Sosiologi: Kebijakan Pendidikan Tidak Sesuai Kebutuhan

Depok, Kompas - Kebijakan sistem pendidikan selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Indonesia dan tujuan pembangunan nasional. Bahkan, kebijakan yang dibuat kerap hanya bersifat tambal sulam dan reaktif terhadap suatu persoalan.

Demikian persoalan yang mengemuka dalam diskusi di ”Sociology Summit 2011” yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Selasa (1/3) di kampus UI Depok.

Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina Muhammad Abduhzen menilai hal itu terjadi karena perancangan sistem pendidikan tidak pernah melihat kebutuhan riil masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bisa saja, kata Abduhzen, misalnya tujuan pembangunan nasional ada pada sektor pertanian, perikanan, atau kelautan, maka berarti seluruh sistem pendidikan diarahkan untuk mencapai itu. ”Harus jelas terlebih dahulu mau ke mana kita ini sehingga arah pendidikan juga jelas mau menghasilkan sumber daya manusia seperti apa,” ujarnya.

Karena gagasan pendidikan yang kabur, kebijakan pendidikan akhirnya menjadi sekadar coba-coba dan cenderung reaktif. Dalam sesi tanya jawab pada diskusi juga mengemuka contoh- contoh kebijakan yang reaktif, seperti pendidikan karakter yang muncul karena meningkatnya kasus-kasus korupsi.

Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nizam mengingatkan nasib perubahan atau perbaikan dalam sistem pendidikan ada di tangan masyarakat. Pasalnya, pemerintah tidak akan sanggup menangani dan menyelesaikan semua persoalan pendidikan. ”Otonomi yang diberikan pada pendidikan tinggi seharusnya bisa digunakan perguruan tinggi untuk mengembangkan diri,” ujarnya.(LUK)

Sumber: Kompas, Rabu, 2 Maret 2011

[Nama & Peristiwa] Happy Salma: Novel Favorit

AKHIR pekan lalu Happy Salma (31) muncul di ajang Kompas Gramedia Fair di Istora Senayan Jakarta. Istri Tjokorda Bagus ini satu panggung dengan penulis Negeri 5 Menara, Ahmad Fuadi, yang baru merilis buku keduanya, Ranah 3 Warna.

Di panggung, Happy berbagi alasan mengapa Ranah 3 Warna begitu menarik hatinya sehingga novel yang baru dirilis pada minggu ketiga Januari 2011 itu sudah habis dibacanya sampai tuntas.

”Novel ini berkisah tentang mengejar inspirasi. Di sini tokohnya bisa merasa bodoh, sering gagal, dan sial. Ini sangat manusiawi dan semua orang pernah mengalami hal itu. Jadi, baca bukunya juga enak. Kita tidak merasa digurui,” kata Happy setelah turun panggung.

Dia juga bercerita tentang kegiatannya kini. Rupanya Happy tengah syuting film yang ceritanya diangkat dari novel karya Mira W, Cinta Sepanjang Amazon. ”Dalam film ini, peran saya kaku, keras. Saya harus menahan diri untuk tidak banyak berekspresi. Ini tantangan,” kata Happy yang juga pengagum Mira W.

Bulan Maret ini salah satu film Happy yang diangkat dari novel Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari, bisa disaksikan di bioskop. ”Peran saya di sini enggak banyak. Tetapi, saya senang bisa main di film yang ceritanya diangkat dari novel-novel favorit saya,” katanya. (DOE)

Sumber: Kompas, Rabu, 2 Maret 2011

Sosiologi: Rasa Memiliki Masyarakat Memudar

Depok, Kompas - Perasaan memiliki atau sense of belonging masyarakat terhadap kota atau daerah tempat tinggalnya mulai pudar. Warga masyarakat mulai kehilangan ikatan bahkan semakin terasing dari kota atau daerahnya. Ini tecermin dari mulai hilangnya partisipasi warga dalam pembangunan kota. Jika hal ini dibiarkan, solidaritas sosial akan hilang. Padahal, untuk membentuk kota perlu solidaritas sosial.

Hal itu mengemuka dalam simposium Sociology Summit 2011 ”Sociology for Sustainable Life” yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Senin (28/2), di Kampus UI Depok. ”Tanpa solidaritas sosial, akan muncul wilayah-wilayah permukiman yang eksklusif, seperti ghetto-ghetto. Masyarakat juga menjadi terkotak-kotak,” kata sosiolog dari FISIP UI, Robertus Robet.

Untuk mempertahankan solidaritas sosial dan rasa memiliki kota atau daerahnya, masyarakat harus mempunyai kekuatan untuk mendefinisikan sekaligus membangun kota yang diinginkan dan yang mencerminkan budaya masyarakat setempat.

Sosiolog dari FISIP UI, Ganda Upaya, menambahkan, kepentingan ekonomi dalam perencanaan pembangunan amat kental. Bagi teknokrat, pembangunan fisik menjadi simbol kehidupan modern. Namun, karena perencanaan pembangunan itu tidak berpihak pada masyarakat, maka masyarakat justru merasa tidak memiliki kota.

Untuk mengantisipasi berbagai persoalan sosial, Ganda menilai sosiolog bisa mengedukasi masyarakat untuk membuat perencanaan sosial. (LUK)

Sumber: Kompas, Selasa, 1 Maret 2011