Kuasa Tafsir dan Metafora Fauna

-- Indra Tranggono

BERBAGAI citraan, kata/bahasa, benda, dan hewan menjelma kekuatan simbolik, semiotik, dan semantik ketika diletakkan dalam konteks politik. Mereka menjadi tidak netral lagi karena kuasa tafsir memainkan peranannya.

Kuasa tafsir itu merekonstruksi realitas sesuai dengan pemaknaan dunia subyektif pelaku komunikasi politik. Seekor kerbau, misalnya, menjelma menjadi simbol kritik terhadap tokoh politik tertentu ketika dihadirkan dalam demonstrasi. Jadi, tokoh tersebut masygul dan menilai ”simbolisme kerbau” tersebut melanggar asas kesantunan. Begitu juga dengan pembakaran foto petinggi negara dan kata-kata keras yang menyerang pihak penguasa.

Kuasa tafsir sangat ditentukan sensitivitas dan kemampuan pemaknaan pelaku komunikasi politik. Pemimpin yang sensitif cenderung memainkan kuasa tafsirnya secara rigid berdasarkan pengalaman dan pengetahuan berbagai realitas.

Karena sejak kecil seorang pemimpin memaknai kerbau adalah hewan yang bertubuh besar dan lamban, pemaknaan itu pula yang terpantul ketika sosok kerbau dihadirkan sebagai ikon kritik kepadanya. Padahal, semestinya ia pun bisa memaknai kerbau sebagai makhluk mulia: pekerja keras, kuat, setia, bersahaja, dan berdaya guna bagi kehidupan. Bahkan, dalam mitologi Jawa, kerbau mendapatkan posisi yang tinggi: ia dihormati dan disakralkan. Di Keraton Surakarta, misalnya, kerbau pun mendapatkan gelar terhormat: kiai.

Panggung melodramatik

Pemimpin ideal adalah pemimpin yang memiliki kuasa tafsir yang kaya atas seluruh kritisisme yang ditujukan kepadanya sehingga ia tidak jatuh pada sifat sentimental dan gemar membangun panggung melodramatik, di mana ia selalu memosisikan dirinya sebagai pihak yang teraniaya.

Kuasa tafsir atas kritisisme publik itu ibarat shock breaker yang menyeimbangkan kejiwaan pemimpin ketika menghadapi benturan dan guncangan. Kuasa tafsir itu pula yang memandang tidak semua guncangan dan benturan hidup sebagai tragedi, tapi juga komedi. Jadi, ketika menghadapi kritisisme demonstran seorang pemimpin masih bisa tersenyum dan bilang, ”Ah, anak-anakku, kalian memang kreatif dan nakal.” Sambil diam-diam ia mengambil substansi kritik sebagai asupan gizi jiwa yang mematangkan kerja kepemimpinan.

Maka, idealnya serang pemimpin memiliki selera humor tinggi untuk menyublimasi berbagai kerisauan dan mengubahnya menjadi semangat. Dengan demikian, seorang pemimpin tetap mampu tampil gagah, elegan, berwibawa, dan tidak mereduksi persoalan domestik menjadi urusan publik.

Budayawan Umar Kayam mengatakan, demokrasi itu cerewet dan membuat repot. Cerewet karena demokrasi tidak mengenal kebenaran tunggal dan kebenaran subyektif, tetapi kebenaran obyektif (kebenaran publik) sehingga selalu penuh perdebatan.

Demokrasi juga membuat repot karena ia mengurusi kepentingan publik yang memiliki keragaman gagasan, selera, dan ekspresi. Di sini setiap pemimpin dituntut mewujudkan cita-cita kolektif, setidaknya mendekati ideal. Kritik pun menjadi keniscayaan. Seorang pelawak Yogya bilang, ”Pemimpin itu pengarep (orang yang siap pasang badan atas semua risiko). Kalau tidak mau dikritik, ya jangan jadi pengarep.”

Kesantunan sosial

Soal kebebasan demokrasi yang melanggar batas memang harus kita koreksi. Namun, kesantunan juga kita tuntut pada cara para penyelenggara negara dalam menerapkan demokrasi liberal, terutama dalam bidang ekonomi dan budaya massa.

