Esai: Untuk Apa Memetakan Penyair Sumatera?

- Udo Z. Karzi*

Aku membaca esai Isbedy Stiawan Z.S., "Jakarta dan Tabung Orba" (Lampung Post, 3 Agustus 2003). Isbedy menyikapi acara Temu-Dialog Penyair se-Sumatera di Padang, Sumatera Barat, 8--13 Agustus 2003. Isinya sama seperti kebanyakan esai yang terbit di koran-koran: daftar sekian banyak nama penyair, media, dan institusi kepenyairan.

Pola serupa juga aku temukan dalam esai Gus tf, "Kepenyairan Sumatera" (Media Indonesia, 3 Agustus 2003). Penyair asal Solok, Sumatera Barat, itu menyebut nama-nama yang secara kebetulan muncul di media massa, terutama yang terbit di Jakarta. Seolah-olah, yang disebut penyair itu hanyalah mereka yang karya-karyanya dimuat di koran Jakarta atau kumpulan puisinya diterbitkan oleh penerbit-penerbit besar.

Ini sebuah kekeliruan. Isbedy pun demikian, setidaknya, dalam beberapa esainya sehingga muncul penegasan semacam ini, "Saya sependapat dikatakan Agus Hernawan (baca: "Mau Apa Temu-Dialog Penyair Sumatera", Padang Ekspres, 27 Juli 2003) bahwa Sumatera--pulau yang luasnya selebar Inggris sampai kini tidak memiliki media yang signifikan dan berkualitas. Ironis memang, Sumatera tidak memiliki jurnal, majalah, atau penerbitan sekelas Kalam, Horison, Jurnal Prosa, Jurnal Puisi, Jurnal Cerpen, Media Indonesia, Koran Tempo, Kompas, penerbit buku Indonesia Tera, Bentang, Jendela, Jalasutra, Senayan Abadi, Gama Media, dan masih banyak lagi." Lalu, Isbedy berkutat pada isu-isu lama: Jawa dan Bali dominan karena diuntungkan berbagai faktor.... Tak perlu aku kutip lagi soal itu di sini.
***

Apa yang menyebabkan penyair menjadi istimewa atau paling tidak merasa harus diistimewakan sehingga kalau ada penyair yang "pensiun" dalam arti tidak menulis lagi, beramai-ramailah penyair yang masih menulis syair dan lumayan produktif menggugat atau menangisi "kematian" sang penyair?

Bersyukurlah mereka yang dianugerahi semangat tinggi menyair, sehingga masih menjadi penyair sampai tua, bahkan sampai meninggal. Namun, penyair yang tidak lagi membuat syair, apakah dengan begitu ia tak bisa lagi disebut penyair? Adakah seorang pensiunan penyair seperti layaknya seorang pensiunan pegawai negeri? Bagaimana pula dengan karya-karya mereka yang sudah lama pensiun? Apakah mereka tidak layak masuk dalam peta kepenyairan terkini meskipun mereka masih hidup?

Seorang "pensiunan penyair" berkata, "Ternyata lebih nikmat membaca, apa saja. Soalnya, apa lagi yang mesti ditulis karena semua sudah ditulis orang." Bagaimana kita mengartikan ini? Rasa frustrasi, sinisme, atau kritik? Tersirat dalam pikiranku, orang masih menulis (puisi, cerpen, artikel, atau apa pun) di media massa untuk melakukan komunikasi. Tidak lebih tidak kurang. Syair? Pernah suatu ketika aku begitu keranjingan dengan puisi, sehingga semua jenis puisi yang diterbitkan dalam bentuk buku atau dimuat di media massa, aku baca dan mulai membuat puisi. Namun, ketika--sama dengan cerpen--aku menemui nama-nama yang sama dari waktu ke waktu, aku cuma bisa bilang: "Bosan!"

Tentu saja aku tidak bisa begitu mengecilkan arti sebuah karya puisi dan penyair yang menulisnya. Aku akui, mungkin, aku tak mampu melakukan hal yang sama apalagi lebih baik dari itu. Aku hanya teringat pada kampung halamanku. Di desaku yang kini disebut pekon, puisi tak pernah ditulis. Puisi atau apa pun namanya dalam bahasa Lampung hanyalah sesuatu yang diciptakan, mungkin spontan untuk merayu muli sikop (gadis cantik) yang kebetulan lewat. Tak ada orang yang mengaku telah menciptakan sajak. Tak ada yang mengaku dirinya penyair. Syair itu hanya hadir seperti angin lalu. Hanya berarti bagi yang mengucapkan dan seseorang yang dituju. Begitulah.
***

Sumatera gudangnya penyair. Aku sepakat! Tapi pertanyaannya: penyair itu apa? Penyair Sumatera itu yang mana? Perlu benarkah peta penyair Sumatera itu? Bukankah Sumatera telah menjadi Indonesia? Padahal, nama Indonesia sebagai tanah, bangsa, dan bahasa itu baru ada setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dan, sampai sekarang pun keindonesiaan kita masih tetap bermasalah.

