Saturday, April 12, 2008

Esai: Politik Buta Sastra Kontemporer

-- Sihar Ramses Simatupang

ADA dua hal yang luput dari perhatian ketika dua kubu kesenian dipermainkan oleh deru politik, yaitu dialektika gagasan dan bentuk estetik. Hal itu juga berlaku di negeri yang telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945 dan berikrar gagasan satu nusa satu bangsa dan satu bahasa ini.

Itu kerap dilupakan orang karena selalu saja mereka terhipnotis oleh politik an sich. Tengok saja. Ada konsep Mooy Indie yang probarat dan konsep para seniman Persagi. Mooy Indie menjadikan Nusantara sebagai objek eksploitasi maka ”Indonesia” dalam representasi karya para pelukisnya adalah perempuan cantik, sensualitas para perempuan desa dan molek tetumbuhan dan indah gemercik sungai.

Para seniman Persagi jelas-jelas menentang dengan mati-matian dengan mewujudkan objek karya ”Indonesia” sebagai pasar yang kotor dalam kenyataan sehari-hari, gembel yang berpakaian compang-camping dan pejuang bambu kuning yang dianggap pemberontak oleh penjajah.

Konsep Lekra dan Manifes pun pernah mengisi sejarah percaturan konsep karya sastra. Manifes adalah pro-kemanusiaan yang begitu universal sehingga enggan menjadikan seni semata sebagai medium eksploitasi ideologi dan politik, lebih suka pada kebebasan karya termasuk bentuk bahasa, pencarian struktur. Maka karyanya pun lebih bicara tentang kemanusiaan yang tak terjebak politik partisan, mengeksplorasi bahasa, permainan struktur dan bereksperimen bentuk penyajian teks.

Sementara karya yang berada di dalam partai, seperti Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN, yang berafiliasi dalam naungan Partai Nasional Indonesia atau PNI), membawa gagasan organisasinya, peduli pada kelompok tertentu. Alhasil isi karya para seniman LKN, misalnya, jadi bernuansa slogan dan perjuangan sosial dan kerap disindir sebagai pamflet politik.

Di antara kedua kubu yang kerap muncul itu, teknis dan visi karya ”mereka” pun jadi ikut berbeda bentuk. Teks mereka jadi berbeda. Yang satu terkesan asosial dan apolitis, yang satu terkesan tak estetik, tak indah tapi garang bersabda tentang rakyat.

Saat ini, dunia sastra tak lagi berhubungan langsung dengan situasi politik dan sosial di Indonesia. Kesejatian ideologi dari tiap kubunya pun dipertanyakan. Tapi konstelasi konsep dan kontroversi kesusastraan tak kalah rumitnya.

Kita sebut saja beberapa komunitas yang ada antara lain Komunitas Utan Kayu, Bentara Budaya, Horison, Jurnal Bumi Putera, Komunitas Sastra Gapus, Komunitas Sastra Indonesia (KSI), Forum Lingkar Pena. Meja Budaya dan Rumpun Jerami.

Masalahnya, kalau tak lagi berlandas ideologi partisan sebagaimana yang terjadi pada kubu-kubu sastra di masa lalu, adakah motif ekonomi yang melatarbelakangi politik perkubuan sastra saat ini? Apakah ide beberapa komunitas atau segelintir komunitas sastra, sedalam latar perkubuan yang tumbuh pada generasi seni sebelumnya?

Sangat disayangkan bila latar motif ekonomi semacam itu yang melandasinya, sejarah sastra tentu akan mengalami cedera karena tak lagi berlandas pada dimensi teks melainkan sudah melebar ke persoalan jaringan dan kedekatan antarpersonal di komunitasnya. Apalagi bila komunitas itu kemudian membesar, menjadi sebuah lembaga dari ”pinggir” ke ”pusat” lalu memilih karya, memilih pengarang dan membuat data yang subjektif tentang kesusastraan di Indonesia kepada para akademisi baik di dalam dan di luar negeri.

Politik Kubu Sastra Terkini

Politik kubu terkadang menimbulkan efek lain yaitu ”sastra seperti gajah di hadapan orang buta".

Pendeknya, gajah bukan ular - karena yang disentuh adalah belalai; bukan pohon kelapa - karena yang dipegang kaki; bukan seperti daun talas - karena yang dipegang adalah telinga. Sastra, seperti gajah, bukan hanya visi dan misi, bukan juga hanya estetika.

Yang paling merepotkan adalah berita terkini, banyak orang ”buta” telah menjadi penilai tunggal dalam menafsirkan ”gajah”. Orang ”buta” yang keras hati mendefinisikan bahwa sastra adalah ular - karena yang dipegang adalah belalai, bahwa sastra hanyalah telinga. Bayangkan sekarang: ada seorang mahasiswa (kalau yang satu ini telah buta sejak lahir) sedang berniat membuat skripsi lalu kedatangan orang-orang buta.
Entah yang datang adalah si buta penebak gajah sebagai ular, atau kedatangan orang buta yang menebak gajah sebagai daun talas. Atau kedatangan seorang buta si penafsir tunggal yang membawa mikrofon, buku dan diktat buat mengajar si mahasiswa. Si mahasiswa pasti akan depresi, membayangkan mana bentuk gajah yang sebenar-benarnya.

Politik perkubuan terkini telah membuat para mahasiswa, akademisi, pengajar sastra di sekolah, percaya saja pada orang-orang buta itu. Kini, sastra di satu kubu, hanya memandang sastra sebagai eksperimen bentuk, eksperimen teks, bikin karya seaneh mungkin seolah berteriak ”mari bikin metafora bahasa yang bikin pusing pembacanya!"

Kubu sastra yang lain mempengaruhi juga si mahasiswa, mengatakan bahwa sastra adalah mementingkan misi sosial, peduli politik dan harus selalu berkampanye. Kubu A bilang sastra hanya bicara kebudayaan adiluhung dan kultur lokal. Kubu B bilang sastra hanya bicara liberalisme, globalitas, bebas dan seksualitas. Kubu C bilang sastra harus menjadi misi sosial dan politik.

Demikianlah yang terjadi pada politik sastra terkini, telah membuat guru SD, SMP, SMA, dosen di perkuliahan, atase budaya, donatur negeri asing, pakar dan pengamat barat, perpustakaan asing, menjadi orang yang bingung dan salah dalam menafsir sejarah sastra. Semata karena ulah orang buta yang keras kepala, dengan mikrofon, jaringan koran dan uang yang bertumpuk di kantongnya, menjadikan semua jadi terbohongi, termanipulasi dan terdistorsi.

Para orang ”buta” itu kini bahkan telah memiliki media-media massa besar, baik cetak, radio, penerbitan buku, punya donatur plus kocek untuk bayar pakar dan bayar ajang sastra internasional. Jadilah sastra makin mengecil maknanya karena yang dijadikan landasan hanya ekstrinsik berupa tema tertentu, atau intrinsik berupa permainan alur, permainan latar, permainan karakter, permainan penokohan dan permainan bahasa puitik dan simbol-simbol.

Sastra yang jadi arena politik ekonomi, penuh dengan ambisi kelompok dan tak lagi menyuarakan karya sastra secara ideal, resisten dan sesuai dengan suara kemanusiaan dan kedamaian; sastra yang menjauh dari nilai-nilai semacam itu dalam sejarahnya tentu akan serupa gajah yang semakin lama semakin limbung: cacat, pincang, tak bertelinga dan tak berbelalai. n

Sumber: Sinar Harapan, Sabtu, 12 April 2008

No comments: