lakon ini, mungkin membuat orang bertanya-tanya juga. Pasalnya, tokoh yang membongkar kepalsuan kemudian mengaku sebagai seorang badut bernama Sob (Herlambang). Dibantu Bro (Akbar), Sob melakukannya dengan todongan pistol. Ini disibak melalui Ratna (Dwi Alvianna), padahal perempuan ini juga seorang petualang —rela “menggadaikan” diri. Sebaliknya, bisa jadi hasil pembongkaran kepalsuan itu juga adalah sebuah kebohongan karena pengakuan di sebaliknya dibuat di bawah todongan senjata api yang kemudian diketahui tanpa peluru.
Berdiri tahun 2008, Riau Beraksi dikucahi seniman siap uji. Willy sendiri misalnya, sempat menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Jurusan Teater, terlibat berbagai pementasan di Jakarta sebelum pulang ke Riau. Sebut juga Aamesa Aryana yang sejak lama dikenal sebagai seniman dan pekerja seni tangguh dalam kondisi bagaimanapun juga. Nama-nama lain pula, ikut menjanjikan dan karenanya bisa menjadi perantara harapan bagi perteateran di Riau beriringan dengan kelompok lain yang lebih dahulu semacam Selembayung.
Keterlibatan Penonton
Sejak berdiri, hampir setiap tahun mereka tampil di pentas. Diawali lakon “Cinta dan Presiden”, Bengak merupkan produksi kelima kelompok teater Riau Beraksi. Dengan durasi sekitar 75 menit, Bengak juga tampil di Padangpanjang dan Padang, Sumatera Barat (24-28/12). Sedang dirancang pula pementasan yang produksinya dipimpin Ayu Fwi ini ke beberapa kampus di Riau.
Penggarapan realis, tampaknya menjadi pilihan Riau Beraksi. Dengan demikian, mereka berupaya agar bisa langsung berbicara dengan penonton yang menuntut keaktoran pemain. Syukurlah, hampir semua pemain dapat dipertaruhkan dengan satu catatan pada pelakon Ratna yang pasti punya kesempatan untuk ditingkatkan. Ini didukung kehadiran panggung yang ditata Saho Riau dengan warna bersahaja. Kehadiran kelompok musik di café sebagaimana umumnya pula (Lastri, Syahbani, Edi), mampu membangun suasana santai seperti saat mereka menyuguhkan lagu Juwita Malam.
Ada upaya Willy melibatkan penonton secara langsung, bukan hanya terbawa oleh arus cerita. Ini jelas terasa sewaktu penonton diminta memakai masker. Sayangnya, alat tersebut diminta untuk dilepaskan lagi dengan alasan agar penonton merasa nyaman. Coba saja kalau benda itu dilepaskan sendiri oleh penonton tanpa permintaan, sehingga akan lebih terasa lagi penyatuannya dengan lakon. Mana tahu dengan melepaskan masker tanpa permintaan, bisa menjadi simbol bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengunci mulut dari perilaku berdusta. Begitu pula kalau terjadi sebaliknya.
Alkisah, cerita bermula di sebuah café dengan lampu temaram dan musik hidup yang menyenangkan. Sob dan Bro terdengar berbicara ihwal politik yang terasa menekan karena laku oknum-oknumnya. Sikut-menyikut dengan cara apa pun dilakukan tanpa malu-malu. Lalu datanglah empat tokoh yakni Ucok (Willy), Yong Sungut (Aamesa Aryana), Boy (Husin), dan Ratna yang langsung menguasai tempat hiburan itu.
Sambil ketawa terbahak-bahak dan minum-minum, masing-masing menceritakan “kehebatan” mereka di tengah masyarakat. Agar lebih jelas, Ucok malah mengambil pengeras suara dari tangan penyanyi untuk menceritakan perjuangannya sebagai aktivis mahasiswa 1998 di Jakarta, sampai kini menjadi ketua partai dan duduk di parlemen. Yong Sungut amat gembira karena ia kini sebagai kepala dinas, sedangkan Boy tak kurang senangnya sebagai pengusaha. Ujung-ujungnya mereka merancang suatu proyek besar.