Aku teringat Ajib Rosidi. Ia pernah mengatakan bahasa Melayu tidak sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Di Sumatera, daerah-daerah yang dapat diidentifikasi berbahasa Melayu hanyalah sebagian Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Palembang. Bagaimana dengan bahasa Batak, Aceh, dan Lampung? Ini cukup menjadi soal ketika hendak membuat peta penyair Sumatera.

Ini soal tradisi saja. Bicara syair, dalam budaya lama--belajar dari bahasa Lampung misalnya--syair-syair tak pernah ditulis, ia hanya dihapalkan dan disampaikan. Setelah itu, dilupakan tak mengapa. Tentu saja, kalau ini terus berlanjut, bukan mustahil tradisi bersyair, lisan atau tulisan, pelan-pelan tergerus zaman. Dalam pada itu, kita sepakat terus melestarikan tradisi bersyair itu. Agar tak mudah lupa, sudah saatnya menyeimbangkan antara keberadaan kelisanan dan keberaksaraan.

Jika ada ide membuat peta penyair atau yang lebih luas lagi peta sastrawan Sumatera, aku pikir akan bagus sekali. Hanya, peta yang dibuat tentunya bukan "peta politik penyair". Sebab, kecondongan itu selalu ada. Gugat-menggugat, antikritik, dan segala jenis keluhan selama ini tak lebih dari pernik-pernik keterkungkungan kaum penyair atau sastrawan.

Tak perlu diributkan soal seseorang yang berhenti bersyair. Sebab, pada akhirnya sastrawan adalah politikus, yang perlu menyosialisasikan pemikiran politiknya (dalam bentuk karya sastra), memerlukan media sosialisasi kalau bukan kampanye seni, yang kadang merasa perlu mendapatkan kewewenangan, kekuasaan atau legitimasi dari masyarakat, serta memperluas wilayah "kekuasaan"-nya ke seluruh antero jagad.

Kesan proyek politik ini menjadi kuat jika penyair malah kembali membangun sentimen lama: soal sentralisme, otonomi, keuangan, ketidakadilan media pusat seraya menyodorkan segudang kelemahan-kelemahan di daerah. Revitalisasi sastra pedalaman atau apa pun namanya terbukti hanya membuat penggagasnya kini berada di puncak popularitas. Setelah itu, berhenti! Jadi, tak perlu ada pemilihan presiden penyair Sumatera atau apa pun namanya.

Peta penyair harus diakui penting bagi mereka yang benar-benar belum pernah masuk ke dunia syair atau berkunjung ke surga para penyair. Walaupun begitu, ia tetap penting dibuat. Bukan untuk sebuah monumen, tetapi untuk bisa menyelami lagi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana (semacam 5W + 1H). Tidak sekadar peta, barangkali saja dibutuhkan sebuah mekanisme komunikasi di antara pekerja syair, pengawas syair, atau pemantau syair. Ketimbang mengembangkan rasa curiga di antara kita, lebih baik, misalnya, membangun jaringan penyair se-Sumatera untuk menciptakan suasana yang memungkin saling berkomunikasi, berbagi cerita, dan membangun kreativitas baru. n

---------------------
* Udo Z. Karzi, penyair. Buku kumpulan puisi dwibahasa Lampung-Indonesianya: Momentum (2002).

Sumber: Cybersastra.net, 5 September 2003

Esai: Pada Akhirnya, Sastrawan adalah Politikus

Oleh Udo Z. Karzi

TAK lama setelah saya menulis esai berjudul sama dengan esai ini di harian lokal, Binhad Nurrohmat menyebut judul sebagai "kalimat mahal". Terpaksa saya pakai lagi judul ini untuk mengatakan Binhad pun telah berpolitik dengan esainya. Dan sesungguhnya, esai ini lahir melihat pertentangan di antara para sastrawan di berbagai media massa dalam banyak hal. Sebut saja, soal kontroversi Khatulistiwa Award, sastra koran vs sastra serius, Angkatan 2000 dalam sastra Indonesi, dan sastra internet. Setidaknya, ada perdebatan yang cukup keras di antara para "politikus sastra", baik di media lokal maupun media nasional.