Demokrasi ekonomi liberal membuat rakyat tidak sanggup menjangkau ekonomi berbiaya tinggi, misalnya dalam hal kebutuhan bahan pokok, pendidikan, dan kesehatan. Adapun demokrasi liberal di bidang budaya massa membuat masyarakat kehilangan karakter, bermental instan, dan hanya menjadi makhluk konsumen. Apakah hal ini santun secara sosial? Apakah cara-cara ekonomi liberal itu juga patuh pada asas kesantunan? Apakah juga santun ketika gaji para penyelenggara negara naik, sementara rakyat hidup didera kemiskinan.

Apakah pemerintah santun ketika memberikan mobil mewah kepada para pejabat negara, sementara rakyat hanya bisa membayangkan rasa kenyang? Rakyat akan santun jika pemimpinnya juga santun.

Saatnya para pemimpin menghentikan imajinasi penderitaan individualnya akibat kritsisme publik. Saatnya juga para pemimpin lebih cerdas menafsirkan dan menjawab eskalasi penderitaan rakyat akibat lapangan kerja yang semakin mengecil serupa lubang jarum. Nah, untuk soal-soal ini para pemimpin justru harus rigid mengoperasikan kuasa tafsirnya dan jitu menjawab persoalan.

* Indra Tranggono, Pemerhati Budaya, Bermukim di Yogyakarta

Sumber: Kompas, Jumat, 5 Februari 2010

[Nama & Peristiwa] Taufiq Ismail: Berutang Budi

BERCERITA tentang perpustakaan, sastrawan dan budayawan Taufiq Ismail punya banyak pengalaman. Di Perpustakaan Nasional, Jakarta, beberapa hari yang lalu, dia beberkan kepada para pelajar, guru, penulis, dan kalangan lain bagaimana awal mula dia mencintai buku sehingga bisa menjadi sastrawan terkemuka seperti sekarang.

Taufiq Ismail (KOMPAS/LUCKY PRANSISKA)

”Saya mempunyai ibu dan ayah yang berprofesi sebagai guru dan mereka suka membaca. Di rumah ada perpustakaan dengan koleksi beberapa ratus judul buku. Sebagai anak-anak, ketika masa pendudukan Jepang, saya dijatah dibelikan satu buku per minggu atau per dua minggu. Dibonceng di sepeda oleh ayah, kami beli buku di Pasar Johar, Semarang,” katanya.

Di toko buku, Taufiq langsung berlari ke rak buku anak-anak. Dipilihnya empat-lima judul buku yang disukai. Duduk di lantai, satu buku yang dibeli disisihkan dan empat lainnya dibaca cepat di toko buku.

Buku sastra pertama yang dibaca Taufiq kecil adalah Tak Putus Dirundung Malang, karya Sutan Takdir Alisjahbana.

Sastrawan yang kini punya Rumah Puisi di Aia Angek, kawasan lereng Gunung Marapi, Kabupaten Tanahdatar, Sumatera Barat, itu kenal perpustakaan sejak duduk di bangku SMP di Bukittinggi.

”Saya berutang budi dengan perpustakaan,” kata pria kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat, 25 Juni 1937, ini. (NAL)

Sumber: Kompas, Jumat, 5 Februari 2010

Penghargaan Maarif untuk Kemanusiaan

MAARIF Institute for Culture and Humanity akan kembali memberikan penghargaan Maarif Award 2010 kepada para pemimpin informal yang berkarya nyata dalam bidang sosial dan kemanusiaan dalam upaya menyemaikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, penghormatan atas kemajemukan serta perjuangan keadilan. Seperti dikemukakan pendiri Maarif Institute, Buya Syafii Maarif, kekuatan demokrasi kita terletak pada prakarsa para pemimpin dan aktivis masyarakat di tingkat akar rumput ketika partai politik dieksploitasi untuk kepentingan jangka pendek. ”Para pemimpin di tingkat akar rumput berperan penting dalam membangun budaya demokrasi yang berpihak pada keindonesiaan dan kemanusiaan,” ujar Buya Syafii. Salah satu anggota Dewan Juri Maarif Award 2010, A Malik Fadjar, menyatakan, penghargaan diberikan kepada aktivis lokal yang dinilai berani memelopori dan menumbuhkan semangat kerja-kerja solidaritas sosial untuk kemanusiaan, yang dirasakan manfaatnya oleh banyak kelompok dan golongan. Maarif Award 2010 adalah yang ketiga setelah tahun 2007 dan 2008. Batas waktu penominasian tanggal 30 Maret 2010. Informasi lebih lanjut mengenai Maarif Award dapat diakses melalui situs www.maarifinstitute.org. (*/MH)

Sumber: Kompas, Selasa, 2 Februari 2010