Menertawakan
Dengan logat Melayu, Minang, Jawa, dan Batak, dialog dalam lakon ini acapkali mengundang tawa penonton. Bukan saja karena celetukan dan tingkah-polah pemain, tetapi lebih disebabkan bagaimana mereka menertawakan perilaku politik sekarang; hamparan satire yang lebar membentang. Sebutlah misalnya, bagaimana ketika Ucok dan kawan-kawan merancang proyek untuk kepentingan mereka sendiri, mengingatkan orang pada kasus wisma atlet SEA Games 2011. Padahal semua yang mereka peroleh dari awal dilakukan secara tidak sah, bahkan terus-menerus membohongi masyarakat.
Atas desakan Sob, Boy mengaku bahwa ia seorang datuk yang merampas banyak tanah rakyat dan memiliki sejumlah selir berkaitan dengan statusnya itu. Yong Sungut disebut sebagai rentenir yang sibuk menjaja proyek yang diambil dari dana rakyat dengan arahan dan pengaturan Ucok. Tak seperti Boy dan Yong Sungut, Ucok tak banyak berkelit ketika kepadanya disebutkan sebagai tukang obat —menabur janji-janji besar kepada masyarakat tanpa menunaikannya— sebagaimana halnya perilaku seorang oportunis.
Ucok malah tak sedikit pun peduli ketika Sob meminta isterinya yang kedua yakni Ratna, membuka pakaian demi apa yang disebutnya keselamatan. Meski semula enggan, Ratna melakukan hal itu, bahkan meminta Sob “menikmati” tubuhnya—semacam pasrah yang menjengkelkan. Pada adegan ini tampak Sob agak “terguncang”, sehingga sempat juga membayangkan bagaimana Sob mendedahkan kepalsuannya sendiri. Tetapi kemudian Sob hanya berpura-pura melakukan perbuatan mesum dengan Ratna, sebelum pada gilirannya ia memuji Ratna sebagai perempuan perkasa.
Meskipun dialog-dialog dibangun dari kenyataan dan kegeraman terhadap situasi politik, senantiasa pula muncul berbagai harapan perbaikan ke depan. Baik Sob dan Bro memiliki keyakinan terhadap hal ini meskipun selalu dibaluti rasa skeptisme yang tebal. Ucok dan kawan-kawan tak kurang yakinnya, tetapi mereka sudah terbelit oleh keadaan.
Upaya mereka atas permintaan Ratna untuk mengejar Sob dan Bro yang kabur setelah puas mendengar pengakuan masing-masing tokoh, barangkali berujung pada dua kemungkinan; mengejar asbab kesadaran sebagai momen pencerahan atau justeru hendak lari dari kenyataan sesungguhnya sambil menguburkan setiap pemalsuan sebagai kebiasaan. Ditutup dengan yel-yel semangat beriringan dengan pemadaman lampu pentas dengan satu sentakan, seperti menegaskan bagaimana bengak harus diakhiri.
Tak salah lagi sebagaimana dikatakan Beni sebagai pengantar pementasan ini bahwa barisan bengak atau kebohongan memang sedang mengepung kita, bengak di atas kebohongan bengak. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengatasinya. Allah SWT sangat memurkai kebohongan dan sebagaimana dikatakan Boy atas permintaan Sob maupun Bro, setidak-tidaknya pada tahap awal, untuk ini, kita harus melafazkan, “Astaghfirullah, nauzubillah…”***
Taufik Ikram Jamil, sastrawan terkemuka di Riau. Tinggal di Pekanbaru.
Sumber: Riau Pos, Minggu, 1 Januari 2012
TAK cukup dengan kata-kata, mungkin juga kesan untung-untung sebagai perenungan tentang bagaimana bengak alias bohong begitu mewabah dalam kehidupan berbangsa akhir-akhir ini, kelompok teater Riau Beraksi, memberikan masker kepada penonton dalam lakon yang mereka tampilkan Sabtu dan Ahad (17-18/12). Di bawah tajuk Bengak, penutup mulut dan hidung itu, justeru dibagikan begitu memasuki tempat pertunjukan, Anjung Seni Idrus Tintin, Pekanbaru.
Kesedihan akibat berada dalam kondisi buruk itu, seperti dipadankan dengan khabar meninggalnya seorang tokoh besar dalam teater, Vaclav Havel (1937-2012), yang juga dikenal sebagai Presiden Republik Czech, Ahad (18/12). Berkali-kali dicalonkan sebagai penerima Nobel Perdamaian atas usahanya menciptakan perdamaian, dunia selalu mengingat ucapannya tentang wabah bengak, “Kebenaran dan cinta harus menang di atas kebohongan dan kebencian”.