Jika politik mengotori, sastra menyucinya. Ungkapan John F. Kennedy ini sedemikian terkenalnya, sehingga kemudian para sastrawan terlegitimasi kebersihannya. Lalu, orang-orang pun menganggap karya-karya sastra sebagai karya yang dapat menyuarakan kebebasan, hati nurani, dan nilai-nilai moralitas. Bacalah sastra agar mata hati dapat terasah dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, sastra yang baik dapat mengajak manusia kembali merenungi sebuah perjalanan kehidupan; tidak dengan kaca mata hitam-putih, salah benar, atau dosa-pahala, tetapi penuh dengan backround, sebab-akibat, dan kelaziman-toleransi.

Anggapan-anggapan ini mengakibatkan pembaca menganggap sastrawan sebagai sosok yang suci (yang membersihkan noda para politikus). Sastrawan tak bolehj berpolitik. Sebab, jika sastra berpolitik, karya-karya yang lahir penuh kekotoran sebagaimana sifat politik. Tidak. Sastrawan harus berada di atas politikus. Pekerjaan sastrawan lebih mulia karena membawa suara kebajikan, suara moral dan etika, suara kemanusiaan, serta jauh dari nilai-nilai kekejian dan sesuatu yang dapat merendahkan manusia.

Dalam beberapa kesempatan, Rendra menyatakan alergi politik walau dalam keseharian, tanpa pernah ia sadari ia telah berpoltik. Simak saja sajak-sajaknya yang penuh dengan irama pemberotakan seperti yang terkumpul dalam "Potret Pembangunan dalam Sajak". Sajak-sajak Rendra justru lebih pasa diteriakkan dalam sebuah demontrasi mahasiswa. Ada juga Taufiq Ismail yang sajak-sajaknya sangat dekat dengan pergolakan tahun 1966. Dan, coba kita simak karya-karya Mansur Samin, Mochtar Lubis, Chairil Anwar, bahkan Sapardi Djoko Damono, Sutardji calzoum Bachri, Afrizal Malna, dan Agus R. Sardjono sekalipun. Pertanyaannya, tidakkah ada nada pemberontakan dalam karya-karya mereka? Artinya, sekecil apa pun seorang sastrawan telah berpolitik dalam karyanya.

Seno Gumira Ajidarma pun berkata, "Ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara," untuk mengukuhkan posisi sastrawan di atas awan. Kalau pernyataan ini, jelas informasi seburuk apa pun harus diberitakan (dalam kalimat yang lebih ilmiah: sosialisasi politik harus tetap dikembangkan). Meski tak hendak menjadi agen perubahan (agent of change), karya-karya sastra dapat saja menjadi jembatan perubahan sosial. Sebut saja karya-karya Charles Dickens sebelum melahirkan Revolusi Industri di Inggris. Ada Boris Pasternak di Rusia yang berani melawan arus politik dalam berkarya. Leo Tolstoy menulis "Perang dan Damai". Sastrawan Paclav Havel malah menjadi presiden betulan di negaranya (tidak seperti Sutardji yang jadi presiden penyair tanpa pemilu).

Dulu diributkan tentang sastra kontekstual. Sastra dalam konteks ini dimaksudakan untuk menjawab situasi dan kondisi yang berkembang di suatu tempat dan di suatu masa. Membicarakan karya sastra secara kontekstual, tentu dapat dihubungkan dalam konteks-konteks tertentu. Sebuah karya sastra (puisi, cerpen, novel, dan drama) tentu memiliki background yang mewarnainya, lingkungan di mana karya itu bicara, ide-ide dan gagasan yang terkandung di dalamnya. Sekecil apa pun sebuah karya dapat memberikan pengaruh kepada pembacanya, mulai dari sekadar mengingat hingga mengajak untuk memberontak atas situasi (politik) yang tengah berlangsung.

Di sinilah sastrawan mulai berpolitik, dalam arti menanamkan pengertian kepada pembaca bahwa ada yang salah, ada yang mesti diperbaiki, ada yang harus diubah, dan akhirnya menanamkan kesadaran untuk melawan. Tak terhindari sastrawan, sadar atau tidak sadar, telah menjadi "provokator" jika tak hendak dikatakan politikus. Jika kemudian gagasannya merasuki setiap pikiran pembaca, bahkan masyarakat, sehingga melahirkan perubahan dalam pola pikir dan harapan bersama, sang sastrawan dengan sendirinya telah melakukan komunikasi politik yang berhasil. Tapi, tentu saja karya sastra tetap karya sastra. Bukan pamflet, selebaran atau provokasi berisi hasutan untuk merusak.