Lakon Bengak berangkat dari penulis yang memiliki tanah pijak yang sama dengan Havel, Arkady Timofeevich Averchenko (1881-1926), yang hijrah ke Eropa Tengah setelah komunis menguasai tanah kelahirannya dan melahirkan Uni Soviet. Tapi Willy Fwiandri mengadoptasi lakon ini dari apa yang sudah diadaptasi oleh Achdiat K Mihardja tahun 1956. Tak pelak lagi, suasana lokal dan kekinian begitu terasa dalam lakon yang juga disutradarai Willy itu, bahkan judulnya yang semula Pakaian dan Kepalsuan dalam adaptasi Indonesia, menjadi khas Riau di tangan Willy, Bengak.
Akhir cerita dari lakon ini, mungkin membuat orang bertanya-tanya juga. Pasalnya, tokoh yang membongkar kepalsuan kemudian mengaku sebagai seorang badut bernama Sob (Herlambang). Dibantu Bro (Akbar), Sob melakukannya dengan todongan pistol. Ini disibak melalui Ratna (Dwi Alvianna), padahal perempuan ini juga seorang petualang —rela “menggadaikan” diri. Sebaliknya, bisa jadi hasil pembongkaran kepalsuan itu juga adalah sebuah kebohongan karena pengakuan di sebaliknya dibuat di bawah todongan senjata api yang kemudian diketahui tanpa peluru.
Berdiri tahun 2008, Riau Beraksi dikucahi seniman siap uji. Willy sendiri misalnya, sempat menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Jurusan Teater, terlibat berbagai pementasan di Jakarta sebelum pulang ke Riau. Sebut juga Aamesa Aryana yang sejak lama dikenal sebagai seniman dan pekerja seni tangguh dalam kondisi bagaimanapun juga. Nama-nama lain pula, ikut menjanjikan dan karenanya bisa menjadi perantara harapan bagi perteateran di Riau beriringan dengan kelompok lain yang lebih dahulu semacam Selembayung.
Keterlibatan Penonton
Sejak berdiri, hampir setiap tahun mereka tampil di pentas. Diawali lakon “Cinta dan Presiden”, Bengak merupkan produksi kelima kelompok teater Riau Beraksi. Dengan durasi sekitar 75 menit, Bengak juga tampil di Padangpanjang dan Padang, Sumatera Barat (24-28/12). Sedang dirancang pula pementasan yang produksinya dipimpin Ayu Fwi ini ke beberapa kampus di Riau.
Penggarapan realis, tampaknya menjadi pilihan Riau Beraksi. Dengan demikian, mereka berupaya agar bisa langsung berbicara dengan penonton yang menuntut keaktoran pemain. Syukurlah, hampir semua pemain dapat dipertaruhkan dengan satu catatan pada pelakon Ratna yang pasti punya kesempatan untuk ditingkatkan. Ini didukung kehadiran panggung yang ditata Saho Riau dengan warna bersahaja. Kehadiran kelompok musik di café sebagaimana umumnya pula (Lastri, Syahbani, Edi), mampu membangun suasana santai seperti saat mereka menyuguhkan lagu Juwita Malam.
Ada upaya Willy melibatkan penonton secara langsung, bukan hanya terbawa oleh arus cerita. Ini jelas terasa sewaktu penonton diminta memakai masker. Sayangnya, alat tersebut diminta untuk dilepaskan lagi dengan alasan agar penonton merasa nyaman. Coba saja kalau benda itu dilepaskan sendiri oleh penonton tanpa permintaan, sehingga akan lebih terasa lagi penyatuannya dengan lakon. Mana tahu dengan melepaskan masker tanpa permintaan, bisa menjadi simbol bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengunci mulut dari perilaku berdusta. Begitu pula kalau terjadi sebaliknya.
Alkisah, cerita bermula di sebuah café dengan lampu temaram dan musik hidup yang menyenangkan. Sob dan Bro terdengar berbicara ihwal politik yang terasa menekan karena laku oknum-oknumnya. Sikut-menyikut dengan cara apa pun dilakukan tanpa malu-malu. Lalu datanglah empat tokoh yakni Ucok (Willy), Yong Sungut (Aamesa Aryana), Boy (Husin), dan Ratna yang langsung menguasai tempat hiburan itu.
Sambil ketawa terbahak-bahak dan minum-minum, masing-masing menceritakan “kehebatan” mereka di tengah masyarakat. Agar lebih jelas, Ucok malah mengambil pengeras suara dari tangan penyanyi untuk menceritakan perjuangannya sebagai aktivis mahasiswa 1998 di Jakarta, sampai kini menjadi ketua partai dan duduk di parlemen. Yong Sungut amat gembira karena ia kini sebagai kepala dinas, sedangkan Boy tak kurang senangnya sebagai pengusaha. Ujung-ujungnya mereka merancang suatu proyek besar.
Menertawakan
Dengan logat Melayu, Minang, Jawa, dan Batak, dialog dalam lakon ini acapkali mengundang tawa penonton. Bukan saja karena celetukan dan tingkah-polah pemain, tetapi lebih disebabkan bagaimana mereka menertawakan perilaku politik sekarang; hamparan satire yang lebar membentang. Sebutlah misalnya, bagaimana ketika Ucok dan kawan-kawan merancang proyek untuk kepentingan mereka sendiri, mengingatkan orang pada kasus wisma atlet SEA Games 2011. Padahal semua yang mereka peroleh dari awal dilakukan secara tidak sah, bahkan terus-menerus membohongi masyarakat.
Atas desakan Sob, Boy mengaku bahwa ia seorang datuk yang merampas banyak tanah rakyat dan memiliki sejumlah selir berkaitan dengan statusnya itu. Yong Sungut disebut sebagai rentenir yang sibuk menjaja proyek yang diambil dari dana rakyat dengan arahan dan pengaturan Ucok. Tak seperti Boy dan Yong Sungut, Ucok tak banyak berkelit ketika kepadanya disebutkan sebagai tukang obat —menabur janji-janji besar kepada masyarakat tanpa menunaikannya— sebagaimana halnya perilaku seorang oportunis.
Ucok malah tak sedikit pun peduli ketika Sob meminta isterinya yang kedua yakni Ratna, membuka pakaian demi apa yang disebutnya keselamatan. Meski semula enggan, Ratna melakukan hal itu, bahkan meminta Sob “menikmati” tubuhnya—semacam pasrah yang menjengkelkan. Pada adegan ini tampak Sob agak “terguncang”, sehingga sempat juga membayangkan bagaimana Sob mendedahkan kepalsuannya sendiri. Tetapi kemudian Sob hanya berpura-pura melakukan perbuatan mesum dengan Ratna, sebelum pada gilirannya ia memuji Ratna sebagai perempuan perkasa.
Meskipun dialog-dialog dibangun dari kenyataan dan kegeraman terhadap situasi politik, senantiasa pula muncul berbagai harapan perbaikan ke depan. Baik Sob dan Bro memiliki keyakinan terhadap hal ini meskipun selalu dibaluti rasa skeptisme yang tebal. Ucok dan kawan-kawan tak kurang yakinnya, tetapi mereka sudah terbelit oleh keadaan.
Upaya mereka atas permintaan Ratna untuk mengejar Sob dan Bro yang kabur setelah puas mendengar pengakuan masing-masing tokoh, barangkali berujung pada dua kemungkinan; mengejar asbab kesadaran sebagai momen pencerahan atau justeru hendak lari dari kenyataan sesungguhnya sambil menguburkan setiap pemalsuan sebagai kebiasaan. Ditutup dengan yel-yel semangat beriringan dengan pemadaman lampu pentas dengan satu sentakan, seperti menegaskan bagaimana bengak harus diakhiri.
Tak salah lagi sebagaimana dikatakan Beni sebagai pengantar pementasan ini bahwa barisan bengak atau kebohongan memang sedang mengepung kita, bengak di atas kebohongan bengak. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengatasinya. Allah SWT sangat memurkai kebohongan dan sebagaimana dikatakan Boy atas permintaan Sob maupun Bro, setidak-tidaknya pada tahap awal, untuk ini, kita harus melafazkan, “Astaghfirullah, nauzubillah…”***
Taufik Ikram Jamil, sastrawan terkemuka di Riau. Tinggal di Pekanbaru.
Sumber: Riau Pos, Minggu, 1 Januari 2012
Subscribe to:
Posts (Atom)