Beda sastrawan dan politikus adalah, jika politikus berjuang mendapatkan kekuasaan, maka sastrawan bekerja untuk mengembangkan kehidupan yang lebih damai, harmonis, dan penuh dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Sebab, sastra merupakan sisi kehidupan yang tertuang dalam bentuk tulisan. Sebagai pembaca, tentu kita akan daapt membedakan, mana karya sastra dan mana tulisan politik. Jelas beda. Cara menuliskannya berlainan. Jadi, tak perlu khawatir pembaca akan mengira kebohongan-kebohongan sebagai bentuk karya sastra. Sastra toh tak pernah berdusta?

Tapi, tidak bolehkah polikus menjadi sastrawan? Kalau begitu, mengapa Indonesia harus memiliki presiden penyair, paus sastra, atau sederet pangkat yang diberikan kepada pekerja sastra? Mengapa sastrawan masih membutuhkan penghargaan atau anugerah sastra? Dan, mengapa pula T. Wijaya mesti meributkan "Presiden Penyair" yang mungkin berlaku seumur hidup? Ah, bagaimana pun kehidupan politik memang selalu menarik bagi sastrawan. Mengapa mesti mengingkari soal ini? Apa salahnya sastrawan merangkap politikus? Takut karya sastra kehilangan kualitas atau malah dilacurkan untuk kepentingan politik tertentu? Kalau begitu, kia harus melarang karya-karya Pramudya Ananta Toer dan sastrawan-sastrawan kiri dan kanan lainnya.

Ah, kalau begitu kita pun nyata-nyata menyalahgunakan politik untuk mengekang kebebasan bersastra. Menurut saya, sastra dan politi tidak mungkin dipisahkan begitu saja. Politik sastra atau sastra politik, tinggal dibolak-balik, akan dapat membuat kehidupan sastra dan kehidupan politik menjadi lebih berkembang. Sebuah novel politik, tentu lebih bermakna apabila lahir dari sastrawan yang terlibat langsung dalam carut-marut kehidupan politik. Tanpa itu, sebuah karya sastra akan kering kerontang. Sastra adalah politik senyatanya. Di dalamnya konflik, manipulasi, korupsi, konsensus, dan integrasi menjadi indah. Kita dapat belajar dari politik dan sasta sekaligus.

Ya, sastra adalah politik, politik adalah sastra. Pada akhirnya, sastrawan adalah politikus. Apa lagi yang mesti kita ributkan?

Bandar Lampung, 6 Februari 2002

Sumber: Cybersastra.net, 8 Februari 2002

Sajak: Ajari Kami Bahasa Cinta

--Udo Z. Karzi

ajari kami bahasa cinta
bukan kekerasan telanjang yang dipertontonkan
bukan unjuk kekuatan yang menggersangkan jiwa
bukan otot lengan bertato preman
yang tak kenal nilai kemanusiaan
yang tenggelam dalam kebiadaban

: di simpangpematang pencuri ayam
dibakar massa sambil menari-nari

ajari kami bahasa cinta
bukan kekuasaan membelenggu kemerdekaan
bukan piil yang diumbar sekadar mempertaruhkan harga diri
sebab, barang ini sudah lama tergadaikan
sejak berjuta-juta abad silam ketika air tanah,
hutan, kopi, lada menjadi milik orang-orang mabuk harta
bukan pisau badik haus darah yang menangis
saat dikembalikan ke sarungnya
bukan pedang berlumur dosa yang siap menebas
leher siapa pun yang menyimpan kesumat

kemarin seseorang mengancamku: kupagas niku kanah
hari ini aku mendengar ia mati tertikam belati
seorang pendendam tak dikenal sudah lama mengincarnya
besok entah siapa lagi yang akan mati sia-sia

ajari kami bahasa cinta
bukan bahasa anak jalanan yang penuh luka
yang tak pernah merasakan lembutnya belaian tangan ibu
yang tak pernah mendengar manisnya tutur kata wanita
yang tak biasa berbagi bahagia dan duka dengan sesama
yang hanya akrab dengan kebuasan terminal, pasar, jalan raya
gang-gang kumuh di pelosok kota
yang tak lagi ramah bagi kaum papa

: seorang bocah mati digilas kereta api
tak ada yang peduli

ajari kami bahasa cinta
bukan perang antardesa yang meledak di mana-mana
ketika keadilan, hukum, adat tak lagi jadi patokan
ketika kemanusiaan diganti dengan kebinatangan
bukan moncong pistol-senapan panas bau mesiu yang baru saja menyambar
leher para demontran yang menuntut undang-undang drakula

: dua pasang mahasiswa mati dibunuh tentara harus darah!

bandar lampung, oktober 2000

Catatan:
fiil (bahasa Lampung) = harga diri
kupagas niku kanah (bahasa Lampung) = aku tusuk kau nanti

Sumber: cybersastra.net, 4 Desember 2001